KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
KERANGKA KEBIJAKAN STRATEGIS DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT Maret 2017
dr. Trisa Wahjuni Putri, M.Kes
KEPALA PUSAT ANALISIS DETERMINAN KESEHATAN
KONSEP RAKERKESNAS 2016 Pra Rakerkesnas Nasional
Isu Nasional
Pra Rakerkesnas Provinsi
Tahap 1
10 Isu Prioritas
Penajaman 10 Isu Prioritas Daerah
PERCEPATAN 2016
RAKERKESNAS
Tahap 2
PRIORITAS NASIONAL
*RESOLUSI
Tindak Lanjut
Monitoring Binwil : 1. Aspek legal 2. Aspek Teknis 3. Aspek Pembiayaan 4. Aspek Sumber Daya
PRIORITAS 2017
Konsep Resolusi Rakerkesnas mengadopsi konsep WHA: Setiap tahun akan dievaluasi progresnya oleh Binwil Eselon 1. Programnya terinstitusionalisasi berdasarkan pendekatan Sistem Kesehatan Nasional sehingga database diarsipkan secara otentik dan terekam di Pusdatin.
PENDEKATAN SISTEM KESEHATAN NASIONAL DALAM RESOLUSI RAKERKESNAS: Subsistem Upaya Kesehatan (4/10) Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (3/3 /3)) Subsistem Pembiayaan (3/7) Subsistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (3/10) Subsistem Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (4/12) Subsistem Manajemen (5/9) Subsistem Pemberdayaan Masyarakat (7/11)) (7/11
TOTAL : 29 Resolusi Resolusi/62 /62 butir Resolusi
Resolusi /re·so·lu·si/ /résolusi/ n
putusan atau kebulatan pendapat berupa permintaan atau tuntutan yang ditetapkan oleh rapat (musyawarah, sidang); pernyataan tertulis, biasanya berisi tuntutan tentang suatu hal
res·o·lu·tion ˌrezəˈlo͞oSH(ə)n/
the action of solving a problem, dispute, or contentious matter
Evaluasi Implementasi Resolusi Rakerkesnas 2016
SELF ASSESSMENT
Metodologi penghitungan: Input - Provinsi A. Upaya Kesehatan
SKN
Resolusi A.1. Penguatan Fasyankes Primer
Butir Resolusi A.1.1. Upaya promotif dan preventif
Instrumen (konstruktor)
Indikator Subsistem Indikator Input Input: Tersedianya instrument Bimtek dan Monev; SDM yang kompeten; dan data dukung pelaksanaan kegiatan Bimtek dan Monev terpadu
Pertanyaan Indikator
Input: a2_102, a2_112, a2_122 Ex. Provinsi X a2_102 = Ya a2_112 = Ya a2_122 = Ya
A.1.2. Membangu n sistem informasi keluarga
….
….
A.1.3. ……
….
….
A.2. Akreditasi Fasyankes
…
….
…
A.3 ……….
…
B. C. D ……..
Skoring Instrumen dgn jawaban Ya 1 Tidak 0
Ex. Skoring Provinsi X a2_102 1 a2_112 1 a2_122 1
Koding instrument a1_.... Instrumen KabKota a2_.... Instrumen Provinsi a3_.... Instrumen Pusat
Capaian Butir Resolusi
Capaian Input Subsistem
Jumlah skoring/Total Konstruktor x 100%
Jumlah capaian resolusi/Total jumlah resolusi x 100%
Ex Capaian Input A.1.1 Provinsi X
Ex. Total Capaian Input Upaya Kesehatan
3/3x100% = 100%
Jumlah Total Input = [100% + 0 %+ …. + 0 %/14]x 100% = 25 %
Total Capaian Input Resolusi Upaya Kesehatan = (Input A.1.1+Input A1.2 + .. + Input A.4.4)/Jumlah Input)x100%
GAMBARAN BASELINE KEKUATAN DAN KELEMAHAN SISTEM UPAYA KESEHATAN NASIONAL DALAM RESOLUSI RAKERKESNAS TAHUN 2016 PER PROVINSI DB per 3 Feb 2017
Pemberdayaan Masyarakat
Manajemen
Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
SDM Kesehatan
Pembiayaan Kesehatan
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Upaya Kesehatan
RESOLUSI RAKERKESNAS
A. UPAYA KESEHATAN
UPAYA KESEHATAN INPUT
Penguatan Fasyankes Akreditasi Fasyankes
PENGUATAN SUBSISTEM Sistem Rujukan UPAYA Pencegahan dan KESEHATAN Pengendalian MELALUI: Penyakit serta Peningkatan Kewaspadaan Risiko (KLB)
PROSES
Provinsi dalam Subsistem Upaya Kesehatan
B. Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN INPUT
PENGUATAN SUBSISTEM PENELITIAN DAN PENGEMBAN GAN KESEHATAN MELALUI:
Memanfaatkan data dan informasi hasil Litbangkes untuk perencanaan dan bahan kebijakan
PROSES
Menyusun data dan hasil informasi Litbang untuk bahan advokasi kepada stakeholder Mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan Riset Nasional dan Riset Strategis
OUTPUT
14
Provinsi dalam Subsistem Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
15
C. PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN INPUT
PENGUATAN SUBSISTEM PEMBIAYAAN MELALUI:
Peningkatan anggaran kesehatan pusat dan daerah Pengalokasian anggaran Promotif dan Preventif Pemanfaatan Anggaran Kesehatan
PROSES
17
Provinsi dalam Subsistem Pembiayaan
18
D. SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
SDM KESEHATAN INPUT
PENGUATAN SUBSISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN MELALUI:
Pemerataan tenaga kesehatan antar daerah Pemenuhan Jenis Nakes Sesuai Standar Kompetensi Nakes Sesuai Standar
PROSES
20
Provinsi dalam Subsistem SDM Kesehatan
21
E. SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN
SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN PROSES
PENGUATAN SUBSISTEM SEDIAAN FARMASI DAN ALAT KESEHATAN MELALUI:
Pengadaan Obat dan Alkes melalui e-catalog Pelaksanaan One Gate Policy pengelolaan obat dan vaksin Terjaminnya ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian Ketercukupan tersediaannya anggaran bagi one gate policy dan jaminan ketersediaan, mutu obat dan vaksin serta pemenuhan standar kefarmasian
OUTPUT
23
Provinsi dalam Subsistem Sediaan Farmalkes
24
F. MANAJEMEN KESEHATAN
MANAJEMEN KESEHATAN INPUT
PENGUATAN SUBSISTEM MANAJEMEN MELALUI:
Penguatan pengawasan perencanaan program dan penganggaran Penguatan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Penguatan pengawasan pelaporan keuangan Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani
PROSES
OUTPUT
26
Provinsi dalam Subsistem Manajemen
27
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OUTPUT
Payung Hukum Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Strategi Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat PENGUATAN SUBSISTEM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI:
Advokasi dan Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Forum Kabupaten/Kota Sehat Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Pendayagunaan Sumberdaya Penguatan Kelembagaan Istilah Gerakan Masyarakat
29
Provinsi dalam Subsistem Pemberdayaan Masyarakat
30
Matriks Resume Pemetaan Subsistem SKN Tiap Provinsi PROV DKI JAKARTA
Sangat Baik Baik Cukup Kurang
31
Input Litbang
32
Proses Farmalkes
33
RESUME HASIL MAPPING RESOLUSI RAKERKESNAS 2016 PROVINSI DKI JAKARTA SUBSISTEM KESEHATAN NASIONAL YANG TELAH “OPTIMAL”: 1. Upaya Kesehatan 2. Pembiayaan 3. SDM 4. Manajemen 5. Pemberdayaan Masyarakat YANG PERLU DIKEMBANGKAN : 1. Litbang 2. Farmalkes
RAKERKESNAS 2017
35
36
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017
(1)
1.
Konsep paradigma baru upaya promotif dan preventif dengan ukuran keberhasilan masyarakat selalu sehat
2.
Mengedepankan upaya promotif dan preventif, menjaga kesehatan masyarakat agar terhindar dari resiko penyakit, utamanya penyakit – penyakit degeneratif seperti hipertensi serta penyakit menular lain, diantaranya adalah demam berdarah dan tuberkulosis yang saat ini mengalami peningkatan kasus yang sangat berarti, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan upaya rehabilitatif;
3.
Perbaikan tata kelola manajemen anggaran Pusat dan Daerah
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (2) 4.
Memaksimalkan peran aktif seluruh tenaga kesehatan terutama di puskesmas untuk mulai merevolusi mental serta merestorasi peran dirinya guna meningkatkan kinerja dari pola kerja lama yang biasa saja, menjadi luar biasa. Budaya kerja pasif pro aktif mendatangi keluarga (rumah – rumah) Melakukan deteksi dini permasalahan kesehatan disetiap keluarga, serta memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang gaya hidup sehat seperti pola makan yang benar dan upaya promotif untuk menurunkan konsumsi rokok masyarakat serta upaya penurunan angka kematian ibu. mewujudkan kehadiran negara sebagai pelayan - pelayan kesehatan masyarakat dalam satu gerakan bersama yang kita sebut sebagai “Gerakan Mayarakat Untuk Hidup Sehat” melalui “Pendekatan keluarga”.
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (3) 5.
Sektor kesehatan tidak dapat bekerja sendiri namun HARUS melibatkan peran dan kerja sama lintas sektor seperti sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung penyediaan infrastruktur seperti air bersih dan sanitasi lingkungan
6.
Menekankan bahwa pada tahun 2030 diperkirakan negara kita akan mencapai puncak mayoritas penduduk usia produktif atau lebih dikenal dengan kondisi bonus demografi. Kita memiliki jendela peluang yang sangat menentukan untuk menjadi salah satu negara maju di dunia yang mampu mandiri di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian dalam berbudaya (Trisakti) sebagai sebuah tujuan Indonesia Emas Tahun 2045.
INSTRUKSI PRESIDEN PADA RAKERKESNAS TAHUN 2017 (4) 7.
Mempersiapkan generasi muda Indonesia yang unggul disetiap bidang, serta generasi yang juga sehat secara jasmani dan rohani agar mampu berkompetisi dengan negara lain yang saat ini kompetisinya semakin terbuka. Untuk itu, kecukupan dan kesinambungan asupan gizi sejak masa kehamilan, usia bayi dan anak merupakan hal yang sangat penting serta menjadi tanggungjawab seluruh pemangku kebijakan di pusat dan daerah. Bahkan ditekankan pula tidak boleh ada satupun kasus gizi buruk terjadi di Indonesia dan kasus bayi dan anak meninggal karena gizi buruk.
UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN MELALUI PIS-PK, GERMAS DAN PENGUATAN SKN LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI
SPM
UPAYA KESEHATAN
PENDEKATAN KELUARGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SUMBER DAYA KESEHATAN SEDIAAN FARMASI, ALKES DAN MAKANAN MANAJEMEN KESEHATAN
*PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES; INPRES 1/2017 GERMAS
KETERKAITAN GERMAS – SPM – PENDEKATAN KELUARGA DI TINGKAT OPERASIONAL
SPM
FILOSOFI
Bumil, Bulin, Bayi, Balita, Usiasek, Usiaprod, Usila + PM & PTM
1. Memenuhi hak dasar 2. Cakupan 100% METODA
Pendekatan Keluarga
KELUARGA
1. Proaktif menjangkau 100% keluarga 2. Promotif, preventif, deteksi dini Germas
METODA
Dukungan lintas sektor
RDS
UKS/M
UKK
INDIKATOR PENGUATAN PUSKESMAS DALAM PROGRAM UKM
IKS Cakupan Program
LAPORAN HASIL DISKUSI PEMBINAAN WILAYAH (BINWIL) DALAM RANGKA IMPLEMENTASI PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA DAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT*
*Laporan ini dalam proses penyampaian kepada seluruh kepala dinas provinsi dan seluruh Eselon I dan II di Lingkungan Kementerian Kesehatan
DESENTRALISASI KESEHATAN Critical point desentralisasi kesehatan mengoptimalkan pembangunan kesehatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan agar lebih efektif, efisien dan menyentuh kebutuhan kesehatan riil masyarakat.
Strategi: Memperpendek rantai birokrasi; Meningkatkan kapasitas daerah untuk melibatkan seluruh potensi yang ada, termasuk swasta untuk meningkatan jaringan pelayanan dan peningkatan upaya kesehatan. Meningkatkan inovasi yang local specific, yang lebih memantapkan upaya kesehatan
HARAPAN
KESENJANGAN
???
KENYATAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM KESEHATAN NASIONAL
MENTERI KESEHATAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.02.02/MENKES/221/2016 TENTANG PEMBINA, PENDAMPING DAN KOORDINATOR, SERTA PENDUKUNG PEMBINA WILAYAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
46
SINERGI PUSAT & DAERAH TAHAPAN PERSIAPAN
TAHAPAN PELAKSANAAN
LINTAS SEKTOR PUSAT DAN DAERAH Dukungan Pemberdayaan Masy., Perda,
DITJEN FARMALKES
ITJEN Pengawasan Perencanaan Kegiatan
MONEV
FARM ALKES
KONSEP PENDAYAGUNAAN BINWIL DAN RESOLUSI RAKERKESNAS DALAM PERSPEKTIF DESENTRALISASI DAN PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET PROGRAM INDONESIA SEHAT TAHUN 2019 GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
VARIABEL POLITIK
D E S E N T R A L I S A S I K E S E H A T A N
1. Dimensi Politik dan Kebijakan Kesehatan Pusat – Daerah 2. Dimensi Hukum dan Harmonisasi Peraturan Pusat – Daerah 3. Dimensi Peran, Fungsi, dan Kelembagaan Pemerintah Pusat Dan Daerah Sesuai UU 23/ 2014 Tentang Pemerintah Daerah
VARIABEL FISKAL 4. Dimensi Perencanaan dan Anggaran APBN, DAK dan APBD 5. Dimensi Infrastruktur Termasuk Sarana dan Prasarana Kesehatan 6. Dimensi Sumber Daya Manusia Kesehatan Daerah
KONTEN: Resolusi Rakerkesnas dalam ruang lingkup Penguatan SKN [Subsistem Upaya Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Pembiayaan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Manajemen dan Pemberdayaan Masyarakat]
PENDEKATAN KELUARGA
UU 23/2014 1. Bupati/Walikota PP Sistem Informasi Kesehatan 2. Gubernur PP Perangkat 3. Menkes Daerah 4. Lintas Sektor RPP UPK (K/L)
AKTOR:
RPP SPM
VARIABEL ADMINISTRATIF 7. Dimensi Sistem Manajemen, Sistem Informasi dan Hubungan Tata Kelola Antar Lembaga Pemerintah Pusat – Daerah/Provinsi - Kab/Kota 8. Dimensi Target Indikator Pembangunan Nasional Bidang Kesehatan dan Kemampuan Pencapaian Target SPM Bidang Kesehatan di Daerah
Modifikasi Teori Soufflé dan Buse, 2005
Index
KONTEKS:
Instrumen Monev Resolusi
Instrumen Monev Resolusi
Keluarga Sehat dan Peran Lintas Sektor Instrumen Monev Resolusi
PROSES: Monev Binwil utk Memperkuat Memperkuat:: 1. Aspek Legal, 2. Aspek Teknis, 3. Aspek Pembiayaan, 4. Aspek SDK
Tim Terpadu Binwil Kemenkes
Dinas Kes. Prov
Dinas Kes Kab/Kota
Mendekatkan Pelayanan Kesehatan Kepada Keluarga dan Masyarakat secara Lebih EfektifEfisien sesuai Kebutuhan Riil Kesehatan Masyarakat Mapping Subsistem SKN Prov/Kab/Kota
Rakerkesnas 2017 – 2019 (Resolusi 2016 sebagai Baseline identifikasi kekuatan dan kelemahan)
Terimakasih 49
