KEBIJAKAN DAN TANTANGAN PELAYANAN ANGKUTAN UMUM M. Pujo Siswoyo Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang (UNNES) Kampus Unnes Gd. E4, Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Abstract: Public city transportation is an integral part of the system of the city that make both interaction between the pattern of area with the system of transportation. If the public transportation is bad, so the captive group will try to fulfill necessity of transpotation service becomes choice group which usually happen in the cuty. In preparation of the system of public transportation service involve user, operator and regulator. Regulator is a controller between operator and user, to instruct the performance system in operational technic or financial economic and give the specification for the system of public transportation. The diserection of policy becomes a standard for the grade of public transportation supply which leader by service concept, with anticipate a number of challenge in order to get a dracnetion whicih can answer the problem effectivelly and correctly. Key-words : public transportation, service, transportation Abstraks : Pelayanan angkutan umum perkotaan merupakan bagian integral dari sistem kota yang menyusun interankasi timbal balik antara pola tata guna lahan dengan suatu sistem transportasi. Bila pelayanan angkutan umum itu buruk, maka kelompok captive akan berusaha memenuhi kebutuhan jasa transportasi menjadi kelompok choice yang banyak terjadi di masyarakat perkotaan. Dalam penyelenggaraan sistem pelayanan angkutan umum itu melibatkan user (pengguna), operator (pengusaha) dan regulator (pemerintah). Regulator sebagai pihak pengontrol antara operator dan user, mengkaji performansi sistem dalam teknik operasional maupun ekonomi finansial, dan memberikan spesifikasi bagi sistem pelayanan sistem angkutan umum. Kebijakan regulator menjadi tolak ukur bagi tingkat pelayanan suplai transportasi umum yang dilandasi oleh konsep pelayanan, dengan mengantisipasi sejumlah tantangan agar kebijakan yang diambil dapat menjawab secara tepat dan efektif. Kata kunci : angkutan umum, pelayanan, transportasi
jumlah
PENDAHULUAN Akhir-akhir umum
mencuat
ini
persoalan
kembali
angkutan
seiring
dengan
munculnya krisis moneter yang mengakibatkan
penumpang,
lonjakan
harga
suku
cadang juga menciptakan berbagai kesulitan, sehingga
mengakibatkan
pendapatan
tidak
dapat menutupi biaya operasi sehari-hari.
berbagai aksi mogok, sehingga menimbulkan
Dalam Undang-undang No. 14 Tahun
suatua ancaman yang selalu dilakukan oleh
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
sopir maupun pengusaha angkutan umum.
tertulis bahwa lalu lintas dan angkutan jalan
Mogok dilakukan oleh para sopir angkutan
dikuasai
umum akibat tidak puasnya terhada sistem yang
dilakukan
berlaku saat itu, antara lain perubahan rute,
pengadaan
dan
penyelenggaraan
pengalihan terminal, penambahan armada dan
umum
ada
pada
kenaikan
menyangkut kepentingan orang kebanyakan
tarif
penambahan
yang
jumlah
mengakibatkan setoran.
Kondisi
oleh
itu
oleh
negara
dan
pemerintah.
pembinaannya Artinya
bahwa
angkutan
pemerintah.
Karena
yang mampu mendukung kegiatan sosial dan
pengusaha angkutan umum saat ini diibaratkan
ekonomi,
sudah jatuh tertimpa tangga, sehingga tinggal
diatur secara ketat dan bijaksana. Kenyataan
menunggu gulung tikar.
yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa
Selagi
pengusaha
memikirkan
penghasilan yang menyusut akibat menurunnya
Kebijakan dan Tantangan Angkutan Umum – M. Pujo Siswoyo
maka
penyelenggaraannya
harus
pihak swasta lebih dominan sebagai operator, sementara
peraturan
yang
kurang
jelas
171
menjadikan banyak pelanggaran dan kesulitan
Lain halnya dengan negara yang sudah maju,
dalam
para penggunaan sepeda motor lebih sedikit.
mengatur
penyelenggaraannya
di
Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.
lapangan. Hobbs, FD (1995), menyatakan, moda
Distribusi moda yang digunakan untuk
dapat diartikan sebagai tipe transportasi yang
perjalanan oleh setiap individu menggunakan
digunakan dengan alternatif-alternatif sebagai
moda transportasi yang berupa mobil, bus atau
berikut :
kereta
1) Pilihan pertama antara jalan kaki atau
pembagian penggunaan moda kota-kota di
Tabel
Penggunaan
2) Jika kendaraan harus digunakan, apakah kendaraan
Pada
2,
menunjukkan
beberapa negara.
menggunakan kendaraan,
merupakan
api.
pribadi
angkutan
atau
umum
Keberadaan
angkutan umum,
kereta masih
angkutan
api
sebagai
sangat
kereta
api
kurang. sebagai
jenis
angkutan massal merupakan salah satu solusi
angkutan apa yang akan digunakan (bus,
untuk menjawab kebutuhan yang cukup besar
taksi, kereta api atau yang lainnya).
mengenai angkutan umum di perkotaan. Bila
3) Jika
moda
digunakan
angkutan
umum,
Bila terdapat lebih dari satu moda, maka
melihat kota-kota di negara maju lebih banyak
yang
mempunyai
dipilih tute
moda
yang
atau dominan menggunakan angkutan kereta
tercepat
dan
api sebagai angkutan umum, karena kereta api
adalah
terpendek,
yang
termurah atau kombinasi dari ketiganya.
bersifat
massal
tersebut
mampu
mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam waktu singkat yang digunakan sebagai
DISTRIBUSI KENDARAAN
moda
Karakteristik lalu lintas di sebagian
pengganti
angkutan
umum
lainnya,
besar negara berkembang sangat bervariasi,
misalnya bus atau jenis lain yang lebih bayak
mulai dari pejalan kaki, sepeda sampai truk dan
menghabiskan ruang atau kapasitas jalan.
bus besar. Pada kategori ini, pengguna jalan
Investasi
sebagian besar dikuasai oleh sepeda motor.
dibandingkan angkutan lainnya.
kereta
api
jauh
lebih
mahal
Tabel 1. Distribusi kendaraan bermotor di beberapa negara (data tahun 1996)
Jumlah (dalam 1000) Negara Mesir Kenya Nigeria Indonesia Thailand Papua Nugini Pilipina Denmark Amerika Serikat
Mobil
Bus
580 118 215 866 450 19 342 1.440 126.737
19 6 95 160 67 17 8 587
Kendaraan Komersiil 146 80 35 718 433 28 509 245 36.547
Sumber : Thagesen, B (1996)
172 JURNAL TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN, Nomor 2 Volume 10 – Juli 2008, hal: 171 – 180
Sepeda Motor 157 17 287 4.136 1.178 3 218 40 5.584
Tabel 2. Prosentase penggunaan moda dalam perjalanan (%) Kendaraan Pribadi Abijan 33 Amman 44 Ankara 23 Bangkok 24 Bogota 14 Bombay 8 Buenos Aires Kairo 15 Kalkutta Hongkong 8 Jakarta 27 Karachi 3 Kuala Lumpur 37 Lima Manila 16 Medellin 6 Meksiko 19 Nairobi 45 Rio de Janeiro 24 San Jose 21 Sao Paolo 32 Seoul 9 Singapura 47 Tunis 24 London 61 New York 12 Paris 56 Stockholm 48 Stuttgart 44 Tokyo 32 Wellington 56 Sumber : Thagesen, B (1996) Kota
Taksi
Bus
Paratransit
12 11 10 10 1 10 15 2 13 7 2 4 2 2 3 15 4 1 2 6 -
50 19 53 55 80 34 45 70 67 60 51 52 33 45 16 85 51 31 62 75 54 68 61 23 14 8 53 33 6 26
26 9 10 0 13 27 14 18 17 27 59 5 13 15 2 0 0 0 0 0 6 0 -
Kereta Api 0 2 0 34 10 19 1 6 0 0 15 0 11 0 10 7 10 12 72 21 61 5
Lainlain 5 0 2 5 28 4 21 13 13 28 8 2 9 2 1 0 53 2 0 15 11 0 10
pribadi
angkutan umum. Jika pelayanan angkutan
cenderung lebih tinggi di kota-kota negara
umum yang buruk, maka kelompok captive ini
berkembang.
berusaha
Penggunaan Hal
kendaraan ini
disebabkan
kondisi
memenuhi
kebutuhan
akan
jasa
pelayanan angkutan umum yang buruk dan
transportasi menjadi kelompok choice dan ini
kurang
banyak terjadi di masyarakat perkotaan negara
nyaman.
Kelompok
masyarakat
pengguna jasa transportasi di perkotaan terdiri
berkembang.
dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok choice
Dalam
penyelenggaraan
sistem
dan kelompok captive.Kelompok choice, terdiri
angkutan umum ada beberapa pihak yang
dari orang-orang yang dapat menggunakan
terkait,
kendaraan pribadi dan mempunyai pilihan untuk
(operator) dan pemerintah (regulator). Masing-
memenuhi kebutuhan mobilitasnya, apakah mau
masing pihak memiliki kepentingan sendiri-
menggunakan kendaraan pribadi atau angkutan
sendiri dan kebijakan yang diambil dapat
umum. Sedangkan kelompok captive terdiri dari
mengakomodir seluruh pihak tersebut sesuai
orang-orang yang tidak dapat memiliki atau
dengan fungsi, hak dan kewajibannya yang
menggunakan
termuat
kendaraan
pribadi,
sehingga
tidak ada pilihan lain lagi, selain menggunakan
Kebijakan dan Tantangan Angkutan Umum – M. Pujo Siswoyo
yaitu
pengguna
dalam
(user),
suatu
pengusaha
peraturan
atau
perundangan (enforcement).
173
adalah pihak
15% maksimal tiga kali dalam sebulan dan
yang berkonsentrasi dalam operasi sistem
sisanya (9%) tidak pernah sama sekali (Tempo,
angkutan umum dan melaksanakan keputusan
9 Oktober 2006). Hal ini menunjukkan mayoritas
sehari-hari
kondisi
penduduk kota lebih banyak menggunakan
seperti
angkutan umum.
Operator
spesifik
(pengusaha)
yang
berkaitan
karakteristik
dengan
pelayanan,
penjadwalan, penentuan plafon operasi da
Regulator (pemerintah) adalah pihak yang
perawatan armada.
mengontrol interaksi antara operator dan user.
User (pengguna) adalah pihak yang
Regulator inilah yang mengkaji performansi
sebenarnya membuat keputusan perjalanan di
sistem dari segi teknik operasional maupun
dalam suatu sistem angkutan umum, yang
ekonomi finasial dan memberikan spesifikasi
dipengaruhi olhe besarnya biaya yang harus
bagi penyediaan dan operasional sistem
mereka keluarkan untuk melakukan perjalanan
transportasi umum. Kebijakan regulator inilah
(ongkos) dan biaya lain (intangibles) yang tidak
yang menjadi tolak ukur bagi tingkat pelayanan
terukur
suplai transportasi umum yang disediakan.
melalui
nilai
uang,
seperti
waktu
menunggu, jarak dan lama perjalanan. Jajak
Kepentingan dari ketiga faktor yang terlobat
pendapat
dalam interaksi pada sistem transportasi umum
yang
pernah
dilakukan
majalah
mingguan Tempo, menunjukkan bahwa 42%
memiliki sudut pandang yang berbeda.
responden
Spesifikasi kepentingan masing-masing faktor
menggunakan
angkutan
umum
setiap hari, 33% minimla 1 kali dalam seminggu,
seperti terangkum dalam Tabel 3.
Tabel 3. Spesifikasi kepentingan dalam Investasi Aktor
Indikator Kepentingan
Variabel •
Operator
Meminimumkan biaya operasi & memaksimumkan keuntungan
Biaya Biaya investasi & operasi kendaraan Pemeliharaan armada Pendapatan Memaksimalkan frekuensi perjalanan Memaksimumkan jumlah penumpang Menambah jumlah rit
•
• Pengguna
-
Meminimumkan disutilitas
•
Regulator
Mimaksimumkan fungsi transportasi dalam mendukung berbagai aktivitas sosio • ekonomi masyarakat
Disutiltas Ongkos (out-of-pocket money) Waktu (perjalanan, menunggu, akses) Keandalan & aksesibilitas Kenyamanan & keselamatan
Biaya Investasi infrastruktur & subsidi Biaya ekonomi sistem transportasi Biaya sosial sistem transportasi Dampak lingkungan Utilitas Pertumbuhan ekonomi Nilai tata guna lahan Tingkat pelayanan sistem jaringan
-
Sumber : Khisty, C. J & Lall, B.K (1998)
174 JURNAL TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN, Nomor 2 Volume 10 – Juli 2008, hal: 171 – 180
Beberapa
kota
besar
di
Indonesia
seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan,
PARADIGMA
yang
sudah
mengalami
terhadap
transportasinya.
ANGKUTAN
UMUM
Semarang dan kota besar lainnya adalah contoh kota-kota
PENANGANAN
Dalam angkutan umum ada dua bagian
problem
yang harus dipisahkan cara penanganan yang
kinerja
berbeda. Pertama angkutan umum terpilih,
Ciri-ciri
transportasi di negara berkembang antara lain :
khususnya yang menyangkut kepentingan orang
1) Tingginya
tertentu yaitu mereka yang mampu membayar,
tingkat
urbanisasi
yang
kurang/tidak terencana dengan benar 2) Perubahan
dan
dan yang ke dua adalah angkutan umum publik.
pertumbuhan
sosial
ekonomi yang sangat cepat
umum
terpilih
jarang
membawa
masalah sosial yang besar, sebab menyangkut
3) Terbatasnya dana pembangunan dan tidak meratanya tingkat pendapatan
jenis angkutan yang hanya bisa dinikmati atau yang khusus disediakan untuk masyarakat
4) Defisit neraca perdagangan dan ekonomi biaya tinggi
mampu, misalnya taks. Kenaikan tarif pada jenis angkutan
5) Tingkat pengangguran yang tinggi dan under employment peka terhadap lingkungan sekitarnya
umum
terpilih
belum
pernah
membawa masalah, misalnya dengan didemo oleh
6) Safety record yang kurang baik dan kurang
masyarakat
yang
merasa
keberatan.
Penanganan angkutan publik yang massal dengan tarif yang wajar dan terjangkau hingga
7) Kurangnya sumber daya manusia yang handal
maka
Angkutan
lapisan
terendah,
harus
dilakukan
secara
berhati-hati. Angkutan jenis ini masuk dalam
Bila ditinjau dari segi perencanaannya,
kategori tulang punggung penggerak kegiatan
perencanaan
negara
masyarakat banyak dalam menjalankan roda
sebagai
kehidupan, sebab mampu mengangkut orang
berkembang
transportasi
memiliki
di
spesifikasi
berikut:
banyak dalam waktu singkat bila dibandingkan
1) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam
kendaraan pribadi (Kompas, 1 Mei 2006).
penetapan kebijaksanaan transportasi 2) Kinerja angkutan umum yang jelek dan lemahnya fungsi administrator (regulator) 3) Lemahnya
sistem
data
base
Kebutuhan
angkutan
umum
bagi
masyarakat perkotaan tak ubahnya seperti kebutuhan
untuk
air
minum,
listrik
dan
(sistem
pelayanan masyarakat lainnya. Tanpa angkutan
pendataan) dan mahalnya biaya untuk
umum bisa dikatakan kehidupan sosial ekonomi
mendapatkan data yang reliable
di suatu wilayah atau daerah akan macet.
4) Sumber daya manusia yang masih kurang (dalam seluruh proses)
armada
5) Tidak terdapatnya sinergi perencanaan dan koordinasi
seluruh
Dengan seketika aparat pemerintah menyiapkan
sektor
(pemerintah,
swasta dan pengguna) 6) Lemahnya monitoring
yang
ada
untu
mengnagkut
penumpang. Dengan menganut konsep pelayanan ini sebaiknya semua pihak dapat berkompromi untuk bisa menciptakan sistem angkutan umum yang baik. Kebijakan dan regulasi masalah angkutan umum harus dilandasi oleh konsep
Kebijakan dan Tantangan Angkutan Umum – M. Pujo Siswoyo
175
pelayanan. Komprominya, bagaimana peran
antisipasi terhadap berbagai perubahan
serta setiap pihak dalam operasi angkutan
(tata
umum dapat dioptimalkan. Idealnya, seperti juga
permintaan perjalanan, kondisi lingkungan)
yang
dan
lazim
di
beberapa
tempat
terdapat
kebijakan dan regulasi yang mampu menarik minat masyarakat
ikut
jumlah
dan
mengidentifikasi
pola
timbulnya
masalah baru. Pelayanan angkutan umum perkotaan
pengelolaannya. Salah satunya adalah dengan
merupakan bagian integral dari sistem kota
memberi insentif bagi pengusaha angkutan
yang menyusun interaksi timbal balik antara
umum, melalui mekanisme subsidi langsung
pola tata guna lahan(lokasi perumahan, pusat
maupun
bisnis, pusat perbelanjaan, sekolah) berikut
keringana
serta
untuk
lahan,
dalam
berupa
untuk
guna
biaya
atau
kemudahan lain. Keinginan untuk itu harus
atribut
dimulai
kendaraan,
dari
pemerintah
selaku
pemegang
populasinya
(struktur,
kepadatan)
kepemilikan
dengan
sistem
mandat untuk memberikan pelayanan angkutan
transportasinya (sistem jaringan jalan maupun
umum, sehingga dituntut kerelaan pemerintah
sistem angkutan umum). Secara sederhana,
untuk melepaskan sebagian dari pos sumber
segala keterkaitan tersebut dapat dijelaskan
pendapatannya,
melalui Gambar 1. Setiap perubahan yang
dengan
imbalan
perbaikan
kualitas dari sistem transportasi kotanya. Dari data (2000)
Lembaga
menyebutkan
terjadi dalam sistem transportasi maupun sistem
Penelitian
bahwa
ITB
tata guna lahan akan menyebabkan perubahan
dalam
menuju titik keseimbangan baru, sesuai dengan
merencanakan sistem operasi angkutan umum
Gambar 2.
yang lebih efisien di masa yang akan datang, perlu diperhatikan beberapa kata kunci yang
PENENTUAN TARIF
dapat digunakan sebagai acuan dasar, yakni :
Berbicara
mengenai
tarif,
memang
1) Komprehensif, segala unsur, aspek dan
harus diakui bahwa tarif yang sudah ada saat ini
kepentingan setiap stakeholder (pengguna,
memang tidak layak lagi. Tetapi di sisi lain,
operator, pemerintah) yang terkait, perlu
dalam
ditinjau dalam evaluasi (ekonomi, finasial,
kemampuan
sosial
masyarakat
dan
lingkungan)
dari
kerangka
kebijakan/rencana perbaikan
perlu
didukung
ekonomi
membayar merosot
sekarang (ability
tajam
seiring
to
ini pay)
dengan
naiknya berbagai komponen biaya hidup. Bagai
2) Kuantitatif, dalam menilai setiap alternatif kebijakan/rencana
kondisi
buah simalakama, bila tarif masih tetap seperti
oleh
sekarang ini, maka tidak mungkin jumlah
identifikasi masalah dan alternatif solusi
kendaraan angkutan umum yang beroperasi
yang terukur dalam skala yang dapat
akan berkurang jumlahnya.
diperbandingkan 3) Realistis,
alternatif
kebiajakan/rencana
harus dapat dilaksanakan secara teknis, finasial dan ekonomis 4) Kontinyu, secara berkala kebijakan sistem transportasi umum perlu diperbarui sebagai
176 JURNAL TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN, Nomor 2 Volume 10 – Juli 2008, hal: 171 – 180
Usaha untuk memberdayakan angkutan umum
Kebijakan pemerintah
Ukuran kota (populasi)
Sistem Angkutan Umum
Local interest
Intensitas tata guna lahan
Permintaan akan jasa pelayanan angkutan umum
DPRD / Pemda
Tingkat kepemilikan kendaraan
Struktur populasi
Kebijakan tata guna lahan
Manajemen lalu lintas
Gambar.1 . Hubungan tata guna tanah dan transportasi Sumber : LPM-ITB (2003)
Rendahnya kualitas kehidupan
Pertambahan penduduk
Sub Urbanisasi (per-luasan wilayah kota)
Pencemaran lingkungan
Pertumbuha n ekonomi
Perubahan pola aktifitas
Tingkat kepemilikan kendaraan
Kondisi angkutan umum
Tingkat kemacetan
Gambar. 2 . Lingkaran masalah transportasi umum perkotaan Sumber : LPM-ITB (2003
Dalam penentuan tarif angkutan umum
pada operator/ pengusaha angkutan tanpa
yang sekarang dilakukan ditemukan beberapa
melihat pada daya beli masyarakat pengguna.
perbedaan pendapat, di mana masyarakat
Di lain pihak, dengan adanya krisis ekonomi
pengguna umumnya berpendapat bahwa tarif
mengakibatkan
yang berlaku sekarang lebih banyak memihak
berbagai sektor. Hal ini dialami pula oleh sektor
Kebijakan dan Tantangan Angkutan Umum – M. Pujo Siswoyo
kenaikan
harga-harga
di
177
Dalam
transportasi yang dalam hal ini sektor angkutan
tersebut
sangat tinggi, kenaikan harga bahan bakar serta
pengembangan sektor transportasi perkotaan, yaitu
sehingga
operasi
kendaraan.
dapat
menaikkan
Kenaikan
biaya
harga
suku
yang
disarikan
beberapa
lainnya,
kunci
dapat
umum, yakni kenaikan harga suku cadang yang
barang-barang pendukung operasi kendaraan
kata
pasal
menjadi
inti
dari
aman, nyaman, efisien, multimode yang terpadu, dan menjangkau seluruh wilayah. Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh harian Media Indonesia, sekitar 86% responden tidak
cadang berbanding lurus dengan kenaikan
setuju tarif dinaikkan dengan alasan situasi ekonomi
rupiah terhadap kurs dollar, karena sebagian
tidak memungkinkan (79%). Sebaiknya pemerintah
besar suku cadang berasal dari luar negeri
bukan
(impor).
menghapus
dapat
menaikkan
tarif
pungutan
angkutan,
liar
di
melainkan
jalanan.
Sebab,
Dalam penentuan tarif angkutan umum
pungutan yang membebani pengusaha dituding
berupa
sebagai pemicu ekonomi biaya tinggi. Tetapi bila
tarif
seragam
atau
tarif
berdasarkan jarak. Dalam menetapkan tarif
aktivitas
harus melibatkan tiga pihak, yaitu : 1) Penyedia
jasa
transportasi
tetap naik ternyata sekitar 45% tetap melakukan bepergian
(Media Indonesia,
24 April
2005).
(operator),
Sebagai sarana pelayanan, angkutan umum
menjadikan tarif sebagai harga dari jsaa
sudah selayaknya mendapatkan porsi anggaran yang
yang diberikan,
cukup. Untuk melakukan hal itu sangat ideal bila kita
2) Pengguna jasa angkutan (user), menjadikan
mengkaji ulang tarif yang akan berlaku (tarif wajar) di
tarif sebagai biaya yang harus dikeluarkan
suatu
setiap kali menggunakan angkutan umum,
kendaraan angkutan umum dan jumlah penumpang
3) Peemrintah (regulator) sebagai pihak yang menentukan
tarif
berpengaruh
resmi,
besarnya
terhadap
tarif
besarnya
pendapatan pda sektor transportasi.
wilayah
dengan
melihat
biaya
operasi
yang terangkut. Juga melihat dari segi kemampuan membayar (ability to pay) dan kesediaan pengguna untuk
mengeluarkan
imbalan
atas
jasa
yang
diperolehnya (willingness to pay) dari kelompok masyarakat pengguna angkutan umum. Selama ini
Dalam menyelenggarakan transportasi jalan dengan angkutan umum penumpang di wilayahnya, tertuang dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yakni:
penentuan
besarnya
tarif
hanya
berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah tanpa melakukan (termasuk
kajian
terhadap
kondisi
kemampuan
bayar
lapangan masyarakat
pengguna). Beberapa faktor yang mempengaruhi ability
“Transportasi
jalan
diselenggarakan
dengan
tujuan mewujudkan lalu-lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan moda transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok
wilayah
daratan,
untuk
menunjang
pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong,
penggerak
pembangunan nasional
dan dengan
terjangkau oleh masyarakat “.
penunjang biaya
yang
to pay
diantaranya adalah besarnya penghasilan,
kebutuhan transportasi, total
biaya transportasi,
intensitas perjalanan, pengeluaran total per bulan, jenis kegiatan, dan prosentase
penghasilan
yang
digunakan untuk biaya transportasi. Pendekatan yang digunakan dalam analisis willingness pengguna
to
pay
terhadap
didasarkan tarif
angkutan umum tersebut.
dari
pada jasa
persepsi pelayanan
Dalam permasalahan
transportasi willingness to pay ini dipengaruhi oleh
178 JURNAL TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN, Nomor 2 Volume 10 – Juli 2008, hal: 171 – 180
berbagai faktor, diantaranya produksi jasa angkutan
Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa angkutan
yang disediakan pengusaha, kualitas dan kuantitas
umum
pelayanan
dari
cenderung mendominasi.
terhadap
angkutan
pengusaha,
utilitas
umum,
dan
pengguna penghasilan
termasuk
seperti
private
goods
yang
Angkutan umum yang
beroperasi terdiri dari berbagai macam wilayah operasi. Wilayah operasinya ada dalam kota (angkot),
pengguna. Sebagai salah satu negara berkembang, ciri
antar kota dalam propinsi (AKDP), antar kota antar
dalam hal transportasi adalah lemahnya data base,
propinsi (AKAP) dan pedesaan (angkudes). Angkutan
sehingga kelemahan data base ini merupakan sarana
umum antar kota terbagi menjadi angkutan tarif
dalam menyalurkan bahan bakar dengan cara kupon
ekonomi dan Patas.
maupun
subsidi.
mengetahui
Bukan
jumlah
hal
kendaraan
yang
aneh
bila
yang
beroperasi
antara pihak Dinas LLAJ dan Organda berlainan,
PENUTUP 1.
Kesimpulan Angkutan umum semakin menjadi persoalan
belum lagi bila dikontrol dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Akibatnya model yang digunakan
yang cukup serius
untuk
pengusaha
tantangan harus diantisipasi agar kebijakan yang
angkutan sebelum dilakukan pembenahan terhadap
diambil dapat secara tepat dan efektif mampu
data base akan mengalami kesulitan.
menjawab permasalahannya. Beberapa
melakukan
bantuan
terhadap
Persoalan subsidi BBM, dalam mekanisme pembayarannya
diserahkan
kepada
kelompok
di masa depan.
Sejumlah
hal
yang
perlu pembahasannya adalah : a.
Kelembagaan merupakan salah satu isu-sentral,
pelayanan umum yang dibentuk untuk setiap trayek
yakni bagaimana suatu
dan dikoordinir oleh Organda dan Dinas LLAJ serta
merespons tanggung-jawab global permasalahan
diawasi oleh masyarakat lewat DPRD dan LSM atau
angkutan
badan lainnya yang terkait.
Dengan mencoba
kepentingan (stake-holders), pemerintah, swasta,
memberi kepercayaan kepada unit-unit yang lebih
masyarakat, lembaga penelitian dan akademisi,
kecil ini diharapkan
lembaga swadaya masyarakat, penegak hukum,
dapat menyerap aspirasi dari
umum.
mereka yang selama ini kurang terakomodasi. Untuk
profesional
jangka
sangat
panjang,
pemerintah
mulai
menyiapkan
dan
perlu
kelembagaan dapat
Partisipasi
praktisi,
peningkatan
dari
yang
kelompok
kesemuanya
proses
penentu
petunjuk teknis pelaksanaan pengoperasian angkutan
kebijakan. Peran pemerintah daerah cukup besar
umum, dan setiap pemerintah daerah juga demikian,
dalam
sehingga kekacauan tidak akan terjadi di masa
daerah, sehingga aspirasi daerah juga perlu
mendatang.
diperhatikan. Pemberdayaan angkutan umum
Dalam menyongsong otonomi daerah,
kaitannya
dengan
lewat
yang layak, dan jangan digunakan sebagai salah satu
tuntutan perbaikan pelayanan angkutan umum
komponen dalam aspek yang dapat menaikkan
bagi masyarakat.
daerah
setempat,
kecuali
bila
masyarakat sudah mampu secara keseluruhan. Semisal
untuk
adanya
program
jaring
b.
Masalah
yang
sosial-budaya
baik
otonomi
komponen angkutan umum dapat memperoleh porsi
pendapatan
kelembagaan
konteks
merupakan
perlu
mendapat
perhatian, yakni penyesuaian kebijakan dan langkah-langkah
yang
permasalahan
dalam sektor kesehatan dan pendidikan, perlu
penting. Penyediaan kebutuhan akan layanan
ditambah
sektor
angkutan umum yang baik (selamat, aman,
transportasi (angkutan umum). Mengingat angkutan
cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan
umum juga termasuk public goods yang harus benar
efisien) menjadi jawaban untuk mengalihkan
dengan
memasukkan
kebutuhan
lokal
dengan
pengaman sosial (JPS) untuk masyarakat miskin
pula
dan
diambil
sangat
mendapat perhatian dari pemerintah secara serius.
Kebijakan dan Tantangan Angkutan Umum – M. Pujo Siswoyo
179
pengguna
kendaraan
pribadi
ke
pengguna
angkutan umum. c.
Perbaikan
lingkungan
merupakan
suatu
tantangan yang cukup serius, mengingat masih banyaknya angkutan umum yang kurang ramah terhadap lingkungan. Pengoperasian kendaraan yang ramah-lingkungan (minimal kadar timbel pada bahan bakar) perlu disosialisasikan, yang diiringi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan bahan-bakar yang bebas
polusi
udara di seluruh pompa-bensin. d.
Aspek
legalitas
menyangkut
berbagai
pelanggaran terhadap lingkungan, lalu-lintas,
DAFTAR PUSTAKA
----------. 1992. Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Undang-undang No.14 Tahun 1992. Hobbs, F.D. 1995. Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas. Yogyakarta: Gajah- Mada University Press. Khisty,C.J & Lall,B.K. 1998. Transportation Engineering and Introduction. New Jersey: Prentice Hill Inc. Kusmayadi. 2006. Penanganan Angkutan Umum Serba Tanggung. Jakarta: Kompas, 1 Mei 2006.
penggunaan angkutan plat hitam dan jenis angkutan
ilegal
lain.
Namun
di
sisi
lain,
keberadaan angkutan tersebut masih diperlukan
LPM ITB. 2003. Modul Pelatihan Perencanaan Sistem Angkutan Umum. Bandung: Rekayasa Transportasi.
pada tingkat lokal saja. e.
Ketersediaan sumber daya manusia yang masih minim menjadikan salah-satu kendala untuk menaikkan pelayanan angkutan umum. Aspek sumber daya manusia yang terkait pada seluruh proses
penentuan
segala
kebijakan,
perencanaan dan implementasinya, termasuk alih-teknologi yang diperlukan dalam mendukung pengurangan ketergantungan pada mobil pribadi. Bukan hanya dengan menciptakan mobil yang ramah-lingkungan alternatif
saja,
terhadap
tetapi
mobil
memberikan pribadi
Lemlit ITB. 2000. Evaluasi Trayek Angkutan Umum. Bandung: Laporan Akhir. Setijowarno. 2005. Krisis Penataan Angkutan Umum. Jakarta: Media Indonesia, 24 April 2005. Thagesen,B. 1996. Highway & Traffic Engineering in Developing Country. Hongkong: E & FN Spon. Trisnadi. 2006. Tarif Angkutan Makin Naik. Jakarta: Tempo, 09 Oktober 2006.
dan
meningkatkan pelayanannya.
2. Saran Kebijakan angkutan
dan
umum
tantangan senantiasa
pelayanan merupakan
tanggung-jawab bersama, namun pemerintah yang
lebih
dominan.
Tanggung-jawab
masyarakat sebagai pengguna harus mampu memelihara angkutan-umum
dan menggunakan transportasi dalam
segala
aktivitasnya.
Perhatian pemerintah dalam pengoperasian angkutan-umum sangat dituntut
untuk
lebih
meningkatkan segala pelayanannya.
180 JURNAL TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN, Nomor 2 Volume 10 – Juli 2008, hal: 171 – 180
