Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
KONFIRMASI STATUS WAJIB Evaluasi Strategi dan Sinergi Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak PAJAK Kebijakan Pengamanan Penerimaan 2016
Sumber: APBN 2017
Sumber: APBN 2017
Persentase Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan SDA Dibandingkan dengan Total Penerimaan Negara Tahun 2014 s.d. 2017
86% 86%
82%
74%
26%
65-75%
18%
14%
Penerimaan Negara selama 5 tahun terakhir berasal dari penerimaan pajak
14%
Sumber: APBN 2017
BELANJA PEMERINTAH PUSAT
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: APBN 2017
BELANJA TRANSFER KE DAERAH
*dalam Triliun Rupiah
Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
8
MEMBIAYAI PENGELUARAN pemerintah untuk kemakmuran rakyat
KONTRAPRESTASI tidak langsung KONTRIBUSI WAJIB kepada negara
DAPAT DIPAKSAKAN berdasarkan UU
PAJAK ADALAH . . .
SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK Government
“ SELF ASSESTMENT SYSTEM”
Mengawasi
Register
Menghitung
DATA Membayar
Melapor
KEPATUHAN WP & KSWP DUKUNGAN K/L UNTUK PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK
PRASYARAT 1.Tersedia database Wajib Pajak yang berkualitas untuk pengambilan keputusan; 2.Tersedia data untuk untuk menguji kepatuhan formal dan material. SPT
DATA
Lawan Transaksi Pasal 35A, Data Mikro
Implementasi
NONREGISTRAN T
POPULASI
1 NONFILER
TERDAFTAR
2 FILER & Terdapat Potensi (NON-COMPLY)
Kepatuhan Formal
LAPOR
3& 4 FILER & Tidak Lagi Terdapat Potensi (COMPLY)
BENAR, LENGKAP, JELAS
Kepatuhan Material
KSWP (Sistem Tax Clearance Simplified) Kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak
Aplikasi Portal Ex-1
Web Service
Pernyataan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak melalui bantuan pihak ketiga untuk mendorong kepatuhan WP & Pembentukan Basis Data
Variabel KSWP 1 Nama WP dan NPWP sesuai denga data dalam system Informasi Direktorat Jenderal Pajak
2 Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
12
TIDAK VALID
VALID
LANDASAN HUKUM • PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak Dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah • SE-33/PJ/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Atas Layanan Publik Tertentu Pada Instansi Pemerintah
• Instruksi Presiden No 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015 • Instruksi Presiden No 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017
Petunjuk Implementasi
Perluasan Implementasi
1
2
14
INPRES NO. 7 TAHUN 2015 &
INPRES NO. 10 TAHUN 2016
(Aksi Pencegahan & Pemberantasan Korupsi) Salah satu Aksi : KSWP
Progress
2016
• 5 K/L (KKP,ESDM,KLHK,Ke menkumham,Keme ndagri) • Target : Peraturan terkait KSWP
Peraturan KSWP : o Kemenkumham (9 izin) o ESDM (67 izin) o KLHK (16 izin) o KKP (5 izin) o Kemendagri (9 izin)
2017 Implementasi Sudah : o ESDM o KLHK o KKP o Kemendagri ( 8%
Pemda) Belum : Kemenkumham
Instansi di luar Inpres : Bea dan Cukai
• 5 K/L menerapkan KSWP • 7 K/L (Kemendag,Kemen perin, Kemenkes,Kemenk op & UKM, BKPM,BPN,Polri) • Target : Peraturan KSWP dan Implementasi
Peraturan KSWP Sudah : o Kemendag (115 izin) KSWP o Kemenperin (All izin) Done o Kemenkes (11 izin) o Kemenkop & UKM (5 izin) o BKPM (All izin) Belum : o BPN ( Draft Rule) o Polri
PROGRESS PERMINTAAN HAK AKSES PORTAL EX-1 OLEH PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)*data 1 Agustus 2017
9
8 7
12
7
3
9 7
1
1
16
1
10 6
2 7
1
1
PROGRESS IMPLEMENTASI KSWP OLEH PEMERINTAH DAERAH (PEMDA)*data per 1 Agustus 2017
• • • • • • •
• •
• • • • • • •
Kab Dairi Kab Labuhan Batu Utara Kab Serdang Kab Asahan Kab Batubara Kab Toba Samosir Kab Labuhan Batu Selatan Kab Pakpak Barat Kota Tebing Tinggi
• • • •
Pemrov Sumsel Kota Palembang Kab Prabumulih Kab. Belitung Timur Kab Belitung Kab Musi Rawas Kab Bangka Tengah
Manokwari Biak
• Kota Pekanbaru • Pemprov Riau
Kab Purworejo Kota Bogor Kab Bogor Kota Depok Kab Depok
Ambon
• • • •
Kab Jepara Kab Kudus Kab Grobogan Kab Pati
Kab Banyuwangi • • • • • • • •
Kota Cirebon Kab Bekasi Kota Indramayu Kab Kuningan Kab Karawang Kab Subang Kab Majalengka Kota Ciirebon
TAHAPAN IMPLEMENTASI OLEH ILAP Penentuan jenis ijin/layanan yang akan dilakukan KSWP Pemanfaatan media Portal eX-1/Web Service untuk pengenalan (soft launching) implementasi KSWP
01 01
02 02
Penerbitan ruling untuk mengakomodir implementasi KSWP.
03 03
Sosialisasi ke internal instansi dan eksternal (stakeholder terkait)
04 04
Implementasi efektif KSWP atas layanan/ijin yang sudah ditetapkan
05 05
Penyerahan data terkait layanan/ijin yang sudah dilakukan KSWP
06
Monitoring dan evaluasi
07
Studi Kasus Implementasi KSWP di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Tren Pelaporan SPT Tahun Pajak 2013-2015 3,000
2,500
32% 2,000 Jumlah WP
Pelaksanaan KSWP di Kementerian Kelautan atas 1.849 WP
18% 2013
1,500
2014 2015 1,000
500
-
2013
2014 Tahun Pajak
2015
Indonesia adalah rumah kita bersama…
Peduli Indonesia berarti juga harus
Peduli Pajak
MARI BERSAMA-SAMA MENGAMANKAN
PENERIMAAN NEGARA AGAR DAPAT MEMBERI MANFAAT BAGI NEGARA DAN
MASYARAKAT
INDONESIA
#PajakMilikBersama
MANFAAT PAJAK
Studi Kasus Implementasi KSWP di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Tren Pelaporan SPT Tahun Pajak 2013-2015 3,000
32%
Jumlah WP
2,500 1,500
2013
1,000
2014
500
2015
2013
2014
2015
Tahun Pajak
Kontribusi Pembayaran PPh 29 Jumlah Bayar (dalam Miliyar)
Pelaksanaan KSWP di Kementerian Kelautan atas 1.849 WP
18%
2,000
200.00 41,17 %
150.00 10,17 %
100.00
50.00 2014
2015 Tahun Bayar
2016
JENIS PERIZINAN SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 112 TAHUN 2016
Izin Usaha Perdagangan
Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Izin Usaha Hiburan
Izin Gangguan
Izin Usaha Mendirikan Bangunan
Izin Trayek
Izin UsahaRestoran
Izin Usaha Perikanan
Izin Usaha Memperkerjakan Tenaga Asing
26
SKEMA KSWP 1. 2.
1 Wajib Pajak
NPWP SPT Tahunan 2 tahun terakhir yg sudah menjadi kewajibannya
2
Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
Instansi Pemerintah
2
3 KPP / KP2KP
6
IZIN 4
5 SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK
Petugas TPT di KPP/KPP akan meneliti scr system kepatuhan perpajakan meliputi 1. 2.
NPWP SPT Tahunan 2 tahun terakhir yg sudah menjadi kewajibannya
SKEMA KSWP (KEMENDAGRI) 1. 2.
1 Wajib Pajak
NPWP SPT Tahunan 2 tahun terakhir yg sudah menjadi kewajibannya
Instansi Pemerintah
2
Surat Permohonan Keterangan Status Wajib Pajak
2
Surat Pernyataan
Dapat diproses dengan catatan: Surat izin akan diberikan setelah pemohon izin menyerahkan Keterangan Status Wajib Pajak dgn status Valid
6
3 KPP / KP2KP
IZIN 4
5 SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK
Petugas TPT di KPP/KPP akan meneliti scr system kepatuhan perpajakan meliputi 1. 2.
NPWP SPT Tahunan 2 tahun terakhir yg sudah menjadi kewajibannya
BELANJA K/L BELANJA PEMERINTAH PUSAT BELANJA NON K/L
BELANJA NEGARA 2017
TRANSFER DANA KE DAERAH
Sumber: APBN 2017
PENGARUH PAJAK BAGI NEGARA
Studi Kasus Implementasi KSWP di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Tren Pelaporan SPT Tahun Pajak 2013-2015 3,000
32%
Jumlah WP
2,500
2013
1,500 1,748
1,000
1,322
1,122
500
2014 2015
2013
2014
2015
Tahun Pajak
Kontribusi Pembayaran PPh 29 Jumlah Bayar (dalam Miliyar)
Pelaksanaan KSWP di Kementerian Kelautan atas 1849 WP
18%
2,000
200.00 41,17 %
150.00 10,17 %
100.00
50.00
87,93 M
97,88 M
167,08 M
2015 Tahun Bayar
2016
2014
Studi Kasus Implementasi KSWP di Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
Tren Pelaporan SPT Tahun Pajak 2013-2015 3,000
32%
Jumlah WP
2,500
2013
1,500 1,000 500
Pelaksanaan KSWP di Kementerian Kelautan atas 1849 WP
18%
2,000
1,748
1,322
1,122
2014 2015
2013
2014
2015
Tahun Pajak
Kontribusi Penerimaan
Jumlah pembayaran
5,200,000,000,000
Rp 5,07 T
5,000,000,000,000
13,54%
4,800,000,000,000
(Rp 686,9 M)
4,600,000,000,000
4,400,000,000,000
jumlah pembayaran
Rp 4,39 T
Linear (jumlah pembayaran)
4,200,000,000,000 4,000,000,000,000
2015
2016 Tahun Bayar
LATAR BELAKANG INPRES 7 & 10
Sumber: Rencana Strategis KPK Tahun 2015-2019
*2016 - Indonesia berada di peringkat 90 dari 176 negara
33
LATAR BELAKANG INPRES 7 & 10
• Indonesia meratifikasi konvensi PPB anti korupsi (United Nations Convention Against Corruption) melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2006. • Sebagai tindak lanjut, disusun Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) yang ditetapkan dengan Perpres No. 55 Tahun 2012 (Jangka Menengah 2012-2014, Jangka Panjang 2012-2025). • Penjabaran dan pelaksanaan Stranas PPK, setiap tahun ditetapkan Aksi PPK melalui Inpres untuk dilaksanakan oleh K/L dan Pemda. • Sebagai pedoman koordinasi, pemantauan dan evaluasi, disusun Permen PPN No. 1 Tahun 2013.
34
ARAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO SAAT RAPAT TERBATAS INPRES NO. 10 TAHUN 2016, 22 NOV 2016 Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tidak hanya berhenti pada dokumendokumen perencanaan yang bertumpuktumpuk. Harus fokus! Harus konkret di lapangan! jangkauan pemberantasan korupsi harus dimulai dari hulu sampai hilir, dari pencegahan sampai dengan penindakan hukum yang tegas
pembenahan besarbesaran dalam tata kelola pajak dan penerimaan negara, terutama di pengelolaan sumber daya alam dan pangan
Reformasi internal di institusi Kejaksaan dan Kepolisian juga harus terus berjalan untuk menghasilkan penegakan hukum yang profesional
mendukung dan memperkuat KPK, baik dari sisi kelembagaan maupun kemandirian dan anggaran
Terkait dengan aksi pencegahan, diprioritaskan pada sektor perizinan dan sektor pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan masyarakat
prioritas juga perlu diberikan pada upaya membangun transparansi dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah dan bantuan sosial, serta memberikan perhatian serius pada transparansi pengadaan barang dan jasa
Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperkuat sinergi dengan KPK
mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing kementerian dan lembaga, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui keterbukaan informasi
35
INPRES NO. 10 TAHUN 2016 – AKSI PENCEGAHAN & PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2016 DAN 2017
Inpres dirancang untuk mengawal program prioritas Pemerintah, memperkuat dan memfokuskan aksi tahunan yang telah dilaksanakan sejak 2011-2015, dengan memastikan keterkaitan dan penekanan aksi untuk pencapaian outcome, peningkatan kinerja core business K/L yang sejalan dengan prioritas Presiden.
FOKUS SEKTOR AKSI PPK 2016 DAN 2017
KETIDAKPATUHAN PERUSAHAAN Data Koalisi Anti-Mafia Tambang, 2014
Data DJP, 2014
ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 01
Kepentingan Umum
02
Kepastian Hukum
03
Kesamaan Hak
04
Keseimbangan hak dan kewajiban
05
Keprofesionalan
06
Partisipatif
08
Keterbukaan
09
Akuntabilitas
11
Ketepatan waktu
12
Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan
07
10
Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan
SUMBER PEMBIAYAAN NEGARA Pinjaman LN dan DN Utang luar negeri dan dalam negeri dapat memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Negara akan dicap sebagai negara miskin dan tukang utang, karena tidak mampu untuk mengatasi perekonomian negara sendiri
Menjual SDA
penjualan sumber daya alam secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau ekosistem, serta membuat sumber daya alam tersebut menjadi langka
Pajak
Penerimaan negara melalui pajak merupakan satu-satunya sumber penerimaan Negara yang minim risiko , serta dapat meningkatkan kemandirian bangsa
Sumber: http://www.djppr.kemenkeu.go.id/
Utang Luar Negeri
728,15 T Utang Dalam Negeri
5,31 T
Surat Berharga Negara
2.815,71 T
62,58 T 162,76 T
Utang LN dan DN Jatuh Tempo Pada Tahun 2017 Surat Berharga Negara Jatuh Tempo Pada Tahun 2017
JUMLAH PEMBAYAR PAJAK YANG SEDIKIT – ORANG PRIBADI
257 JUTA Populasi OP
30,08 JUTA WP OP Terdaftar
1,55 JUTA WP yang Bayar
12,7 JUTA WP yang Lapor Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
JUMLAH PEMBAYAR PAJAK YANG SEDIKIT – BADAN
Kepatuhan WP Badan relatif rendah..
2,68 JUTA WP Terdaftar
699 RIBU Lapor SPT
421 RIBU WP Bayar
Sumber: Data Dit. PKP tentang Pemetaan Kepatuhan Penyampaian SPT Tahun 2016 s.d 2016
INPRES NO 7/2015 & INPRES NO 10/2016
44
LAMPIRAN INPRES NO 7/2015
45
LAMPIRAN INPRES NO 10/2016
46
PROGRESS IMPLEMENTASI 5 ILAP ( Sesuai INPRES No. 7 Tahun 2015)
DONE Data sudah Masuk
DONE Data sudah Masuk
PERSIAPAN DONE : oSosialisasi oAkses
DONE Data sudah Masuk
Web Service DONE 47
PROGRESS SUPERVISI 7 ILAP INPRES NO 10 TAHUN 2016 KEMENTERIAN PERDAGANGAN
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
Telah terbit Permendag 44/M-Dag/Per/6/2017
Telah terbit Permenperin No. 19/M-
IND/PER/5/2017 tentang KSWP dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian Perindustrian
terkait KSWP.
KEMENTERIAN ATR/BPN
POLRI
Belum diterbitkan.
Draft peraturan menunggu
Pemberian ijin melalui Samsat ,
persetujuan Kepala Badan Pertanahan Nasional
sedang dilakukan koordinasi dengan Pembina Samsat Nasional.
Jumlah Layanan Publik yg disyaratkan KSWP
Jumlah Layanan Publik yg disyaratkan KSWP
Jumlah Layanan Publik yang disyaratkan KSWP
Jumlah Layanan Publik yang disyaratkan KSWP
115
ALL REKOMENDASI
-
1
BKPM
Telah terbit Peraturan Kepala BKPM No. 7 Tahun 2017 tentang
KSWP dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM Telah terbit Permen Koperasi dan UKM 07/PER/M.KUKM/VI/2017 terkait KSWP.
KEMENTERIAN KESEHATAN
Telah terbit Keputusan Menkes No. HK.01.07/MENKES/310/2017 tentang KSWP
Jumlah Layanan Publik yg disyaratkan KSWP
Jumlah Layanan Publik yg disyaratkan KSWP
Jumlah Layanan Publik yg disyaratkan KSWP
SEMUA IZIN DAN NON IZIN
5
21
Permendagri 112 Tahun 2016 Tanggal 30 Desember 2016 Layanan Publik yang dilakukan KSWP paling sedikit terdiri atas: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
izin usaha perdagangan; izin usaha hiburan; izin mendirikan bangunan; izin usaha restoran; izin tempat penjualan minuman beralkohol; izin gangguan; izin trayek; izin usaha perikanan; dan/atau izin mempekerjakan tenaga kerja asing
49
PER-43/PJ/2015 - KSWP
Keterangan Status Wajib Pajak
KPP
KP2KP
Diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diterima lengkap
Status Valid: 1. Nama WP dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi DJP. 2. Telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban WP.
Bagaimana Cara Melakukan KSWP?
Sistem Informasi
• Di Instansi Pemerintah yang terhubung dengan Sistem Informasi pada Direktorat Jenderal Pajak (Web-Service)
Aplikasi
• Disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Portal EX-1)
Dilakukan dalam hal: 1. Konfirmasi Status Wajib Pajak oleh Instansi Pemerintah tidak dapat dilakukan 2. WP yang menerima Keterangan Status Wajib Pajak yang memuat status tidak valid
• KPP WP Terdaftar • KPP tempat kedudukan Instansi Pemerintah
52 52
VALID
Wajib Pajak yang dinyatakan TIDAK VALID diminta untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Keterangan lebih lanjut hubungi KPP terdekat
TIDAK VALID
CONTOH HASIL CETAK SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK
CONTOH HASIL CETAK SURAT PERNYATAAN
