Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Tata Cara Pengurangan, Penghapusan, dan Pembatalan
PJ.091/KUP/S/021/2014-00
Dasar Hukum Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)
Pasal 35 dan 36 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
Pengurangan, Penghapusan, atau Pembatalan Atas permohonan WP atau karena jabatan, Dirjen Pajak dapat: a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi yang dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya; b. mengurangkan atau membatalkan skp yang tidak benar; c.
mengurangkan atau membatalkan STP yang tidak benar; atau
d. membatalkan skp dari hasil Pemeriksaan atau Verifikasi tanpa: – penyampaian SPHP atau SPHV; atau – PAHP atau PAHV. Pasal 36 ayat (1) UU KUP
Cara Penyampaian Surat Permohonan
disampaikan
Secara langsung
Bukti penerimaan surat
Pos
Bukti pengiriman surat
Cara Lain : • Via jasa ekspedisi atau jasa kurir • e-filing )*
Bukti pengiriman surat Bukti Penerimaan Elektronik
)* = dalam proses pengembangan
KPP Terdaftar
Bukti Penerimaan Surat Permohonan
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Sanksi Administrasi Yang Dapat Dikurangkan atau Dihapuskan 1. Sanksi administrasi yang tercantum dalam skp; 2. Sanksi administrasi yang tercantum dalam STP yang terkait dengan penerbitan skp; 3. Sanksi adminstrasi yang tercantum dalam STP selain STP yang terkait dengan penerbitan skp.
yang disebabkan oleh kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya
Ketentuan atas skp terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administasi: a. tidak diajukan keberatan; b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan DJP telah menyetujui permohonan pencabutan WP tersebut; c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; d. tidak diajukan permohonan pembatalan skp yang tidak benar;
pengurangan
atau
e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar, tetapi dicabut oleh WP;
Ketentuan atas skp terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi: (lanjutan) f. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi; g. diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh WP; atau h. diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak. Apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, WP tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
Ketentuan atas STP terkait permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi adm.: a. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar; atau b. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
Apabila tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut, WP tidak dapat mengajukan permohonan kembali.
Syarat Pengajuan Permohonan a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) skp atau STP, kecuali sepanjang terkait dengan skp yang sama maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu STP; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan; d. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan e. surat permohonan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.
Format Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Format Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
Ketentuan Pengajuan Permohonan • Hanya dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali • Permohonan yang kedua diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan yang pertama dikirim
Pengurangan Sanksi Administrasi Menjadi Paling Lama 24 Bulan Akibat Pembetulan SPT Hanya dapat diberikan apabila: 1. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh WP; dan 2. jumlah pajak yang kurang dibayar dalam pembetulan SPT yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi oleh Wajib Pajak.
Pengurangan Sanksi Administrasi Menjadi Paling Lama 24 Bulan Akibat Keterlambatan Pembayaran Pajak Hanya dapat diberikan apabila: 1. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh WP; dan 2. jumlah pajak yang terutang atau kekurangan pembayaran pajak yang terutang atau jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam skp yang menjadi dasar penerbitan STP telah dilunasi oleh Wajib Pajak. Hanya diberikan untuk permohonan tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2013
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Menjadi Kurang Dari 24 Bulan Dapat dilakukan apabila: 1. sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak; 2. jumlah kekurangan pembayaran pajak yang menjadi dasar pengenaan sanksi administrasi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak telah dilunasi oleh Wajib Pajak; dan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Menjadi Kurang Dari 24 Bulan (lanjutan) 3. memenuhi kriteria: a. WP yang dikenai sanksi administrasi karena kesalahan DJP; b. WP yang dikenai sanksi administrasi karena keadaan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan bukan karena kesalahan WP; c. WP yang dikenai sanksi administrasi terkena bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau kejadian luar biasa lainnya; atau d. WP mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usahanya.
PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Sanksi administrasi
WP SK Dirjen Pajak Surat Permohonan
WP mengajukan permohonan yang kedua (Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan)
Keputusan dapat berupa: • Mengabulkan sebagian • Mengabulkan seluruhnya, atau • Menolak
Dikembalikan
Surat Permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan
Dirjen Pajak
Paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Permohonan dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan DJP tidak menerbitkan SK atau mengembalikan permohonan
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK (skp) YANG TIDAK BENAR
Pengurangan atau Pembatalan skp Pengurangan
skp
Skp yang jumlah pajak terutangnya tidak benar Permohonan Pengurangan atau Pembatalan skp yang tidak benar
Pembatalan Skp yang seharusnya tidak diterbitkan
Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP
Ketentuan terkait permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar a. tidak diajukan keberatan; b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; c. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; d. diajukan diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
Ketentuan terkait permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar (lanjutan) e. tidak sedang diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi; f. Diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; atau g. diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.
Ketentuan terkait permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar
Tidak dapat diajukan dalam hal: skp telah diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP
Syarat Pengajuan Permohonan a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) skp; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan WP dengan disertai alasan; d. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan e. surat permohonan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.
Format Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar
Format Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Yang Tidak Benar
Ketentuan Pengajuan Permohonan • Hanya dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali • Permohonan yang kedua diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan yang pertama dikirim, kecuali dalam keadaan force majeur.
PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK YANG TIDAK BENAR
WP
skp
SK Dirjen Pajak Surat Permohonan
WP mengajukan permohonan yang kedua (Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan)
Keputusan dapat berupa: • Mengabulkan sebagian • Mengabulkan seluruhnya, atau • Menolak
Dikembalikan
Surat Permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan
Dirjen Pajak
Paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Permohonan dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan DJP tidak menerbitkan SK atau mengembalikan permohonan
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) YANG TIDAK BENAR
Pengurangan atau Pembatalan Pengurangan
STP
STP dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar Permohonan Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar
Pembatalan STP yang seharusnya tidak diterbitkan
Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP
Ketentuan atas skp terkait permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar: a. tidak diajukan keberatan; b. diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh WP dan Dirjen Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan WP tersebut; c. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan; d. tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; e. diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar, tetapi dicabut oleh WP;
Ketentuan atas skp terkait permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar: (lanjutan) f.
tidak sedang diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi;
g. diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi dicabut oleh WP; atau h. diajukan permohonan pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi, tetapi permohonan tersebut ditolak.
Ketentuan lainnya terkait permohonan pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar a. STP tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; b. STP diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
Syarat Pengajuan Permohonan a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) skp; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; c. mengemukakan jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan WP dengan disertai alasan; d. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan e. surat permohonan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.
Format Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar
Format Surat Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak Yang Tidak Benar
Ketentuan Pengajuan Permohonan • Hanya dapat diajukan sebanyak 2 (dua) kali • Permohonan yang kedua diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan yang pertama dikirim, kecuali dalam keadaan force majeur.
PROSES PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN STP YANG TIDAK BENAR
WP
STP
SK Dirjen Pajak Keputusan dapat berupa: • Mengabulkan sebagian • Mengabulkan seluruhnya • Menolak
Surat Permohonan
WP mengajukan permohonan yang kedua (Dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal Surat Keputusan)
Dikembalikan
Surat Permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan
Dirjen Pajak
Paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Permohonan dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan DJP tidak menerbitkan SK atau mengembalikan permohonan
PERMOHONAN WAJIB PAJAK
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK (skp) DARI HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI
Pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi
skp
tanpa penyampaian SPHP atau SPHV Permohonan Pembatalan skp hasil Pemeriksaan atau Verifikasi
Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP
tanpa pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau Verifikasi dengan WP
Ketentuan terkait permohonan pembatalan skp hasil Pemeriksaan atau Verifikasi a. tidak diajukan keberatan; b. tidak diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi; c. diajukan diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak; d. Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar; atau e. Diajukan permohonan pembatalan permohonan pengurangan atau pembatalan skp yang tidak benar, tetapi dicabut oleh WP.
Ketentuan terkait permohonan pembatalan hasil Pemeriksaan atau Verifikasi Hanya dapat diajukan 1 (satu) kali Tidak dapat diajukan dalam hal: skp telah diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan atau dicabut oleh WP
Syarat Pengajuan Permohonan a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) skp; b. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan menguraikan tentang tidak disampaikannya SPHP atau SPHV dan/atau tidak dilaksanakannya PAHP atau PAHV; c. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan d. surat permohonan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.
Format Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan Atau Verifikasi
Format Surat Permohonan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Hasil Pemeriksaan Atau Verifikasi
PROSES PERMOHONAN PEMBATALAN SKP HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI
WP
skp
SK Dirjen Pajak Surat Permohonan
Keputusan dapat berupa: • Mengabulkan, atau • Menolak
WP hanya dapat mengajukan permohonan 1 (satu) kali Dikembalikan
Surat Permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan
Dirjen Pajak
Paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Permohonan dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan DJP tidak menerbitkan SK atau mengembalikan permohonan
PECABUTAN PERMOHONAN WAJIB PAJAK
Pencabutan Permohonan • Diajukan sebelum diterbitkan surat keputusan; • Memenuhi persyaratan: a. pencabutan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dapat mencantumkan alasan pencabutan; b. pencabutan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar; dan c. surat pencabutan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP. • WP tidak berhak untuk mengajukan kembali permohonan yang sama dengan jenis permohonan yang dicabut.
SECARA JABATAN
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
Sanksi Administrasi Yang Dapat Dikurangkan atau Dihapuskan Secara Jabatan Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
yang dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya
SECARA JABATAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK (skp) YANG TIDAK BENAR
Pengurangan atau Pembatalan skp Pengurangan Skp yang Jumlah pajak terutangnya tidak benar
skp
Pengurangan atau Pembatalan skp yang tidak benar secara jabatan
Pembatalan 1. 2.
tidak diajukan keberatan; atau diajukan keberatan tetapi tidak dipertimbangkan oleh DJP.
Pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP
Skp yang seharusnya tidak diterbitkan
Ketentuan atas skp yang dibatalkan Terhadap Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak yang terkait dengan skp yang dibatalkan tersebut: a. dianggap tidakpernah diterbitkan skp; dan b. DJP tetap dapat menerbitkan skp atas Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dan jenis pajak tersebut.
SECARA JABATAN
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT TAGIHAN PAJAK (STP) YANG TIDAK BENAR
Pengurangan atau Pembatalan Pengurangan
STP
STP dengan jumlah sanksi administrasi yang tidak benar Pengurangan atau Pembatalan STP yang tidak benar secara jabatan
Pembatalan STP yang seharusnya tidak diterbitkan
Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP
Pengurangan atau pembatalan STP yang tidak benar yang terkait dengan penerbitan skp Dilakukan secara jabatan dalam hal: a. skp yang terkait dengan STP tersebut telah diterbitkan: 1. SK Keberatan; 2. Putusan Banding; 3. Putusan Peninjauan Kembali; atau 4. Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak; yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar dalam skp berkurang. b. skp yang terkait dengan STP tersebut telah dibatalkan dengan Surat Keputusan pembatalan Ketetapan Pajak.
SECARA JABATAN
PEMBATALAN SURAT KETETAPAN PAJAK (skp) DARI HASIL PEMERIKSAAN ATAU VERIFIKASI
Pembatalan skp hasil pemeriksaan atau verifikasi skp
tanpa penyampaian SPHP atau SPHV Pembatalan skp hasil Pemeriksaan atau Verifikasi secara jabatan
Pasal 36 ayat (1) huruf d UU KUP
tanpa pembahasan akhir hasil Pemeriksaan atau Verifikasi dengan WP
