Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Kewajiban Perpajakan bagi Dokter
PJ.091/PL/S/008/2014-00
Apa Itu Pajak? Subjek Pajak Gambaran Umum
Objek Pajak
Sumber Penghasilan Dokter Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Dokter
Daftar Hitung
Bayar Lapor Kewajiban PPh Wanita Dokter
Kewajiban Perpajakan Lainnya Contoh Penghitungan PPh Dokter
APA ITU PAJAK?
”Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Outline
Pasal 1 ayat (1) UU KUP
SUBJEK PAJAK
Orang Pribadi OP dan warisan
Subjek pajak
Warisan yang belum terbagi
Badan Bentuk Usaha Tetap
Dimulai sejak saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Outline
OBJEK PAJAK
Sejak memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
• Setiap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk atau untuk Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Jenis Penghasilan Penghasilan dari pekerjaan seperti : gaji, honor, tunjangan, bonus, insentif, gratifikasi, komisi, uang pensiun Hadiah (kecuali dari undian) atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan Laba usaha
Keterangan
Umumnya di potong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja/pemberi hadiah. Harus dilaporkan dan dihitung kembali besarnya PPh dalam SPT Tahunan Dapat diperoleh melalui hasil pembukuan dan pencatatan. Harus dilaporkan dan di hitung besarnya PPh di SPT Tahunan
Keuntungan karena penjualan harta, misalnya penjualan perhiasan, kendaraan dsb Bunga di luar bunga bank Royalti, keuntungan karena pembebasan utang, keuntungan selisih kurs
Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg belum dikenakan PPh
Dilaporkan dan dihitung PPh nya di SPT Tahunan
Jenis Penghasilan
Keterangan
Bantuan atau sumbangan bagi pihak yang menerima bukan Harus dilaporkan dalam SPT merupakan objek pajak sepanjang diterima tidak dalam rangka Tahunan PPh hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau Namun tidak diperhitungkan hubungan pengusaan antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam penentuan pajak terutang/pajak yang dibayarkan Harta hibahan bagi pihak yang menerima bukan merupakan objek pajak apabila diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan Menkeu, sepanjang diterima tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan, atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan, klaim asuransi, beasiswa
Outline
SUMBER PENGHASILAN DOKTER
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas Penghasilan dari usaha di luar profesi dokter Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final Penghasilan dari luar negeri Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak
Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas Antara lain: a. Praktik dokter sendiri (membuka klinik pribadi); b. Praktik dokter di rumah sakit atau klinik (atas penghasilan berupa jasa dokter yang dibayar oleh pasien melalui rumah sakit atau klinik tersebut): • dokter tetap; • dokter tamu; • dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat praktiknya. c. Pekerjaan bebas selain dari praktik dokter di rumah sakit/ klinik Misalnya: honorarium sebagai pembicara.
Penghasilan dari usaha di luar profesi dokter *) Misalnya: a. Usaha apotek; b. Rumah makan; c. Toko *) dapat bersifat final apabila memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013)
Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan Antara lain: a. pengurus atau pimpinan rumah sakit atau klinik; b. pegawai tetap di rumah sakit, universitas (dosen), atau perusahaan.
Penghasilan dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final Antara lain: a. komisi, hadiah atau imbalan lain, misalnya dari produsen obatobatan dan alat kesehatan; b. royalti; c. sewa harta selain tanah/bangunan; d. penghargaan dan hadiah; e. keuntungan dari penjualan/pengalihan harta.
Penghasilan dari luar negeri Antara lain: a. dividen; b. royalti; c. bunga, d. honor sebagai dokter di luar negeri.
Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak Antara lain: a. warisan; b. bagian laba dari firma atau CV yang modalnya tidak terbagi atas saham; c. pembayaran klaim asuransi jiwa, asuransi dwiguna, kecelakaan, kesehatan dan beasiswa.
Penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final Antara lain: a. bunga tabungan atau deposito; b. dividen; c. penjualan saham di bursa efek; d. sewa tanah dan/atau bangunan. Outline
KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) DOKTER
DAFTAR HITUNG
BAYAR LAPOR
DAFTAR
ORANG PRIBADI (Dokter)
Syarat Subjektif Syarat Objektif
KANTOR PELAYANAN PAJAK
Wilayah tempat tinggal
Pasal 2 PP Nomor 74 Tahun 2011
Caranya: 1. Menyampaikan formulir permohonan secara langsung ke KPP 2. Menyampaikan formulir permohonan melalui kantor pos/jasa pengiriman ke KPP 3. Melalui internet dengan menggunakan e-registration
Outline
Pasal 2 PP Nomor 74 tahun 2011 Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2013 s.t.d.d PER-38/PJ/2013
HITUNG
1. Penghasilan Neto dari: a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas Rp .......... b. pekerjaan Rp .......... c. dalam negeri lainnya Rp .......... d. luar negeri Rp .......... + Jumlah Penghasilan Neto Rp .......... dikurangi: 2. Zakat/ sumbangan keagamaan yang wajib Rp .......... 3. Kompensasi Kerugian Rp .......... 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp .......... + Jumlah Pengurang Penghasilan Neto Rp .......... Penghasilan Kena Pajak Rp .......... 5. PPh Terutang (Penghasilan Kena Pajak x tarif Pasal 17 UU PPh) Rp .......... 6. Kredit Pajak Rp .......... 7. PPh Kurang/(Lebih Bayar) Rp ..........
Dapat diperoleh dengan 2 cara: 1. menyelenggarakan pembukuan; atau
2. menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Norma). peredaran usaha yang lebih dari atau sama dengan Rp 4.800.000.000 dalam setahun wajib menyelenggarakan pembukuan (Pasal 14 ayat (2) UU PPh)
Dokter menyelenggarakan pembukuan Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya 3M Penghasilan Bruto: seluruh penghasilan yang diterima dokter sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas sebagai dokter.
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan (3M): biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak dikenai PPh Final.
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya 3M antara lain: Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha; Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi; Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP); Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta; Kerugian dari selisih kurs;
(Pasal 6 UU PPh)
28
Biaya-biaya yang boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto (lanjutan) • Sumbangan khusus untuk : - Penanggulangan Bencana Nasional, - Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, - Pembangunan infrastruktur sosial, - Fasilitas pendidikan , dan - Pembinaan olahraga.
(Pasal 6 UU PPh jo. PP No. 93 Tahun 2010)
29
Biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari Penghasilan Bruto Biaya yang tidak termasuk 3M antara lain: Premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh WP OP
Penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yg diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan
Pajak penghasilan Biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wp atau orang yang menjadi tanggungan
Sanksi administrasi serta sanksi pidana di bidang perpajakan Pasal 9 UU PPh
Dokter menggunakan Norma Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto x Norma Besarnya persentase Norma untuk pekerjaan bebas dokter *): No.
Daerah
1.
10 Ibu kota Provinsi (Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak)
2.
Ibu kota Propinsi lainnya
3.
Daerah lainnya
*) KEP-536/PJ./2000
Persentase 45%
42,5% 40%
Syarat-syarat penggunaan Norma Dokter dapat menggunakan Norma apabila: 1. jumlah peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas kurang dari Rp4.800.000.000,00 setahun; 2. memberitahukan penggunaan Norma kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan.
• Ditentukan berdasarkan penghasilan neto yang tertera dalam bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja atas penghasilan dokter sebagai pegawai tetap. • Penghasilan Neto tersebut dihitung dengan cara penghasilan bruto (gaji, tunjangan, bonus, penghasilan lainnya), dikurangi dengan: 1. Biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto; maksimal Rp6.000.000,00 setahun); 2. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
• Penghasilan selain dari usaha/pekerjaan bebas dan pekerjaan serta bukan merupakan penghasilan yang dikenakan PPh Final. • Antara lain: - bunga pinjaman; - royalti; - Sewa (selain tanah dan/atau bangunan) - Hadiah/penghargaan; - Keuntungan dari penjualan/ pengalihan harta.
• Pelaporan dan penghitungan penghasilan neto dari Luar Negeri (LN): - untuk penghasilan dari usaha di LN dilaporkan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut sebesar laba usaha yang diperoleh; - untuk penghasilan selain dari usaha dilaporkan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut sebesar penghasilan yang diterima.
• Pajak Penghasilan (Income Tax) yang dibayar atau terutang di LN atas penghasilan dari LN dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan UU PPh.
• Keluarga merupakan satu kesatuan ekonomis. • Bagi Wajib Pajak yang telah menikah (sebagai suami/kepala keluarga) berlaku penggabungan penghasilan dari seluruh anggota keluarga: 1. Penghasilan atau kerugian istri dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenai pajak sebagai satu kesatuan, kecuali: a. penghasilan tersebut semata-semata dari bekerja pada satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21; dan
b. pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suaminya atau anggota keluarga lainnya. 2. Penghasilan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun) digabung dengan penghasilan orang tuanya.
3. Penggabungan Penghasilan Suami-Istri - Kewajiban PPh atas penghasilan keluarga merupakan tanggung jawab kepala keluarga (suami); - Apabila: a. suami istri mengadakan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis, atau b. istri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (suami dan istri memiliki NPWP yang berbeda), penghitungan PPh dilakukan berdasarkan penjumlahan penghasilan neto suami-isteri dan masing-masing memikul beban PPh sebanding dengan besarnya penghasilan neto.
Zakat/ Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib
Kompensasi kerugian
• Zakat atau sumbangan keagamaan lainnya yang bersifat wajib kepada lembaga/badan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah • Dibuktikan dengan dokumen pembayaran
• Berlaku bagi Dokter yang menyelenggarakan pembukuan • Kerugian pada suatu tahun pajak dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.
• Disesuaikan status Wajib Pajak dan jumlah tanggungan
PTKP
(PER-33/PJ/2011 sebagaimana telah diubah dengan PER-15/PJ/2012) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, 10. LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, 11. LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, 12. LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia,
13. LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, 14. LAZ Baituzzakah Pertamina, 15. LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DUDT), 16. LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, 17. LAZIS Muhammadiyah, 18. LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), 19. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI), 20. Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI), dan 21. Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP).
Keterangan
PTKP Setahun
Untuk diri Wajib Pajak
24.300.000
Tambahan pegawai kawin
2.025.000
Tambahan anggota keluarga sedarah & semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, maksimum 3 orang
2.025.000
Pasal 1 PMK No. 162/PMK.011/2012
(Mulai 1 Januari 2013)
WP Tidak Kawin
Kode
PTKP
WP Kawin
Kode
PTKP
0 Tanggungan
TK/0
24.300.000
0 Tanggungan
K/0
26.325.000
1 Tanggungan
TK/1
26.325.000
1 Tanggungan
K/1
28.350.000
2 Tanggungan
TK/2
28.350.000
2 Tanggungan
K/2
30.375.000
3 Tanggungan
TK/3
30.375.000
3 Tanggungan
K/3
32.400.000
WP Kawin + Penghasilan Istri Digabung
Kode
PTKP
0 Tanggungan
K/I/0
50.625.000
1 Tanggungan
K/I/1
52.650.000
2 Tanggungan
K/I/2
54.675.000
3 Tanggungan
K/I/3
56.700.000
PPh terutang = tarif PPh x Penghasilan Kena Pajak. Tarif PPh Orang Pribadi: NO.
LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK
TARIF
1.
s.d. Rp50.000.000,00
5%
2.
Di atas Rp50.000.000,00 s.d. Rp250.000.000,00
15%
3.
Di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp500.000.000,00
25%
4.
Di atas Rp500.000.000,00
30%
Pasal 17 UU PPh
Pemotongan dan/atau pemungutan PPh: - PPh Pasal 21 (Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan). - PPh Pasal 22 (Pemungutan PPh atas impor atau transaksi tertentu lainnya) - PPh Pasal 23 (Pemotongan PPh antara lain atas persewaan harta selain tanah dan/atau bangunan) Pembayaran PPh oleh Wajib Pajak sendiri (angsuran PPh Pasal 25) PPh yang dipotong atau dibayar di luar negeri (PPh Pasal 24)
Kredit Pajak PPh Pasal 24 • Besarnya PPh Pasal 24 yang dapat dikreditkan adalah yang lebih kecil antara: a. PPh yang dipotong/dibayarkan di luar negeri; atau b. Batas maksimum kredit pajak luar negeri (KPLN).
Batas maksimum KPLN =
Penghasilan di Luar Negeri x PPh Terutang Penghasilan Kena Pajak
Jika Penghasilan Kena Pajak lebih kecil dari pada Penghasilan di Luar Negeri: -- Batas maksimum KPLN adalah sebesar PPh terutang atas Penghasilan Kena Pajak 44
PPh Kurang Bayar: - PPh terutang > kredit pajak - Kekurangan pembayaran (PPh Pasal 29) harus dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan ke KPP. PPh Lebih Bayar: - PPh terutang < kredit pajak
Outline
BAYAR
1. Pembayaran dalam tahun berjalan: a. Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 b. Pemotongan/Pemungutan oleh pihak lain c. Pembayaran PPh yang bersifat final 2. Pembayaran pada akhir tahun pajak (PPh Pasal 29)
Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 • Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan • Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir Angsuran PPh Pasal 25 =
PPh terutang – Kredit Pajak (PPh Pasal 21, 22, 23, 24)
12
48
Angsuran PPh Pasal 25 bagi WP Baru • Wajib Pajak Baru adalah Wajib Pajak yang baru pertama kali memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas dalam tahun pajak berjalan.
Angsuran PPh Pasal 25 =
Tarif PPh OP x (Pengh. Neto Sebulan Disetahunkan – PTKP)
12
PerMenkeu No. 255/PMK.03/2008 stdd PerMenkeu No. 208/PMK.03/2009 49
Pemotongan/Pemungutan oleh Pihak Lain • Pemotongan PPh Pasal 21 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. • Pemungutan PPh pasal 22 Cara pelunasan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak atas penghasilan antara lain sehubungan dengan impor barang dan pembelian barang sangat mewah, yang dipungut oleh pihak lain. • Pemotongan PPh Pasal 23 Cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh pihak lain antara lain bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manjemen, jasa konsultan, dan jenis jasa lainnya.
50
Pembayaran PPh Yang Bersifat Final Antara lain: • Bunga deposito dan tabungan • Bunga obligasi dan SUN • Hadiah undian • Transaksi saham • Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan • Persewaan tanah dan/atau bangunan • Penghasilan atas usaha WP yang memiliki peredaran bruto tertentu (PP No. 46 Tahun 2013) Outline
51
LAPOR
Dokter wajib: - mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Masa dan Tahunan, dan - menyampaikannya ke KPP tempat terdaftar.
Media Penyampaian SPT Tahunan Pojok Pajak
KPP/KP2KP Langsung
Drop Box
Tempat lain Media Penyampaian SPT Tahunan
Mobil Pajak Kantor Pos
dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar
Perusahaan ekspedisi/kurir
e-Filing
melalui website DJP (www.pajak.go.id) khusus formulir 1770 S & 1770 SS
Batas Waktu Pelaporan Kewajiban
Tanggal Penyetoran
Tanggal Pelaporan
PPh Pasal 25
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 4 ayat (2) “Setor Sendiri”
Paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir *)
PPh Pasal 29
Paling lama dilunasi sebelum SPT Tahunan disampaikan
3 bulan setelah akhir tahun pajak
*) SSP atas pembayaran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dengan peredaran bruto tertentu yang telah mendapat validasi NTPN, tidak perlu melaporkan SPT Masa. Outline
55
KEWAJIBAN PPh WANITA DOKTER
Kewajiban PPh (DHBL)
- Belum kawin - Hidup berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan
Kawin
- Kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan - Kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri
Daftar
Wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri
Tidak wajib mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
Dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atas namanya sendiri
Hitung
Penghitungan PPh terutang atas penghasilan sendiri
Penghasilan atau kerugian dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suami.
Penghitungan PPh terutang didasarkan pada penggabungan penghasilan neto suami isteri dan besarnya PPh terutang bagi isteri tersebut dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.
Bayar
Sebesar PPh terutang atas penghasilan sendiri
Tidak bayar (karena sudah diperhitungkan dalam penghasilan suami)
Sebesar PPh terutang bagi isteri sesuai dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri
57
Kewajiban PPh (DHBL)
- Belum kawin - Hidup berpisah berdasarkan Putusan Pengadilan
Kawin
- Kawin dengan perjanjian pisah harta dan penghasilan - Kawin dan memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sendiri
Lapor
Lapor SPT Tahunan PPh WP OP atas namanya sendiri
Tidak perlu menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP-nya sendiri (cukup suaminya saja yang menyampaikan SPT Tahunan PPh)
- Wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh WP OP atas namanya sendiri terpisah dengan SPT Tahunan PPh suaminya - Penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wanita kawin tersebut dalam suatu tahun pajak, tidak termasuk penghasilan anak yang belum dewasa.
Outline
- Harta dan kewajiban/utang yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah harta dan kewajiban yang dimiliki dan/atau dikuasai wanita kawin tersebut pada akhir tahun pajak. 58
KEWAJIBAN PERPAJAKAN LAINNYA
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. • Pemotong pajak wajib memotong PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan.
• Tata cara penghitungan mengikuti ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-31/PJ/2012. • Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kode MAP : 411121, KJS : 100 • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas wajib melaporkan angsuran PPh Pasal 25 setiap bulannya • Setor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kode MAP : 411125, KJS : 100 • Lapor paling berikutnya
lama
tanggal
20
Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
bulan
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (harus ada surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) • Pemotong wajib memotong PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan • Tarif = 10 % dari jumlah bruto nilai sewa dan bersifat final • Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (Pasal 4 ayat (2) “Pemotongan”) kode MAP : 411128, KJS : 403 • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
• Dokter yang melakukan pekerjaan bebas merupakan orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong (harus ada surat penunjukan yang diterbitkan oleh Kepala KPP) sesuai dengan KEP-50/PJ./1994. • Pemotong wajib memotong PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan/atau bangunan. • Tarif = 2% dari jumlah bruto nilai sewa dan bersifat tidak final. • Setor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir kode MAP : 411124, KJS : 100 • Lapor paling lama 20 hari setelah Masa Pajak Berakhir. Outline
Pasal 2 PMK No. 184/PMK.03/2007 s.t.d.d. PMK No. 80/PMK.03/2010
CONTOH PENGHITUNGAN PPh DOKTER
“ Contoh penghitungan kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (sebagai pegawai), pekerjaan bebas, dan penghasilan dari istri yang bekerja”
1.
Nama
Dokter Riko Jaya
2.
Alamat
Jalan Abadi No. 25 Jakarta
3.
Jabatan
Wakil Direktur Rumah Sakit Mawar
4.
Status/Tanggungan
Kawin/3 Anak
5.
NPWP
06.234.567.8-035.000
6.
Masa Kerja
Januari – Desember 2013
Ilustrasi
Membayar zakat melalui Badan amil Zakat sebesar Rp16.500.000,00.
Menyetor angsuran PPh Pasal 25 bulan Januari sampai dengan Maret 2013 masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 dan untuk bulan April sampai Desember 2013 masing-masing sebesar Rp3.500.000,00. Telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP tempat terdaftar pada tanggal 27 Maret 2013 dan berdasarkan pencatatannya diketahui bahwa peredaran bruto selama tahun 2013 kurang dari Rp4.800.000.000,00, sehingga memenuhi syarat untuk menghitung penghasilan neto atas pekerjaan bebasnya menggunakan norma (Besarnya norma untuk profesi dokter yang melakukan pekerjaan bebas di wilayah Jakarta berdasarkan KEP-536/PJ./2000 adalah 45%). Istri dr. Riko Jaya, Melisa, bekerja pada PT Aman Sentosa. Untuk kepentingan pemotongan PPh Pasal 21 oleh PT Aman Sentosa, Melisa menggunakan NPWP suami (06.234.567.8-035.001).
Ilustrasi Penghasilan dr. Riko Jaya (Rp) 1 Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai Wakil Direktur (pegawai tetap) RS Mawar setelah dikurangi biaya jabatan (Rp6.000.000,00) dan iuran pensiun(Rp6.000.000,00) (sesuai formulir 1721-A1) 2 Penghasilan bruto dari praktik dokter ahli kandungan di Rumah Sakit Mawar 3 Penghasilan bruto dari praktik dokter di klinik pribadi 4 Penghasilan lainnya a. Narasumber Talkshow di salah satu stasiun TV b. Narasumber pada "Seminar Kesehatan Ibu dan Bayi" yang diselenggarakan Yayasan Ibu dan Anak Jakarta c. Hadiah/ imbalan berupa Paket wisata ke Singapura dari PT Pharma (produsen obat) d. Hadiah/ imbalan berupa telepon seluler dari PT Kuat (produsen obat & alat kesehatan) e. Keuntungan dari penjualan logam mulia f. Royalti atas penerbitan buku karangan dr. Riko dari PT Oke g. Persewaan Ruko dengan PT Asri h. Persewaan kamar kos-kosan (indekos) i. Bunga tabungan dari Bank Abadi
228.000.000
300.000.000 275.000.000 5.000.000 5.000.000 15.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 100.000.000 24.000.000 1.000.000
Ilustrasi Perincian Penghasilan Bruto atas Pekerjaan Bebas berupa praktik dokter Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Jasa Dokter yang dibayar Pasien (Rp) Praktik di RS Mawar Praktik Klinik Pribadi 27.000.000 23.000.000 25.000.000 21.000.000 28.000.000 25.000.000 25.000.000 20.000.000 25.000.000 23.000.000 23.000.000 22.000.000 25.000.000 25.000.000 22.000.000 23.000.000 15.000.000 22.000.000 35.000.000 20.000.000 20.000.000 25.000.000 30.000.000 26.000.000 300.000.000 275.000.000
Peredaran bruto tersebut merupakan jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien dari praktik dr. Riko di RS Mawar dan klinik pribadi
Ilustrasi
Penghasilan Melisa, istri dr. Riko Jaya (Rp) 1 Penghasilan neto (gaji, tunjangan, bonus) sebagai kepala bagian keuangan PT Aman Sentosa (sesuai formulir 1721-A1) setelah dikurang biaya jabatan Rp6.000.000,00 dan iuran pensiun Rp6.000.000,00 2 Penghasilan Lainnya: a. Hadiah undian berupa uang tunai dari Bank Jaya b. Bunga Deposito dari Bank Jaya
468.000.000
100.000.000 2.000.000
Ilustrasi
PPh yang telah dipotong Pemotong Pajak (didasarkan pada bukti Pemotongan PPh, Rp) 1 PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya atas penghasilan sebagai wakil direktur 24.340.000 Rumah Sakit Mawar 2 PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya atas penghasilan dari 15.625.000 praktik dokter di Rumah Sakit Mawar 3 PPh Pasal 21 Melisa atas penghasilan sebagai kepala bagian 80.925.000 keuangan PT Aman Sentosa 4 PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya sebagai narasumber Talkshow 125.000 5 PPh Pasal 21 dr. Riko Jaya sebagai narasumber seminar 125.000 6 PPh Pasal 23 atas royalti 1.500.000 7 Pajak Penghasilan yang bersifat Final (Pasal 4 ayat (2)): a. bunga tabungan dr. Riko Jaya dari Bank Abadi 200.000 b. persewaan Ruko dengan PT Asri 10.000.000 c. hadian undian Melisa 25.000.000 d. bunga deposito Melisa dari Bank Jaya 400.000
Ilustrasi
No 1 2 3 4 5 6 7 8
Uraian Aset Rumah Tanah Mobil Mobil Tabungan di Bank Abadi Deposito di Bank Jaya Ruko di Jl. Pemuda 25 Sepeda Motor
Nilai Perolehan (Rp)
600.000.000 400.000.000 182.000.000 220.000.000 100.000.000 35.000.000 400.000.000 13.750.000
Tahun Perolehan 2006 2010 2010 2011 2009 2012 2010 2007
Penghitungan PPh terutang dr. Riko Jaya Tahun Pajak 2013 1. Penghasilan Neto dari: a. kegiatan usaha dan pekerjaan bebas 1) Praktek di Rumah Sakit Mawar 45% x 300.000.000 2) Praktek di klinik pribadi 45% x 275.000.000 3) Narasumber Talkshow *) 50%**)x 5.000.000 4) Narasumber Seminar *) 50%**) x 5.000.000 Penghasilan neto dari usaha dan pekerjaan bebas b. pekerjaan Wakil Direktur Rumah Sakit Mawar c. dalam negeri lainnya 1) Hadiah/imbalan dari PT Pharma 2) Hadiah/imbalan dari PT Kuat 3) Keuntungan dari penjualan logam mulia 4) Royalti dari PT Oke Penghasilan neto dalam negeri lainnya Jumlah Penghasilan Neto
135.000.000 123.750.000 2.500.000 2.500.000 263.750.000 228.000.000 15.000.000 5.000.000 50.000.000 10.000.000 80.000.000 571.750.000
*) Penghasilan sebagai narasumber dikategorikan sebagai pekerjaan bebas (PER-31/PJ/2012) **) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pekerjaan bebas bidang profesi lainnya wilayah Jakarta (KEP-536/PJ./2000)
2. Zakat 3. Kompensasi Kerugian 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Wajib Pajak Sendiri Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Tambahan untuk 3 orang tanggungan Jumlah PTKP 5. Penghasilan Kena Pajak 6. PPh Terutang a. 5% x 50.000.000 b. 15% x 200.000.000 c. 25% x 250.000.000 d. 30% x 22.850.000 PPh yang terutang
16.500.000 24.300.000 2.025.000 6.075.000 32.400.000 522.850.000 2.500.000 30.000.000 62.500.000 6.855.000 101.855.000
7. Kredit Pajak a. PPh yang dipotong/ dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 21 dan 23 (sesuai bukti potong): 1) BukPot. 1721-A1 dari RS Mawar 2) BukPot. PPh dari praktik di RS Mawar 3) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara talkshow 4) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara seminar 5) BukPot. PPh Ps. 23 royalti Jumlah PPh yang dipotong/dipungut pihak lain b. PPh yang dibayar sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Jumlah kredit pajak 8. PPh yang kurang dibayar/PPh Pasal 29
24.340.000 15.625.000 125.000 125.000 1.500.000 41.715.000 37.500.000 79.215.000 22.640.000
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2014 1. Penghasilan Neto Jumlah Penghasilan Neto Penghasilan Neto tidak teratur: 1) Hadiah/imbalan dari PT Pharma 2) Hadiah/imbalan dari PT Kuat 3) Keuntungan dari penjualan logam mulia Jumlah Penghasilan Neto tidak teratur Penghasilan Neto teratur 2. Zakat 3. Kompensasi Kerugian 4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/3) Wajib Pajak Sendiri Tambahan untuk Wajib Pajak Kawin Tambahan untuk 3 orang tanggungan Jumlah PTKP 5. Penghasilan Kena Pajak
571.750.000 15.000.000 5.000.000 50.000.000 70.000.000 501.750.000 16.500.000 24.300.000 2.025.000 6.075.000 32.400.000 452.850.000
6. PPh Terutang a. 5% x 50.000.000 b. 15% x 200.000.000 c. 25% x 202.850.000 d. 30% x PPh yang terutang 7. Kredit Pajak PPh yang dipotong/ dipungut oleh pihak lain 1) BukPot. 1721-A1 dari RS Mawar 2) BukPot. PPh dari praktik di RS Mawar 3) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara talkshow 4) BukPot. PPh Ps. 21 honor pembicara seminar 5) BukPot. PPh Ps. 23 royalti Jumlah kredit pajak PPh Pasal 21 dan 23 8. PPh yang kurang dibayar 9. Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2014: 1/12 x Rp 41.497.500
2.500.000 30.000.000 50.712.500 83.212.500
24.340.000 15.625.000 125.000 125.000 1.500.000 41.715.000 41.497.500 3.458.125
Penghasilan Melisa tidak perlu digabung dengan penghasilan suaminya, dr. Riko Jaya, karena: - penghasilan Melisa hanya dari satu pemberi kerja, dan
- atas penghasilan tersebut telah dipotong PPh oleh pemberi kerja yang bersangkutan.
a. telah dipotong PPh Final oleh pemberi penghasilan: - persewaan ruko dengan PT Asri, - bunga tabungan dari Bank Abadi, - hadiah undian dari Bank Jaya, dan - bunga deposito dari Bank Jaya,
b. tidak dipotong PPh Final oleh pemberi penghasilan: - persewaan kamar kos-kosan (indekos),
tidak diperhitungkan dalam menghitung PPh Terutang Tahunan, namun wajib dilaporkan pada SPT Tahunan 1770 lampiran III.
dr. Riko Jaya wajib membayar sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) sebesar 10% dari jumlah bruto nilai sewa paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
1. melakukan pencatatan atas semua penghasilan yang diterima; 2. menghitung jumlah PPh terutang atas penghasilan yang diterima selama tahun 2013; 3. menyetor kekurangan pembayaran PPh (PPh Pasal 29) menggunakan SSP sebesar Rp22.640.000,00 ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk Menteri Keuangan sebelum pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi; 4. melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2013 paling lambat tanggal 31 Maret 2014; 5. menyampaikan pemberitahuan penggunaan norma ke KPP tempat terdaftar (apabila dr. Riko masih memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung PPh terutang Tahun 2014 atas pekerjaan bebas yang dilakukan); 6. melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 sebesar Rp3.458.125,00 untuk tiap masa pajak tahun 2014 paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
“ Contoh penghitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter atas penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat final”
dr. Riko Jaya pada contoh kasus 1 membuka apotik di klinik pribadinya Apotik mulai beroperasi tanggal 10 Januari 2014 Peredaran bruto apotik per Januari 2014 = Rp50.000.000,00. Peredaran bruto apotik selama Tahun 2014: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Peredaran Bruto 50.000.000 65.000.000 55.000.000 60.000.000 65.000.000 68.000.000 55.000.000 65.000.000 52.000.000 75.000.000 55.000.000 60.000.000 725.000.000
Peredaran bulan Januari 2014 yang disetahunkan = 12 x Rp50.000.000,00 = Rp600.000.000,00 Peredaran bruto usaha apotek yang disetahunkan tersebut tidak melebihi Rp4.800.000.000,00
Dengan demikian, pada tahun 2014, penghasilan dari usaha apotek tersebut termasuk dalam kriteria penghasilan yang dikenai PPh bersifat final (PP No. 46 Tahun 2013) Tarif PPh final adalah 1% dikalikan peredaran bruto apotek tiap bulan.
Penghitungan PPh Pasal 4 ayat (2) atas usaha apotek dr. Riko untuk masa Januari sampai dengan Desember 2014 adalah sebagai berikut: Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah
Peredaran Bruto Tarif 50.000.000 1% 65.000.000 1% 55.000.000 1% 60.000.000 1% 65.000.000 1% 68.000.000 1% 55.000.000 1% 65.000.000 1% 52.000.000 1% 75.000.000 1% 55.000.000 1% 60.000.000 1% 725.000.000
PPh Ps 4 ayat (2) final 500.000 650.000 550.000 600.000 650.000 680.000 550.000 650.000 520.000 750.000 550.000 600.000 7.250.000
1.
Melakukan penyetoran PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final setiap masa pajak dengan SSP ke Kantor Pos/bank yang ditunjuk Menteri Keuangan atau melalui ATM)*, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
2.
Dalam hal: a. SSP telah mendapat validasi NTPN, atau b. telah menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) berupa cetakan struk ATM, dr. Riko tidak perlu melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) ke KPP.
3.
Pembayaran PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final oleh dr. Riko tidak perlu diperhitungkan kembali dalam menghitung PPh terutang dalam SPT Tahunan PPh OP, namun tetap dilaporkan rincian PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final pada lampiran III SPT 1770. )* = ATM Bank BRI, BCA, BNI atau Bank Mandiri
“ Contoh penghitungan dan pengisian SPT Tahunan PPh atas kewajiban PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dokter yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan (sebagai PNS) dan pekerjaan bebas”
1.
Nama
dr. Budiman Jaya
2.
Alamat
Jalan Sakti No. 18 Jakarta
3.
Jabatan
Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Negeri X di Jakarta
4.
Pangkat/Golongan
Pembina / IVa
5.
Status/Tanggungan
Kawin/2 Anak
6.
NPWP
48.999.666.2-035.000
7.
Masa Kerja
Januari – Desember 2013
Ilustrasi A. Dari Pemberi Kerja: Penghasilan dari profesi Dosen Fakultas Kedokteran di Universitas X sudah dipotong oleh pemberi kerja
B. Dari pekerjaan bebas: Dr. Budiman juga membuka praktik dokter dengan omzet sebesar Rp 100.000.000. Norma Penghitungan Penghasilan Netto yang diperkenankan untuk usaha tersebut adalah sebesar 45% (KEP-536/PJ./2000) C. Dari Harta: Bunga Deposito dari Bank Mandiri Rp 10.000.000.
D. Penghasilan Lain-lain: 1.
dr. Budiman juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah di Kementerian Kesehatan dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak.
2.
dr. Budiman juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Kesehatan di Kementerian Kesehatan dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak.
3.
dr. Budiman juga mendapatkan honorarium sebagai Narasumber Seminar yang diselenggarakan oleh media swasta dan atas penghasilan tersebut telah dipotong pajak.
4.
Menerima warisan dari orang tua berupa perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun 2013.
Ilustrasi
A. Angsuran PPh Pasal 25 yang telah dibayar selama tahun 2013 sebesar Rp750.000; B. PPh Pasal 21 yang telah dipotong pemberi kerja (Universitas Negeri X) sebesar
Rp635.900; C. PPh Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja lainnya (Media Kesehatan) sebesar Rp1.500.000.
Data Wajib Pajak Tahun 2013 1.
Rumah yang ditempati dibeli tahun 1990 dengan harga Rp 50.000.000;
2.
Mobil Toyota Kijang tahun 1990 dibeli tahun 1999 dengan Harga Perolehan Rp60.000.000;
3.
Mobil Toyota Avanza di beli tahun 2010 dibeli kredit dengan harga Rp 100.000.000 melalui lembaga pembiayaan Oto Multi Finance;
4.
Tanah di Jalan Ceger No. 12, Tangerang, luas tanah (500m2) dibeli tahun 2000 dengan harga Rp. 600.000.000;
5.
Deposito di Bank Mandiri cabang Senayan semenjak tahun 1999 sejumlah Rp150.000.000 dengan bunga per tahun Rp 10.000.000. PPh final atas bunga deposito telah dipotong oleh Bank Mandiri (tarif PPh atas bunga deposito sebesar 20%);
6.
Perhiasan senilai Rp50.000.000 pada tahun 2013 (warisan);
7.
Pinjaman kepada Lembaga Leasing Oto Multi Finance Tahun 2012 sejumlah Rp. 104.000.000 (selama 5 tahun) dengan sisa pinjaman pada akhir tahun 2013 sebesar Rp 80.000.000.
PERINCIAN PENGHASILAN TAHUN 2013 (Formulir 1721-A2) : Gaji pokok Rp 28,453,200 Tunjangan istri/suami
:
Rp
2,845,320
Tunjangan anak
:
Rp
1,138,128
Tunjangan struktural/fungsional
:
Rp
11,760,000
Rp
2,786,400
Tunjangan beras Tunjangan lain-lain
:
Rp
Penghasilan Bruto
- (+) = Rp
Pengurangan : - Biaya Jabatan 5% x46.983.048
:
Rp
2,349,152
*)
- Iuran Pensiun
:
Rp
1,540,741
**)
IURAN PENSIUN = 4.75% x (Gaji Pokok+Tunjangan Keluarga) = 4.75% x32.436.648
Penghasilan Neto
= Rp = Rp
46,983,048 BIAYA JABATAN = 5% x Penghasilan Bruto (Maksimal : 6.000.000/Th, 500.000/Bln
3,889,893 (-) 43,093,155
Penghasilan Neto
= Rp
43.093.155
PTKP ( K/3 ) - Wajib Pajak
:
Rp
24.300.000
- Status Kawin
:
Rp
2.025.000
- Anak 2 orang @ Rp 2.025.000
:
Rp
4.050.000 (+) = Rp
Total Penghasilan Tidak Kena Pajak
Rp Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang
5 % x Rp 12.718.000 = 635.900
PPh Telah Dipotong PPh yang kurang atau lebih dibayar *)
**)
Pembulatan Penghasilan Kena Pajak adalah Ribuan Penuh (000)
30.375.000 (-) 12.718.155
= Rp
12.718.000
= Rp
635.900
= Rp
635.900 (-) NIHIL
Biaya jabatan yaitu biaya untuk mendapatk an, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 5 % dari penghasilan bruto dengan jumlah mak simum sebesar Rp 6.000.000,setahun atau Rp 500.000,- sebulan. Iuran pensiun sebesar 4,75 % x (gaji pok ok +tunjangan k eluarga)
Dr. Budiman Jaya juga mendapatkan honorarium sebagai Tim Penyusun Materi Pembahasan Rancangan Peraturan 1 Pemerintah di Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2.000.000 dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu 15%. ( Bukti Pemotongan PPh Nomor : BP21-02/VI/2013 Tanggal 15/06/2013) Dr. Budiman Jaya juga mendapatkan honorarium sebagai Pembicara Ahli Acara Bimbingan Teknis Kesehatan di 2 Kementerian Kesehatan sebesar Rp 4.000.000 dan bendahara telah melakukan pemotongan PPh Final sesuai ketentuan yaitu 15%. (Bukti Pemotongan PPh 21 Final Nomor : BP21-10/IX/2013 Tgl10/09/2013) Dr. Budiman Jaya juga mendapatkan honorarium sebagai Narasumber Seminar yang diselenggarakan oleh salah satu 3 media sebesar Rp60.000.000 dan telah melakukan pemotongan PPh 21 sesuai ketentuan Pasal 17. (Bukti Pemotongan PPh 21 Non Final Nomor : BP21-05/RT/X/2013 Tanggal 29/10/2013).
Honorarium
Instansi Pemotong Pajak/ NPWP
Penghasilan Bruto
PPh 21 FINAL + NON FINAL
Nomor & Tanggal Bukti Potong
Juni 2013
Kemenkes ( 00.094.420.1.061.000)
Rp 2.000.000
Rp 300.000
BP21-02/VI/2013 ( 15/06/2013)
September 2013
Kemenkes ( 00.094.420.1.061.000)
Rp 4.000.000
Rp 600.000
BP21-10/IX/2013 ( 10/09/2013)
Oktober 2013
Media Kesehatan (01.090.209.1.014.000)
Rp60.000.000
Rp 1.500.000
Rp 66.000.000
Rp 2.400.000
Jumlah Total
BP21-05/RT/X/2013 (29/10/2013)
Diisi dengan tahun pajak bersangkutan
Diisi dengan NPWP dan nama sesuai dengan formulir 1721 – A1/A2
Perhitungan Menggunakan Norma
Diisi dengan harga perolehan atau harga/nilai pada saat membeli/ menerima harta
Di isi dengan jenis harta wajib pajak
Diisi dengan tahun perolehan atau tahun mendapatkan/ menerima harta
Diisi dengan NOP Tanah/Bangunan, nomor BPKB atau keterangan lain
Diisi dengan Hasil Penjumlahan Seluruh Harta pada kolom (4).
Diisi dengan jumlah seluruh kewajiban termasuk bunganya
Diisi dengan pekerjaan
Diisi dengan Nama sesuai Akte
Diisi dengan Tanggal Lahir sesuai Akte
Diisi dengan Hubungan Keluarga
Jangan lupa mengisi kolomkolom ini Diisi dengan jumlah bunga yang diperoleh
Diisi dengan PPh yang terhutang
Diisi dengan jumlah PPh yang terhutang
Diisi dengan jumlah penghasilan bruto dari warisan yang diterima (bila ada)
Jangan lupa mengisi kolomkolom ini
Diisi dengan nama pemotong/ pemungut bila ada dalam tahun 2013 dan bila lampiran tidak cukup dapat ditambah
Diisi dengan nomor bukti/tanggal, jenis, dan jumlah PPh yang dipotong/pungut sumbernya dari bukti potong/pungut yang diterima wajib pajak
6
7
8
9
10
11
Diisi dengan jumlah seluruh PPh yang dipotong/ dipungut
12
13
14
15 dst
JUMLAH BAGIAN A
2.135.900
JBA
Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15
*)
- DTP = PPh Ditanggung Pemerintah - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut : 21 / 22 / 23 / 24 /26/ DTP (Contoh : ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP) - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
Halaman ke -
1
dari
1
halaman Lampiran-II
Jangan lupa mengisi kolomkolom ini
Jumlah peredaran usaha dikali norma yang ditetapkan
Jumlah penghasilan neto
Diisi dengan jumlah peredaran usaha (omzet) selama setahun
Norma penghitungan penghasilan netto yang telah ditetapkan dalam KEP-536/PJ./2000
LAMPIRAN
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DARI PEKERJAAN BEBAS (Sebagaimana Dimaksud Lampiran 1770-I hal 2)
Jenis Penghasilan Penghasilan Jasa Dokter dari praktek di klinik pribadi Honorarium Pembicara Seminar *) Total
Penghasilan Bruto (Rp) 100.000.000 60.000.000 160.000.000
Norma
Penghasilan Neto (Rp)
45%
45.000.000
50%**)
30.000.000 75.000.000
*) Penghasilan sebagai narasumber dikategorikan sebagai pekerjaan bebas (PER-31/PJ/2012) **) Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk pekerjaan bebas bidang profesi lainnya wilayah Jakarta (KEP-536/PJ./2000)
Diisi dengan pengurang penghasilan bruto
Diisi dengan NPWP dan nama pemberi kerja
Diisi dengan penghasilan bruto selama satu tahun
Diisi dengan penghasilan neto (Ph brutopengurang)
Jumlah penghasilan netto
Jangan lupa mengisi kolomkolom ini
Karena menggunakan norma, maka semua Bagian A ini kosong
Jangan lupa mengisi kolom-kolom ini
Diisi dengan klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan jenis usaha/pekerjaan Di isi dengan nomor telepon dan atau faksimili yang dapat dihubungi
Diisi dengan angka dari lampiran 1 halaman 2 bagian B Diisi dengan angka dari lampiran 1 halaman 2 bagian D
Hitung PTKP sesuai status dan jumlah tanggungan
Pilih sesuai status perkawinan dan diisi dengan jumlah tanggungan
Kredit pajak yang diperoleh dari 1770-II bagian a kolom 7 Kredit pajak dari angsuran PPh pasal 25 setiap bulan selama tahun 2013 Yang masih harus dibayar dengan SSP
Jangan lupa memberi tanda silang pada bagian yang akan dilampirkan
Angsuran PPh Pasal 25
Jangan lupa tanda tangan
Perhitungan Sendiri Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2014 Form Induk 1770 Nomor 21 Nama NPWP
: :
Dr. Budiman Jaya 48.999.666.2-035.000
Penghasilan Selama Tahun Pajak 2013 1 2 3 4 -/5 6 7 8 -/9 10
Penghasilan Neto atas Gaji PNS Penghasilan Neto atas Kegiatan Usaha Honor sebagai Narasumber seminar Penghasilan Total Tahun 2013 Penghasilan Tidak Teratur Penghasilan Teratur Tahun 2013 Penghasilan Tidak Kena Pajak (K/2) Penghasilan Kena Pajak PPh Terutang Kedit Pajak : PPh 21 Telah Dipotong Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2014 Angsuran PPh Pasal 25 setiap Bulan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
43.093.155 45.000.000 30.000.000 118.093.155 0 118.093.155 30.375.000 87.718.000 8.157.700 2.135.900 6.021.800 501.817
Wajib Pajak
Budiman Jaya Budiman Jaya
(+) (-) (-)
SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
4 8
:
3
LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
(SSP)
9 9 9
6 6 6
2
5 0 1
0 0 0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Dr. BUDIMAN JAYA
ALAMAT WP
:
JL. SAKTI NO.18 JAKARTA
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
Kode Jenis Setoran
4 1 1 1 2 5
2 0 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
0
1
3
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp5.271.800 Terbilang : LIMA JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
Diisi dengan rupiah penuh
Wajib Pajak/Penyetor JAKARTA , Tanggal 28/03/2014
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Budiman Jaya Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Dr. BUDIMAN JAYA
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
