Institusi Penyelenggaraan Pemilu KESIAPAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DKPP Bawaslu
DISAMPAIKAN PADA RAPAT KOORDINASI NASIONAL DALAM RANGKA PEMANTAPAN PELAKSANAAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014
KPU
Sentul International Convention Center Bogor, 4 Juni 2014
BAWASLU
Lanjutan: Tugas, wewenang dan kewajiban
(TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN) TUGAS:
• • •
mengawasi persiapan penyelenggaraan Pemilu
•
mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu;
mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang;
WEWENANG:
•
menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
• •
mengkaji laporan , temuan, dan merekomendasikan; Menyelesaikan sengketa Pemilu.
KEWAJIBAN: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan; c. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu; d. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden, DPR, dan KPU sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan; dan e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. [Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu]
1
1. Bawaslu memberdayakan Pengawas Pemilu di setiap jenjang BAGAIMANA BAWASLU MENJALANKAN TUGAS PENGAWASAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN?
2. Bawaslu Melakukan pengawasan secara Aktif Definisi Pengawasan Pemilu: “kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.”(Pasal 1 angka 23 Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu)
Pengawasan Pemilu dilaksanakan dengan strategi: a. Pencegahan; dan b. Penindakan.
Bawaslu (tingkat pusat); Bawaslu Provinsi; Panwaslu Kabupaten/Kota; Panwaslu Kecamatan; Pengawas Pemilu Lapangan; dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.
Lanjutan : Melakukan pengawasan secara Aktif
2.a. Pencegahan Pencegahan dilakukan dengan tindakan langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau indikasi awal pelanggaran.
[Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012]
2
Lanjutan : Melakukan pengawasan secara Aktif
Lanjutan : Melakukan pengawasan secara Aktif
Mekanisme Pencegahan: Identifikasi Potensi Rawan Pelanggaran • setiap tahapan Pemilu; dan • Non-tahapan Pemilu.
Tindakan Pencegahan
• penguatan koordinasi antar lembaga dalam mencegah terjadinya pelanggaran; • peningkatan kerjasama antar lembaga; • peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pemilu; • pelaksanaan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu; • Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (Kurang lebih 6 ribu relawan) dan • kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2.b. Penindakan Memproses hasil pengawasan yang berupa temuan pelanggaran melalui tindakan yang sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran.
3. Bawaslu Menjalankan Tugas Penanganan Pelanggaran PELAPOR
Penanganan Pelanggaran digambarkan sebagai: “serangkaian proses yang meliputi penerusan temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti.”
Pengumuman di Form A-7 KWK:
Laporan Pelanggaran
PENGAWAS PEMILU
Temuan Pelanggaran (Hasil Pengawasan)
ANGGOTA PANWASLU
KAJIAN
PLENO
•Pemberkasan •Pengumpulan alat bukti, melalui permintaan keterangan (klarifikasi), permintaan data, dsb.
• Bukan Pelanggaran • Pelanggaran Administrasi • Pelanggaran Pidana
3
Jumlah Pelanggaran Administrasi Per tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD,dan DPRD Tahun 2014
Rekap Data Pelanggaran Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014
Pelanggaran Administrasi Penerimaan
Bukan Pelanggaran
Tindaklanjut (Rekomendasi) Tahapan
Temuan
Laporan
7.478
2.075
2.033
Pelanggaran Administrasi
Pelanggaran Pidana
Pelanggaran Kode Etik
7.292
186
38
Jumlah Pelanggaran Administrasi
Kampanye Total = 9.553
Keterangan : Berdasarkan laporan hasil penanganan pelanggaran sd 20 Mei 2014
% (dari Total Pelanggaran Administrasi = 7.296)
4.581
62,26%
Pemungutan dan Penghitungan Suara
992
13,59%
Pemutakhiran Data Pemilih
935
12,81%
Pencalonan (Pendaftaran)
426
5,83%
Rekapitulasi Perolehan Hasil
250
3,43%
Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei
Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
TAHAPAN PEMILU
Non Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pencalonan
DITERUSKAN KE KPU
DITINDAKLANJUTI KPU (DARI T/L YANG DITERUSKAN)
9
9 100%
TIDAK DITINDAKLANJUTI KPU (DARI T/L YANG DITERUSKAN) 0 0%
881 924,22% 390 91,54%
54 5,77% 36 8,45%
935 426
Masa Kampanye
4.581
Masa Tenang
103
Pemungutan Suara
992
Rekapitulasi Perolehan Suara
250
TOTAL
7.296 (79,24% dari T/L yang diterima oleh Pengawas Pemilu sebesar 9.207)
4.076 88,97% 96 93,20% 932 93,95% 235 94% 6.619 (90,72% dari laporan yang diteruskan ke KPU)
505 11,02% 7 6,79% 60 6,05% 15 6% 677 9,28% (dari laporan yang diteruskan)
Jumlah Pelanggaran Pidana Per Tahapan Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014 PELANGGARAN PIDANA Tahapan Pemilu
% Jumlah Pelanggaran Pidana
Kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Masa Tenang
(dari Total Pelanggaran Pidana = 186)
71
38,17%
54
29,03%
24
12,90%
21
11,29%
Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei 2014
4
TREND PELANGGARAN KODE ETIK (38 KASUS) PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
POLA PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN /WAKIL PRESIDEN
a. Permasalahan Pemutakhiran DPT oleh KPU/jajaran; b. Dalam tahapan Pencalonan, KPU/jajaran tidak cermat dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual Bakal Calon Anggota DPRD; c. KPU/jajaran tidak memproses Dokumen Pencalonan Bakal Calon Anggota DPRD terkait dengan Model BB-5; d. KPU/jajaran tidak melaksanakan rekomendasi Pengawas Pemilu terkait dengan Calon Anggota DPRD;
e. Penyelenggara Pemilu masuk dalam Daftar Calon Tetap; f. Penyelenggara Pemilu turut serta dalam Kampanye Pemilu; g. Perubahan Perolehan Suara oleh Penyelenggara Pemilu; h. Penyelenggara Pemilu tidak melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Lanjutan: Pola Penanganan Pelanggaran
Dugaan
Syarat Laporan: Syarat formal: a.Pihak yang berhak melaporkan; b.Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; c. Keabsahan laporan pelanggaran yang mencakup: • Kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan pelanggaran dengan kartu identitas; dan • Tanggal dan waktu
Syarat material: a.identitas Pelapor; b.nama dan alamat terlapor; c. peristiwa dan uraian kejadian; d.waktu dan tempat kejadian; e.saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan g. cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan
Pelapor Adalah Warga Negara Indonesia atau Pemantau Pemilu atau Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dan atau Tim Kampanye Pelapor wajib mengisi dan menandatanggani Formulir Penerimaan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dan menyertakan KTP atau kartu identitas lain
Lanjutan: Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran
Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 3 (tiga) hari sejak terjadinya peristiwa Pengawas Pemilu menangani laporan paling lambat 3 (tiga) hari dan dapat diperpanjang 5 (lima) hari setelah menerima laporan.
5
Lanjutan: Pola Penanganan Dugaan Pelanggaran
Tindaklanjut penangganan dugaan pelanggaran Pemilu dapat diteruskan kepada: • KPU jika pelanggaran administrasi. • Kepolisian jika pelanggaran pidana. • DKPP jika pelanggaran kode etik. • Bawaslu akan menanggani jika Sengketa Pemilu.
PELAPOR
Pemilu Legislatif
Pemilu Presiden
-Warga Masyarakat -Pemantau; dan -Calon Ang Legislatif/ Tim Kampanye
-Warga Masyarakat -Pemantau; dan -Paslon Pres dan Wapres/ Tim Kampanye
POLA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU
Pemilu Kada
-Warga Masyarakat -Pemantau; dan -Paslon Kada/ Tim Kampanye
Pemilu Legislatif
Batasan Waktu Pelaporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu Presiden
Pemilu Kada
7 Hari
3 Hari
7 Hari
Sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran
Sejak terjadinya peristiwa
Sejak terjadinya pelanggaran
6
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU LEGISLATIF KETERANGAN
PEMILU LEGISLATIF
PEMILU PRES DAN WAPRES
PEMILU KADA
Batas Waktu Penanganan Pengawas Pemilu
3 + 2 Hari
3 + 2 Hari
7 + 7 Hari
ADMIN
-PEMANTAU -PESERTA PEMILU
SANKSI ADMIN
KPU Ps. 266
Batas Waktu di Kepolisian
14 Hari
14 Hari
KUHAP
Batas Waktu di Kejaksaan
5 Hari
5 Hari
KUHAP
Batas Waktu di Pengadilan
7 Hari
PELAPOR -WNI (HAK PILIH)
BA/ PANWASLU
GAR PEMILU 5 hr
SENTRA GAKKUMDU 7 Hari
7 Hari
KUHAP
PIDANA
SIDIK
TUNTUT
POLRI
JPU
PN
14 hr
5 hr
7 hr
-BA/PANWASLU -JAKSA -PENYIDIK
SIDANG
P-19 = 3 hr Perbaikan 3 hr
PROSES PELAPORAN PELANGGARAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 3 Hari
PELAPOR
PELAPOR
-WNI (HAK PILIH) -PEMANTAU -PESERTA PEMILU
ADMIN
SANKSI ADMIN
KPU
7 Hr
7 Hr
Ps. 266 BA/ PANWASLU
PANWASLU
GAR PEMILU 5 hr
SENTRA GAKKUMDU
PIDANA
PLENO
KAJIAN 7 Hr
SIDIK
TUNTUT
POLRI
JPU
14 hr -BA/PANWASLU -JAKSA -PENYIDIK
Pengumuman di Form A-7 KWK:
LAPORAN
5 hr
P-19 = 3 hr Perbaikan 3 hr
SIDANG
PN 7 hr
TEMUAN •Pemberkasan ANGGOTA PANWASLU
•Klarifikasi
•Bukan Pelanggaran •Pelanggaran Administrasi •Pelanggaran Pidana
•Pengumpulan alat bukti
PP No.6 Thn 2005 & Perbawaslu No.2 Thn 2012
7
Tindak Pidana Pemilu yang sering terjadi
Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran PEMILU KADA ADMIN
PANWASLU
Memberi/menjanjikan uang (money politics) Pemalsuan tanda tangan dukungan calon atau keterangan
SANKSI ADMIN
KPU
palsu
PELANGGARAN PEMILU
Berlaku KUHAP PIDANA
SIDIK
TUNTUT
POLRI
JPU
SIDANG
PN
Penggunaan fasilitas negara untuk kampanye; Penyalahgunaan Jabatan; Kampanye terselubung (di luar jadwal yang ditetapkan); Black campaign; Ketidaknetralan Pejabat/PNS; Mencoblos lebih dari satu kali; Penggelembungan maupun pengurangan suara; Perusakan alat peraga/atribut kampanye.
Data Tindak Pidana Pemilu 2010 LAPORAN/ TEMUAN TINDAK PIDANA PEMILU
DITERUSKAN KE KEPOLISIAN
DIHENTIKAN KEPOLISIAN
4
4 ( 100 % dari laporan/temuan)
4 ( 100 % dari laporan/temuan)
71
60 (84,51 % dari laporan/temuan)
20 (28.17 % dari laporan/temuan)
Masa Kampanye/Mas a Tenang
377
344 (91,25 % dari laporan/temuan)
113 (29,97 % dari laporan/temuan)
Pemungutan dan Penghitungan Suara
128
124 ( 96,88 % dari laporan/temuan)
31 (24,22 % dari laporan/temuan)
TOTAL
580
532
168
TAHAPAN PEMILU Pemutakhiran Data Pemilih Pencalonan
Data Tindak Pidana Pemilu 2011 Tahapan Pemilu
Diteruskan Ke Kepolisian
Dihentikan Kepolisian
Kepolisian meneruskan ke Kejaksaan
Non-Tahapan dan Pemutakhiran Data Pemilih
12
9 (75%)
1 (8,33%)
Pencalonan
23
7 (30,4%)
1 (4,34%)
Kampanye
118
48 (40,67%)
8 (6,77%)
Masa Tenang
123
69 (56,09%)
2 (1,62%)
Pemungutan dan Penghitungan
68
44 (64,70%)
4 (5,88%)
Rekapitulasi
28
1 (3,57%)
0
TOTAL
372
178 (47,85%)
16 (4,30%)
8
Penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu Anggota DPR,DPD dan DPRD Tahun 2014
Pelanggaran Pidana Pemilu Kada Tahun 2012 NO
KETERANGAN
PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU
DITERIMA PANWASLU
DITERUSKAN KE KEPOL
DIHENTIKAN KEPOL
DITERUSKA N KE KEJAKSAA N
DIHENTIK AN KE KEJAKSAA N
DILIMPAHK AN KE PN
PUTUSAN
PN
1
Pemutakhiran DPT
2
0
0 (0%)
0
0
0
0
2
Pencalonan
35
8 (22,86%)
8 (100%)
0
0
0
0
20 (34,48%)
12 (60%)
8 (40%)
3
4
5
6
Kampanye
Masa Tenang
Pemungutan dan Penghitungan Suara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TOTAL
58
37
65
6 (16,22) 11 (16,92%)
6 (100%) 1 (9,09%)
0
4 (36,36%)
7 (87,5%)
1 (12,5)
0
0
0
4 (100%)
1 (100%) 0
4 (100%)
TAHAPAN PEMILU
DITERUSKAN KE KEPOLISIAN
Non Tahapan
1
Pemutakhiran Data Pemilih
7
DIHENTIKAN KEPOLISIAN
DITINDAKLANJUTI DARI KEPOLISIAN KE KEJAKSAAN
DIHENTIKAN KEJAKSAAN
DILIMPAHKAN KE PN
PUTUSAN PN
(Dari T/lditeruskan ke kepolisian)
(Dari t/lditeruskan ke kepolisian)
(Dari t/l diteruskan ke kejaksaan)
(Dari t/l diterima kejaksaan)
(Dari t/l dilimpahkan Ke pn)
2
2
0
0
2
1
1
11
0
7
6
2 8
2 3
1
5 1
Pencalonan
6
8
Masa Kampanye
71
60
Masa Tenang Pungut dan Hitung Rekapitulasi Hasil
21
19
54
46
24 186
24
2 8
25
3
18
12
13,44% dari T/L yang diteruskan ke Kepolisian)
12% dari T/L yang diteruskan ke Kejaksaan)
72% dari T/L yang diterima di Kejaksaan)
66,67% Dari T/L dilimpahkan ke PN)
161
27
4 (14,81%)
3 (75,00%)
0
0
0
0
224
49 (21,88)
30 (61,22%)
12 (24,49%)
7 (58,33%)
5 (41,67%)
5 (100%)
Mengapa?...:
1.
Tingkat Tindak Pidana yang diteruskan ke kepolisian cukup rendah/tidak maksimal?
2.
Tingkat Tindak Pidana yang dihentikan kepolisian begitu tinggi?
TOTAL
86,55% dari T/L yang diterima oleh Pengawas Pemilu sebesar 302
*
86,55% dari T/L yang diteruskan ke Kepolisian)
Keterangan : Berdasarkan Laporan Hasil Penanganan Pelanggaran sd 20 Mei 2014
Pemilu Kada
Pemilu Legislatif
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
UndangUndang yang mengatur
UU No. 32 Tahun 2004 ttg Pemerintahan Daerah [PP Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah tiga kali terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 ]
UU No. 8 Tahun 2012 ttg Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
UU No. 42 Tahun 2008 ttg Pemilu Presiden [sedang proses usulan revisi]
Daluwarsa Pelaporan
7 hari sejak terjadinya peristiwa
3 hari sejak terjadinya peristiwa
3 hari sejak terjadinya peristiwa
Proses di Pengawas Pemilu
7 hari + 7 hari
3 hari + 2 hari
3 hari + 2 hari
Proses di Penyidik
mengikuti KUHAP (UU No.8 Thn 1981)
14 hari
14 hari
Proses di Penuntut Umum
mengikuti KUHAP (UU No.8 Thn 1981)
5 hari
5 hari
9
“Banyak Laporan dan Temuan yang tidak dapat diproses karena alat bukti tidak lengkap, serta karena keterbatasan wewenang Pengawas Pemilu” Pasal183 KUHAP: “Bukti awal yang cukup sekurang kurangnya 2 alat bukti” Pasal184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah adalah : Keterangan Saksi ; Keterangan Ahli ; Surat ; Petunjuk ; Keterangan terdakwa/tersangka/terlapor; dan Unus Testis Nullus Testis (satu saksi bukan saksi, minimal 2 saksi dengan nilai 1 alat bukti).
Pengawas Pemilu tidak berwenang untuk
melakukan paksaan terhadap pelapor, terlapor, dan saksi untuk dimintai keterangan Pengawas Pemilu hanya berwenang mengundang pelapor, terlapor, atau saksi dalam rangka untuk diminta klarifikasinya tanpa adanya “daya paksa”.
Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk menyita alat bukti yang ada di tangan pelapor, terlapor, ataupun saksi
Pengawas Pemilu tidak memiliki kewenangan untuk menggeledah tempat dan/atau badan.
10
Pengawas Pemilu bersinergi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam forum Sentra Gakkumdu untuk menangani laporan/temuan tindak pidana Pemilu secara terpadu, dalam rangkaian proses: a. Temuan/Penerimaan laporan tindak pidana Pemilu; b. Pengumpulan alat bukti: dibantu unsur penyidik POLRI; c. Pengkajian; d. Penerusan laporan hingga proses penuntutan dan peradilan.
I. Tingkat Pusat Pembina: a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia; b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Republik Indonesia. Ketua: a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran; b. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan c. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. II. Tingkat Provinsi Pembina : a. Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi; b. Kepala Kepolisian Daerah; dan c. Kepala Kejaksaan Tinggi. Ketua: a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran; b. Direktur Reserse dan Kriminal Umum; dan c. Asisten Tindak Pidana Umum. [Pasal 5 Nota Kesepakatan Sentra Gakkumdu]
Pengalaman Sentra Gakkumdu Pemilu Legislatif 2009 Pengalaman Sentra Gakkumdu Pemilukada pada beberapa daerah upaya koordinasi pembentukan MoU Sentra Gakkumdu Nasional untuk Pemilukada, Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden (berlangsung sejak 2010)
Amanat Pasal 267 UU No. 8 Tahun 2012: “Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.”
Pembahasan Rancangan Kesepakatan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan Nota Kesepakatan Bersama No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013, No. B/02/I/2013, No. KEP-005/A/JA/01/2013 tentang Sentra Gakkumdu tertanggal 16 Januari 2013
SOP Sentra Gakkumdu 8 Mei 2013
III. Tingkat Kabupaten/Kota Pembina: a. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota; b. Kepala Kepolisian Resort; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri. Ketua: a. Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelanggaran; b. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal; dan c. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. [Pasal 5 ayat (3) Nota Kesepakatan Sentra Gakkumdu]
11
Pengawas Pemilu menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran yang diduga mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu (dituangkan dalam Formulir). Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dan menyampaikan laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu paling lama 24 jam terhitung sejak diterimanya laporan/temuan.
Penerimaan dan Pengkajian oleh Pengawas Pemilu
Pelaksanaan pembahasan Sentra Gakkumdu dengan dipimpin oleh Anggota Sentra Gakkumdu yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu. Peserta rapat memberikan saran dan pendapat terhadap syarat formil dan materiil, pasal yang diterapkan, dan pemenuhan unsur tindak pidana.
Pembahasan dalam Forum Sentra Gakkumdu
Disusun rekomendasi yang berdasarkan pada kesimpulan pembahasan rapat Sentra Gakkumdu, yang menentukan: a. apakah suatu laporan /temuan merupakan tindak pidana Pemilu atau bukan? atau b. apakah laporan/temuan tersebut masih perlu dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil?
Tindak Lanjut Rekomendasi
• menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilu secara terpadu dan terkoordinasi • Meningkatkan kerja sama dan sinergi dalam Sentra Gakkumdu
• Tercapainya penegakan hukum Tindak Pidana Pemilu secara cepat dan sederhana, serta tidak memihak. • Kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil Pemilu. • Kuatnya Integritas dan Legitimasi Pemilu.
[email protected]
12
