BANTUAN DAN FASILITAS PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
SUMATERA
KALIMANTAN
Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Nasional dalam rangka Pemantapan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 IRIAN JAYA
JAVA
Oleh: GAMAWAN FAUZI MENTERI DALAM NEGERI
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
3 JUNI 2014
36 HARI
9 JULI 2014 HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
EVALUASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat NO
PERIHAL
2009 Jumlah
2014
Prosentase
Jumlah
Prosentase
1
Jumlah DPT
171.265.442
187.852.992
2
Partisipasi Pemilih
121.588.366
70,99%
139.579.506
74,30%
3
Suara Sah
104.099.785
85,62%
124.973.046
89,53%
4
Suara Tidak Sah
17.488.581
14,38%
14.606.460
10,47%
Catatan: Diperkirakan jumlah DPT pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 kurang lebih 190 juta pemilih.
EVALUASI PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 2. Dukungan Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penugasan Personel dan Penyediaan Sarana Ruangan pada Sekretariat Panwaslu kab/kota, PPK, Panwaslu kecamatan dan PPS: Pemerintah dan Pemda sudah membantu dengan maksimal. Sosialisasi Pemilu: dilakukan dalam berbagai bentuk seperti seminar, penyuluhan, spanduk, banner, iklan layanan masyarakat pemilu, dll. Sasaran utama dari sosialisasi adalah pemilih muda dan pemilih perempuan.
Kelancaran Transportasi Pengiriman Logistik: masih terdapat beberapa daerah yang pengiriman logistiknya mengalami keterlambatan (akibat faktor geografis). Monitoring Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu: pembentukan tim monitoring di daerah berdasar Permendagri No.61 Tahun 2011.
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Peraturan KPU No. 4 Tahun 2014) NO
KEGIATAN
TANGGAL Skenario I
1
Rekapitulasi DPT oleh KPU
2
PENCALONAN a. Penetapan jumlah dukungan perolehan suara dan kursi untuk pasangan calon
12 – 13 Juni 2014
17 Mei 2014
b. Pendaftaran pasangan calon
18 – 20 Mei 2014
c. Pemeriksaan kesehatan
19 - 23 Mei 2014
d. Verifikasi administrasi
18 – 23 Mei 2014 29 Mei – 5 Juni 2014
e. Pengusulan bakal calon pengganti
3
Jika Ada Pergantian Calon
f. Penetapan calon
31 Mei 2014
10 Juni 2014
g. Pengambilan nomor urut
1 Juni 2014
11 Juni 2014
3 Juni 2014
13 Juni 2014
4 Juni – 5 Juli 2014
14 Juni – 5 Juli 2014
KAMPANYE a. Deklarasi Pemilu Berintegritas b. Kampanye Debat Capres di SCTV
8 Juni 2014
Debat Cawapres di Metro TV
15 Juni 2014
Debat Capres di TV One
22 Juni 2014
Debat Cawapres di RCTI
29 Juni 2014
Debat Capres dan Cawapres di Kompas TV dan TVRI c. Masa Tenang
5 Juli 2014 6 – 8 Juli 2014
5
JADWAL DAN TAHAPAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Peraturan KPU No. 4 Tahun 2014) NO
KEGIATAN
TANGGAL Skenario I
4
Pemungutan suara
9 Juli 2014
5
Rekapitulasi di PPS
10 – 12 Juli 2014
6
Rekapitulasi di PPK
13 – 15 Juli 2014
7
Rekapitulasi di KPU Kab/Kota
16 – 17 Juli 2014
8
Rekapitulasi di KPU Provinsi
18 – 19 Juli 2014
9
Rekapitulasi di KPU
20 – 22 Juli 2014
10
Penetapan hasil Pemilu
21 – 22 Juli 2014
11
Pengajuan gugatan perselisihan hasil Pemilu
23 – 25 Juli 2014
12
Penetapan hasil Pemilu pasca Putusan MK
13
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Jika Ada Pergantian Calon
22 – 24 Agust 2014 20 Okt 2014
6
DASAR HUKUM
UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum PP No. 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PP No. 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi Bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu
PERAN PEMERINTAH DAN PEMDA
PASAL 126 UU No. 15 TAHUN 2011 DALAM PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBANNYA PENYELENGGARA PEMILU, PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN BANTUAN DAN FASILITAS SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BANTUAN DAN FASILITAS
1. PENUGASAN PERSONEL PADA SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 2. PENYEDIAAN SARANA RUANGAN SEKRETARIAT PANWASLU KABUPATEN/KOTA, PPK, PANWASLU KECAMATAN DAN PPS; 3. PELAKSANAAN SOSIALISASI; 4. KELANCARAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN LOGISTIK; 5. MONITORING KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMILU; 6. KEGIATAN LAIN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PELAKSANAAN PEMILU YANG DILAKSANAKAN SETELAH ADA PERMINTAAN DARI PENYELENGGARA PEMILU;
ANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (UU No. 15 Tahun 2011)
Pasal 116 ayat (2) Pendanaan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden wajib dianggarkan dalam APBN.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
1. FASILITAS KAMPANYE
Pasal 66 UU No. 42 Tahun 2008 KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
Pasal 67 UU No. 42 Tahun 2008 1) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan memberikan kesempatan yang sama kepada tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye. 2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu tim Kampanye dan/atau pelaksana Kampanye.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2. DISTRIBUSI LOGISTIK PEMILU
Pasal 105 ayat (9) UU No. 42 Tahun 2008 Dalam pendistribusian dan pengamanan perlengkapan pemungutan suara, KPU dapat bekerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMDA PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 3. PERLINDUNGAN KEPADA PEMANTAU PEMILU
Pasal 178 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak mendapat perlindungan hukum dan keamanan dari Pemerintah Indonesia.
PERAN HANSIP / LINMAS (UU No. 42 Tahun 2008) Pasal 114 Ayat (4). PENANGANAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS DILAKSANAKAN OLEH 2 (DUA) ORANG PETUGAS YANG DITETAPKAN OLEH PPS. Penjelasan Pasal 114 ayat (4). PETUGAS YANG MENANGANI KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN KEAMANAN DI SETIAP TPS BERASAL DARI SATUAN PERTAHANAN SIPIL/PERLINDUNGAN MASYARAKAT.
NETRALITAS PNS DALAM PEMILU
Pasal 9 ayat (2) UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara: Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
PROGRAM KEMENDAGRI DALAM RANGKA PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH
FASILITASI PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI CALON PEMILIH MUDA PADA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 (kerjasama dengan CEPP UI) Pelaksanaannya dimulai pada tanggal 25 Mei 2014 di Kampus UI Depok yang kemudian dilanjutkan pada 13 universitas di 11 provinsi sebagai upaya peningkatan partisipasi politik masyarakat dlm Pemilu 2014. Iklan Layanan Masyarakat Pemilu di TV Nasional dan TV Lokal Sebagai upaya membantu sosialisasi Pemilu.
LARANGAN KAMPANYE BAGI PELAKSANA, PESERTA DAN PETUGAS KAMPANYE (Pasal 41 UU No. 42 Tahun 2008) mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Pasangan Calon yang lain; menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; mengganggu ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Pasangan Calon yang lain; merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pasangan Calon; menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Pasangan Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan; dan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
LARANGAN KEIKUTSERTAAN SEBAGAI PELAKSANA KAMPANYE
(Pasal 41 Ayat (2) UU No. 42 Tahun 2008) Ketua, Wakil Ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi; Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan deputi gubernur Bank Indonesia; pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; pegawai negeri sipil; anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; kepala desa; perangkat desa; anggota badan permusyawaratan desa; dan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
KAMPANYE BAGI PEJABAT NEGARA (Pasal 42 UU No. 42 Tahun 2008)
Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan; dan b. menjalani cuti kampanye. Cuti kampanye dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
HAK KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014 (Sesuai dengan PP No. 18 Tahun 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU)
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
HARUS MENJALANKAN CUTI DAN TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS NEGARA
WAJIB MENJAMIN TERWUJUDNYA MISI DAN KELANCARAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA, SERTA ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK
KAMPANYE
PERMINTAAN CUTI KAMPANYE KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PP No. 18 Tahun 2013)
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
DISAMPAIKAN 12 HARI KERJA (TERHITUNG SEJAK SURAT DITERIMA PEJABAT YG BERWENANG)
MENDAGRI (TEMBUSAN PRESIDEN) GUBERNUR (TEMBUSAN MENDAGRI) 4 HARI KERJA SEJAK DITERIMA
IJIN CUTI KELUAR
SANKSI KAMPANYE TANPA CUTI (PP No. 18 Tahun 2013)
MENDAGRI
GUBERNUR SANKSI: TEGURAN TERTULIS YG DIUMUMKAN DAN SANKSI LAIN
GUBERNUR
BUPATI/ WALIKOTA
LANGKAH ANTISIPASI PEMILU
Melakukan monitoring untuk semua tahapan pemilu. Koordinasi antarlembaga pemerintahan untuk mengantisipasi berbagai perkembangan dalam semua tahapan Pemilu. Konsolidasi ketertiban dan keamanan antar berbagai instansi.
PENEKANAN DALAM RANGKA SUKSES PEMILU
Samakan persepsi antara KPU, KPU prov, KPU kab/kota, Bawaslu, Bawaslu prov, Panwaslu kab/kota, Pemerintah dan Pemda dalam koordinasi pelaksanaan pemilu. Ciptakan stabilitas politik pelaksanaan pemilu.
yang
kondusif
dalam
Berikan dukungan kelancaran logistik pemilu. Ciptakan rasa aman pelaksanaan pemilu.
bagi
masyarakat
dalam
SUMATERA
KALIMANTAN
IRIAN JAYA
JAVA
