UNIT KERJA PRESIDEN Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
BERSAMA MENGAWAL PROGRAM PRO RAKYAT R Rapat P Persiapan i Raker R k II P Presiden id RI 7 April 2010
AGENDA HARI INI
• Rapat Kerja Nasional Dalam Kerangka Prioritas Nasional • Mengawal Konsistensi dan Sinkronisasi • Memadukan Kapasitas Pusat dan Daerah
1
PRIORITAS NASIONAL BUKAN HANYA PROGRAM
• Penyempurnaan sinkronisasi kapasitas pengelolaan lintas sektor • Adaptasi p p pendekatan unggulan gg p pemerintah yyang g Pernah terujij • Peningkatan konsistensi program dan tata pemerintahan Pusat dan Daerah • Peningkatan efektifitas kerjasama Pusat-Daerah dalam melakukan pengawasan program pembangunan
2
TANGGAL TANGGAL PENTING 6 BULAN PERTAMA KIB II
Sidang Kabinet 1
Temu Nasional
23 Okt ‘09
29 Okt ‘09
Musrenbangnas
13 Des ‘09
Rakernas 1 Cipanas
Rakernas 2 Tampaksiring
2-4 Peb ‘10
19-21 Apr ‘10
Program 100 Hari (P100H)
Program program Inpres 1/2010 – Kementerian/Lembaga
Penajaman program Pro Rakyat, Keadilan bagi Semua, MDG
Program program Inpres 1/2010 – Daerah
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
3
AGENDA HARI INI
• Rapat Kerja Nasional Dalam Kerangka Prioritas Nasional • Mengawal Konsistensi dan Sinkronisasi • Memadukan Kapasitas Pusat dan Daerah
4
INTEGRASI PEMBANGUNAN BERDIMENSI SEKTORAL DAN REGIONAL
VISI-MISI SBY-BOEDIONO
RPJMN 2010 – 2014 RPJMD J
Program Sektoral
Renstra Kementerian
Program Regional
Renstra Kementerian
KPI
KPI
Kontrak Kinerja Menteri
Kontrak Kinerja Menteri
+ Pakta Integritas
+ Pakta Integritas
Konsiste ensi
11 Prioritas Nasional
Renstra Dinas
Renstra Dinas
BAPPENAS, KEMENKEU & UKP4,
Sinkronisasi 5
PRIORITAS NASIONAL
11 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014
1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2
Pendidikan
3
Kesehatan
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10 Daerah D hT Tertinggal, ti l T Terdepan, d T Terluar, l &P Pasca-konflik k flik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
Catatan: Terdapat prioritas lain bidang Polhukam, Perekonomian, dan Kesra 6
PRIORITAS NASIONAL DIJABARKAN SECARA TAHUNAN 11 + 3 Prioritas Nasional Kabinet Indonesia Bersatu II 2010-2014
Program 5 Tahun (P5T)
Program 100 Hari (P100H)
Program 2010 (P010) melalui Inpres 1/2010
Program 2011 (P011)
Program 2012 (P012)
Program 2013 (P013)
Program 2014 (P014)
Program Kementerian P Program P Pemerintah i h Daerah D h 7
PENJABARAN TINDAKAN INPRES 1/2010 SEBAGAI P010
Prioritas Nasional
P Program
Rencana Aksi
11+3 70 155 meliputi p 48 instansi* penanggung jawab
* Ditingkat Pemerintah Pusat
8
PERAN UKP DALAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN 24 Okt 2009
1 Feb 2010
Pemantauan P010 (Inpres 1/2010) Pemantauan Program 100 Hari
Policy monitoring & evaluation
Debottlenecking
Pemantauan P010 Penerapan siklus EksekusiReporting-Monitoring dan Verifikasi-Sidang Kabinet Checkpoint untuk Rencana Aksi dalam Inpres Program 2010
Policy monitoring & evaluation Pemantauan efektivitas instrumen kebijakan penting yang telah dihasilkan dalam Program 100 Hari sebagai fondasi strategis
Debottlenecking Kebijakan dan pengawasan khusus untuk mengakselerasi program kritis yang terhambat
9
SIKLUS PELAPORAN DAN PEMANTAUAN Pelaksanaan
Pelaporan
• Kementerian/Lembaga melaksanakan Rencana Aksi yang menjadi tanggung jawabnya • Dinas terkait melaksanakan peran daerah yang menjadi tanggung jawabnya • Tiap Rencana Aksi memiliki ukuran keberhasilan checkpoint dwi-bulanan untuk K/L dan tri-bulanan untuk daerah
1
Sidang Kabinet Checkpoint Hari 30 Sangat memuaskan
3
Hari 75
23
33
98
91
Memuaskan
Monitoring dan Verifikasi
4
Hari 50
33
2
92
Kurang memuaskan
2
5
2
Mengecewakan
3
3
2
Sangat memuaskan (melebihi target atau >100%) Memuaskan (sesuai/mendek ati target atau 76-100%)
Total Program: 45 Total Rencana Aksi: 129
Kurang memuaskan (di bawah target atau 51-75%) Mengecewakan (jauh di bawah target atau <50%)
10
SETIAP RENCANA AKSI MEMILIKI KRITERIA & UKURAN KEBERHASILAN
P100H (Pi)
Rencana Aksi (Aj)
Kriteria Keberhasilan (Kk)
Ukuran Keberhasilan (UL)
Status* Kemajuan
P1A1K1U1
15%
P1A1K1U2
70%
P1A1K2U1
50%
P1A2K1U1
90%
P1A2K1U2
30%
P1A3K1U1
80%
P1A1K1 P1A1 P1A1K2 P1 P1A2
P1A2K1
P1A3 Sangat Memuaskan
Memuaskan
P1A3K1 Kurang Memuaskan
Mengecewakan
* Kemajuan program pemerintah daerah diukur pada 3 checkpoints: bulan ke- 6, 9 dan 12
11
CONTOH FORMULIR UNTUK LAPORAN PELAKSANAAN P100H LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM 100 HARI BIDANG PEREKONOMIAN Diisi dengan uraian yang menjelaskan capaian dan kendala
Diisi dengan poin-poin target/sasaran antara yang direncanakan dicapai pada setiap p checkpoint p
Diisi dengan persentase ukuran keberhasilan yang tercapai pada checkpoint bersangkutan
Diisi dengan hal yang perlu diukur kemajuannya selama pelaksanaan masing-masing g g Rencana Aksi P100H PENANGGUNG RENCANA AKSI JAWAB
INSTANSI TERKAIT
UKURAN KEBERHASILAN KRITERIA UKURAN KEBERHASILAN KEBERHASILAN H30, H50, H75, DAN H100
1 2 3 4 P11: Ketersediaan lahan dan keterpaduan tata ruang (P11A1) Kementerian Depdagri, TerselesaikanReview Koordinator Dephukham, nya hasil sinkronisasi Bidang Dephut, review kebijakan dan Perekonomian DepPU, DepPU Setneg mengenai peraturan kebijakan dan perundangperaturan undangan perundangyang terkait undangan dengan tata terkait dengan ruang tata ruang yang tidak sinkron
5
6
% CAPAIAN
KETERANGAN
7
8
TARGET: TARGET H30: H30: XX% Dokumen yang XXX berisi tentang kebijakan dan TARGET H50: H50: XX% XXX peraturan perundangTARGET H75: H75: XX% undangan XXX terkait dengan TARGET H100: H100: XX% tata ruang Dokumen yang yang tidak berisi tentang sinkron kebijakan dan peraturan perundangundangan terkait dengan tata ruang yang tidak sinkron
12
P13A1 - PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM DAN SANITASI DI 1.440 LOKASI (PJ: KEMEN PU) Posisi Obyek O • Ds. Fatukenutu, Kab. Kupang • 10.16750° LS 123.90291° BT Monitoring I 28 Desember 2009
Monitoring II 28 Januari 2010
13
CAPAIAN RENAKSI P100H DIBANDING SASARAN HARI ITU Hari 30 Sangat Memuaskan
33
23
33
Memuaskan
Hari 75
Hari 50
91
92
98
Kurang Memuaskan
2
5
2
Mengecewakan
3
3
2
Lebih dari target (>100%) Sesuai/mendekati target (76-100%) Di bawah target (51-75%)
Total Program: 45 Total Rencana Aksi: 129
Jauh di bawah target (<50%) * Semua capaian yang dilaporkan dibandingkan dengan sasaran hari tersebut, bukan hari ke-100
14
CAPAIAN AKHIR DIUKUR BERDASAR TERCAPAI ATAU TIDAK
Total Program: 45 Total Rencana Aksi: 129
TERCAPAI Capaian C i llebih bih atau t sama dengan target keberhasilan
TIDAK TERCAPAI Capaian C i kkurang d darii target keberhasilan
15
LESSONS LEARNED DARI P100H MENUJU P010
SINERGI PUSAT DAN DAERAH
PENJAGAAN KESINAMBUNGAN
DISIPLIN DALAM PERENCANAAN
KELANJUTAN DENGAN APPROACH YANG SAMA 16
AGENDA HARI INI
• Rapat Kerja Nasional Dalam Kerangka Prioritas Nasional • Mengawal Konsistensi dan Sinkronisasi • Memadukan Kapasitas Pusat dan Daerah
17
CONTOH PERAN DAERAH DALAM RENCANA AKSI P010
RENCANA AKSI
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN % KETEKEBERHASILAN CAPAIAN RANGAN B04, B06, B08, B10, B12
6 7 1 2 3 4 5 N13P63:Pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha baru N13P63A1 : PERAN PUSAT Peningkatan Kemen Terfasilitasi- Pendampip TARGET B04: 50 B04: xx% pemasyara- Koperasi nya ngan kepada wirausaha baru mendapat katan dan UKM wirausaha 350 wirausaha pendampingan berupa kewirausabaru melalui baru bimbingan bisnis plan dan haan dan pendambimbingan manajemen penyediaan di pingan usaha Kolom 6 dukungan B06: xx% TARGET B06: 150 ditajamkan oleh pengembawirausaha baru mendapat K/L dan Pemda Pemerintah Daerah ngan pendampingan berupa wirausaha bertindak sebagai bimbingan bisnis plan dan baru melalui bimbingan manajemen penanggung jawab inkubator usaha teknologi dan bisnis, serta PERAN DAERAH pola-pola Pemprov, Terfasilitasi- Penyediaan TARGET B06: B06: xx% pengemba- Pemkab/Pe nya Penyediaan XX tenaga tenaga ngan lainnya mkot wirausaha pendamping pendamping untuk 50 baru melalui KUKM pendampingan
wirausaha baru TARGET B09: Penyediaan XX tenaga pendamping untuk 310 wirausaha baru
8
XXX
XXX
XXX
B09: xx%
18
P13A10 – PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) BARON, YOGYAKARTA (PJ: KEMENKP)
Monitoring Lapangan 27 Desember 2009 Posisi • 8o07.727’ LS, 110 o32.953’ BT • Dn.Baron, Ds. Kemandang, Kec. Tanjungsari, Kab. Gunungkidul
•PPI Baron dilaporkan sudah selesai pembangunannya pada H30 •Di lokasi tidak ditemukan PPI, yang ada hanya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) yang dibangun pada 1985
PROSES PELAPORAN
Kementerian/Lembaga sebagai penanggung jawab
Pemerintah Provinsi sebagai penanggung jawab peran daerah
Kementerian/Lembaga
Dinas terkait
P Pemerintah i hP Provinsi i i Kementerian Koordinator Kemendagri dan K/L Pembina
Presiden dengan tembusan UKP4
20
PEMANTAUAN DI DAERAH MELALUI FORMAT 8 KOLOM
Pemantauan pelaksanaan program di dearah RENCANA AKSI
Inpres 1/2010 Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
MDGs
Kerangka Program
Justice for All
PENANGGUNG JAWAB
INSTANSI TERKAIT
KRITERIA KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN
UKURAN KEBERHASILAN % B04, B06, B08, B10, B12 CAPAIAN
6 7 1 2 3 4 5 N13P63:Pemasyarakatan kewirausahaan dan pengembangan wirausaha baru N13P63A1 : PERAN PUSAT Peningkatan Kemen Pendampi-ngan TARGET Terfasilitasif G B04: 50 wirausaha B04: xx% % pemasyarakepada 350 Koperasi dan nya baru mendapat katan wirausaha baru pendampingan berupa UKM wirausaha kewirausabaru melalui bimbingan bisnis plan dan haan dan pendambimbingan manajemen penyediaan pingan usaha dukungan pengembangan TARGET B06: 150 B06: xx% wirausaha baru wirausaha baru mendapat melalui pendampingan berupa inkubator bimbingan bisnis plan dan teknologi dan bimbingan manajemen bisnis, serta usaha pola-pola pengembangan lainnya PERAN DAERAH Pemprov, Pemkab/Pem kot
Terfasilitasinya wirausaha baru melalui pendampingan
Penyediaan tenaga pendamping KUKM
TARGET B06: Penyediaan XX tenaga pendamping untuk 50 wirausaha baru
B06: xx%
y TARGET B09: Penyediaan XX tenaga pendamping untuk 310 wirausaha baru
B09: xx%
KETERANGAN 8
XXX
XXX
XXX
Pro-Rakyat
Bappeda diharapkan menjabarkan Rencana Aksi Inpres 1/2010 yang menjadi tanggung jawab daerah dalam Format 8 Kolom
21
CHECKPOINT PEMANTAUAN P010 DI DAERAH
April
Mei
Penyusunan & Penajaman Format 8 Kolom
Juni
September
B06: 24 Juni
Desember
B09: 23 September
B12: 31 Desember
• Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Inpres 1/2010 dalam Format 8 Kolom untuk kegiatan g di daerahnya y dan dikirim ke UKP4 p pada 13 April 2010
• Komunikasi hanya melalui
[email protected] dan menggunakan email resmi pemerintah daerah (bukan gmail gmail, yahoo yahoo, dan semacamnya)
• Kemajuan dilaporkan oleh Pemerintah Daerah kepada Kemendagri dan K/L terkait (sesuai Rencana Aksi) dan UKP4 paling lambat pada hari checkpoint pukul k l 23 23.59 59 WIB
• UKP4 melaporkan kemajuan pada Sidang Kabinet (checkpoint+7)
22
BAPPEDA MEMBANTU GUBERNUR MEMPERSIAPKAN DIRI UNTUK RAKERNAS
• Sebaik baik p program, g nilai kendalinya y ditentukan di hasil monitoring g • Konsistensi Program Pro Rakyat, Justice For All, MDGs Daerah dengan Inpres 1/2010 sangat perlu dijaga • Bappeda perlu memback-up Gubernur dengan kajian konsistensi dan kemudahan monitoring dari program program yang direncanakan • Keefektifan momentum Rapat Kerja Nasional yang akan datang ditentukan kesiapan Gubernur Gubernur, baik dalam konsep maupun kesiapan implementasinya • B Bappeda d perlu l b bekerjasama k j erat d dengan B Bappenas (d (dan UKP4) untuk menjaga konsistensi dan sinkronisasi program program daerah dan nasional
23
UNIT KERJA PRESIDEN Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
BERSAMA MENGAWAL PROGRAM PRO RAKYAT R Rapat P Persiapan i Raker R k II P Presiden id RI 7 April 2010
