Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
Tata Cara Pembetulan
PJ.091/KUP/S/022/2014-00
Dasar Hukum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP)
Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembetulan
Pembetulan atas permohonan WP atau karena jabatan, Dirjen Pajak dapat membetulkan: skp, STP, SK Pembetulan, SK Keberatan, SK Pengurangan/Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak, SKPPKP, SKPIB, SPPT, SKP PBB, STP PBB, SK Pemberian Pengurangan PBB, atau SK Pengurangan Denda PBB
terdapat
kesalahan tulis, kesalahan hitung,dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan per-UU-an Pajak
3
Ruang Lingkup Kesalahan tulis berupa: kesalahan penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, tanggal jatuh tempo, atau kesalahan tulis lainnya yang tidak mempengaruhi jumlah pajak terutang.
Ruang Lingkup Kesalahan hitung meliputi: a. kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau b. kesalahan hitung yang diakibatkan oleh adanya penerbitan skp, STP, surat keputusan yang terkait dengan bidang perpajakan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
Ruang Lingkup Kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, berupa: kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan PTKP, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.
Ruang Lingkup Dalam hal terdapat kekeliruan pengkreditan Pajak Masukan PPN pada surat keputusan atau surat ketetapan, pembetulan atas kekeliruan tersebut hanya dapat dilakukan apabila : »terdapat perbedaan besarnya Pajak Masukan yang menjadi kredit pajak; dan »Pajak Masukan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak.
Syarat Pengajuan Permohonan a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) skp, STP, atau SK lain terkait dengan bidang perpajakan; b. permohonan harus disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat PKP dikukuhkan; c. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan permohonan; dan d. surat permohonan ditandatangani oleh WP atau kuasa WP.
Format Surat Permohonan Pembetulan
Format Surat Permohonan Pembetulan
Cara Penyampaian Surat Permohonan
disampaikan
Secara langsung
Bukti penerimaan surat
Pos
Bukti pengiriman surat
Cara Lain : • Via jasa ekspedisi atau jasa kurir • e-Filing )*
Bukti pengiriman surat Bukti Penerimaan Elektronik
)* = masih dalam pengembangan aplikasi
KPP Terdaftar
Bukti Penerimaan Surat Permohonan
PROSES PERMOHONAN PEMBETULAN WP
skp, STP, SK
SK Dirjen Pajak Surat Permohonan
Keputusan dapat berupa: • Mengabulkan, atau • Menolak
WP dapat mengajukan kembali dalam hal permohonan dikembalikan Dikembalikan
Surat Permohonan tidak memenuhi syarat pengajuan
Dirjen Pajak
Paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permohonan diterima KPP, diterbitkan Surat Keputusan (SK) Permohonan dianggap dikabulkan apabila dalam jangka waktu 6 bulan DJP tidak menerbitkan SK atau mengembalikan permohonan
Pembetulan secara jabatan Dirjen Pajak menerbitkan SK Pembetulan secara jabatan dalam hal: a.
terdapat kesalahan hitung dalam surat ketetapan pajak akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah surat ketetapan pajak diterbitkan dan terhadap surat ketetapan pajak tersebut tidak diajukan keberatan atau tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
b.
terdapat kesalahan hitung dalam SK Keberatan akibat pelaksanaan MAP yang menghasilkan Persetujuan Bersama setelah Dirjen Pajak menerbitkan SK Keberatan dan terhadap SK tersebut tidak diajukan banding atau WP mengajukan banding tetapi dicabut;
c.
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang diketahui oleh Dirjen Pajak dan belum diajukan permohonan pembetulan oleh WP.* * WP dapat mengajukan keberatan apabila SK Pembetulan terkait huruf c
Pembetulan secara jabatan Dirjen Pajak dapat menerbitkan SK Pembetulan secara jabatan dalam hal: a.
terdapat SK Keberatan yang nyata-nyata tidak benar sebagai akibat adanya kesalahan dalam penghitungan pajak yang terutang atau pajak yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya; dan
b.
atas SK Keberatan tersebut huruf a tidak dapat diajukan Banding atau diajukan banding dengan putusan tidak dapat diterima.
