Konstitusionalitas dan Problematika Alokasi Kursi DPR RI Pemilu Indonesia Sindikasi Pemilu dan Demokrasi – SPD Diskusi Media, 18 September 2016 Bakoel Koffie Cikini
Pengantar • Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu tinggal menunggu Amanat Presiden (Ampres) kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. • Hingga saat ini ada 13 isu krusial yang nantinya akan menjadi topik hangat dalam pembahasan bersama tersebut. • Dari sejumlah isu krusial yang ada, terdapat satu isu, yaitu Alokasi Kursi DPR ke setiap provinsi yang kurang mendapatkan porsi serius untuk diperbincangkan.
Alokasi Kursi DPR • Isu alokasi kursi DPR ke setiap provinsi merupakan isu penting, bahkan memiliki prioritas yang tinggi dibanding misalnya: isu pilihan sistem pemilu. • Di banyak negara-negara di dunia. Alokasi kursi lembaga perwakilan, merupakan prioritas isu yang dibahas terlebih dahulu sebelum pilihan sistem dan perangkat teknis sistem pemilu ditetapkan. • Alokasi Kursi DPR meliputi, antara lain: -
Ukuran atau jumlah kursi di lembaga perwakilan (DPR) Berapa kursi setiap provinsi berhak mendapatkan kursi perwakilan Bagaimana metode alokasi yang dipergunakan Ketentuan hukum, baik konstitusi dan aturan pemilu yang menjadi dasar alokasi.
• Setelah itu pilihan sistem pemilu apa yang akan digunakan untuk memperebutkan kursi, baru ditentukan.
Alokasi Kursi: Dimensi Konstitusi, Prinsip dan Asas Pemilu • Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”.
• Undang-undang Pemilu Legislatif. Umum dan adil (kesempatan sama bagi semua warga negara, non diskriminatif, proporsional, derajat keterwakilan sama).
• Dengan demikian, setiap warga negara memiliki hak untuk diwakili dalam lembaga perwakilan secara setara. Demikian juga dengan hak keterwakilan kursi setiap provinsi di DPR. • Prinsip ini biasanya dikenal dengan nama Satu Orang, Satu Suara, Satu Nilai /one person, one vote, one value (Opovov).
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan • Sejak pelaksanaan Pemilu 2004, 2009 dan 2014, tercatat 9 permasalahan Alokasi Kursi DPR RI yang hingga saat ini luput ataupun diabaikan. 1. Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan DPR lampiran undangundang. - Ketentuan ini mengisyaratkan, masalah mendasar tentang hak keterwakilan yang terciderai, akibat kekeliruan di pemilu sebelumnya , tidak memiliki peluang untuk pemulihan. - Pada Pemilu 2004, tercatat bahwa terdapat 12 daerah yang mengalami ketimpangan keterwakilan. - Pada Pemilu 2009, ketimpangan dalam bentuk kekurangan keterwakilan terjadi pada 14 daerah. - Sedangkan pada Pemilu 2014, terdapat 18 daerah yang mengalami ketimpangan keterwakilan.
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 2. Pergeseran Prinsip Keterwakilan Jawa-Non Jawa. - Pemilu 2004. Harga kursi atau kuota kursi DPR di wilayah Pulau Jawa lebih mahal dibandingkan dengan harga kursi di luar Jawa. - Prinsip ini secara berangsur bergeser pada Pemilu 2009 dan 2014. Di mana harga kursi DPR yang awalnya lebih mahal di Jawa, berubah justru kursi dpr di luar Jawa menjadi lebih mahal. Tabel di bawah ini menyajikan data probelmatika alokasi kursi seperti yang disebutkan dalam masalah 1 dan 2.
Lampiran I: Daerah atau Propinsi yang kekurangan keterwakilan dan kelebihan keterwakilan
422.884 422.557 421.332 410.575 410.014 408.576 408.086 406.495 402.282 401.510 401.176 395.845 390.699 387.499 384.044 380.300 376.302 373.013 369.242 367.962 355.281 343.057 327.356 325.154 319.354 319.050 314.126 305.364 294.366 289.194 285.209 196.680 130.433
*)Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 640 Tahun 2003 tanggal 20 November 2003 mengenai Penetapan Daerah Pemilihan dan Tata Cara Perhitungan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk Setiap Provinsi Seluruh Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2004
PROPINSI
POPULASI
KEPRI JABAR SUMUT JATENG SUMSEL NTB JATIM YOGYA BENGKULU RIAU BANTEN SULTENG KALBAR LAMPUNG INDONESIA JAMBI SULTRA KALTIM BALI JAKARTA SULUT BABEL MALUKU SULBAR KALTENG NTT ACEH SUMBAR MALUT SULSEL GORONTALO KALSEL PAPBAR PAPUA
1.393.897 40.707.250 13.319.525 34.034.177 7.508.091 4.364.141 37.872.044 3.441.614 1.715.689 4.715.437 9.245.075 2.521.327 4.165.308 7.348.623 227.845.868 2.805.297 2.003.744 3.088.322 3.372.335 7.706.175 2.199.701 1.059.481 1.407.921 1.050.928 2.019.117 4.230.028 4.228.726 4.549.356 970.443 7.606.500 945.001 3.407.423 690.349 2.152.823
KURSI 3 91 30 77 17 10 87 8 4 11 22 6 10 18 560 7 5 8 9 21 6 3 4 3 6 13 13 14 3 24 3 11 3 10
KUOTA
THD KUOTA TERENDAH
464.632 114,20% 447.332 109,95% 443.984 109,12% 442.002 108,64% 441.652 108,55% 436.414 107,26% 435.311 106,99% 430.202 105,74% 428.922 105,42% 428.676 105,36% 420.231 103,28% 420.221 103,28% 416.531 102,38% 408.257 100,34% 406.868 RATA-RATA 400.757 98,50% 400.749 98,50% 386.040 94,88% 374.704 92,09% 366.961 90,19% 366.617 90,11% 353.160 86,80% 351.980 86,51% 350.309 86,10% 336.520 82,71% 325.387 79,97% 325.287 79,95% 324.954 79,87% 323.481 79,51% 316.938 77,90% 315.000 77,42% 309.766 76,13% 230.116 56,56% 215.282 52,91%
PROPINSI
POPULASI
KEPRI RIAU NTB SULTRA LAMPUNG SULBAR KALTIM KALBAR SUMUT JAMBI SUMSEL BENGKULU SULTENG BALI MALUKU JAKARTA BANTEN BABEL INDONESIA KALTENG JABAR YOGYA SULUT JATIM JATENG PAPUA MALUT NTT SUMBAR SULSEL ACEH GORONTALO KALSEL PAPBAR
1.895.590 6.456.322 5.398.573 2.691.623 9.586.492 1.589.162 4.154.954 5.193.272 15.227.719 3.532.126 8.528.719 1.996.538 2.935.343 4.227.705 1.866.248 9.603.417 9.938.820 1.349.199 251.824.296 2.640.070 39.910.274 3.458.029 2.583.511 37.269.885 32.578.357 4.224.232 1.258.354 5.343.902 5.617.977 9.368.107 5.015.234 1.147.528 4.145.843 1.091.171
KURSI 3 11 10 5 18 3 8 10 30 7 17 4 6 9 4 21 22 3 560 6 91 8 6 87 77 10 3 13 14 24 13 3 11 3
KUOTA
THD KUOTA TERENDAH
631.863 140,51% 586.938 130,52% 539.857 120,05% 538.325 119,71% 532.583 118,43% 529.721 117,80% 519.369 115,50% 519.327 115,49% 507.591 112,88% 504.589 112,21% 501.689 111,56% 499.135 111,00% 489.224 108,79% 469.745 104,46% 466.562 103,75% 457.306 101,69% 451.765 100,46% 449.733 100,01% 449.686 RATA=RATA 440.012 97,85% 438.574 97,53% 432.254 96,12% 430.585 95,75% 428.389 95,26% 423.096 94,09% 422.423 93,94% 419.451 93,28% 411.069 91,41% 401.284 89,24% 390.338 86,80% 385.787 85,79% 382.509 85,06% 376.895 83,81% 363.724 80,88%
underrepresented
90 76 86 21 29 17 22 16 11 10 8 10 550 7 3 4 5 9 6 7 6 24 3 13 4 14 13 6 3 11 3 10 3
THD KUOTA TERENDAH 108,24% 108,15% 107,84% 105,09% 104,94% 104,58% 104,45% 104,04% 102,96% 102,77% 102,68% 101,32% RATA-RATA 99,18% 98,30% 97,34% 96,32% 95,47% 94,51% 94,18% 90,93% 87,81% 83,79% 83,22% 81,74% 81,66% 80,40% 78,16% 75,34% 74,02% 73,00% 50,34% 33,38%
overrepresented
KUOTA
underrepresented
38.059.552 32.114.351 36.234.550 8.622.065 11.890.399 6.945.786 8.977.896 6.503.918 4.425.100 4.015.102 3.209.405 3.958.448 214.884.220 2.712.492 1.152.132 1.521.200 1.881.512 3.357.113 2.215.449 2.575.731 2.131.685 8.233.375 982.068 4.227.000 1.277.414 4.466.697 4.083.639 1.832.185 883.099 3.181.130 855.627 1.966.800 391.300
KURSI
DPR 2014-2019
overrepresented
JABAR JATENG JATIM DKI JAKARTA SUMUT LAMPUNG BANTEN SUMSEL R I AU NTB YOGYAKARTA KALBAR INDONESIA KALTIM KEPRI BENGKULU SULTRA BALI SULTENG J AM B I SULUT SULSEL KEP. BABEL ACEH MALUKU SUMBAR NTT KALTENG GORONTALO KALSEL MALUT PAPUA IRJABAR
POPULASI
overrepresented
PROPINSI
DPR 2009-2014
underrepresented
DPR 2004-2009
Data Penduduk menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2008 Tentang Kode dab Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, www.depdagri.go.id/pages/data-wilayah
Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 93 s/d 125/Kpts/KPU/TAHUN 2013, Tanggal 9 MARET 2013
Alokasi Kursi berdasarkan Lampiran UU No. 12 Tahun 2008 Tentang Pileg
Alokasi Kursi Berdasarkan Lampiran UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pileg
Perbandingan alokasi kursi antar provinsi tidak menggambarkan perbandingan alokasi kursi antar Dapil
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 3. Langgengnya Kesalahan Alokasi Kursi DPR Pemilu 2014. - Kesalahan alokasi kursi DPR Pemilu 2014, merupakan lanjutan dari kesalahan yang terjadi pada Pemilu 2004. - Pemilu 2004. Provinsi Papua, Sulawesi Utara, dan Maluku menjadi korban, sehingga kehilangan 3 kursi (Papua), 1 kursi (Sulut) dan 3 kursi (Maluku). - Ini terjadi karena berlakunya prinsip “Provinsi Induk dan Provinsi Pemekaran”. Provinsi Papua awalnya 13 kursi, karena terjadi pemekaran, maka Papua mendapatkan 10 kursi, sedang 3 kursi diberikan kepada Provinsi Pemekaran, yaitu Irian Jaya Barat. - Namun apa yang berlaku bagi Provinsi Papua, tidak terjadi pada Provinsi Sulawesi Selatan pada pemilu 2009. Di mana 24 Kursi DPR Sulawesi Selatan tidak dikurangi 3 kursi, meskipun ada pemekaran provinsi baru, yaitu Sulawesi Barat.
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 4. Perbedaan Mencolok Harga Kursi DPR Pemilu 2014. - Harga satu kursi DPR RI untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) setara dengan 631.863 penduduk. Sedangkan harga satu kursi di Daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat III sama dengan 323.220 penduduk. - Dengan demikian harga kursi perwakilan di Provinsi Kepri dua kali lipat lebih mahal dibandingkan dengan harga kursi di dapil Jabar III. - Contoh ini memperlihatkan secara tegas terjadinya pergeseran secara diam-diam kesetaraan hak perwakilan, di mana justru kursi di luar Jawa lebih mahal. - Selain itu, tiga kali pelaksanaan pemilu sejak 2004, tidak menjadi instrumen yang dapat memberikan remedi (pemulihan) gak keterwakilan menjadi lebih setara.
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 5. Senjang Alokasi dan Harga Kursi DPR Antar Daerah Pemilihan Dalam Satu Provinsi. - Provinsi Jawa Barat mendapatkan alokasi 91 kursi DPR RI dan terbagi dalam 11 daerah pemilihan. - Pada dapil Jabar VI, harga satu kursi sama dengan 615.250 penduduk. Kuota rata-rata kursi (438.574), harga kursi JABAR VI sama dengan 140,28 persen atau 40,28 persen lebih mahal dibandingkan kuota rata-rata. - Sedangkan Jabar III, harga satu kursi sama dengan 323.220 penduduk. Jika dibandingkan, maka harga kursi di Dapil Jabar VI hampir dua kali lipat, yaitu 190,35 persen atau 90,35 persen lebih mahal dibandingkan harga kursi di Dapil Jabar III. - Senjang harga kursi antar dapil dalam satu provinsi, juga terjadi untuk tiga dapil yang ada di Provinsi Banten.
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 6. Ketiadaan Alokasi Kursi Ulang dan Hilangnya Instrumen Pertumbuhan Wilayah. - Setelah tiga pelaksanaan pemilu sejak 2004, tidak pernah terjadi alokasi ulang kursi DPR RI. - Ketentuan jumlah kursi DPR untuk provinsi tidak boleh berkurang dari pemilu sebelumnya. - Dua aspek di atas dalam konteks Indonesia, berakibat pada hilangnya instrumen pertumbuhan wilayah yang seharusnya dapat dipotret melalui pelaksanaan pemilu. - Di negara-negara lain di dunia, alokasi kursi DPR secara periodik memberikan insentif potret nyata dari pertumbuhan populasi setiap wilayah. - Pertumbuhan dan mobilitas populasi menjadi ukuran penting pembangunan yang terjadi. Dengan demikian, ukuran ini menjadi dasar bagi penambahan ataupun pengurangan alokasi kursi.
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 7. Prinsip Non Opovov Dalam Alokasi Kursi DPR. - Selain menciderai amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), juga bertentangan dengan Asas undang-undang Pemilu. Yaitu prinsip non diskriminatif, kesetaraan, proporsionalitas dan keadilan keterwakilan.
8. Potensi Konflik Kelembagaan Antara Eksekutif dengan Legislatif. - Benturan antara dua prinsip dari dua sistem pemilu yang akan dilaksanakan secara serentak di 2019. Prinsip Opovov dalam Pilpres bertumbukan dengan prinsip non Opovov dalam Pemilu Legislatif. - Berdampak pada efektivitas roda pemerintahan, karena perbedaan prinsip tersebut menjadi disinsentif bagi munculnya pemerintahan yang kongruen (dukungan presiden tinggi dari sisi pemilih dan dukungan signifikan kursi di DPR).
Alokasi Kursi DPR: Catatan Masalah dan Pengabaian Hak Keterwakilan 9. Tingginya Disproporsionalitas Pemilu. Pembentukan 77 Daerah Pemilihan DPR RI pada pemilu tanpa menerapkan prinsip Opovov, menjadi penyumbang bagi disproporsionalitas pemilu Indonesia. - Harga kursi antar daerah pemilihan yang sangat mencolok (JABAR III berkuota 323.220, KEPRI berkuota 631.863); - Harga kursi antar dapil di dalam provinsi (JATIM XI berkuota 482.711, JATIM IX berkuota 375.977 atau JABAR VI berkuota 615.250, JABAR III berkuota 323.220 atau BANTEN I berkuota 373.460, BANTEN III berkuota 534.049 dsb. - Harga kursi antar dapil yang bertetanggaan dalam satu pulau (SULSEL III berkuota 396,464 bertetanggan dengan SULBAR yang berkuota 529.721, SULTRA yang berkuota 538.325 dan SULTENG yang berkuota 489.224 dan sebagainya).
Saran dan Rekomendasi • Alokasi kursi DPR ulang perlu dilakukan dengan berdasarkan prinsip Opovov. Sehingga berkesesuaian dengan prinsip yang dianut dalam Pilpres. • Alokasi kursi DPR dilakukan berbasis data sensus penduduk terakhir. • Satu kali alokasi dapat dipergunakan untuk dua kali pemilu. • Alokasi kursi dengan melibatkan berbagai metode penghitungan yang paling optimal dan adil, sebagai misi untuk menciptakan keadilan keterwakilan.
Saran dan Rekomendasi • Misi-misi yang dapat ditawarkan: - Mendekatkan rasio pemilih atau penduduk dengan keterwakilan - Mendekatkan rasio penduduk yang berkepadatan tinggi dan rendah, - Memperpendek rasio ketimpangan keterwakilan antar provinsi dan sebagainya.
• Alokasi Kursi DPR berdasarkan hasil pemilu. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi pemilih di pemilu pada suatu wilayah menjadi basis utama alokasi kursi.
Terima Kasih
