KEBIJAKAN PEMBINAAN, PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN: Transformasi Pelayanan Berpihak dan Berkelanjutan Direktur Pembinaan Haji dan Umrah, Muhajirin Yanis
Sejarah dan Haji Dalam Angka
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 1893, ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda membuka membolehkan pihak-pihak swasta turut mensukseskan usaha ini. Dan akhirnya menjadi bumerang bagi dirinya. Munculnya berbagai biro swasta turut melaksanakan perjalanan perjalanan haji ini justru dijadikan kedok mengeruk keuntungan dibalik misi suci yang selalu diserukan tanpa memperhatikan keselamatan haji. Ini yang banyak dilupakan orang sekarang, lupa bagaimana bisnis biro haji pertama yang dilakukan oleh Agen Herllots dan Firma Alsegoff&co yang hanya mencari keuntungan dan tak perduli pada jemaahnya. 1912, Muhammadiyah yang didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan mendirikan Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudjak. 1928, Muhammadiyah gencar melakukan sosialisasi perbaikan layanan haji, sedangkan Nahdhatul Ulama (berdiri 31 Januari 1926 di Jawa Timur) melakukan hubungan kekerabatan dengan Arab Saudi melalui delegasinya saat itu KH Abdul Wahab Abdullah dan Syeikh Ahmad Chainaim Al Amir untuk menghadap Raja Saud untuk meminta diberikan kemudahan dan kepastian tarif haji yang kala itu diselenggarakan oleh para syeikh, namun tetap tarif ditentukan.
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 1922, Volksraad (semacam dewan perwakilan rakyat Hindia-Belanda) mengadakan perubahan dalam ordinasi haji yang dikenal dengan Pilgrim Ordonasi 1922 yang menyebutkan bahwa bangsa pribumi dapat mengusahakan pengakutan calon haji. Pelgrims Ordonnantie Staatsblad 1922 Nomor 698, Staatsblad 1927Nomor 508 seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Staatsblad 1931 Nomor 44 tentang Pass perjalanan haji dan Staatsblad 1947 Nomor 50. (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji). 1932, Pilgrim ordinantie 1922 pada artikel (semacam pasal dalam undang-undang) 22 diubah dengan adanya tambahan artikel 22a melalui Staatblaad (semacam lembar negara saat itu) Tahun 1932 Nomor 544. Perubahan itu yang memberikan dasar hukum atas pemberian ijin bagi organisasi bangsa Indonesia yang dapat dipercaya dengan baik (banafide) untuk mengadakan pelayaran haji dan perdagangan. 1930, Kongres Muhammadiyah ke-17 di Minangkabau merekomendasikan untuk membangun pelayaran sendiri bagi jemaah haji Indonesia.
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 1947, Masyumi yang dipimpin oleh KH. Hasjim Asj'ari mengeluarkan fatwa dalam Maklumat Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947, yang menyatakan bahwa ibadah haji dihentikan selama dalam keadaan genting. 1948, Indonesia mengirimkan misi haji ke Makkah dan mendapat sambutan hangat dari Raja Arab Saudi. Tahun itu, Bendera Merah Putih pertama kali dikibarkan di Arafah. Dalam perkembangan selanjutnya pada 1948 pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama dibawah pimpinan Menteri Agama kala itu, KH Masjkur mengambil kebijakan, mengirim misi haji I ke Makkah di bawah pimpinan KRH Moh Adnan dengan anggotanya antara lain: Ustadz H Ismail Banda (salah satu pendiri Alwashliyah, Alwashliyah berdiri 30 Nopember 1930), H Saleh Suady, H Samsir Sultan Ameh, untuk menghadap Raja Saudi Arabia Ibnu Saud.
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 1951, Keppres Nomor 53 Tahun 1951, menghentikan keterlibatan pihak swasta dalam penyelenggaraan ibadah haji dan mengambil alih seluruh penyelenggaraan haji oleh pemerintah.
1952, Dibentuk perusahaan pelayaran PT. Pelayaran Muslim sebagai satu-satunya Panitia Haji dan diberlakukan sistem quotum (kuota) serta pertama kali diberlakukan transportasi haji udara. 1959, Menteri Agama mengeluarkan SK Menteri Agama Nomor 3170 tanggal 6 Februari 1950 dan Surat Edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/648 tanggal 9 Februari 1959 yang menyatakan bahwa satusatunya badan yang ditunjuk secara resmi untuk menyelenggarakan perjalanan haji adalah Yayasan Penyelenggaraan Haji Indonesia (YPHI). 1960, Keluarnya perturan pertama tentang penyelenggaraan ibadah haji melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1960 Tentang Penyelenggaraan Urusan Haji. Hal pertama sekali terbentuk Panitia Negara Urusan Haji, yang selanjutnya disebutkan PANUHAD yang sekarang disebut PPIH (Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji). Selanjutnya menjadi PPPH (Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Haji) Tahun 1962 dan selanjutnya dibubarkan pada tahun 1964 dan kewenangan penyelenggaraan haji diambil alih oleh pemerintah melalui Dirjen urusan Haji (DUHA).
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 1965, Dikeluarkan Kepres Nomor 122 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji yang PT. Arafat pada tanggal 1 Desember 1964 yang bergerak di bidang pelayaran dan khusus melayani perjalanan haji (laut). Hanya mampu memberangkatkan 15.000 jemaah melalui laut. 1969, Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1969, Pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan mengambil alih semua proses penyelenggaraan perjalanan haji oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena banyaknya calon jemaah haji yang gagal diberangkatkan oleh orang-orang atau badan-badan swasta, bahkan calon-calon yang mengadakan kegiatan usaha penyelenggaraan perjalanan haji. 1975, PT Arafah mengalami kesulitan keuangan dan pada tahun 1976 gagal memberangkatkan haji karena pailit. 1979, Keputusan Menteri Perhubungan No. SK-72/OT.001/Phb-79, memutuskan untuk meniadakan pengangkutan jemaah haji dengan kapal laut dan menetapkan penyelenggaraan angkutan haji dilaksanakan dengan pesawat udara.
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 1985, Pemerintah kembali mengikutsertakan pihak swasta dalam penyelenggaraan haji. 1999, Pertama sekali adanya dasr hukum tentang penyelenggaraan haji dalam produk hukum Undang-Undang yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan memandatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji. Kuota terbagi menjadi 2, yakni Haji Reguler dan Haji Khusus. Pendaftaran haji regular melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu. Perkembangan lanjutan dengan diberlakukannya pertama sekali setoran awal sebesar Rp 5.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji. 2001, Setoran awal bagi jemaah haji regular naik menjadi Rp 20.000.000 yang disimpan dalam tabungan atas nama jemaah haji. Terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat sebagai salah satu mandat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999. 2004, Setoran awal bagi jemaah haji reguler sebesar Rp 20.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama.
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 2008, Penyempurnaan kembali Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Pendaftaran dilakukan sepanjang tahun melalui SISKOHAT dengan prinsip first come first served.
2010, Setoran awal bagi jemaah haji reguler naik menjadi Rp 25.000.000 yang disimpan dalam rekening atas nama Menteri Agama. 2013, Peluncuran Siskohat Generasi Kedua; Pemotongan Kuota Haji Indonesia sebesar 20% dari Kuota dasar sebagai dampak proyek perluasan Masjidil Haram; Migrasi Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari Bank Konvensional ke Bank Syariah/Unit Usaha Syariah.
SEJARAH PENYELENGGARAAN HAJI DI INDONESIA 2014, Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang salah satu mandatnya adalah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan target terbentuknya pada bulan September 2015. Lahirnya UU ini merupakan tekad dan semangat baru dalam pengelolaan keuangan haji dalam menghadirkan negara dalam keberpihakannya kepada calon/jemaah haji dan masyarakat; Penyerapan kuota jemaah haji secara transparan dan akuntable sesuai dengan urutan porsi; Pelayanan akomodasi setara hotel berbintang 3, upgrade bus shalawat dan operasional 24 jam PemondokanMasjidil Haram; Penghematan biaya operasional penyelenggaraan haji dengan tidak mengurangi layanan kepada jemaah haji; Revitalisasi Asrama Haji. 2015, Tujuh penguatan haji. Pertama, Kebijakan Pelunasan Dalam Dua Tahap. Kedua, Kebijakan Kedatangan Jemaah Haji Gelombang Pertama. Ketiga, Hotel di Makkah dan Madinah Setara Hotel Bintang Tiga. Keempat, Upgrade Transportasi Antar Kota Perhajian. Kelima, Layanan Katering. Keenam, Karpet baru dan Penyejuk Udara di Armina. Ketujuh, Aplikasi Haji Pintar.
MELIBATKAN BANYAK PIHAK
NEGERI ORANG
RAGAM STRATA SOSIAL
Lingkaran
HAJI MENGELOLA BANYAK UANG
SATU TEMPAT DAN WAKTU MENGURUS BANYAK ORANG
PENYELENGGARAAN HAJI
PENINGKATAN YANG BERKELANJUTAN Lima Budaya Kerja
PEMBINAAN
PELAYANAN
MANDAT UNDANG-UNDANG 0
PERLINDUNGAN
Lima Budaya Kerja
Lima Budaya Kerja
Lima Budaya Kerja
FUNDAMEN PENYELENGGARAAN HAJI
100
KUOTA HAJI INDONESIA Berdasarkan keputusan rapat menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) tahun 1978 disepakati pembatasan jumlah jemaah haji setiap negara sebesar 1:1000 dari total jumlah penduduk (yang bergama Islam). Kuota jemaah haji Indonesia yang disepakati dalam MoU Persiapan Haji 2013 sebanyak 211.000 orang berdasarkan jumlah penduduk Republik Indonesia yang tercatat di PBB. Pada 6 Juni 2013 Pemerintah Indonesia mendapat surat pemberitahuan dari Pemerintah Arab Saudi tentang kebijakan pengurangan kuota haji sebesar 20 persen untuk seluruh negara tanpa terkecuali karena adanya proyek perluasan Masjidil Haram.
STATISTIK KUOTA HAJI LIMA TAHUN TERAKHIR 201000
194000
155200 155200 155200
2013-2015, masih berlaku pemotongan kuota sebesar 20 persen dari kuota dasar 211.000 sebagai dampak perluasan Masjidil Haram 2011 2012 2013 2014 20000
2011 2012 2013 2014 2015
Kuota Haji Reguler 201000 194000 155200 155200 155200
17000 13600
13600 13600
Kuota Haji Khusus 20000 17000 13600 13600 13600
2015
PROFILE JEMAAH HAJI TIBA DI ARAB SAUDI TAHUN 1436H/2015M Berdasarkan Jenis Kelamin JUMLAH 1 LAKI - LAKI 2 PEREMPUAN JUMLAH
%
69,300
44.87
85,154
55.13
154,454
100.00
Berdasarkan Status Haji JUMLAH 1 BELUM HAJI 2 SUDAH HAJI JUMLAH
%
152,054
98.45
2,400
1.55
154,454
100.00
Berdasarkan Pendidikan JUMLAH
%
1
SD
52,500
33.99
2
SLTP
18,860
12.21
3
SLTA
37,811
24.48
4
SARJANA MUDA
10,247
6.63
5
S1
29,778
19.28
6
S2
4,761
3.08
7
S3
298
0.19
8
LAIN-LAIN
199
0.13
JUMLAH
154,454
100.00
Berdasarkan Pekerjaan JUMLAH 1
PNS
2
%
31,203
20.20
TNI/POLRI
1,271
0.82
3
DAGANG
13,126
8.50
4
TANI
19,801
12.82
5
PEGAWAI SWASTA
34,241
22.17
6
IBU RUMAH TANGGA
42,954
27.81
7
PELAJAR/MAHASISWA
1,682
1.09
8
PEG. BUMN
2,917
1.89
9
PENSIUN/LAIN-LAIN
7,259
4.70
154,454
100.00
JUMLAH
Berdasarkan Kelompok Umur JUMLAH 1
S.D. 20 TH
2
% 283
0.18
21 S.D. 30 TH
3,106
2.01
3
31 S.D. 40 TH
16,640
10.77
4
41 S.D. 50 TH
43,082
27.89
5
51 S.D. 60 TH
52,244
33.82
6
61 S.D. 70 TH
28,101
18.19
7
71 S.D. 74 TH
4,340
2.81
8
75 S.D. KE ATAS
6,658
4.31
154,454
100.00
JUMLAH
STATISTIK JEMAAH HAJI KHUSUS 2015 PROFIL JEMAAH HAJI KHUSUS BERDASARKAN JENIS KELAMIN
LAKI - LAKI 45% PEREMPUAN 55%
Kuota haji khusus sebanyak 13.600. Jumlah yang melunasi tahun 2015 sebanyak 16.797. Adapun jemaah yang berangkat sebanyak 13.116 Jemaah yang sudah melakukan pelunasan tidak berangkat disebabkan membatalakan diri, wafat, sakit, alasan kantor dll. Menjadi prioritas keberangkatan tahun 2016 (bagi jemaah haji yang tidak membatalkan diri atau wafat) PROFIL JEMAAH HAJI KHUSUS BERDASARKAN STATUS HAJI-BELUM HAJI
LAKI - LAKI
PEREMPUAN 4% BELUM HAJI 96%
SUDAH HAJI
PROFIL JEMAAH HAJI KHUSUS BERDASARKAN USIA
4,159 3,874
2,000
1,982
371
368
298
30 S.D. 20 TH Series1
30
21 S.D. 30 TH 371
31 S.D. 40 TH 2,000
41 S.D. 50 TH 4,159
51 S.D. 60 TH 3,874
61 S.D. 70 TH 1,982
71 S.D. 74 TH 368
75 S.D. KE ATAS 298
Masalah Umum, Implementasi dan Nilai Harapan Pembinaan Haji
BIMBINGAN JEMAAH HAJI
Nilai Harapan Mendatang: Pengembangan struktur Intensifikasi pranata sosial keagamaan Peningkatan kompetensi SDM struktur Penambahan jumlah manasik
MANASIK HAJI
MELEKAT DAN BERKESINAMBUNGAN
PASCA HAJI
MELEKAT SELAMA DALAM PERJALANAN
Menjaga kemabruran, saleh pribadi dan sosial
SAAT HAJI
Kunjungan rutin ke pemondokan Manasik melekat dari Tanah Air sampai dengan kembali ke Tanah Air Interaktif manasik di Arab Saudi kanal media sosial
PRA HAJI
Sertifikasi pembimbing Visual dan audiovisual manasik haji di web haji Praktek dua kali dilaksanakan di KUA kecamatan secara kelompok, empat kali dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota provinsi
REALITAS DAN TANTANGAN
BIMBINGAN MANASIK
SKETSA BIMBINGAN
FUNDAMEN BIMBINGAN
Keragaman Strata Sosial Menuju Transfer Knowledge Berkelanjutan dan Mengakar (Outreach)
IMPLEMANTASI BERKELANJUTAN
EKSPETASI TERSTRUKTUR DAN OUTREACH BIMBINGAN
Pembinaan ibadah haji merupakan serangkaian kegiatan meliputi penyuluhan dan pembimbingan jemaah haji. Bimbingan jemaah haji dilakukan sejak sebelum keberangkatan, selama dalam perjalanan dan selama di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan dilakukan bagi jemaah yang berhak melunasi BPIH dalam tahun berjalan. Bimbingan meliputi manasik haji, perjalanan dan pelayanan haji, kesehatan serta hak dan kewajiban jemaah haji.
Dilaksanakan langsung di tingkat kabupaten kota dan tingkat KUA kecamatan. Kecuali pemerintah, masyarakat juga dapat menyelenggarakan bimbingan manasik, baik secara perseorangan maupun melalui Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). KBIH pelaksana bimbingan ada izin operasional dari Kanwil Kementerian Agama provinsi sebelum keberangkatan, selama di perjalanan, dan di Arab Saudi. Tujuan bimbingan menciptakan kemandirian jemaah haji dan sahnya ibadah.
SKETSA BIMBINGAN
SKETSA BIMBINGAN
Mandat UU 13/2008 pemerintah wajib melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah haji.
Masih ada kasus yang terjadi pada jemaah karena bekal pemahaman manasik belum dapat mewujudkan kemandirian ibadahnya
Alokasi waktu pertemuan dikurangi dari 10 menjadi 6 kali
2015 terjadi penurunan pelaksaan bimbingan
Kurikulum bimbingan manasik segera disesuaikan dengan kondisi jemaah dan materi dalam buku paket bimbingan
Metodologi, sarana/alat peraga, serta kualitas pembimbing yang belum semuanya tersertifikasi
REALITAS DAN TANTANGAN
Pengembangan materi, pencetakan, dan pendistribusian buku manasik haji & umrah
Pencetakan & pendistribusian buku
Ada kurikulum bimbingan manasik haji di kecamatan & kab/kota serta KBIH
2015 bimbingan manasik dilaksanakan KUA 4 kali & di tingkat kab/kota 2 kali
Pedoman pelaksanaan bimbingan di KUA & Kab/Kota
Memberdayakan pembimbing bersertifikasi
Pembimbingan manasik yang professional. Saat ini sebanyak 1.367 orang. 2 tahun ke depan sebanyak 4.313 orang (rasio 1:45)
Kurikulum manasik haji oleh Kelompok Bimbingan/KBIH minimal 15 kali
FUNDAMEN BIMBINGAN
Bimbingan Manasik di Tanah Air
Bimbingan Manasik di Arab Saudi
IMPLEMENTASI BIMBINGAN
Bimbingan Manasik di Asrama Haji
IMPLENTASI BIMBINGAN Bimbingan Manasik Dalam Perjalanan
Bimbingan Manasik di Tanah Air
Bimbingan manasik secara kelompok dilaksanakan di KUA kecamatan sebanyak 4 kali. Sedangkan secara massal dilaksanakan di tingkat kab./kota 2 kali. Audio visual dan visual di web haji yang dapat diunduh
Bimbingan Manasik di Asrama Haji
pemantapan bimbingan manasik haji yang sekaligus konsolidasi antara jemaah calon haji dan petugas kloter. Saat berada di asrama haji diupayakan melakukan praktik untuk terakhir kalinya.
Bimbingan Manasik Dalam Perjalanan
Pelaksanaan bimbingan manasik haji dalam perjalanan dilaksanakan oleh petugas kloter (TPIHI)
Bimbingan Manasik di Arab Saudi Dilaksanakan oleh petugas kloter, pembimbing ibadah sektor, dan konsultan manasik haji di Daker Konsultasi dilaksanakan di ruang khusus Daker Makkah, dan kunjungan (visitasi) di pemondokan jemaah Masa kepulangan visitasi dilakukan untuk menjaga kemabruran hajinya Di pemondokan melakukan pembimbingan secara perseorangan, regu, dan rombongan serta koordinasi dengan para pembimbing kelompok bimbingan/KBIH
Di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI). Memotivasi, dan mendoakan kesembuhan pasien. Ketika pelaksanaan wukuf, bagi jemaah udzur disertakan dalam safari wukuf Saat di perjalanan, mereka didampingi oleh tim pembimbing ibadah untuk melafadzkan niat dan membaca talbiyah serta do’a dan dzikir ketika berada di padang Arafah Programkan mengikuti ibadah Arbain selama di Madinah
Bagi jemaah haji sakit yang tergantung alat medis, baik di BPHI atau di RSAS, pemerintah telah memprogramkan badal haji Petugas badal haji mengikuti tes seleksi
EKSPEKTASI TERSTRUKTUR DAN OUTRECH BIMBINGAN (AKAR RUMPUT) Kurikulum Bimbingan Manasik Bimbingan manasik haji tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab Kepala KUA Kecamatan. Tingkat kab./kota menjadi tanggung jawab bidang haji pada Kantor Kementerian Agama kab/kota.
BERIKUT KURIKULUM BIMBINGAN MANASIK KECAMATAN DAN KAB/KOTA Kurikulum Bimbingan Manasik Tingkat Kecamatan No.
Materi
JP
Metode
I
· Prosedur perjalanan: (persiapan, taharah, salat safar). · Pelayanan bagi jemaah haji di tanah air dan arah saudi (Hak dan kewajiban jemaah).
2
Ceramah dan tanya jawab.
· Syarat, rukun, dan wajib haji. · Pengertian dan keutamaan haji dan umrah. Kegiatan umrah: Miqat, ihram, talbiyah, thawaf, sa’i, tahalul, dan pembayaran dam. Kegiatan haji di Arafah, Mabit di Mudzalifah dan Mina, melontar jamarat, nafar awal/tsani Praktik Manasik (tawaf, sa’i dan tahalul), dan melontar dan tawaf ifadah dan tawaf wada, · Salat arbain. · Ziarah di Kota Madinah dan Makkah. Akhlak/menjaga kemabruran. · Praktik manasik kelompok. Total
2
Ceramah dan tanya jawab.
2
Ceramah dan tanya jawab.
2
Ceramah dan tanya jawab.
4
Ceramah, tanya jawab, praktik
II
III
IV
2
2 16
Ceramah dan tanya jawab, dan praktik.
Kurikulum Bimbingan Manasik Tingkat Kabupaten/Kota
Pert. Materi
JP
Metode
I
· Kebijakan penyelenggaraan haji dan umrah. · Taklimatul hajj. · Proses perjalanan haji (gel 1 dan 2 serta keselamatan penerbangan.
4
Ceramah dan tanya jawab.
II
· Manasik ibadah (teori dan praktik). · Konsolidasi/pemantapan kloter, ketua regu dan rombongan.
4
Ceramah,tanya jawab, dan praktik.
Total
8
- Rekam adminsitratif ibadah personal jemaah haji (168.800 rekam adminsitartif). - Program studi dalam pendidikan formal.
PETUGAS HAJI
• Petugas haji melekat di travel (PIHK)
• Bahasa • Penguasaan Area
Praktek di Lapangan
Training need assesment
Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan
Metode dan teknik pelatihan
Permasalahan Umum
• Kemampuan teknis lapangan
• Materi pelatihan
PETUGAS HAJI PROFESIONAL DAN MELAYANI
EKSPEKTASI PETUGAS HAJI Integritas Profesionalitas Inovatif Bertanggungjawab Keteladanan
PETUGAS HAJI INDONESIA 1200
Post training
REKRUITMEN PETUGAS HAJI Terbuka Transparan Bersaing Tidak Diskriminatif
Training
Monitoring dan evaluasi hasil pelatihan
Training need assesment
Pre training
1000 800 600
1141
1126
400
631 200 0 Series1
376
Metode dan teknik pelatihan
374
TPHI
TKHI
TPIHI
376
1126
374
Non Kloter 631
TPHD 1141
Nilai Harapan Mendatang: Pengembangan metode pelatihan Spesifikasi rekruitmen Rasio Pengembangan struktur PPIH
Implementasi: Penguatan struktur organisasi Rekruitmen
On going training
HAJI KHUSUS Komunikasi, Informasi dan Edukasi
Implementasi: Pengawasan melekat di Tanah Air dan selama di Arab Saudi
Konsultasi dan Bimbingan
Akreditasi Rutin Klarifikasi Masalah Umum: Berciri swasta industry jasa haji khusus, profit Masa lalu, perlu diawasi Keinginan sebagain kecil masyarakat ada layanan khusus
Penjatuhan Saksi
KEPASTIAN HUKUM Ada pedoman kerja penegakan hukum dengan Polri sebagai tindaklanjut dari Nota Kesepahamanan antara Kemenag dengan Polri Nomor: D/152 Tahun 2013 dan Nomor: B/11/III/2013 Tanggal 19 Maret 2013 tentang pengawasan dan penegakan hukum bagi penyelenggara umrah dan haji khusus. Pembentukan Tim Khusus Penegakan Hukum (Timsusgakum) Penandatanganan Pakta Integritas Pengadilan
Nilai Harapan Mendatang: TIK haji khusus Penyempurnaan akreditasi Penguatan pengawasan melekat Publikasi daftar hitam PIHK Penguatan peran Asosiasi
MoU Bareskrim Polri
Pakta Integritas
Timsusgakum
Pelayanan, Pembinaan & Perlindungan
Kepastian Hukum
Pengadilan
Masalah Umum, Implementasi dan Nilai Harapan Kesehatan Haji
Implementasi: Arab Saudi Memberlakukan JCI Joint Commission International (JCI) adalah divisi dari Joint Commission International, di bawah The Joint Commission. Selama lebih dari 50 tahun, The Joint Commission dan organisasinya telah mendedikasikan diri dalam peningkatan kualitas dan keselamatan kesehatan. Misi JCI sendiri adalah meningkatkan kualitas kesehatan secara terus-menerus kepada masyarakat, dengan bekerja sama dengan para stakeholder, mengevaluasi organisasi pelayanan kesehatan, serta memberikan inspirasi dalam peningkatan penyediaan pelayanan yang aman, efektif yang paling tinggi, dan bernilai mutunya.
BPHI, setara rumah sakit dengan tipologi C Aktivasi klinik satelit Nilai Harapan Mendatang: Perbanyak klinik satelit Atase Kesehatan Haji Kampanye hidup sehat Istitoah kesehatan
KESEHATAN HAJI Masalah Umum: Kejujuran riwayat kesehatan jemaah Operasional kesehatan di luar negeri
Klasifikasi jemaah (istitoah) Kesadaran hidup sehat
Hasil Survey BPS dan Biaya Haji: BPIH Turun Kepuasan Naik
RATA-RATA BPIH DAN HASIL SURVEI KEPUASAN HAJI DALAM LIMA TAHUN TERAKHIR RATA-RATA HASIL SURVEI BPS
RATA-RATA BPIH 4000
3533
3613
3528
83.31
3219
3500
82.69
82.6
2717
3000
Turun 502 Dollar
2500
2000
81.52
81.32
1500 BPIH Turun Kepuasan Naik
1000 500 0 Rata-Rata BPIH
2011
2012
2013
2014
2015
3533
3613
3528
3219
2717
Rata-Rata Hasil Survey BPS
2011
2012
2013
2014
2015
83.31
81.32
82.69
81.52
82.6
Faktor pendorong peningkatan pelayanan penerbangan, pemondokan dan katering (±78 persen). Transportasi di Arab Saudi, pelayanan petugas kloter, petugas non-kloter, pelayanan ibadah, dll (±22 persen). Kepuasan naik dan berbanding terbalik dengan penurunan BPIH.
Penguatan Informasi: Pemberdayaan Struktur Organik
INDUKSI INFORMASI PUBLIK
HAJI PINTAR MEDIA MASA/MCH
INTERAKTIF MEDIA SOSIAL HAJI Website: www.haji.kemenag.go.id Follow twitter: @InformasiHaji Like facebook: informasi.haji
DJPHU Perlu Penguatan
TATAP MUKA
Perlu Penguatan
WEBSITE HAJI DAN KEMENAG
APARAT KEMENAG DAERAH
Masalah Umum, Implementasi dan Nilai Harapan Pelayanan Dalam Negeri-Pelayanan Luar Negeri
Nilai Harapan:
Implementasi: Masalah Umum:
Peraturan Daerah Embarkasi Transportasi Dokumen Haji Terapan Antrian Broker Majmuah Peraturan Arab Saudi Diplomatik Penerbangan Identitas Jemaah Haji Khusus
Keberpihakan Antrian dan Pelunasan (seuai alokasi) Akomodasi (setara hotel bintang 3-4) Katering (gratis di Makkah, cita nusantara) Transportasi (upgread) Penerbangan (delay rata-rata 1,5 jam) Managemen krisis (sukses Linjam) Asrama haji (UPT)
BPKH Modernisasi Asrama Haji Akomodasi (penguatan) Katering (penguatan) Penerbangan (penguatan) Dokumen haji (penguatan) Transportasi (penguatan) Penyempurnaan Struktur PPIH Open Publik Peserta Haji Online (finance dan waiting list) Short proses daftar dan lunas (manual dan online) Hubungan industrial (AsosiasiPIHK-Pemerintah)
Masalah Umum, Implementasi dan Nilai Harapan Perlindungan Jemaah
PERLINDUNGAN KESEHATAN PERLINDUNGAN KEAMANAN PERLINDUNGAN KENYAMANAN Masalah Umum:
Implementasi:
Nilai Harapan:
Pembakuan Managemen Krisis Penyempurnaan Struktur PPIH Penguatan (perbanyak Kopasus dan Bareskrim) Identitas Jemaah Haji (GPS) Kajian budaya local Penguatan kekerabatan professional ulama lokal
Pengetahuan dan pengalaman Ketokohan ulama (kharismatik) Kejujuran riwayat kesehatan Tingkat kepuasan (Utility) Penyempurnaan Struktur PPIH Kriminalitas Budaya lokal
Kopasus dan Bareskrim Ketokohan ulama Kejujuran riwayat kesehatan Barang Bawaan
Manajemen Haji: Transformasi Pelayanan Berpihak dan Berkelanjutan
"Efisiensi ini tidak boleh menurunkan kualitas layanan jemaah haji. Justru untuk bisa terus ditingkatkan“ _________________________________ Presiden RI Joko Widodo
“Pengelolaan haji itu bukan hanya urusan ibadah, tapi juga urusan manajerial dan logistik, juga keuangan. Porsi manajerial haji itu jauh lebih besar ketimbang ibadahnya. Bahkan urusan haji ini bisa lebih memusingkan ketimbang perang” ___________________________ Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
