Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Tata Cara Pengajuan Keberatan
PJ.091/KUP/S/020/2014-00
Dasar Hukum • Pasal 25, 26, dan 26A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP); • Pasal 28, 30, 31, dan 33 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan; • Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
Ruang Lingkup Keberatan dapat diajukan hanya atas suatu: a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)*); b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT); c. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN); d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB); e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. *) Pengecualian: SKPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A UU KUP tidak dapat diajukan keberatan
Ruang Lingkup • Wajib Pajak (WP) hanya dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari: a. surat ketetapan pajak, atau b. pemotongan atau pemungutan pajak. • Alasan keberatan selain mengenai materi atau isi dari surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan.
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) PMK Nomor 9/PMK.03/2013
a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan; c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; d. WP telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui WP dalam PAHP atau PAHV, sebelum Surat Keberatan disampaikan*); *) Syarat ini tidak berlaku untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya.
Persyaratan Pengajuan Keberatan Pasal 3 ayat (1) dan 4 ayat (1) PMK Nomor 9/PMK.03/2013
e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: 1. surat ketetapan pajak diterbitkan; atau 2. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali karena keadaan di luar kekuasaan WP; f. Surat Keberatan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP; dan g. WP tidak mengajukan permohonan Pasal 36 UU KUP: 1. pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi; 2. pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; atau 3. pembatalan skp dari hasil Pemeriksaan/Verifikasi yang dilaksanakan tanpa: a. penyampaian SPHP/ SPHV; atau b. PAHP/ PAHV dengan WP.
Permintaan Keterangan Oleh WP • Sebelum mengajukan keberatan, WP dapat meminta keterangan secara tertulis. • Dirjen Pajak wajib memberi keterangan yang diminta. • Pemberian keterangan tersebut tidak menambah jangka waktu pengajuan keberatan.
Jangka Waktu Pengajuan
WP Keberatan
Dalam jangka waktu 3 bulan Sejak tanggal: 1.skp dikirim; atau 2.Potput pajak
Kecuali terdapat keadaan diluar kekuasaan: 1. bencana alam 2. kebakaran 3. huru-hara/kerusuhan massal 4. diterbitkan SK Pembetulan secara jabatan yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam skp berubah, kecuali SK Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama 5. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Dirjen Pajak
Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal dikirim SK Pembetulan
Syarat: belum mengajukan keberatan atas skp
8
Pengajuan Keberatan SKPKB
Wajib Pajak
Dalam jangka waktu 3 bulan
SKPN SKPLB SKPKBT Pemotongan/ Pemungutan Pihak III
Dalam jangka waktu 12 bulan
Dirjen Pajak
SPUH WP dapat mencabut pengajuan keberatan
SK KEBERATAN tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan/pembatalan skp yang tidak benar.
tidak dapat mengajukan permohonan: 1. pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi; 2. pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; atau 3. pembatalan skp dari hasil Pemeriksaan / Verifikasi yang dilaksanakan tanpa: a. penyampaian SPHP / SPHV; atau b. PAHP/ PAHV dengan WP.
9
Format Surat Keberatan
Format Surat Keberatan
Cara Penyampaian Surat Keberatan
disampaikan
Secara langsung
Bukti penerimaan surat
Pos
Bukti pengiriman surat
Cara Lain : • Via jasa ekspedisi atau jasa kurir • e-Filing)*
Bukti pengiriman surat Bukti Penerimaan Elektronik
)* = dalam proses pengembangan
KPP Terdaftar
Bukti Penerimaan Surat Keberatan.
Perbaikan Surat Keberatan Surat Keberatan tidak memenuhi persyaratan tertentu
Wajib Pajak
Memperbaiki Surat Keberatan
Tanggal penyampaian Perbaikan Surat Keberatan
Masih dalam jangka waktu 3 bulan
Tanggal surat keberatan diterima
Kewajiban Pelunasan Utang Pajak Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya*) Pengajuan keberatan: 1. tidak menunda kewajiban membayar pajak; dan 2. tidak menunda pelaksanaan penagihan pajak. Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya**) Dalam hal WP mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam PAHP atau PAHV, dan belum dibayar pada saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
*) Pasal 3 ayat (4) PMK Nomor 9/PMK.03/2013 **) Pasal 4 ayat (4) PMK Nomor 9/PMK.03/2013
Pencabutan Pengajuan Keberatan WP mengajukan keberatan
WP dapat mencabut keberatannya
Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH)
konsekuensi
WP tidak dapat mengajukan pengurangan atau pembatalan ket. pajak yang tidak benar (Ps.36 ayat 1 huruf b UU KUP) WP dianggap tidak mengajukan keberatan sehingga pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB atau SKPKBT yang tidak disetujui dalam PAHP atau PAHV menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan skp
Penyelesaian Keberatan WP Keberatan Dirjen Pajak Sejak pengajuan keberatan diterima oleh Dirjen Pajak s.d. tgl SK Keberatan diterbitkan
menambah
SPUH
WP dapat mencabut pengajuan keberatan
12 bulan*)
SKPKB & SKPKBT menjadi utang pajak & tidak dikenai denda 50%
SK KEBERATAN
ditolak
dikabulkan sebagian
dikabulkan
tidak dipertimbangkan
denda 50% (lima puluh persen) *) dianggap dikabulkan apabila DJP tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 12 bulan
16
