11/3/2016
ALOKASI DAN SINERGI ANGGARAN KESEHATAN DALAM PROGRAM GERAKAN MASYARAKAT SEHAT
BAHAN MENTERI KEUANGAN DALAM KONGRES NASIONAL IAKMI XIII 3 NOVEMBER 2016
POKOK BAHASAN 1. PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN a. ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN b. ISU TERKAIT PENGELOLAAN APBN c. PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBN d. PERKEMBANGAN ANGGARAN KESEHATAN DALAM APBD 2. PERMASALAHAN DAN LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITAS ANGGARAN KESEHATAN 3. ANGGARAN KESEHATAN DALAM PROGRAM GERMAS
2
1
11/3/2016
PEMBANGUNAN NASIONAL BIDANG KESEHATAN
3
Kesehatan Merupakan Salah Satu Prioritas Pembangunan Nasional 2015-2019
RKP 2015*)
RKP 2016
RKP 2017
RKP 2018
RKP 2019
MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN
MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MELETAKKAN FONDASI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS
MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI U/ MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN & KESENJANGAN ANTARWILAYAH
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018
Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019
*) Disiapkan oleh KIB II, kemudian direvisi melalui Perpres No. 3/2015 tentang Perubahan RKP 2015
4
2
11/3/2016
Arah Kebijakan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan Nasional 1
2014
Indikator
No
(Baseline)
Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
a. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
346 (SP 2010)
306
c. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (%)
32,9 (2013)
28,0
a. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk
297 (2013)
245
b. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 2
Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular b. Prevalensi HIV (%)
3 4
2019
32 (2012)
24
0,46 (2013)
<0,5
a. Penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan (%)
51,8
95
a. Jumlah Kab/Kota yang memiliki RSUD berakreditasi nasional
10
481
c. Prevalensi tekanan darah tinggi (%) Meningkatnya perlindungan finansial
25,8 (2013)
Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan dan SD Kesehatan b. Jumlah puskesmas yang memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
1.015 (2013)
23,4
Arah Kebijakan, a.l. 1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas 2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan 4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan 5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan rujukan yang Berkualitas 6. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu SDM Kesehatan 7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
5.600
5
Dalam mengelola APBN, Pemerintah menghadapi beberapa tantangan, termasuk masih besarnya mandatory spending seperti anggaran kesehatan
Fiscal Space Terbatas
Perlunya peningkatan penerimaan perpajakan Lifting migas dan ICP cenderung menurun pendapatan migas turun
Mandatory Spending dan belanja bersifat wajib masih besar Komposisi belanja negara didominasi belanja yang bersifat wajib (a.l. belanja operasional, pembayaran bunga utang, subsidi)
Mandatory spending semakin besar (a.l. anggaran pendidikan, DAU, dana desa, anggaran kesehatan)
Alokasi belanja belum optimal
Belanja yang bersifat produktif (infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM) masih perlu ditingkatkan
Upaya penghematan belanja yang tidak produktif (perjalanan dinas, rapat/ konsinyering) perlu terus dilakukan Kualitas belanja daerah masih belum optimal
Penyerapan anggaran belum optimal Penyerapan anggaran belanja K/L masih berkisar 90%94% masih dapat ditingkatkan Penyerapan menumpuk pada triwulan III dan IV
3
11/3/2016
Mandatory Spending DAN Belanja Bersifat Wajif relatif masih besar yaitu 81,8% (2017), sehingga akan menyulitkan Pemerintah untuk mengarahkan alokasi anggaran sesuai tujuan Pemerintah Rp triliun
%
85.0
1800
83.9
83.1
80.8
1600
84.5
81.8
77.8
78.4
1400 1000
800
80 70
758.3
698.5
1200
90 60
422.4
50
97.3
98.1
30
411.6
412.0
APBNP 2016
RAPBN 2017
40
412.4
600 400 200 0
2010
2011
Anggaran Pendidikan
2012
Anggaran Kesehatan
2013
2014
2015
DAU, DBH, Dana Otsus Papua Aceh, DKY, Dana Desa
Belanja Non Diskresi
20 10 0
% thd BN
Belanja non diskresi: belanja yang bersifat wajib untuk penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan Pemerintah, seperti belanja pegawai (di luar yg telah dihitung pada anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan), belanja barang operasional, pembayaran bunga utang, subsidi, dll)
7
Anggaran Kesehatan terus meningkat, seiring dengan peningkatan volume belanja negara (naik rata-rata 21,9% per tahun) Anggaran Kesehatan, 2009-2017 Rp Triliun
%
160.0
5.0
140.0 120.0 100.0 80.0 60.0
2.7
2.8
3.0
2.7
2.8
3.3
3.8
5.0
104.1
3.0 2.0 1.0
20.0 2009
2010
2011
2012
APBNP
2013
Real
2014
2015
% thd BN
2016
2017 APBN
1. Anggaran kesehatan dialokasikan melalui : belanja KL, transfer ke daerah, dan pembiayaan; 2. Sejak tahun 2016, anggaran kesehatan dialokasikan 5% dari APBN;
3. Peningkatan anggaran kesehatan sejak tahun 2016 utamanya dialokasikan untuk peningkatan dan perluasan layanan kesehatan, baik dari sisi demand maupun supply, kegiatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif.
Komponen Anggaran Kesehatan (triliun rupiah)
5.0 4.0
40.0 -
6.0
-
a
1. Melalui Belanja Pemerintah Pusat
2015
2016
2017
LKPP
APBNP
APBN
b
c
d
54,6
76,1
75,2
A. Anggaran Kesehatan pada K/L
50,2
70,1
65,4
a.l. i. Kementerian Kesehatan
45,9
62,7
58,3
B. Anggaran Kesehatan pada BUN
4,4
6,0
9,8
2. Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa
7,4
21,2
25,2
A. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana B. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua
6,3 1,1
20,0 1,2
24,0 1,2
65,4
104,1
104,0
1.796,6
2.082,9
2.080,5
3,6
5,0
5,0
ii. Badan POM iii. BKKBN
3. Melalui Pembiayaan
4. Anggaran Kesehatan (1 + 2 + 3) 5. Total Belanja Negara
RASIO ANGGARAN KESEHATAN (4 : 5) x 100%
1,0 2,2
3,5
1,5
1,8
3,6
3,4
6,8
3,6
8
4
11/3/2016
Anggaran Kemenkes cenderung meningkat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan pada masyarakat Perkembangan Anggaran Kemenkes (Triliun Rp)
70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0
0.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
B. Pegawai
B. Barang
B. Modal
B. Bansos
Sasaran
2016
2017
Persentase ibu hamil kurang energi kronik (KEK) yang mendapatkan makanan tambahan Persentase ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)
50%
95%
77%
81%
Kab/Kota yang melakukan pelayanan kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil
Inovasi pelayanan kesehatan
128 Kab/Kota
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
91,5%
92%
Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
92,4 juta jiwa
94,4 juta jiwa
Anggaran Badan POM cenderung meningkat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan obat dan makanan Perkembangan Anggaran BPOM (miliar Rp)
2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 800
2016
2017
Pengawasan obat dan makanan di 33 Balai Besar/Balai POM
82.632 sample
82.632 sampel
Pengawasan Produksi dan Distribusi Napza, produk berbahaya, produk terapetik dan PKRT
493 sarana
546 sarana
60 penyidikan
69 penyidikan
Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik, Produk Komplemen dan Pangan
42.480 berkas sertifikasi
52.100 berkas sertifikasi
Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan Makanan
600 400 200
-
Sasaran
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
5
11/3/2016
Anggaran BKKBN cenderung meningkat yang digunakan untuk meningkatkan kualitas kependudukan dan program keluarga berencana Sasaran
Perkembangan Anggaran BKKBN (miliar Rp)
4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MODAL
BELANJA
PEGAWAI
2016
2017
Jumlah Peserta KB Baru
6,96 juta
6,97 juta
Penggerakan Keluarga Berencana (Adokasi dan KIE)
34 provinsi
34 provinsi
Pembinaan Pesrta KB Aktif MKJP
21,1 %
21,7 %
21 %
31 %
Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) memiliki pengetahuan tentang metode kontrasepsi
Anggaran Belanja Urusan Kesehatan pada APBD cenderung meningkat dengan prosentase berkisar 10-11 persen thd APBD
Belanja Urusan Kesehatan Agregat Nasional 90,000 77,131
80,000 68,901
70,000 60,000
56,101
50,000 40,000
71,068
47,006 36,570
39,233
30,000 20,000 10,000 0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
6
11/3/2016
Rasio Fungsi Kesehatan Menurut Propinsi Tahun 2015 16 14 12 10 8 6 4 2
Aceh Jabar Gorontalo Jatim Jateng Sulsel Bali Sulbar Jogya Babel Sulteng NTT NTB Sumbar Kalsel Sumut Bengkulu Kalbar Kepri Sultra Banten Sumsel Sulut Kalteng Papbar Jambi Papua Malut Lampung Kaltim Riau Maluku Kaltara
0
*Nilai Rata-rata dalam satu propinsi
Secara rata-rata, rasio anggaran fungsi kesehatan seluruh propinsi berada di atas ketentuan UU sebesar 10 % Sebagian besar daerah di wilayah Jawa dan Bali-Nusa Tenggara memiliki rasio anggaran fungsi kesehatan di atas rata-rata nasional, sedangkan daerah di pulau Kalimantan, Papua Maluku, Maluku Utara, dan Riau memiliki rasio anggaran kesehatan di bawah rata-rata nasional
13
PERMASALAHAN DAN LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITAS ANGGARAN KESEHATAN
14
7
11/3/2016
PERMASALAHAN PEMANFAATAN ANGGARAN KESEHATAN
• Sebagian besar permasalahan kesehatan terkait erat dengan permasalahan non kesehatan, seperti ketersediaan infrastruktur (akses jalan, sarana air bersih, dan MCK), tingkat kesejahteraan keluarga, tingkat pendidikan, pengarusutamaan gender, dan gaya hidup masyarakat; • Masih kurangnya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduk; • Masih adanya permasalahan dalam penerapan program Jaminan Kesehatan Nasional.
LANGKAH PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMANFAATAN ANGGARAN KESEHATAN • • •
• • •
•
Pengalokasian anggaran yang semakin mendukung kegiatan promotif dan preventif kesehatan serta peningkatan budaya hidup sehat agar mengurangi beban pembiayaan kesehatan kuratif
berkoordinasi dengan Kemenkes untuk mencari pola insentif yang mendukung pemerataan tenaga medis atau dokter
berkoordinasi dengan Kemenkes dan Kemenristekdikti untuk melihat potensi penggunaan anggaran pendidikan yang dapat dikaitkan dengan dukungan dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan Meningkatkan efektivitas alokasi premi program JKN untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui perbaikan tingkat akurasi data kemiskinan.
mendorong alokasi anggaran yang dapat menambah kapasitas rumah sakit pemerintah/pemda dan membangun minat swasta untuk berinvestasi di bidang kesehatan Perbaikan manajemen dan administrasi perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran kesehatan, termasuk melalui penyempurnaan KPJM dan penataan arsitektur dan informasi kinerja (ADIK). membangun formula atau indikator untuk menilai Value for Money dari belanja kesehatan, agar semakin efisien, efektif, dan akuntabel.
8
11/3/2016
ANGGARAN KESEHATAN DALAM PROGRAM GERMAS
17
Program Germas, lebih merupakan penguatan upaya promotif dan preventif yang melibatkan beberapa K/L NO
KEGIATAN PRIORITAS
SASARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA
1
Advokasi dan Regulasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
• • •
Regulasi di daerah (17 propinsi) Surat Edaran aktivitas fisik (senam, poco-poco) kpd instansi pemerintah Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hisup Sehat di 6.961 desa
Kemen PAN&RB, Kemendes PDTT, Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemenkes
2
Kampanye Hidup Sehat
• • • •
Kampanye Gerakan Masyarakat Hisup Sehat di 100 kab/kota Sanitasi total berbasis masyarakat di 35.000 desa 50 % Posyandu aktif Sosialisasi dan diseminasi kebijakan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga
Kemensos, BKKBN, Kemenhan, KemenPP&PA, Kemenkominfo, Kemenkes, BNN, Kemenag, Kemenkes, POM, BKKBN, Kemendikbud, Kemenag, KemendesPDTT, Kemenristekditi, Kemenaker, BPJS
3
Konsumsi Pangan Sehat
• • • • •
Jajanan anak sekolah sehat dan aman 100 Desa Pangan Aman 139 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Gerakan Gemar Makan Ikan 106 rekomendasi pengawasan keamanan dan mutu pangan
BPOM, Kementan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemenperin, Kemenkes, Kemenko PMK, Kemendikbud, Kemenag, KemenristekDikti, Kementan, Kemendag
4
Lingkungan Sehat
• • • • • •
Pengawasan sanitasi tempat-tempat umum (TTU) Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan sebesar 10 % di wilayah 52 KPHP Penhapusan penggunaan merkuri Ruang Terbuka Hijau di perkotaan 350.000 sambungan pipa air minum (SPAM) Toilet bersih di tempat wisata prioritas
Kemensos, Kementerian ATR/BPN, Kemenpar, KemenPU &PR, KemenLH dan Kehutanan, Kemenag, Kemendikbud, KemenristekDikti
5
Pencegahan Penyakit dan Deteksi Dini
• • • •
92 % bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap 1.943 puskesmas dengan deteksi dini kanker payudara dan leher rahim 1.312 sekolah dengan UKS sesuai standar Pemeriksaan kesehatan berkala dan tes HIV pada anggota TNI
Kemenhan, Kemendikbud, Kemenag, POLRI, Kementerian ESDM, Kemenpar, Kementerian BUMN, Kemenkes, Kemenag, Kementan, KemenristekDikti, Kemenkes, BPJS
6
Aktivitas Fisik dan Konektivitas Antar Moda Transportasi
• • • • •
75 % puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga bagi anak SD 8.000 peserta event olahraga rekreasi (petualangan, massal) Pekan Olahraga Pelajar Event olahraga wisata Aktivitas fisik di kantor BUMN
Kemenpora, Kemenpar, KemenPu&PR, Kementerian BUMN, Kemenkes, Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, KemenristekDikti, Kemenaker
7
Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba dan Minuman Keras
• •
30 % kab/kota melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Peningkatan cukai rokok dan PPn produk rokok
POLRI, Kemenkeu, KemenPAN&RB, Kemenkes, BPOM< Kemendikbud, Kemenag, KemenristekDikti, Kemendag
8
Penurunan Stress dan Kesehatan Berkendara
• • •
270 paket fasilitas prasarana bidang keselamatan jalan Rute aman di kawasan sekolah SD, SMP, SMA ramah anak
Kemendikbud, Kemenag, Kemenhub, Kemenkes
18
9
11/3/2016
PENUTUP
• Pemerintah akan terus menjaga alokasi anggaran yang cukup untuk Kesehatan, setidanya sesuai ketentuan UU yaitu 5 persen dari APBN • Pemerintah juga akan terus mendorong agar belanja di bidang kesehatan menjadi lebih efektif dan membuat masyarakat menjadi lebih sehat melalui kegiatan-kegiatan promotif dan preventif disamping tetap mengupayakan kegiatan kuratif dan rehabilitatif yang efisien • Pemerintah akan memastikan semua elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan kesehatan – secara khusus, mendorong Pemda untuk memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengalokasikan paling sedikit 10% dari APBD untuk belanja kesehatan – menghimbau IAKMI dan Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia untuk dapat berkontribusi lebih konkrit
TERIMA KASIH
10
11/3/2016
LAMPIRAN
Sustainable Development Goals (SDGs) • Tentang SDGs Sidang umum Perserikatan Bangsa–Bangsa (PBB) pada 25 September 2015 lalu di New York, Amerika Serikat, secara resmi telah mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs sebagai kesepakatan pembangunan global. Sekurangnya 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia.
• Tujuan SDGs
22
11
11/3/2016
Anggaran untuk kesehatan dalam APBN tidak hanya dari belanja K/L (Kementerian Kesehatan) Anggaran Kesehatan dalam APBN dialokasikan melalui: 1. Belanja K/L a. Yang memiliki tusi terkait kesehatan Kemenkes, BKKBN, Badan POM b. Yang memiliki kegiatan pengelolaan rumah sakit Polri dan Kemenhan 2. Belanja non K/L a. Jaminan Pelayanan Kesehatan oleh Pemerintah (Iuran BPJS untuk PNS) b. Cadangan anggaran kesehatan 3. Transfer ke daerah a. DAK Fisik (Kesehatan dan Keluarga Berencana) b. DAK Non Fisik (Bantuan Operasional Kesehatan/BOK dan Bantuan Operasional KB) c. Dana Otsus yang diperkirakan untuk anggaran kesehatan 4. Pembiayaan anggaran a. Penyertaan Modal Negara kepada BPJS Kesehatan untuk Program Dana Jamsos Kesehatan
23
Sasaran Kegiatan DAK Kesehatan dan KB Sasaran DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Pelayanan Kesehatan Dasar a. b.
c.
Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas dan Pengadaan Puskesmas keliling; Alat kesehatan/alat penunjang dan Perangkat sistem informasi kesehatan di Puskesmas; Kendaraan operasional roda 2 dan ambulans;
Pelayanan Kesehatan Rujukan a. b. c.
sarana prasarana, peralatan medis, peralatan kalibrasi dan instalasi pemeliharaan di RS; ambulans, mobil jenazah, unit transfusi darah RS dan bank darah RS; Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) RS;
Pelayanan Kefarmasian a. b.
c.
obat dan bahan medis habis pakai; pembangunan baru, rehabilitasi, pengadaan sarana pendukung instalasi farmasi; kendaraan distribusi roda 2 dan roda 4.
KB Sarana dan prasarana pelayanan dan penyuluhan KB
Sasaran DAK Nonfisik Kesehatan dan KB No Jenis DAK Nonfisik 1. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB)
Pengalokasian DAK Nonfisik
biaya operasional Puskesmas x ∑ Puskesmas; • biaya akreditasi rumah sakit x ∑ rumah sakit yang akan diakreditasi • ; • biaya akreditasi Puskesmas x ∑ Puskesmas yang akan diakreditasi ; • (biaya sewa rumah tunggu kelahiran ) + (transportasi ibu bersalin, operasional rumah tunggu kelahiran dan konsumsi ibu bersalin dengan pendamping). ∑ Balai Penyuluhan x unit cost (Rp45 juta). • • ∑ Fasilitas Kesehatan x unit cost (Rp1,2 juta). ∑ kab/kota untuk Penggerakan Program KB di Kampung KB x unit • cost (Rp102 juta).
Jumlah Sasaran
BOK : 9.740 Puskemas Akreditasi 104 RS Akreditasi 2.548 Puskesmas Jampersal: 5.330.186 Ibu Hamil 4.856 Balai Penyuluhan 20.740 Faskes Kampung KB dan Posyandu di 508 Kab/kota
12
11/3/2016
Rata-rata Rasio Kesehatan terhadap Total Belanja Tahun 2015 mencapai 11,4 % Diatas Rata-rata Nasional Wilayah Sumatera Jawa Kalimantan Sulawesi Bali-NT Maluku Papua
Dibawah Rata-rata Nasional
Jumlah Daerah
% thd Total Daerah
Jumlah Daerah
% thd Total Daerah
52.0
40.9
75.0
59.1
10.0
23.3
33.0
76.7
81.0 31.0 23.0 1.0 9.0
73.6 48.4 56.1 5.3
24.3
29.0 33.0 18.0 18.0 28.0
26.4 51.6 43.9 94.7 75.7
Sebagian besar daerah di Pulau Jawa memiliki rasio anggaran fungsi kesehatan di atas rata-rata nasional dan bahkan sekitar 97,9 % daerah sudah memenuhi ketentuan UU Daerah yang berada di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua memiliki rasio fungsi kesehatan di bawah rata-rata nasional 25
Program Gerakan Masyarakat Sehat (GERMAS) • Program GERMAS merupakan gerakan untuk mendorong masyarakat berprilaku hidup sehat yang dilakukan melalui penguatan upaya promotif dan preventif masyarakat. • Tujuan GERMAS, antara lain: – Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan; – Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk; – Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan. Prinsip GERMAS, yaitu Kerjasama multisektor; Keseimbangan masyarakat; keluarga dan individu; Pemberdayaan masyarakat; – Penguatan sistem kesehatan; Pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); dan berfokus pada pemerataan layanan.
13
11/3/2016
Program GERMAS (lanjutan...) •
•
•
Saat ini, program GERMAS ini dimulai dengan 3 fokus kegiatan, yaitu meningkatkan aktifitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta deteksi dini penyakit tidak menular (PTM). Kebijakan lain dalam rangka mendukung program GERMAS ini adalah Program Keluarga Sehat melalui pendekatan keluarga, dilaksanakan oleh Puskesmas yang mempunyai ciri: – Sasaran utama adalah Keluarga; – Diutamakan Promotif dan Preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM); – Kunjungan rumah secara aktif untuk peningkatan outreach dan total coverage; – Pendekatan siklus kehidupan atau life cycle approach. – Diharapkan dukungan stakeholder lintas sektor di daerah untuk dapat menyukseskan GERMAS dan Keluarga Sehat. Pemerintah telah dan akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran kesehatan dalam program GERMAS untuk mencapai target SDGs 2030.
14
