Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
7 JULI 2015
SURAT KETERANGAN FISKAL
• surat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berisi keterangan mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa pajak dan tahun pajak tertentu.
PERMOHONAN SKF • diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar • menggunakan format sebagaimana tercantum
Dalam Hal WP Memiliki Cabang • permohonan diajukan oleh Wajib Pajak Pusat melalui pengurus atau pihak yang diberikan kuasa dengan surat kuasa khusus kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak dimaksud diadministrasikan
Dokumen yang dilampirkan (1)
• Fotokopi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir • Fotokopi tanda terima pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir; • Fotokopi Surat Setoran Pajak PPh Pasal 29 untuk Tahun Pajak terakhir dalam hal terdapat pembayaran dan/atau fotokopi surat persetujuan mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang, dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan menunda atau mengangsur pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang KUP
Dokumen yang dilampirkan (2) • fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak; • fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak terakhir, dalam hal kewenangan pemungutannya berada di Direktorat Jenderal Pajak; • fotokopi Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir;
Dokumen yang dilampirkan (3) • fotokopi bukti pelaporan Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir; • fotokopi Surat Setoran Pajak Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir, dalam hal terdapat pembayaran dalam Surat Pemberitahuan Masa dimaksud; • Pernyataan bahwa tidak sedang dalam penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
Contoh SPT Tahunan
Bukti Setoran SPT Masa
SURAT SETORAN PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
4
:
8
9
9
3
LEMBAR Untuk Dilaporkan oleh Wajib Pajak ke KPP
(SSP) 9
6
6
6
2
5
0
1
0
0
0
Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki
NAMA WP
:
Dr. ARIFIN
ALAMAT WP
:
JL. SAKTI NO.18 JAKARTA
NOP
:
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak
ALAMAT OP
………….……………………...……………………………………….…………………………………………………………………………………………….
:
………….……………………...……………………………………….……………………………………………………………………………………………. Kode Akun Pajak
4
Jan
1
1
Feb
1
2
Mar
Uraian Pembayaran : PPh PASAL 29 ……………………………………………...…………………..……………………………………………………. ……………………………………………...…………………..…………………………………………………… ……………………………………………...…………………..……………………………………………………
Kode Jenis Setoran
5
2
Apr
Mei
0
0
Masa Pajak Jun Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Tahun Pajak
Des
2 Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan
Nomor Ketetapan
:
/
/
/
0
1
4
Diisi Tahun terutangnya Pajak
/
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT
Jumlah Pembayaran : Rp 6.021.800 Terbilang : ENAM JUTA DUA PULUH SATU RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal ……………………………………………
Diisi dengan rupiah penuh
Wajib Pajak/Penyetor JAKARTA , Tanggal 27-Mar-15
Cap dan tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Arifin Nama Jelas :
…………………………………….
Nama Jelas :
Dr. ARIFIN
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa " Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran
Surat Setoran Pajak
Tanda Terima SPT Tahunan
Surat Keterangan Fiskal dapat diberikan kepada Wajib Pajak yang: tidak mempunyai utang pajak baik di Kantor Pelayanan tidak sedang Pajak tempat Wajib dilakukan penyidikan Pajak Pusat terdaftar tindak pidana di maupun di Kantor bidang perpajakan; Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak Cabang terdaftar
telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak terakhir dan Surat Pemberitahuan Masa untuk 3 (tiga) Masa Pajak terakhir.
Surat Keterangan Fiskal
pengaduan langsung help desk Direktorat KITSDA saluran telepon (021) 52970777
surat tertulis Kepada Dirjen Pajak Direktur KITSDA Direktur P2Humas Direktur Intelijen dan Penyidikan Pimpinan Unit Vertikal
SIKKA
masing-masing pegawai
surat elektronik
[email protected] [email protected]
