Juhari, S.H., M.Hum. Status Hukum...
65
STATUS HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT Oleh : Juhari, S.H., M.Hum. Dosen Fakultas Hukum Univeritas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang Abstract Health is a state of well being of body, soul and social that allows every person to live socially and economically productive. Thus in addition to health as a human right, health is also an investment that needs to be supported by the facility / hospital facilities were good. So that health care facilities can function in providing health services to the community, must be supported by infrastructure, health personnel, as well as financing memada, thus requiring the health care law is a dynamic that can provide certainty and legal protection to boost, direct, and provide basic for the health care community. As for as the law of the Law of the Republic of Indonesia Number 44 Year 2009 regarding Hospital, Law of the Republic of Indonesia Number 29 Year 2004 on Medical Practice, Law of the Republic of Indonesia Number 36 Year 2009 on Health. Keywords : Increase, Services, Public Health. Abstrak Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi hal tersebut perlu di dukung dengan fasilitas/sarana rumah sakit yang baik. Agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus didukung dengan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, serta pembiayaan yang memada, sehingga memerlukan perangkat hukum kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan Masyarakat. Adapun sebagai perangkat hukum tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kata Kunci : Meningkatkan, Pelayanan, Kesehatan Masyarakat.
A. PENDAHULUAN
adalah merupakan hak asasi manusia.
Undang-Undang Dasar 1945
Pada Pasal 28 H dinyatakan bahwa
mengamanatkan bahwa kesehatan
setiap orang berhak hidup sejahtera
66
lahir dan batin, bertempat tinggal dan
memberikan
mendapatkan lingkungan hidup yang
kepada masyarakat, harus didukung
baik
berhak
dengan sarana dan prasarana, tenaga
memperoleh pelayanan kesehatan.
kesehatan, serta pembiayaan yang
Selanjutnya pada Pasal 34 ayat 3
memadai. Tenaga kesehatan harus
dan
sehat
dinyatakan
serta
bahwa
negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan
umum
pemerintah
dan
kesehatan
terdistribusi
secara
merata dalam jumlah dan jenis, serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan
yang
layak1. Hal tersebut menunjukkan bahwa
tersedia
pelayanan
berkewajiban
untuk menyehatkan yang sakit dan
masyarakat
akan
pelayanan
kesehatan. Rumah Sakit sebagai salah
satu
fasilitas
pelayanan
yang
kesehatan merupakan bagian dari
sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan
sumber daya kesehatan yang sangat
Undang-Undang Republik Indonesia
diperlukan
Nomor
berupaya
mempertahankan
36
Kesehatan
dalam
mendukung
2009
tentang
penyelenggaraan upaya kesehatan.
menyebutkan
bahwa
Penyelenggaran pelayanan kesehatan
tahun
kesehatan adalah keadaan sejahtera
di
dari badan, jiwa dan sosial yang
karakteristik dan organisasi yang
memungkinan setiap orang hidup
sangat kompleks. Berbagai jenis
produktif
tenaga kesehatan dengan perangkat
secara
ekonomis.
sosial
Dengan
dan
demikian
kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan
Rumah
Sakit
keilmuannya
mempunyai
masing-masing
berinteraksi satu sama lain. Ilmu pengetahuan
dan
teknologi
suatu investasi hal tersebut perlu di dukung
dengan
fasilitas/sarana
pesat yang harus diikuti oleh tenaga
rumah sakit yang baik. Agar
fasilitas
pelayanan
kesehatan dapat berfungsi dalam 1
kedokteran yang berkembang sangat
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025, Jakarta, 2011, hal. 1.
kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.
67
Melalui ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor
B. PEMBAHASAN 1.
36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia
Pengaturan Penyelenggaraan Rumah Sakit dalam Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah
Sakit,
dalam
pemerintah
hal
dan
ini
institusi
Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan
sosial,
kemanusiaan
atau
penyelenggara pelayanan kesehatan
keagamaan
yakni
memiliki
pertumbuhannya telah mengalami
tujuan
perkembangan, sehingga rumah sakit
pembangunan di bidang kesehatan
berfungsi untuk mempertemukan 2
mencapai hasil yang optimal, yaitu
(dua) tugas yang prinsipil yang
melalui
tenaga
membedakan dengan organ lain yang
kesehatan, sarana dan prasarana, baik
memproduksi jasa. Rumah sakit
dalam jumlah maupun mutunya, baik
merupakan
rumah
tanggung
melalui
sakit,
jawab
agar
pemanfaatan
mekanisme
akreditasi
maupun penyusunan standar, harus berorientasi pada ketentuan hukum
itu
dalam
organ
sejarah
yang
mempertemukan tugas yang didasari oleh
dalil
etik
medik
karena
merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lafal sumpah
yang melindungi pasien, sehingga memerlukan
perangkat
hukum
kesehatan yang dinamis yang dapat memberikan
kepastian
perlindungan
hukum
medik
yang
diikat
oleh
dalil
hippocrates adalah sumpah yang secara tradisional dilakukan oleh
dan
para dokter tentang etika yang harus
untuk
mereka lakukan dalam melakukan
dan
praktik profesinya. dalam melakukan
pelayanan
tugasnya. Disamping itu dari segi
kesehatan. Berdasarkan hal tersebut
hukum sebagai dasar bagi wadah
di atas perlunya status hukum rumah
Rumah Sakit sebagai organ yang
sakit dalam meningkatkan pelayanan
bergerak dalam hubungan-hubungan
kesehatan masyarakat.
hukum dalam masyarakat yang diikat
meningkatkan, memberi
dasar
mengarahkan, bagi
68
oleh norma hukum dan norma etik
dirumuskan
masyarakat tersebut
yang
pelaksanaan
berbagai
kedua
norma
ketentuan Undang-Undang Republik
baik
dalam
Indonesia Nomor 36 tahun 2009
maupun
dalam
tentang kesehatan. Sementara itu
bila
pemerintah memiliki tanggung jawab
berbeda,
pembentukannya,
dalam
akibatnya
dilanggar.2
untuk mewujudkan derajat kesehatan
Undang-Undang
Republik
yang setinggi-tinginya, diantaranya
Indonesia Nomor 44 Tahun 2009
dengan
Tentang Rumah Sakit, Pasal 1 (1)
kesehatan sesuai kebutuhan, dan
Rumah
salah
Sakit
pelayanan
adalah
institusi
kesehatan
yang
menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
perorangan
paripurna,
yang
secara
menyediakan
menyediakan
satu
fasilitas
fasilitas
pelayanan
kesehatan adalah Rumah Sakit.3 Rumah
Sakit
memberikan
mempunyai
pelayanan
perorangan
secara
kesehatan paripurna.
pelayanan rawat inap, rawat jalan
Pelayanan
dan gawat darurat. Sedangkan Pasal
adalah setiap kegiatan pelayanan
2 disebutkan bahwa Rumah Sakit
kesehatan yang diberikan oleh tenaga
diselenggarakan
berasaskan
kesehatan untuk memelihara dan
Pancasila dan didasarkan kepada
meningkatkan kesehatan, mencegah
nilai
dan
dan menyembuhkan penyakit, dan
profesionalitas, manfaat, keadilan,
memulihkan kesehatan. Sedangkan
persamaan hak dan anti diskriminasi,
pelayanan
kesehatan
pemerataan,
perlindungan
dan
paripurna
adalah
keselamatan
pasien,
serta
kemanusiaan,
etika
mempunyai fungsi sosial”. Tujuan Rumah
Sakit
lepas
kesehatan 2
secara pelayanan
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
dari
ketentuan bahwa masyarakat berhak atas
perorangan
kesehatan yang meliputi promotif,
penyelenggaraan tidak
kesehatan
tugas
Untuk
menjalankan
tugas
pelayanan kesehatan Rumah Sakit mempunyai fungsi :
sebagaimana
Hermein Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 188-189.
3
Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, bandung, hal. 8.
69
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Pengaturan tugas dan fungsi Rumah Sakit yang terkait dengan banyaknya persyaratan yang harus dipenui dalam pendirian Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk pengawasan Rumah
preventif
Sakit,
di
terhadap
samping
itu
penetapan sanksi yang sangat berat merupakan
bentuk
pengawasan
represifnya.
Pengaturan
tersebut
sebenaranya dilatarbelakangi oleh aspek pelayanan kesehatan sebagai suatu hal yang menyangkut hajat
hidup
sangat
masyarakat.
penting
Pengaturan
bagi tentang
peran dan fungsi Rumah Sakit meliputi hal-hal berikut ini : 1. Menyediakan dan menyelenggarakan : a) Pelayanan medik b) Pelayanan penunjang medik c) Pelayanan perawat d) Pelayanan Rehabilitas e) Pencegahan dan peningkatan kesehatan 2. Sebagai tempat pendidikan dan atau latihan tenaga medik atau tenaga paramedik 3. Sebagai tempat penelitian dan pengembngan lmu dan teknologi bidang kesehatan. Di lihat dari pendirian rumah sakit, Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009
Tentang
Rumah
Sakit
disebutkan : 1. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan. 2. Rumah Sakit dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. 3. Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga
70
Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakitan. Apabila mendalam,
dicermati maka
penyelenggaraan dengan
pengaturan
Rumah
berbagai
secara
Sakit
persyaratan
sebagaimana di atur dalam UndangUndang
Rumah
Sakit
tersebut
sebenarnya merupakan salah satu sarana pengawasan secara preventif. Sehingga pelayanan
dalam
pelaksanaan
publik
khususnya
pelayanan kesehatan melalui Rumah Sakit dapat benar-benar mewujudkan tercapainya
derajat
kesehatan
masyarakat yang optimal yang tujuan
sering mengalami krisis pelayanan kesehatan, karena fungsi rumah sakit bukan saja tempat untuk berobat tetapi
pelayanannya
kegiatan
yang
Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
meliputi
bersifat
kuratif,
rehabilitatif, promotif, dan preventif, batas kewenangan dan tanggung jawab etik para tenaga kesehatan di rumah sakit harus sesuai dengan standard
profesi,
tindakan
medis
karena yang
setiap
dilakukan
mempunyai hubungan hukum antara rumah sakit, dokter, dan pasien. Perlindungan hukum terhadap dokter apabila
diduga
melakukan
malpraktik medis ang terdiri dari : dasar
dasar-dasar
hukum
yang
memberikan perlindungan hukum terhadap dokter dalam menjalankan profesi kedokteran, hal-hal yang harus
dilakukan
dokter
untuk
menghindarkan diri dari tuntutan hukum,
akhirnya adalah kesehatan. 2.
pelayanan kesehatan. Rumah sakit
dan
hukuman
alasan
terhadap
peniadaan
dokter
yang
diduga melakukan malpraktik medis. Dasar-dasar
hukum
yang
memberikan perlindungan hukum Perkembangan dunia medis sangat mempengaruhi fungsi rumah sakit
sebagai
penyedia
jasa
terhadap dokter dalam menjalankan profesi hukum
kedokteran. yang
Ketentuan
melindungi
dokter
71
apabila terjadi dugaan malpraktik
dimiliki.
terdapat dalam Pasal 50, Undang-
menyelenggarakan
Undang Republik Indonesia Nomor
kesehatan, tenaga kesehatan wajib
29 Tahun 2004 Tentang Praktik
memiliki izin dari pemerintah. (4)
Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo
Selama
Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29
kesehatan
Undang-Undang Republik Indonesia
pada
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
mengutamakan
Kesehatan.
bernilai
Pasal 50 :
Pasal 24 ayat (1) Tenaga sebagaimana
dalam Pasal
dimaksud
23 disebutkan (1)
Tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan. (2) Kewenangan untuk menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan
dimaksud
sebagaimana
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
bidang
keahlian
yang
Dalam pelayanan
memberikan
pelayanan
sebagaimana ayat
dimaksud
(1)
dilarang
kepentingan
materi.
mengenai
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak : a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional; b. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional; c. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan d. Menerima imbalan jasa.
kesehatan
(3)
(5)
perizinan
yang
Ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri. Sesuai dengan Pasal 23 terbut harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar
pelayanan,
dan
standar
prosedur operasional. Pasal 27 (1) Tenaga
kesehatan
mendapatkan
berhak
imbalan
pelindungan
hukum
dan dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pasal 29, dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian
dalam
menjalankan
profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum .
72
1. Informed Consent Dalam profesinya
merupakan berkas yang berisi catatan menjalankankan
Informed
Consent
dan
dokumen
pasien,
tentang
pemeriksaan,
pengobatan,
merupakan kewajiban yang harus
tindakan
dipenuhi
diberikan kepada pasien. Rekam
oleh
seorang
dokter.
Informed Consent terdiri dari dua kata
yaitu
”informed”
yang
medis
dan
identitas
dibuat
pasien,
keterangan (informasi), dan kata
pelayanan,
“consent”
penelitian,
bermakna
dengan
yang
berbagai
manfaat, yaitu untuk pengobatan
mengandung makna penjelasan atau
yang
pelayanan
peningkatan
kualitas
pendidikan pembiayaan,
dan statistik
izin.
kesehatan serta pembuktian masalah
Dengan demikian Informed Consent
hukum, disiplin dan etik.5 Pelayanan
mengandung
pengertian
suatu
kesehatan mempunyai ciri khas yang
persetujuan
yang diberikan
oleh
persetujuan
atau
memberi
berbeda
dengan
pelayanan
setelah
jasa/produk lainnya, yaitu consumer
mendapat informasi tindakan medis
ignorance/ketidaktahuan konsumen,
yang akan dilakukan terhadap dirinya
supply
serta segala resikonya.4
penyedia jasa kesehatan terhadap
2.
konsumen (konsumen tidak memiliki
pasien
atau
keluarganya
Rekam Medik
induced
demand/pengaruh
Consent,
daya tawar dan daya pilih), produk
dokter juga berkewajiban membuat
pelayanan kesehatan bukan konsep
Rekam
setiap
homogen,
pembatasan
kompetisi,
ketidakpastian
Selain
Informed
Medik”
dalam
kegiatan
pelayanan
kesehatan
terhadap
pasiennya.
Pengaturan
terhadap tentang
sakit, serta sehat sebagai hak asasi. Dalam
rekam medis terdapat dalam Pasal 46
hal
ini,
pasien
ayat (1) Undang-Undang Praktik
sebenarnya
Kedokteran.
liveware. Pasien harus dipandang
4
Rekam
medis
Veronika Komalasari, 2012, Black Law Dictionary, dalam Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, KDP, Bandung, hal. 85.
sebagai
merupkan
subyek
yang
faktor
memiliki
pengaruh besar atas hasil akhir
5
Syahrul Machmud, Op cit. hal. 219.
73
layanan bukan sekedar obyek. Hak-
1. Memberikan pelayanan kepada
hak pasien harus dipenuhi mengingat
pasien tanpa membedakan suku,
kepuasan pasien menjadi salah satu
ras, agama, seks, dan status sosial
barometer mutu layanan sedangkan
pasien.
ketidakpuasan pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum. Harapan pasien terhadap pemberi pelayanan kesehatan
dan
kewajiban
pihak
2. Merawat pasien sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan tidak
membedakan
perawatan. 3. Memberikan
sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi harapan tersebut, harapan pasien yaitu :
kelas
pertolongan
pengobatan
di
UGD
tanpa
meminta jaminan materi terlebih
6
1. Reliability
dahulu :
4. Merujuk pasien kepada rumah
yang
sakit lain apabila tidak memiliki
dijanjikan dengan segera dan
sarana, prasarana, peralatan, dan
memuaskan.
tenaga yang diperlukan.
pemberian
(kehandalan) pelayanan
2. Responsiveness (daya tanggap) : membantu dan berikan pelayanan dengan
tanggap
tanpa
5. Membuat rekam medis pasien rawat jalan dan inap. Saat ini, masyarakat semakin
membedakan unsur SARA (Suku,
menyadari
hak-haknya
Agama, Ras, Golongan) pasien.
konsumen
kesehatan.
3. Assurance (jaminan) : jaminan
seringkali
keamanan,
keselamatan,
kenyamanan.
baik
dan
memahami
kebutuhan pasien Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain : 6
http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat /Perlindungan-Konsumen-Kesehatan1.pdf, di akses pada tanggal 10 Mei 2016.
Sehingga
secara
kritis
mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan,
4. Emphaty (empati) : komunikasi yang
mereka
sebagai
tindakan berkenaan
pengobatan,
yang dengan
akan
serta diambil
penyakitnya,
bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua (second opinion), Hal tersebut merupakan hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanan kesehatan.
74
3.
Tanggung Jawab Secara Hukum Terhadap Semua Kerugian yang Ditimbulkan Atas Kelalaian yang Dilakukan oleh Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit
Rumah organisasi
kamus
hukum,
tanggung jawab dijelaskan bahwa suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan
kepadanya.
7
Menurut
Soekidjo Notoatmojo bahwa hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan
suatu
perbuatan.
harus
mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal
yang
melahirkan kewajiban hukum orang lain
untuk
penyelenggaraan
tanggungjawab atas setiap pelayanan publik
kesehatan
diselenggarakannya. jawab
yang
Tanggung
tersebut
yaitu,
menyelenggarakan
pelayanan
kesehatan yang bermutu terjangkau berdasarkan
prinsip
aman,
menyeluruh,
non
diskriminatif,
partisipatif
dan
memberikan
perlindungan
bagi
masyarakat
sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan (health receiver), juga
8
Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban
adalah
pelayanan publik yang mempunyai
jasa Dalam
sakit
memberi
pertanggungjawabannya.9
bagi
penyelenggara
pelayanan
kesehatan demi untuk mewujudkan derajat kesehatan
yang setinggi-
tingginya.10
Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Pasal 46 yang mengatakan bahwa : Rumah Sakit
bertanggung
jawab
secara
hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di
7
Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, hal. 7. 8 Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 4. 9 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 48.
rumah sakit. 10
Berdasarkan rumusan
H. Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek, CV. Karya Putra Darwati, Bandung, hal. 61.
75
Pasal 46 tersebut, dapat ditafsirkan
tentunya sangat tergantung pada
beberapa hal. Pertama, rumah sakit
status dokter yang bersangkutan.
bertanggung
Apabila
jawab
terhadap
kedudukannya
sebagai
kerugian, sebatas akibat dari kelalai-
attending physician maka rumah
an tenaga kesehatan di rumah sakit;
sakit tidak bertanggung gugat atas
kedua,
kesalahan dokter. Namun jika status
rumah
sakit
tidak
bertanggung jawab semua kerugian
dokter
seseorang, jika ternyata terbukti tidak
employee, maka berdasarkan doctrin
ada tindakan kelalaian dari tenaga
of
kesehatan di rumah sakit; ketiga,
gugatnya dapat dialihkan kepada
rumah sakit tidak bertanggung jawab
rumah sakit.
terhadap
tindakan
di
rumah
vicarious
kesengajaan
sakit
liability,
sebagai
tanggung
Namun
demikian
tenaga kesehatan yang menimbulkan
kemandirian tenaga kesehatan dalam
kerugian se-seorang bukan menjadi
melakukan tugasnya di rumah sakit
tanggung jawab rumah sakit; dan
perlu dikendalikan sesuai dengan
keempat, rumah sakit bertanggung
peraturan yang berlaku, karena itu
jawab terhadap tindakan kelalain
rumah
tenaga
kelalaian
standar atau prosedur operasional
tersebut dilakukan dan terjadi di
dan diorganisasikan melalui suatu
rumah sakit.
kelompok yang dapat mengarahkan
kesehatan,
jika
Contoh, apa bila pasien jatuh
dan
sakit
harus
mempunyai
mengkoordinasikan
dari tempat tidur karena bednya
seluruh
patah sehingga mengakibatkan patah
kesehatan) kelompok inilah yang
tulang
kerugian
dinamakan komite medik. Peraturan
tersebut menjadi tanggung jawab
Pemerintah yang mengatur tentang
rumah sakit. Oleh sebab itu rumah
komite
sakit harus melakukan kontrol yang
Menteri
ketat
Indonesia
kakinya
terhadap
maka
semua
peralatan,
tenaga
kegiatan
medik
medis
yaitu
Keputusan
Kesehatan
Republik
Nomor
utamanya peralatan medik. Terhadap
menkes/SK/IV/2005
kerugian
diubah
kesalahan
yang
disebabkan
medical
oleh
treatment,
Kesehatan
(tenaga
Keputusan RI.
yang
631/ telah Menteri Nomor
76
755/Menkes/Per/IV/2011
tentang
pengelola, dan komite medik di
Penyelenggaraan Komite Medik di
rumah sakit. Sedangkan Peraturan
Rumah Sakit. Menurut Permenkes
internal staf medis (medical staff
ini komite medik adalah perangkat
bylaws) adalah aturan yang mengatur
rumah sakit untuk menerapkan tata
tata
kelola klinis (clinical governance)
governance)
agar staf medis dirumah sakit terjaga
profesionalisme staf medis di rumah
profesionalismenya
sakit.
mekanisme mutu
melalui
kredensial,
profesi
pemeliharaan
penjagaan
medis,
etika
dan
Pada
klinis
(clinical
untuk
menjaga
prinsipnya
peraturan
dan
internal staff medis merupakan dasar
disiplin
normatif bagi setiap staf medis agar
profesi medis.
tercipta budaya profesi yang baik dan
Untuk menjamin agar komite medik
kelola
berfungsi
dengan
baik,
akuntabel.
Komite
menjalankan
medik
fungsi
untuk
organisasi dan tata laksana komite
menegakkan profesionalisme dengan
medik dituangkan dalam peraturan
mengendalikan
internal staff medis (medical staff
melakukan pelayanan medis dirumah
bylaws)
sakit.
yang
disusun
dengan
staf
medis
Pengendalian
yang
tersebut
berpedoman pada Peraturan Menteri
dilakukan dengan mengatur secara
Kesehatan ini Peraturan internal
rinci
rumah sakit (hospital bylaws) adalah
pelayanan medis (delitenation of
aturan dasar yang mengatur tata cara
clinical privileges). Pengendalian ini
penyelenggaraan
dilakukan
rumah
sakit
kewenangan
secara
melakukan
bersama
meliputi peraturan internal korporasi
kepala/direktur
dan peraturan internal staf medis.
komite
Peraturan
melakukan kredensial, meningkatkan
internal
korporasi
rumah
oleh
medik.
Komite
dan
dan
medik
(corporate bylaws) adalah aturan
mutu
yang mengatur agar tata kelola
disiplin
korporasi
governance)
merekomendasikan tindak lanjutnya
terselenggara dengan baik melalui
kepada kepala/direktur rumah sakit;
pengaturan hubungan antara pemilik,
sedangkan
(corporate
profesi,
sakit
menegakkan
profesi
kepala/direktur
serta
rumah
77
sakit menindaklanjuti rekomendasi
ayat (1) setiap rumah sakit harus
komite medik dengan mengerahkan
memiliki organisasi yang efektif,
semua
sumber
daya
agar
efisien, dan akuntabel, yang dalam
staf
medis
penjelasannya disebutkan organisasi
dapat diterapkan dirumah sakit. Oleh
rumah sakit disusun dengan tujuan
karena itu diperlukan pengawasan
untuk mencapai visi dan misi rumah
dan pengendalian agar penerapan
sakit dengan menjalankan tata kelola
ilmu dan teknologi kedokteran di
perusahaan
rumah
Corporate Governance) dan tata
profesionalisme
sakit
para
benar-benar
sesuai
dengan persyaratan profesi.
kelola
yang
klinis
baik
yang
(Good
baik
(Good
Demikian pula halnya dengan
Clinical Governance). Pasa 33 ayat
pelaksanaan audit medik sebagai
(2) menyebutkan Organisasi rumah
evaluasi bagi seluruh tenaga medis.
sakit paling sedikit terdiri atas kepala
Hal ini juga sudah di atur dalam
rumah sakit/direktur rumah sakit,
Undang-Undang Nomor 44 Tahun
unsur
2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 39
keperawatan,
yang menyebutkan bahwa dalam
medis,
penyelenggaraan rumah sakit harus
pemeriksaan
dilakukan audit, berupa audit kinerja
administrasi umum dan keuangan.
pelayanan
medis,
unsur
komite
penunjang
medis,
satuan
internal,
serta
Keputusan
dan audit medis. Komite medik
unsur
Menteri
dibentuk agar rumah sakit dapat
Kesehatan
melaksanakan tata kelola klinis yang
Nomor
baik (Good Clinical Governance)
tentang
agar mutu pelayanan medis dan
Medik di Rumah Sakit. Pasal 19
keselamatan pasien di rumah sakit
yang menyebutkan Rumah sakit
lebih terjamin dan terlindungi serta
wajib
memberikan jaminan perlindungan
komite
hukum bagi pasien, tenaga kesehatan
ketentuan dalam Peraturan Menteri
dan rumah sakit. Undang-Undang
Kesehatan ini dalam jangka waktu
Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
paling lama 6 (enam) bulan sejak
2009 tentang Rumah Sakit Pasal 33
Republik
Indonesia
755/Menkes/Per/IV/2011 Penyelenggaraan
menyesuaikan medik
sesuai
Komite
organisasi dengan
78
diundangkannya Peraturan Menteri
sebuah perikatan atau perjanjian
Kesehatan ini.
tentang
Sebagai
pusat
pelayanan
kesehatan,
sehingga lazim disebut perjanjian
penyelenggaraan pelayanan publik,
terapeutik.
maka rumah sakit sebagai sebuah
Undang-Undang Republik Indonesia
organisasi
Nomor 44 Tahun 2009 tentang
dituntut
untuk
menyelenggarakan jasa pelayanan
Rumah
medis
Menurut
46
rumah
sakit
bertanggungjawab
secara
hukum
masyarakat. Berdasarkan ketentuan
terhadap
kerugian
yang
tersebut
ditimbulkan
kelalaian
yang
yang
empat
bermutu
bagi
Sakit,
Pasal
semua
pada
dasarnya
terdapat
bagian
berkaitan
dengan
dilakukan oleh tenaga kesehatan di
sakit
rumah sakit. Tanggung jawab rumah
pertanggungjawaban
rumah
selaku pelayanan medis, yaitu :
11
a. Tanggung jawab terhadap personalia; b. Tanggung jawab professional terhadap mutu; c. Tanggung jawab terhadap sarana/peralatan; dan d. Tanggung jawab terhadap keamanan bagunan dan perawatannya.
atas
sakit dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu : aspek etika profesi, aspek hukum administrasi, aspek hukum perdata dan aspek hukum pidana.12 Jenis tanggung
jawab
hukum
yang
diberikan oleh rumah sakit terhadap Dasar hukum pertanggung jawaban
rumah
pelaksanaan terhadap
sakit
pelayanan
pasien
yaitu
dalam kesehatan adanya
hubungan hukum antara rumah sakit sebagai
penyelenggara
kesehatan
dan
pasien
pengguna
pelayanan
kesalahan tindakan kedokteran yang dilakukan oleh dokter adalah sebagai berikut :13 1. Pertanggungjawab Rumah Sakit Dalam Hukum Administrasi
pelayanan sebagai kesehatan.
Hubungan hukum tersebut lahir dari
Implikasi hukum administrasi dalam hubungan hukum rumah sakitpasien
kebijakan-kebijakan
11
Titik Triwulan Tuti, 2010, Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal. 51.
adalah
12
menyangkut (policy)
atau
H. Syahrul Machmud, Op.cit., hal.
182. 13
Ibid, hal. 199.
79
ketentuan-ketentuan yang merupakan
membayar ganti rugi. Secara perdata,
syarat
pasien yang merasa dirugikan dapat
adminsitrasi
pelayanan
kesehatan yang harus dipenuhi dalam
meminta
rangka penyelenggaraan pelayanan
Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-
kesehatan
yang
bermutu.
14
Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan hukum adminstrasi dapat
ganti
rugi
berdasarkan
undang Hukum Perdata. 3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Hukum Pidana
berakibat sanksi administrasi yang
Dalam hukum pidana dianut
dapat berupa pencabutan izin usaha
asas
atau pencabutan status badan hukum
kesalahan”.15
bagi rumah sakit, sedangkan bagi
Pasal
dokter dan tenaga kesehatan lainnya
Hukum
dapat berupa teguran lisan atau
“ketentuan pidana dalam perundang-
tertulis,
ijin
undangan Indonesia diterapkan bagi
praktek, penundaan gaji berkala atau
setiap orang yang melakukan suatu
kenaikan pangkat setingkat lebih
delik di Indonesia”. Perumusan Pasal
tinggi.
ini menentukan bahwa setiap orang
2. Pertanggungjawaban Rumah Sakit
yang berada dalam wilayah hukum
pencabutan
surat
Dalam Hukum Perdata Dalam
tanggung
“tiada
2
hukum perdata, mengenai tanggung
sebagai
Hukum
penjabaran
lebih
tanpa dalam
Undang-Undang
Pidanan
dapat
pertanggungjawaban
disebutkan,
dimintakan pidana
atas
kesalahan yang dibuatnya.
jawab diatur dalam Pasal 1367 Kitab Undang-undang
Selanjutnya
Kitab
Indonesia, jawab
pidana
Berdasarkan pada ketentuan
Perdata
itu, profesi tenaga kesehatan yang
lanjut
bekerja dirumah sakit juga tidak
mengenai siapa dan apa saja yang
terlepas
berada di bawah tanggung jawabnya.
tersebut. Ganti Kerugian merupakan
Tanggung jawab hukum perdata ini
suatu
membawa
yang
perlindungan bagi setiap orang atas
bersalah (yaitu yang menimbulkan
suatu akibat yang timbul karena
akibat
bahwa
kerugian kepada pihak lain) harus 14
Ibid., hal. 200.
dari
upaya
15
ketentuan
untuk
Pasal
memberikan
Bahder Johan Nasution , 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 73.
80
kesalahan
atau
kelalaian
tenaga
kesehatan.
kerugian,
sebatas
akibat
dari
kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit; kedua, rumah sakit tidak bertanggung jawab semua
C. PENUTUP Berdasarkan diuraikan
di
atas
apa
yang
kerugian seseorang, jika ternyata
maka
dapat
terbukti
disimpulkan :
tidak
ada
tindakan
kelalaian dari tenaga kesehatan di
1. Pengaturan
penyelenggaraan
rumah sakit; ketiga, rumah sakit
Rumah Sakit dalam meningkatkan
tidak bertanggung jawab terhadap
pelayanan kesehatan sebagaimana
tindakan
kesengajaan
di atur dalam Undang-Undang
kesehatan
yang
Rumah Sakit tersebut sebenarnya
kerugian
se-seorang
merupakan
sarana
menjadi tanggung jawab rumah
preventif.
sakit; dan keempat, rumah sakit
salah
pengawasan Sehingga
satu
secara dalam
pelaksanaan
pelayanan
publik
pelayanan
kesehatan
khususnya
bertanggung tindakan
tenaga
menimbulkan bukan
jawab
terhadap
kelalain
tenaga
melalui
kesehatan, jika kelalaian tersebut
Rumah Sakit dapat benar-benar
dilakukan dan terjadi di rumah
mewujudkan tercapainya derajat
sakit.
kesehatan
masyarakat
yang
optimal yang tujuan akhirnya adalah kesehatan.
Buku
2. Bentuk tanggung jawab rumah sakit,
atas
tindakan
kelalaian
tenaga kesehatan di rumah sakit, yang menyebabkan kerugian pada seseorang/pasien, dengan dasar: Pasal
46
DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bahder
Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta.
Undang-Undang
Republik Indonesia Rumah Sakit. Pertama
Rumah
sakit
bertanggung
jawab
terhadap
Endang Wahyati Yustina, 2012, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung.
81
Hermein Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung. H.
Syahrul Machmud, 2012, Penegakan Hukum dan Perlindungan Bagi Dokter yang diduga Melakukan Medikal Malpraktek, CV. Karya Putra Darwati, Bandung.
Soekidjo Notoatmojo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta. Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, Perlindungan Hukum bagi Pasien, Prestasi Pustaka, Jakarta. Veronika Komalasari, 2012, Black Law Dictionary, dalam Syahrul Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, KDP, Bandung. Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, Jakarta, 2011. Internet http://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/P erlindungan-KonsumenKesehatan1.pdf, di akses pada tanggal 10 Mei 2016.
Sumber Hukum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan No. 755/Menkes/Per/Iv/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit.