Ketentuan DPR, Alokasi Anggaran dan Kendala Implementasinya Setyanta Nugraha Setyanta Nugraha
Disampaikan dalam Diskusi Publik ProRep : Menghidupkan kembali Gagasan Rumah Aspirasi 13 Desember 2013 7/03/2013
Biro Analisa APBN
1
Landasan Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 69 dan Peraturan DPR RI Nomor 01/DPRRI/I/2009-2010 tentang Tata Tertib DPR RI Pasal 4 : DPR mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 76, dan Tatib : “….bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” 7/03/2013
Biro Analisa APBN
2
………Landasan Hukum UU Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pasal 79 huruf e, i, j, dan k juga mengatur kewajiban Anggota DPR RI diantaranya yang terkait dengan rakyat yang diwakilinya adalah sebagai berikut: e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat; i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala; j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. 7/03/2013
Biro Analisa APBN
3
Representasi Rakyat Dalam melaksanakan representasi rakyat dapat dilakukan dengan kunjungan kerja yang hasilnya dapat dijadikan bahan dalam rapat kerja (RAKER), rapat dengar pendapat (RDP), rapat dengar pendapat umum(RDPU). Selain itu anggota dalam satu daerah pemilihan dapat membentuk rumah aspirasi yang berfungsi untuk menerima dan menghimpun aspirasi masyarakat Kunjungan kerja dilakukan ke daerah pemilihan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan atau 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dengan waktu paling lama 5 (lima) hari, yang dilaksanakan diluar masa reses dan diluar sidang-sidang 7/03/2013
Biro Analisa APBN
4
Rumah Aspirasi Dalam menjalankan fungsi Rumah Aspirasi dapat dibentuk koordinator. Rumah aspirasi didukung oleh anggaran serta pegawai, yang dibebankan pada anggaran DPR. Anggota dan anggota DPD yang mewakili provinsi yang sama dapat saling berkoordinasi dan berkonsultasi. Anggota dapat melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait di daerah pemilihannya.
7/03/2013
Biro Analisa APBN
5
Tindak Lanjut BURT • BURT telah menindaklanjuti amanat tersebut dengan melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk mensosialisasikan dan berdiskusi dalam rangka memperoleh masukkan terkait dengan rencana pembentukan rumah aspirasi dengan Pemerintah Daerah, Pakar dan Tokoh masyarakat serta Akademisi daerah. Disamping itu, BURT juga telah melakukan workshop dan Forum Group Discussion (FGD). • Dari hasil kegiatan BURT di atas, BURT merekomendasikan tidak melaksanakan pembentukan rumah aspirasi karena berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, tetapi dalam rangka menjalankan fungsi representasi rakyat maka BURT mengusulkan menjadi Program Aspirasi Masyarakat. 7/03/2013
Biro Analisa APBN
6
Kegiatan Penyerapan Aspirasi Kunjungan kerja dalam rangka menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen di daerah pemilihan: Kunker Masa Reses: dilakukan 4 kali setahun; selama 9 hari; diberikan anggaran penyerapan aspirasi 10 kali; dapat didampingi 1 orang Tenaga Ahli Anggota Kunker sesuai Tatib : dilakukan diluar masa reses dan diluar sidangsidang, sekali dalam 2 bulan; maksimal 3 hari dan diberikan anggaran penyerapan aspirasi 5 kali Kunker 1 kali setahun : dilakukan pada masa reses, selama 5 hari, dan diberikan anggaran penyerapan aspirasi 5 kali 7/03/2013
Biro Analisa APBN
7
Kegiatan Penyerapan Aspirasi
Anggota wajib menyusun laporan hasl kunjungan kerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang memenuhi standar penyusunan laporan. Laporan hasil kunjungan kerja disampaikan kepada fraksi dan komisi terkait sebagai bahan masukan
7/03/2013
Biro Analisa APBN
8
Format Laporan Outline Laporan
1. 2.
Pendahuluan Pelaksanaan Kunjungan Kerja a. waktu pelaksanaan: menjelaskan kapan dilaksanakan kunker dimaksud b. Kegiatan Penyerapan Aspirasi : Kegiatan penyerapan aspirasi yang dilakukan anggota c. Rekomendasi : apabila ada yang perlu ditindaklanjuti, maka dapat diajukan ke AKD terkait 3. Penutup 7/03/2013
Biro Analisa APBN
9
Terima kasih 7/03/2013
Biro Analisa APBN
10
