PENDEKATAN KELUARGA SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI PARADIGMA SEHAT ERLINDAWATI, SKM, MPHM Disampaikan pada: Rapat Koordinasi Teknis Program Kesehatan Masyarakat Banda Aceh, 14 -16 Maret 2017
3/16/2017
30
PENYEBAB KEMATIAN IBU
25% kematian
50% kematian 26
PERDARAHAN 33%
LAIN2 31%
25
21 20
GGN METABOLIK 2% GGN SISTEM PEREDARAN DARAH INFEKSI 3% 11%
15
HIPERTENSI DLM KEHAMILAN 20%
11 10
9
9
9
9
8
25% kematian
8 6
5
6
6
6
5
5
5
5 3
3
3
0
Sumber data: laporan kematian ibu
JUMLAH KEMATIAN : 169
3
2
1
JUMLAH BAYI DENGAN BBLR DI ACEH TAHUN 2016 300
295 266
250
266 230
227
200
150
100
50
0
137
134
132
127
123 95
82
70
64 39
35
33
23
12
12
7
5
0
ANGGARAN PROGRAM KIA VS GIZI TOTAL ANGGARAN (APBN+APBA) 16.000.000.000
KIA (APBN VS APBA) 8.170.507.000
9.000.000.000 14.017.988.000
8.000.000.000
KIA
14.000.000.000
GIZI
7.000.000.000 6.000.000.000
7.074.174.000
APBN
APBA
6.943.814.000
5.000.000.000 4.000.000.000 12.000.000.000
9.565.000.000 10.000.000.000
2.620.146.000
2.308.252.000
3.000.000.000
10.478.759.000
2.000.000.000
2.027.800.000
1.000.000.000 0 2015
2016
2017
GIZI (APBN VS APBA)
8.000.000.000 5.558.946.000
5.872.894.000
7.365.000.000
8.000.000.000
6.000.000.000
4.647.946.000
2015
2016
2017
7.000.000.000 6.000.000.000
4.000.000.000
5.000.000.000
4555814000 3.472.786.000
4.000.000.000 3.000.000.000
2.000.000.000
2.086.160.000
2.200.000.000 1317080000
2.000.000.000
1.000.000.000
2015
2016
2017
0 APBN
APBA
Strategi Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak di Aceh Tahun 2017 • Fokus pada ANC berkualitasselain standar 10 T agar: – Trimester pertama: • Diberikan asam folat 400 mcg pada ibu hamil normal dan bagi ibu hamil yang memiliki riwayat bayi dengan kelainan kongenital diberikan 1000 mcg • Pemeriksaan Hb, Lila • Sreening HIV • Konseling : gizi, istirahat, hygiene, tanda bahaya, kunjungan berikutnya
– Trimester kedua: • Pemberian Asam Folat + Fe + Kalsium • Pemeriksaan Kadar Gula Darah • Konseling: konseling trimester I + keuntungan ASI, persiapan persalinan, KB Post Partum
– Trimester ketiga:
•
• Pemberian Fe + Kalsium • Pemeriksaan Protein urine • Konseling: konseling trimester II + Perawatan BBL, persiapan keluarga menghadapi persalinan dan kemungkinan komplikasi Pada kehamilan risiko tinggi standar pelayanan sesuai kondisi kehamilan risti kasus tertentu seperti Eklampsi/Pre eklampsia, pemantauan dilakukan sampai 3 bulan setelah partus, disertai KIE dan kontrol ulang
Pembelajaran 2016
Strategi 2017
- Terjadi peningkatan kasus kematian - Penyeliaan Fasilitatif ibu - Pendampingan Ibu Hamil (Peer to Peer) kerjasama dengan Poltekkes Jurusan Kebidanan - Fungsi Bidan koordinator kurang - Penguatan manajemen Bidan maksimal Koordinator Puskesmas - Jumlah Kasus Gizi buruk sama dengan - Pendampingan/Pembahasan Kasus Tahun lalu Gibur tk. Kecamatan - Kesulitan mendapatkan data by - Aktifkan SMS 2 mgg, SMS kasus name by address (KB,LM) - Aktifkan Penjab Kab/kota - Kurangnya integrasi dan koordinasi - Monev terintegrasi pada saat monev antar seksi dan bidang terkait KIA Gizi dan pembinaan ke kab/kota - Rendahnya Cakupan Balita Kurus - Percepat Distribusi PMT Balita Gikur - Surat permintaan TTD ke Sie farmasi - Cakupan Rematri mendapat TTD Dinkes Aceh masih Rendah
NO
Kab./Kota
Penjab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Simeulue A. Singkil A. Selatan A. Tenggara A. Timur A. Tengah A. Barat A. Besar Pidie Bireuen A. Utara A.Barat Daya Gayo Lues A. Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Pidie Jaya Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam
Edi Cut Nasrulsyah Agusri Khumaini Neni Alfi Ratna Tena Fitri Herlina Ayu dr. Susi Fakri, Cut Muna Suwarni Yusni Rozanna Susi Hariyanti Putra, Fatmi Lisna Erni Nanda Nurullita Henny Putri, Zizi Azhari
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN TERKAIT KESGA DAN GIZI SEKSI KIA DAN GIZI DINAS KESEHATAN ACEH 2017
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN
Konsep SPM • Kinerja Program Kementerian berubah menjadi Kinerja Pemda yang memiliki konsekuensi reward dan punishment Pemda diharapkan memastikan tersedianya sumber daya (sarana, prasarana, alat, tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan adekuat. • SPM merupakan salah satu program strategis nasional, memuat ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal • SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya. • Pasal 68 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kepala Daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan diberhentikan sebagai kepala daerah
• Strategi pencapaian target-target SPM akan disinkronkan dengan strategi penguatan perencanaan melalui harmonisasi RPJMN - RPJMD dan penguatan kapasitas perencanaan Dinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota • UU Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa kesehatan adalah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar. • 6 urusan tersebut adalah: Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman; Ketentraman dan ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dan Sosial • Kedepan, pengalokasian DAK ke daerah akan berdasar pada kemampuan daerah untuk pencapaian target-target SPM
JENIS LAYANAN SPM BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan kesehatan ibu bersalin Pelayanan kesehatan bayi baru lahir Pelayanan kesehatan balita Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Pelayanan kesehatan pada usia produktif Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Pelayanan kesehatan orang dengan TB Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil • PERNYATAAN STANDAR: Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil kepada semua ibu hamil di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu kehamilan. • Pelayanan antenatal sesuai standar adalah: – Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan dengan jadwal satu kali pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali pada trimester ketiga – Dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) • Standar pelayanan antenatal adalah pelayanan yang dilakukan kepada ibu hamil dengan memenuhi kriteria 10 T • Bagi ibu hamil yang mempinyai LILA < 23,5 cm, maka diberikan PMT Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) berupa Makanan tambahan berbasis pangan lokal (PMT lokal) atau makanan tambahan pabrikan (PMT pabrikan) sesuai spesifikasi Permenkes (difortifikasi) dan diberikan selama 90 hari.
STANDAR PELAYANAN ANTENATAL 1 2 3 4 5
Timbang Badan dan Ukur Tinggi Badan Ukur Tekanan Darah Nilai Status Gizi (ukur LiLA) (ukur) Tinggi Fundus Uteri Tentukan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin
6
Skrining Status Imunisasi TT (dan Pemberian Imunisasi TT)
7
Pemberian Tablet Besi (90 Tablet selama kehamilan)
8
Test Lab Sederhana (Gol Darah, Hb, Glukoprotein Urin) dan atau berdasarkan indikasi (HBsAg, Sifilis, HIV, Malaria, TBC )
9 Tata Laksana Kasus 10 Temu Wicara (Konseling) termasuk P4K serta KB PP
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin • Pernyataan Standar: Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin kepada semua ibu bersalin di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. • Pelayanan persalinan sesuai standar adalah persalinan yang dilakukan oleh Bidan dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Kebidanan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah maupun Swasta yang memiliki Surat Tanda Register (STR) baik persalinan normal dan atau persalinan dengan komplikasi. • Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi Polindes, Poskesdes, Puskesmas, bidan praktek swasta, klinik pratama, klinik utama, klinik bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Pelayanan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan Pelayanan persalinan diberikan mengikuti pedoman asuhan persalinan normal (60 langkah). Sebelum pelayanan persalinan dilakukan, kepada ibu yang akan bersalin ditawarkan pelayanan salah satu metoda kontrasepsi • Pertolongan persalinan mengikuti prinsip: Pencegahan infeksi Metode persalinan sesuai standar Merujuk kasus yang tidak bisa ditangani Melaksanakan IMD • Partograf merupakan alat pantau persalinan yang efektif, maka setiap persalinan harus menggunakan partograf yang diisi sesuai standar penolong harus mahir menggunakan partograf
Standar pelayanan persalinan normal mengikuti acuan asuhan persalinan normal yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual; dan untuk persalinan dengan komplikasi mengikuti acuan dari Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Rujukan Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir • Pernyataan Standar: Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir kepada semua bayi di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun • Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah pelayanan yang diberikan pada bayi usia 0-28 hari dan mengacu kepada Pelayanan Neonatal Esensial sesuai yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak, dilakukan oleh Bidan dan atau perawat dan atau Dokter dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR)
Kunjungan Neonatal (KN) minimal sebanyak 3 kali dengan ketentuan waktu: KN1 dilakukan pada 6 - 48 jam setelah lahir KN2 dilakukan pada 3 - 7 hari setelah lahir KN3 dilakukan pada 8 - 28 hari setelah lahir Pelayanan yang diberikan pada bayi baru lahir: Pemeriksaan dan Perawatan BBL meliputi: • Perawatan tali pusat • Melaksanakan ASI Eksklusif • Memastikan bayi telah diberikan Inj. Vit.K1 • Memastikan bayi telah diberikan Salep Mata Antibiotik • Pemberian Imunisasi Hepatitis B 0 • Srining Hipothiroid Kongenital (SHK) • Nilai APGAR Score Pemeriksaan menggunakan MTBM • Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, BB rendah, dan masalah pemberian ASI • Pemberian Imunisasi HB 0 bila blm diberikan • Konseling ibu dan keluarga untuk memberikan ASI Eksklusif, pencegahan hipotermi, dan melaksanakan perawatan BBL di rumah dengan Buku KIA • Penanganan dan rujukan kasus bila perlu
4. Pelayanan Kesehatan Balita • Pernyataan Standar: Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan anak balita kepada semua balita di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. • Pelayanan kesehatan balita sesuai standar adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada anak berusia 0-59 bulan dan dilakukan oleh Bidan dan atau Perawat dan atau Dokter/DLP dan atau Dokter Spesialis Anak yang memiliki Surat Tanda Register (STR) dan diberikan di fasilitas kesehatan pemerintah maupun swasta, dan UKBM. • Pelayanan kesehatan, meliputi : a) Penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun b) Pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun. c) SDIDTK d). Pemberian imunisasi dasar lengkap
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar • Pernyataan Standar: Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan penjaringan kesehatan kepada anak usia pendidikan dasar di wilayah kabupaten/kota tersebut pada waktu kelas 1 dan kelas 7. • Pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar adalah penjaringan kesehatan yang diberikan kepada anak usia pendidikan dasar, minimal satu kali pada kelas 1 dan kelas 7 yang dilakukan oleh Puskesmas. • Standar pelayanan penjaringan kesehatan adalah pelayanan yang meliputi: a) Penilaian status gizi (tinggi badan, berat badan, tanda klinis anemia); b) Penilaian tanda vital (tekanan darah, frekuensi nadi dan napas); c) Penilaian kesehatan gigi dan mulut; d) Penilaian ketajaman indera penglihatan dengan poster snellen; e) Penilaian ketajaman indera pendengaran dengan garpu tala
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif • Pernyataan Standar: Setiap warga negara Indonesia usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. • Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 15–59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. • Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun sesuai standar adalah: – Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun diberikan sesuai kewenanganya oleh: Dokter; Bidan; Perawat; Nutrisionis/Tenaga Gizi; Petugas Pelaksana Posbindu PTM terlatih – Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun dilakukan di Puskesmas dan jaringannya (Posbindu PTM) serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
Pelayanan skrining kesehatan usia15–59 tahun minimal dilakukan satu tahun sekali. Pelayanan skrining kesehatan usia 15–59 tahun meliputi: • Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut. • Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer. • Deteksi kemungkinan diabetes melitus menggunakan tes cepat gula darah. • Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku. • Pemeriksaan ketajaman penglihatan • Pemeriksaan ketajaman pendengaran • Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30–59 tahun • Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) termasuk Mahasiswa dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) • Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri seminggu sekali sepanjang tahun
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut Pernyataan Standar: Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan skrining kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun Pelayanan skrining kesehatan warga negara usia 60 tahun ke atas sesuai standar adalah : • Dilakukan sesuai kewenangan oleh : Dokter; Bidan; Perawat; Nutrisionis/Tenaga Gizi; Kader Posyandu lansia/Posbindu • Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan jaringannya, fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, maupun pada kelompok lansia, bekerja sama dengan pemerintah daerah.
• Lingkup skrining adalah sebagai berikut : – Deteksi hipertensi dengan mengukur tekanan darah. – Deteksi diabetes melitus dengan pemeriksaan kadar gula darah. – Deteksi kadar kolesterol dalam darah – Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku, termasuk kepikunan menggunakan Mini Cog atau – Mini Mental Status Examination (MMSE)/Test Mental Mini atau Abreviated Mental Test (AMT) dan Geriatric Depression Scale (GDS).
PENDATAAN PROFIL KESEHATAN KELUARGA
1
Peserta TOT Keluarga Sehat BBPK Ciloto tgl, 1 sd 6 Maret 2017 No
Nama Peserta
Instansi
1
Darmansyah, SST
Dinas Kesehatan Kab. Nagan Raya
2
Dwi Srikurniarsi, SKM,M.Kes
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat Daya
3
Eko Sulastri Banurea, SKM
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Singkil
4
Hamidar, SKM
Dinas Kesehatan Kab. Bener Meriah
5
Khalikul Fadli, SKM,M.Epid
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tenggara
6
Lia Ferolia Nasution, MKM
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tengah
7
Muhammad Azidar, S.Kep
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Timur
8
Muhammad Sayuti, SKM
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Utara
9
Praju Susiana Marga, S.Kep.Ns
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Selatan
10
Puspawati, SKM,MKM
Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe
11
Rika Aswita, SKM
Dinas Kesehatan Kota Subulussalam
12
Rosnifah, SKM,M.Kes
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang
13
Sendy Said, S.Kep
Dinas Kesehatan Kota Sabang
14
Syafruddin
Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya
15
Hasrati, SSIT,M.Kes
Dinas Kesehatan Kab. Pidie Jaya
16
Sri Ardiati, SST
Dinas Kesehatan Kab. Simeulue
17
Syamsidar, SKM
Dinas Kesehatan Kota Langsa
18
Darmi, SKM
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Barat
19
Cut Diah Milanda, SKM
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Jaya
20
Marhami MA., SKM,M.Kes
Dinas Kesehatan Kab. Aceh Besar
21
Dewi Sartika, SST
Dinas Kesehatan Kab. Gayo Lues
22
Syukriah, SKM
Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
23
Yusnita, SKM
Dinas Kesehatan Kab. Bireuen
24
Nurlaily, SKM
Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
25
Erlindawati, SKM,MPHM
Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
26
Heriansyah, SKM,MPH
Dinas Kesehatan Provinsi Aceh
27
Hj. Nurmayani, SKM,M.Pd
Poltekkes Provinsi Aceh
28
Nasriati, SKM,M.Kes
Bapelkes Provinsi Aceh
29
Drs. Anwar Ahmad, M.Kes
Bapelkes Provinsi Aceh
30
Drs. Idwar, M.Kes
Bapelkes Provinsi Aceh
PUSKESMAS SUDAH MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT NAMUN BELUM MENJANGKAU SELURUH MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA PERLU
LEBIH BANYAK MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR GEDUNG DALAM BENTUK PEMBINAAN KEPADA UKBM DAN MENGUNJUNGI KELUARGA/KELOMPOK MASYARAKAT
PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS
1. PENERAPAN PARADIGMA SEHAT MENGUTAMAKAN PROMOTIF & PREVENTIF, TANPA MENGABAIKAN KURATIF & REHABILITATIF
2. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN UTK MEWUJUDKAN KECAMATAN SEHAT
3. KEMANDIRIAN MASYARAKAT MEMBERDAYAKAN INDIVIDU, KELUARGA & KELOMPOK/MASYARAKAT
4. PEMERATAAN MENGUPAYAKAN KEMUDAHAN AKSES TERMASUK DG MEMBINA JEJARING FASKES PRIMER
5. TEKNOLOGI TEPAT GUNA MEMANFAATKAN TEKNOLOGI YG SESUAI KEBUTUHAN, MUDAH DIGUNAKAN & TDK BERDAMPAK BURUK
6. KETERPADUAN & KESINAMBUNGAN MELAKSANAKAN UKM & UKP SERTA SISTEM RUJUKAN DG DIDUKUNG MANAJEMEN PUSKESMAS
7. PENDEKATAN KELUARGA MEMBERIKAN PELAYANAN DENGAN FOKUS KELUARGA SECARA UTUH DENGAN MENGIKUTI SIKLUS HIDUP
32
UPAYA PUSKESMAS MENCAPAI KECAMATAN SEHAT (PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN WILAYAH)
Manajemen P Puskesmas
U S K Rekam Medik E S Sistem PencaM Tatan & PelaA poran PuskesS Mas
Pembangunan wilayah berwawasan kesehatan Pemberdayaan masyarakat
Desa /Kelu rahan Sehat
Pemberdayaan keluarga Pelayanan kesehatan perorangan tk pertama
IMS = INDIKATOR MASYARAKAT SEHAT ITS = INDIKATOR TATANAN SEHAT IIS = INDIKATOR INDIVIDU SEHAT IKS = INDEKS KELUARGA SEHAT
IMS
ITS UKBM IKS
Keca matan Sehat
IIS
CATATAN: KECAMATAN SEHAT TDK DPT DICAPAI HANYA DG PENDEKATAN/PEMBERDAYAAN KELUARGA 33
* 1.
Pendekatan keluarga sudah pernah dilakukan seperti pada program Perkesmas (perawatan kesehatan masyarakat) dan PHBS tatanan rumah tangga.
2.
Yang baru adalah:
*Cakupannya: total coverage, Puskesmas harus mempunyai database kesehatan seluruh keluarga di wilayah kerjanya
*Substansinya: 12 indikator terpilih mewakili 4 masalah kesehatan prioritas yang akan ditanggulangi selama 5 tahun ini
38
* *Balita yang tidak datang penimbangan ke posyandu, segera dilakukan kunjungan rumah agar dapat dilakukan deteksi dini keadaan balita ybs.
*Pro-aktif ke keluarga harus dilakukan untuk menemukan 2/3 penderita PTM (hipertensi) yang belum sadar bahwa mereka menderita PTM tersebut
*Pendekatan keluarga secara total diperlukan 39
Indikator Keluarga Sehat A
Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak:
1
Keluarga mengikuti KB
2
Ibu bersalin di faskes
3
Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4
Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan
5
Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan
B
Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular:
6
Penderita TB Paru berobat sesuai standar
7
Penderita hipertensi berobat teratur
8
Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
C
Perilaku dan kesehatan lingkungan:
9
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10
Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
11
Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat
12
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes 40 Catatan: Dpt ditambahkan Indikator Lokal sesuai kebutuhan setempat
* SPM Kesehatan dan Pendekatan Keluarga NO Indikator 1 Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. 2 Setiap orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 3 Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 4 5 6 7
Setiap Setiap Setiap Setiap
8
Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
9
Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
10
Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
11
Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
12
Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.
13
Keluarga mengikuti KB
14
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
15
Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih
16
Keluarga mempunyai akses/menggunakan jamban sehat
17
Sekeluarga menjadi anggota JKN/askes
SPM
ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. SPM & PK
PK
* Menggunakan dua jenis isian yaitu : 1. Online dengan aplikasi Keluarga Sehat 2. Instrumen (kuesioner) Hard Copy
Blok I. Pengenalan Tempat
Blok II. Keterangan Keluarga
Blok III. Keterangan Pengumpul Data
Blok IV. Keterangan Anggota Keluarga
Blok V. Keterangan Individu
INDEKS KELUARGA SEHAT
PROFIL KESEHATAN KELUARGA (PROKESGA)
>0,80 0,50-0,80 <0,50
:keluarga sehat
:keluarga pra-sehat :keluarga tidak sehat
Contoh Kasus Keluarga 1. Ibu menggunakan alat kontrasepsi 2. Ada balita usia 12 bulan, imunisasi dasar tidak lengkap 3. Ada balita usia 12 bulan, mendapat ASI eksklusif 4. Ada balita usia 12 bulan, bulan lalu tidak dibawa ke Posyandu; Ada balita bulan, bulan lalu dibawa ke Posyandu
usia 48
5.Tidak ada anggota keluarga menderita TB 6.Ayah tidak pernah didiagnosis hipertensi namun saat pengukuran sistole diatas 140 mmHg; ibu dan anak usia 16 thn pernah didiagnosis hipertensi dan minum obat secara teratur 7. Anak usia 16 thn menderita schizophrenia, tapi minum obat secara teratur
8. Ayah merokok, anggota keluarga lain tidak merokok 9. Semua anggota keluarga memiliki JKN 10.Terdapat air bersih dan semua anggota keluarga menggunakan air bersih
11. Terdapat jamban saniter dan semua anggota keluarga BAB di jamban
* No
Indikator
A
B
Pertanyaan Rumah Tangga
Ayah
Ibu
Anak (16 tahun)
Anak (48 bulan)
Anak (12 bln)
C
D
E
F
G
H
N*)
Y
Nilai Keluarga
1
Keluarga mengikuti program KB
2
Ibu hamil melahirkan di fasyankes
3
Bayi usia 0-11 bulan diberikan imunisasi lengkap
T
0
4
Pemberian ASI eksklusif bayi 0-6 bulan
Y
1
5
Pemantauan pertumbuhan balita
T
0
6
Penderita TB paru yang berobat sesuai standar
N
N
N
N
7
Penderita hipertensi yang berobat teratur
T
Y
Y
0
8
Tidak ada anggota keluarga yang merokok
T
Y
Y
Y
Y
0
9
Sekeluarga sudah menjadi anggota JKN
Y
Y
Y
Y
Y
1
10
Mempunyai dan menggunakan sarana air bersih
Y
Y
Y
Y
1
11
Menggunakan jamban keluarga
Y
Y
Y
Y
1
12
Penderita gangguan jiwa berat berobat dengan benar
Y
∑ indikator bernilai 1 /(12-∑N) Indikator keluarga Sehat
1 N
Y
1 6/(12-2) 0.600
INDIKATOR DAN DEFINISI KELUARGA SEHAT
48
*
*
* Dari setiap keluarga dapat ditentukan prioritas intervensi
pembina keluarga pada masing-masing desa dapat mengetahui keluarga mana yang berkontribusi membuat desa mereka menjadi desa yang pra sehat dan tidak sehat. Pembina keluarga juga harus dapat menganalisis dasar permasalahan dengan melakukan interview mendalam melalui kunjungan keluarga ulangan kepada beberapa keluarga dengan nilai IKS-nya paling kecil sehingga dapat meningkatkan kualitas dari rumusan permasalahan di desa binaanya.
* 1. Berdasarkan tingkat/wilayah 2. Berdasarkan indeks 3. Silang antar indikator 4. Silang terhadap status/identitas STATISTIK Diperlukan pada analisis yang lebih lanjut
*
Database IKS tingkat Puskesmas Indikator
A
B
C
D
E
F
G
H
Puskesmas
KB
56.3%
62.7%
74.2%
70.6%
80.8%
61.3%
60.9%
26.2%
71.3%
Linfaskes
54.9%
98.7%
89.6%
82.7%
46.3%
58.0%
31.1%
43.7%
70.4%
Imunisasi
43.0%
17.8%
23.4%
30.9%
17.3%
44.0%
34.3%
39.3%
33.6%
ASI eks
32.4%
58.2%
52.9%
48.8%
27.3%
34.2%
18.3%
25.8%
41.5%
Timbang
45.0%
93.7%
78.9%
84.9%
52.3%
57.7%
62.1%
41.4%
69.1%
TB IKS
26.1%
64.5%
35.9%
29.5%
21.0%
32.6%
47.7%
35.4%
42.9% 42,9%
HT IKS
23.3%
34.0%
30.5%
23.4%
27.8%
32.4%
21.7%
12.8%
29.3%
Jiwa IKS
47.7%
49.0%
47.3%
43.3%
49.5%
47.3%
48.3%
38.5%
47.8%
Rokok
48.7%
51.9%
51.0%
48.5%
27.3%
47.1%
41.7%
32.0%
48.0%
Air bersih
85.5%
91.0%
89.4%
85.0%
47.9%
82.6%
73.2%
56.2%
84.2%
Jamban
69.9%
81.9%
60.3%
48.0%
58.9%
61.3%
52.4%
29.6%
63.8%
JKN
49.2%
75.3%
48.5%
58.6%
50.0%
91.6%
67.8%
68.3%
57.7%
IKS
0.539
0.761
0.573
0.531
0.385
0.665
0.511
0.322
0.583
Kesimpulan
Pra=S
Pra-S
Pra=S
Pra-S
Tdk_S
Pra-S
Pra-S
Tdk-S
Pra-S
Paket Informasi Kesehatan Keluarga (PINKESGA)
DAN LAIN2 SESUAI KEBUTUHAN LOKAL
35
Aplikasi Keluarga Sehat Untuk menjalankan aplikasi keluarga sehat silahkan menuju alamat URL berikut: http://keluargasehat.kemkes.go.id/
Entrikan username dan password sesuai penugasannya masingmasing
*Bina Wilayah •
• •
Wilayah Kerja Puskesmas Bisa Dibagi Menjadi Beberapa Wilayah Binaan Staf/Tim Puskesmas Jadi Petugas/Tim Pembina Keluarga / Wilayah, Bertanggung Jawab Terhadap Indikator Kesehatan Keluarga Di Wilayah Binaannya Pembina Keluarga/Pembina Wilayah: Petugas Puskesmas (tenaga kesehatan) Yg Diberi Pembekalan Agar Memahami Semua Aspek Kes Secara Umum Staf / tim Puskesmas
Keluarga / Desa Binaan
Staf / tim 1
Kelg / Desa A, B, C
Staf / tim 2
Kelg / Desa D, E, F, G
Staf / tim 3
Kelg / Desa H, I, J
Dst
62
* IKS KECAMATAN IKS PUSKESMAS IKS DESA / KELURAHAN IKS RW IKS RT IKS
KELUARG A
37
P1
PERENCANAAN
PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA TERINTEGRASI KE DLM MANAJEMEN PUSKESMAS
MANAJEMEN PROG/YAN KES.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PENGGERAKAN PELAKSANAAN
P2
LOKAKARYA PELAKSANAAN RPK MINI (LOKMIN)
MANAJEMEN SDM MANAJEMEN OBAT & ALKES MANAJEMEN SARPRAS MANAJEMEN KEUANGAN DLL
MENGUMPULKAN & MENGOLAH DATA IDENTIFIKASI MAS. KES. & POTENSI PEMECAHAN MENENTUKAN PRIORITAS MASALAH KESEHATAN MEMBUAT RUMUSAN MASALAH KESEHATAN MENCARI PENYEBAB MASALAH KESEHATAN MENENTAPKAN CARA PEMECAHAN MASALAH MENYUSUN & MENGUSULKAN RUK MENYUSUN RPK
P3 64
PENGAWASANPENGENDALIAN PENILAIAN
Saatnya untuk diterapkan Pendekatan keluarga ini sangat tepat untuk dilaksanakan sekarang ini, karena: • Dukungan SPM baru menurut UU 23/2014 dan permenkes 43 tahun 2016 • Teknologi komputer yang sangat memudahkan pendataan dan analisisnya • Ketersediaan SDM yang lebih baik • Dana operasional cukup (tersedia DAK fisik dan non fisik, Kapitasi, APBD, ADD, dll) • Komitmen yang tinggi 65
USULAN LOKUS INTEGRASI KELUARGA SEHAT TAHUN 2017 PER 6 JANUARI 2017
NO KAB KOTA
NO PROVINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1
PROVINSI ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH ACEH
KABUPATEN Aceh Barat Aceh Barat Daya Aceh Besar Aceh Jaya Aceh Selatan Aceh Singkil Aceh Tamiang Aceh Tengah Aceh Tenggara Aceh Timur Aceh Utara Bener Meriah Bireuen Gayo Lues Kota Banda Aceh Kota Langsa Kota Lhoksumawe Kota Sabang Kota Subulussalam Nagan Raya Pidie Pidie Jaya Simeulue
JUMLAH PUSKESMAS PER KAB/KOTA 10 7 22 8 3 4 11 9 10 15 23 1 18 1 10 5 5 4 5 9 23 9 1
TOTAL PERPROVINSI 213
NO. KABUPATEN/KOTA 1 Simeulue 2 Aceh Singkil
3
4
Aceh Selatan
Aceh Tenggara
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PUSKESMAS SIMEULUE TIMUR SINGKIL SINGKIL UTARA SIMPANG KANAN GUNUNG MERIAH LHOK BENGKUANG LABUHAN HAJI BLANGKEJEREN ENGKEREN LAWE SUMUR LAWE SIGALA-GALA SUKA MAKMUR BIAK MULI LAWE DUA KOTA KUTACANE KUTAMBARU NATAM DELENG PEKHISON
5
6
Aceh Ti mur
Aceh Tengah
19
BIREM BAYEUN
20
RANTAU SELAMAT
21
SUNGAI RAYA
22
PEUREULAK KOTA
23
PEUREULAK TIMUR
24
PEUREULAK BARAT
25
RANTO PEUREULAK
26
IDI RAYEUK
27
PEUDAWA
28
DARUL AMAN
29
NURUSSALAM
30
JULOK
31
MATANG PUDENG
32
SIMPANG ULIM
33
MADAT
34
ISAQ
35
BINTANG
36
KOTA
37
KEBAYAKAN
38
PEGASING
39
ATANG JUNGKET
40
BEBESEN
41
ANGKUP
42
BLANG MANCUNG
3/16/2017
7
Aceh Barat
8
Aceh Besar
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
JOHAN PAHLAWAN SUAK RIBEE KUALA BHEE PASIE MALI (WOYLA BARAT) TANGKEH PEUREUMEU MEUREUBO PANTE CEUREUMEN MENTULANG KAJEUNG LHOONG LHOKNGA INDRAPURI KUTA COT GLIE SEULIMEUM KOTA JANTHO LEMBAH SEULAWAH MESJID RAYA DARUSSALAM BAITUSSALAM KUTA BARO MONTASIK BLANG BINTANG INGIN JAYA KRUENG BARONA JAYA SUKAMAKMUR KUTA MALAKA SIMPANG TIGA DARUL IMARAH DARUL KAMAL PEUKAN BADA LAMPISANG
9
10
Pidie
Bireuen
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
GLUMPANG TIGA TEUPIEN RAYA GLUMPANG BARO MUTIARA TIMUR MUTIARA BARAT UJONG RIMBA TIRO TANGSE TITUE KEUMALA SAKTI MILA PADANG TIJI DELIMA REUBEE GRONG-GRONG INDRAJAYA PEUKAN BARO KEMBANG TANJONG SIMPANG TIGA KOTA SIGLI PIDIE BATEE SAMALANGA SIMPANG MAMPLAM PANDRAH JEUNIEB PEULIMBANG PEUDADA JULI JULI-2 JEUMPA KOTA JUANG KUALA JANGKA PEUSANGAN PEUSANGAN SELATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG MAKMUR 3/16/2017 GANDA PURA KUTA BLANG
11
12
Aceh Utara
Aceh Barat Daya
116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145
SAWANG NISAM BANDA BARO KUTA MAKMUR SIMPANG KRAMAT SYAMTALIRA BAYU MEURAH MULIA MATANGKULI PAYA BAKONG COT GIREK TANAH JAMBO AYE LANGKAHAN SEUNUDON BAKTIYA SAMPOINIET LHOKSUKON TANAH LUAS NIBONG SAMUDERA SYAMTALIRA ARON TANAH PASIR MUARA BATU DEWANTARA MANGGENG LEMBAH SABIL BLANG PIDIE SUSOH SANGKALAN KUALA BATEE ALUE PISANG
13 14
Gayo Lues Aceh Tamiang
15
Nagan Raya
16
Aceh Jaya
146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174
BLANGKEJEREN TAMIANG HULU KEJURUAN MUDA RANTAU KUALA SIMPANG SERUWAY SUNGAI IYU BENDAHARA BANDA MULIA KARANG BARU SEKERAK MANYAK PAYED ALUE BILIE SUKA MULYA UJONG FATIHAH PADANG PANYANG SIMPANG JAYA BEUTONG JEURAM COT KUTA UTEUN PULO TEUNOM PANGA KRUENG SABEE CALANG LAGEUN PATEK LHOK KRUET 3/16/2017 LAMNO
17 18
19
20
Bener Meriah Pidie Jaya
Kota Banda Aceh
Kota Sabang
175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198
SIMPANG TIGA MEUREUDU MEURAH DUA BANDAR DUA KUTA KRUENG JANGKA BUYA ULIM TRIENGGADENG PANTE RAJA BANDAR BARU MEURAXA JAYA BARU BANDA RAYA BAITURRAHMAN BATOH KUTA ALAM LAMPASEH KOTA KOPELMA DARUSSALAM JEULINGKE ULEE KARENG SUKAJAYA JABOI COT BA'U SUKAKARYA
21 Kota Langsa
22 Kota Lhoksumawe
23 Kota Subulussalam
199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213
UPT LANGSA TIMUR UPT LANGSA LAMA UPT PUSKESMAS SEURIGET UPT LANGSA BARO UPT LANGSA KOTA BLANG CUT MUARA DUA MUARA SATU BANDA SAKTI MON GEUDONG SIMPANG KIRI PENANGGALAN RUNDING SULTAN DAULAT 3/16/2017 LONGKIB
KODE DAN ALAMAT PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN /KOTA ... TAHUN 2016
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
NAMA PUSKESMAS
KODE PUSKESMAS
ALAMAT PUSKESMAS
KECAMATAN
KETERANGAN
Daftar Puskesmas dan Nama Puskesmas Kecamatan** Alamat Kode Puskesmas Jumlah Desa/Kelurahan (Cakupan Wilayah Binaan) Puskesmas
nama-nama calon pengelola KS : : : : No.
Provinsi : Kab/Kota :
Desa/Kelurahan**
Jumlah KK (jika ada)
Nama
NIK**
: 1 2 3 4 5 6 7 8 dst
Daftar nama calon pengeloala KS
:
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ket. : * : Diisi jika merupakan PNS ** : Wajib diisi
NIP* (Jika PNS)
email**
No. HP**
Jabatan*
Keterangan/ sebagai apa dalam KS (admin PKM, Kepala PKM, Supervisor, Surveyor) Administrator Puskesmas Kepala Puskesmas Supervisor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor
Kepala Puskesmas**
NAMA, NIP dan Stempel (...........................................)
TERIMAKASIH
