MENTERI KESEHATAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN SINERGI DALAM MENINGKATKAN MUTU PELAYANAN MEDIS UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Nila Farid Moeloek Rapat Koordinasi Nasional KKI Palembang, 15 Mei 2017
SISTEMATIKA 1. Pendahuluan 2. Kebijakan dan Strategi 3. Peran KKI, MKDKI dan Pemangku Kepentingan 4. Penutup
PENDAHULUAN
Membangun Indonesia dari pinggiran: memperkuat wilayah perdesaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Sembilan Agenda prioritas Jokowi (Nawa Cita)
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA PROGRAM PARADIGMA SEHAT • PROMOTIF - PREVENTIF sebagai landasan pembangunan kesehatan
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT • Keterlibatan lintas sektor
INDONESIA SEHAT PENGUATAN YANKES • Peningkatan Akses, FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu • Penerapan pendekatan CoC • Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)
• •
• •
JKN Benefit Sistem pembiayaan: asuransi-azas gotong royong Kendali Mutu & Kendali Biaya Sasaran PBI dan non 5 PBI
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PROGRAM
INDONESIA SEHAT
Tahun ke-
FOKUS PADA: GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
PENDEKATAN KELUARGA
INPRES 1 TAHUN 2017
PERMENKES 39 TAHUN 2016
Pelibatan lintas sektor dan seluruh aktor pembangunan termasuk masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan
Pelayanan kesehatan dengan menjangkau seluruh keluarga di wilayah kerja puskesmas
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PERMENKES 43 TAHUN 2016
Pemerintah Kabupaten/Kota 8
Suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup
10
RUMAH ‘DESA’ SEHAT
12 INDIKATOR KELUARGA SEHAT PERMENKES 39 TAHUN 2016
Keluarga mengikuti KB Ibu bersalin di faskes Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
Penderita hipertensi berobat teratur
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan Tidak ada anggota keluarga yang merokok Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
Pertumbuhan dan Perkembangan balita dipantau tiap bulan
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes 12
TEROBOSAN PEMERATAAN TENAGA KESEHATAN
+ Batch ke-6: 347 Tenaga kesehatan di 60 Puskesmas 13
PENINGKATAN KESEHATAN IBU, ANAK & GIZI MASYARAKAT
PMT
2016
27,5
TRANSISI EPIDEMIOLOGI Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat
Penyebab Utama dari Beban Penyakit, 1990-2015 1990
Penyakit Menular 56%
2000 Cedera 7%
Penyakit Tidak Menular 37%
Penyak it Menul ar 43%
Cedera 8%
Penyak it Tidak Menul ar 49%
2010 Penyak it Menul ar 33%
2015
Cedera 9%
Penyak it Tidak Menul ar…
Penya kit Menu lar 30%
Ceder a 13%
Penya kit Tidak Menu lar 57%
Penyakit infeksi new emerging dan re-emerging Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs) hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur
PENGENDALIAN PENYAKIT
PROGRAM PENINGKATAN AKSES MELALUI PEMBANGUNAN PUSKESMAS, RS PRATAMA DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 - 2019
Selain mengembangkan Puskesmas yang sudah ada, Pemerintah akan melaksanakan : Penyelesaian Pembangunan Puskesmas didaerah Perbatasan sebanyak 124 buah
Pembangunan/pengembangan Puskesmas daerah Terpencil dan perbatasan sebanyak 379 Puskesmas Pembangunan 55 Rumah Sakit Pratama (Sampai dengan 2016 sudah terbangun 23 RS Pratama)
Pertumbuhan dan Perkembangan Ilmu dapat dipandang melalui dua hal: Pertama dari sisi besaran dan arah cara pikir manusia yang terus berkembang (the way of thinking). Kedua dari sisi besaran dan arah perkembangan Ilmu Kedokteran di masa depan (the future medicine), yang bergeser dan berubah dengan cepat;
Tantangan Bidang Kesehatan MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Eksternal: MEA 2015, Mobilisasi populasi, Global Burden of Disease
Bagaimana menyikapinya ?
Internal: Jumlah Penduduk, Luas wilayah, Infrastruktur, SDM
ASPEK FUNDAMENTAL DARI SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 5 Fundamentals of Sustainable Development
People
Peace
Planet
FUNDAMENTALS
Partnership
Prosperity
Translated into 17 goals as SDGs
KESESUAIAN NAWACITA DENGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS Goal 17, 16, 10, 3
All goals
Goal 1-11
All goals Goal 4, 2, 3, 6
Goal 1-10 Goal 1,2,3,4,5,8,9,12
Goal 3,4,11
Goal 17, 16, 10, 5
UPAYA MENCAPAI LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI
SPM
22 *PERPRES 72/2012 SKN; PMK 39/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES
SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA PERMENKES NOMOR 43 TAHUN 2016 1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL
8. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI
9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DM
2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN
7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT
10. UPAYA KESEHATAN JIWA PADA ODJ BERAT
3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR
6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF
11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB
4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA
5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PEND. DASAR
12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 23
URUSAN KESEHATAN (UU 23 tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah) Urusan kesehatan merupakan urusan pemerintahan konkruen yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
Urusan Kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehaatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji (UU Kesehatan)
PENGENDALIAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PERPERAN DALAM HAL :
KESEHATAN
MENJAMIN MELAKSANAKAN SPM TERSELENGGARA DENGAN BAIK DAN TERCANTUM DALAM PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH SERTA MELAKSANAAN MONITORING SECARA BERKALA.
MENYELENGGARAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DIDAERAH MENGACU KEPADA ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN DAN RENCANA STRATEGI BIDANG KESEHATAN 2015 – 2019
PERAN KKI, MKDKI DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
PROGRAM PENINGKATAN AKSES MELALUI PEMBANGUNAN PUSKESMAS, RS PRATAMA DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 - 2019
Selain mengembangkan Puskesmas yang sudah ada, Pemerintah akan melaksanakan : Penyelesaian Pembangunan Puskesmas didaerah Perbatasan sebanyak 124 buah Pembangunan/pengembangan Puskesmas daerah Terpencil dan perbatasan sebanyak 379 Puskesmas
Pembangunan 55 Rumah Sakit Pratama (Sampai dengan 2016 sudah terbangun 23 RS Pratama)
PROGRAM PENINGKATAN AKSES MELALUI PEMBANGUNAN KESEHATAN
TOTAL PUSKESMAS 9754 TOTAL RS DI Indonesia 2.598 PENGEMBANGAN 104 RS RUJUKAN REGIONAL PEMBANGUNAN 23 RS PRATAMA -2016) Rencana Pembangunan PENGUATAN 4 RSUD PROVINSI RUJUKAN RS Vertikal : NASIONAL 1. Maluku 2. Papua 3. NTT
PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT UNTUK MENDAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS DI SELURUH INDONESIA. Perpres No. 4 tahun 2017 Wajib kerja dokter spesialis (Saat ini baru 5 jenis spesialis yang sudah ditempatkan : SpPD, SpB, SpA, SpOG, dan SpAn)
Lokasi penempatan: Rumah Sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, diprioritaskan: 1.Rumah Sakit DTPK 2.Rumah Sakit Rujukan Regional 3.Rumah Sakit Rujukan Provinsi
Peserta adalah Dokter spesialis yang baru lulus pendidikan profesi program dokter spesialis dari PTN di dalam negeri dan PT di luar negeri. Jangka Waktu WKDS: Peserta Mandiri 1 (Satu) tahun, peserta penerima beasiswa dan / atau pendidikan sesuai dengan ketentuan perundangan.
Unsur yang terlibat : Kemenkes, Kemenristekdikti, Kemendagri, Kemenkeu, Pemerintah daerah provinsi, Pemerintah daerah kabupaten/kota, institusi pendidikan, KKI, Organisasi Profesi dan Kolegium.
Pengelolaan Konsil Kedokteran Indonesia Sasaran kegiatan: 1.Meningkatnya pelayanan registrasi 2.Penyelenggaran standardisasi pendidikan profesi 3.Pembinaan serta penanganan kasus pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi.
Registrasi Keseluruhan Jumlah Dokter/Dokter Gigi Seluruh Indonesia Per 2017-05-13
Dokter
: 118,262
Dokter Gigi
: 28,801
Dokter Spesialis
: 33,303
Dokter Gigi Spesialis
: 3,260
Jumlah
: 183,626
1.Standar Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: a. standar kompetensi lulusan; b. standar isi pembelajaran; c. standar proses pembelajaran; d. standar penilaian pembelajaran; e. standar dosen dan tenaga kependidikan; f. standar sarana dan prasarana pembelajaran; g. standar pengelolaan pembelajaran; dan h. standar pembiayaan pembelajaran
Pasal 3 Undang-undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk : a. memberikan perlindungan kepada pasien; b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DARI PRAKTIK KEDOKTERAN 1. Permenkes No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran 2. Permenkes No. 755 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik 3. Permenkes No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran 4. Permenkes No. 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien
Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, dan organisasi profesi.
Sistem Pelayanan Kedokteran (’Tiga Tungku Sajarangan’), yang merupakan ’System Dynamics’ Ideal: ‘Dokter Yang Baik’ hanya dapat melakukan Pelayanan Kedokteran dalam kesisteman yang baik pula
Sistem Pendidikan
Etika & Sistem Hukum
Sistem Pelayanan
Sistem Pembiayaan
PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Penguatan pelayanan kesehatan ditujukan untuk
Mengoptimalkan kesiapan fasilitas pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan 2.
Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui akreditasi di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama maupun rujukan
OUTPUT 2015 -2019 1. Kesiapan 6.000 Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap 2. Terbentuknya 14 RS Rujukan Nasional 3. Terbentuknya 110 RS Rujukan regional 4. Terbentuknya 20 RS Rujukan Provinsi 5. Penguatan 430 RSUD Kab/Kota memenuhi standar sesuai PMK 12 thn 2012 1. Sebanyak 954 RSUD Kab/kota terakreditasi KARS 2. Sebanyak 24 RS yang terakreditasi Internasional (JCI) 3. Sebanyak 2668 Puskesmas sudah terakreditasi 38
KOMPETENSI DOKTER INDONESIA YANG DIBUTUHKAN SESUAI ISUE STRATEGIS YANG DIHADAPI INDONESIA TRANSISI DEMOGRAFI, TRANSISI EPIDEMIOLOGI, KONDISI EKONOMI, KONDISI GEOGRAFI, POLITIK DAN SOSIAL Peningkatan angka harapan hidup, Peningkatan Penyakit kronis dan katastropik JKN Unfinished bussines (SDGS) Climate Changes MEA Kedokteran Pencegahan Pelayanan kesehatan berpusat pada pasien dan fokus pada keluarga Keberlanjutan pelayanan (continuity of care) Pelayanan menyeluruh (comprehensive care) Beriorientasi kepada kesehatan komunitas Kolaborasi profesi kesehatan Kepemimpinan kesehatan Adaptif, reflektif dan kompetitif Belajar sepanjang hayat
1
DLP menurut UndangUndang Pendidikan Kedokteran Program dokter layanan primer ditujukan untuk memenuhi kualifikasi sebagai pelaku awal pada layanan kesehatan tingkat pertama, melakukan penapisan rujukan tingkat pertama ke tingkat kedua, dan melakukan kendali mutu serta kendali biaya sesuai dengan standar kompetensi dokter dalam sistim jaminan kesehatan nasional
2
Dokter Layanan Primer adalah dokter setara spesialis di bidang generalis yang secara konsisten menerapkan prinsipprinsip Ilmu Kedokteran Keluarga, ditunjang dengan Ilmu Kedokteran Komunitas dan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan mampu memimpin maupun menyelenggarakan pelayanan kesehatan primer.
PERUBAHAN YANG DIHARAPKAN DENGAN BERKEMBANGNYA ILMU KEDOKTERAN LAYANAN PRIMER PADA DOKTER DI INDONESIA •Dokter lebih sensitif terhadap masalah pasien bukan hanya pada masalah organnya •Dokter memikirkan dan mampu melakukan tatalaksana pencegahan mulai dari pencegahan primer hingga tersier •Dokter lebih menguasai sistim rujukan dan tata kelola pasien rujukan •Dokter dapat membuat perencanaan dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang efektif dan efisien •Dokter dapat berkolaborasi dengan profesi lainnya dengan baik dan bermitra dengan masyarakat secara berkompetensi budaya •Pelayanan lebih memuaskan masyarakat, •Pembiayaan kesehatan efektif & efisien •Derajat kesehatan masyarakat meningkat Profesi kesehatan lain di FKTP memahami pembagian peran & tugas
Pengembangan Medical Tourism untuk menarik konsumen luar negeri
Mendorong peningkatan kualitas tenaga kesehatan dalam negeri •
Akreditasi Institusi Pendidikan
• • • •
Uji Kompetensi di akhir masa studi Penyesuaian kurikulum berstandar internasional Penyelenggaraan pelatihan keprofesian Peningkatan kemampuan berbahasa asing
Peningkatan peran organisasi profesi, kolegium, KKI, MTKI, KFN sebagai penapis kompetensi TKWNA
Peningkatan koordinasi perijinan, pembinaan dan pengawasan lintas sektor Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing terpadu •
Kemenkes telah menjadi anggota Tim PORA (Tim Pengawasan Orang Asing) yang diketuai oleh Kemkumham untuk regulasi pelanggaran TKWNA
Berpartisipasi aktif dalam pertemuan Coordinating Committee on Services ASEAN (CCS ASEAN) •
• •
Forum ASEAN Joint Coordinating Committe on Medical Practitioners ; Dentist ; Perawat Forum Kerjasama Konsil Kedokteran ASEAN Forum Konsil Kedokteran ASEAN
MEMBANGUN SISTEM UNTUK PENINGKATAN MUTU
Kerangka Integrasi Sistem Pendidikan-Pelayanan
Konsep Integrasi Sistem Pendidikan – Pelayanan dan Kerjasama Antar Profesi
Hubungan Penjaminan Mutu Sistem Pendidikan Kesehatan dan Sistem Pelayanan Kesehatan
HARAPAN TERHADAP DOKTER INDONESIA Mampu menegakkan integritas profesi. Dengan integritas, maka dokter Indonesia akan mengusahakan yang terbaik dalam mengamalkan Sumpah dan mematuhi standar etik profesi dokter Penguasaan terhadap pengetahuan dan ketrampilan sehingga mampu bersaing dalam ilmu pengetahuan, penguasaan keahlian klinis, yang memenuhi standar internasional.
MUTU LULUSAN DAN PROFESIONALITAS
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
DOMESTIC REGULATION
Terima kasih
