PARADIGMA ITJEN
IMPLEMENTASI PARADIGMA ITJEN Penguatan Lingkungan Pengendalian a. Mendapatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (assurance activities) b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (anti corruption activities); dan c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga (consulting activities) d. Mendorong pelaksanaan pelaporan gratifikasi e. Mendorong peningkatan SPI
Penguatan Pelaksanaan Pengawasan a. Optimalisasi reviu sebagai upaya pencegahan
b. Optimalisasi penyelesaian hasil pemeriksaan eksternal c.
Evaluasi hasil reviu dan hasil pemeriksaan eksternal
Evaluasi Berkala Evaluasi berkala pelaksanaan penguatan lingkungan pengendalian dan pelaksanaan pengawasan
PERAN APIP
compliance auditing
advisory service
overall assurance
Reviu
Evaluasi
Kegiatan APIP
Asistensi dan Konsultansi
Audit
Pengawasan Lainnya
agent of change
Permendiknas No. 47/2011
SATUAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah satuan pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional.
PERAN SPI 1.
Penyusunan Program Pengawasan
2. Pengawasan Kebijakan dan Program 3. Pengawasan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, dan BMN 4. Pemantauan dan Pengkoordinasian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Internal dan Ekstenal 5. Pendampingan dan Reviu Laporan Keuangan 6. Pemberian Saran dan Rekomendasi 7. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan 8. Pelaksanaan Evaluasi Hasil Pengawasan
HASIL PEMERIKSAAN BPK Tahun
Temuan DikBud (Nilai, Jml)
Rekomendasi (Nilai, Jml)
(dlm juta)
2009
Temuan Ristek (Nilai, Jml)
Rekomendasi (Nilai, Jml)
(dlm juta)
389.097,97 $ 9.564,50
NA 20
121.729 7
166.716 9
956 11
7
928 14
116 14
5.427 21
928 32
0,33 10
5.100 41
21.974 19
0,33 18
6
2010 2011
2012
1.863.964,79
NA
20
45
25.833,67
NA
13
33
922.126,29 $ 32.764,68
NA 50
25
2013
3.199.229,63
NA
37
96
152.140,53
NA
29
100
2015
NA
NA
121.729 7
13.630 89
2016
NA
NA
956 11
1.475 29
6.552.397,85 $42.329,18
NA
NA
NA
344
102
179
2014
Total
130
REKOMENDASI BPK KE ITJEN & SPI Tahun
ITJEN
SPI
2012 2013
5
2014
9
1
2015
6
6
2016
NA
NA
Nilai
Ket
Rp922 M
Kemdikbud
Rp3.1 T
Kemdikbud
Rp152.14 M
Kemdikbud Kemristekdikti
NA
Kemristekdikti
RAWANPENYIMPANGAN PENYIMPANGAN RAWAN 1. Penyaluran Bantuan Pemerintah, mis BOPTN, PP PTS, Insentif Penelitian 2. Perbaikan/rehab Sarpras 3. Harga (mark up) 4. Penetapan pemenang lelang 5. Pembayaran fiktif 6. Pemalsuan dokumen 7. Manipulasi penggunaan barang/dana
8. 9.
Manipulasi pembebasan tanah; Realisasi pekerjaan tidak sesuai kontrak 10. Penggelapan uang; 11. Manipulasi gaji pegawai; 12. Penyalahgunaan biaya perjadin.
SIKLUS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
Reviu Reviu Reviu
Reviu, Verifikasi KEGIATAN
Penjelasan...
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) berpedoman pada Renstra
Rencana Kerja (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
Kegiatan meliputi kegiatan pokok serta kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran hasil sesuai program.
Renja dirinci menurut indikator keluaran, sasaran keluaran, lokasi, pagu anggaran, serta cara pelaksanaannya
KEMENRISTEKDIKTI Visi, Misi & Strategi VISI “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa” MISI Meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas; dan Meningkatkan kemampuan Iptek dan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah produk inovasi. TUJUAN STRATEGI
“Meningkatnya relevansi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan Iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa” Dalam rancangan lima tahun ke depan, indikator kinerja tujuan strategis diukur dengan indeks pendidikan tinggi pada tahun 2019 ditargetkan berada pada peringkat 56 besar dunia dengan nilai 5,0 dan indeks inovasi Indonesia pada tahun 2019 yang ditargetkan berada pada peringkat 26 besar dunia dengan nilai 4,4.
SASARAN STRATEGI
Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi;
Meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan pendidikan tinggi;
Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Iptek dan pendidikan tinggi;
Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan
Menguatnya kapasitas inovasi
IMPLEMENTASI PERENCANAAN DALAM KEGIATAN PMK No. 194/PMK.02/2013
1
Konsistensi pencantuman sasaran kinerja dalam RKA dengan Renja dan RKP 2
Kesesuaian total pagu dan rincian sumber dana dalam RKA dengan Pagu Anggaran K/L 3
4
Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain: penerapan SBM dan SBK, kesesuaian jenis belanja, serta hal-hal yang dibatasi/dilarang Kelengkapan dokumen pendukung RKA, antara lain: RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung terkait lainnya.
HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN 1.
2.
3. 4. 5.
6.
Belanja operasional wajib dialokasikan sesuai dengan kebutuhan: a. Belanja pegawai operasional (komponen 001), memperhitungkan ant lain perubahan status pegawai, tunjangan kinerja dan tunjangan lainnya serta penyesuaiannya. b. Belanja barang operasional (komponen 002), memperhitungkan antara lain standar biaya terbaru, biaya pemeliharaan tambahan aset Belanja non operasional berkarakteristik operasional merupakan belanja yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai komponen 001 & 002, tetapi wajib dipenuhi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi K/L. Pengalokasian untuk perjalanan dinas perlu dilakukan dengan efisien. Dalam hal terdapat usul-usul baru yang lebih prioritas, pendanaannya dilakukan melalui penajaman prioritas, refocusing, dan realokasi dari dana yang ada. Alokasi per program, di luar yang bersifat wajib dipenuhi dan wajib dialokasikan, merupakan ancar-ancar dan bersifat indikatif, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan pergeseran antarprogram Pengalokasian memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
PMK Nomor 194 Tahun 2013TUJUAN REVIU MEMBERIKAN KEYAKINAN TERBATAS, RKA TELAH DISUSUN BERDASARKAN : • RKP • RENCANA KERJA • PAGU ANGGARAN, SERTA • SASARAN KINERJA
REVIU RKA Menjamin kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran Fungsi Quality Assurance.
MEMBANTU MENTERI MENGHASILKAN RKA YANG BERKUALITAS
Tahapan Reviu – PMK No. 194/PMK.02/2013
1.Tahap Perencanaan
Memilih dan menentukan objek reviu Penyusunan Program Kerja Reviu Pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK; Koordinasi dengan penyusun LK; Penyusunan tim reviu, penyeleksian dan penentuan obyek reviu, pemahaman obyek reviu, dan pemilihan prosedur
2. Tahap
Pelaksanaan
Penelaahan dokumen perencanaan keuangan Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi; Penelaahan atas penyajian LK K/L;
3. Tahap
Pelaporan
Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) Laporan Hasil Reviu (LHR) Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi APIP untuk membuat pernyataan telah direviu
CATATAN HASIL REVIU
1. Penyelenggaraan Akuntansi
2.
Kesesuaian susunan LK dg PMK Kesesuaian daftar isi dg PMK Pencantuman ‘unaudited’ pada cover lap Pengangkatan petugas pencatat dan penyusun lap keu Rekonsiliasi eksternal dg KPPN, dll
Penyajian LK LRA – penjelasan realisasi anggaran Lap Operasional (LO) – penjelasan pendapatan operasional, mis sewa tanah, bangunan, denda keterlambatan, dll.; beban operasional, mis pemeliharaan, penyusutan, perdin; keg non operasional lain Lap Perubahan Ekuitas (LPE) – informasi kenaikan dan penurunan ekuitas Neraca – penjelasan persediaan, aset tetap, dan aset lainnya Catatan atas Lap Keu (CaLK) – penjelasan umum apkh pengungkapan LRA, LO, Neraca telah memadai
3.
Saran, Koreksi, Perbaikan
Permasalahan Konsistensi terhadap sasaran kinerja Sasaran kinerja, tugas dan fungsi dalam RKA-KL tidak sesuai dengan RKP dan Renja KL.
Kesesuaian pagu dan sumber anggaran Nilai anggaran yang diajukan dalam RKA-KL tidak sesuai dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan
Kepatuhan a. kaidah kaidah penganggaran • alokasi anggaran belum sesuai dengan SBU dan SBK • kegiatan tidak sesuai dengan MAK • ketidaksesuaian TOR/RAB dengan RKA-KL b. pencantuman tematik APBN • ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan • prioritas belanja diabaikan
Kelengkapan dokumen pendukung • RAB tidak rinci kegiatan, volume, analisa kebutuhan survey harga • tidak ada usulan kegiatan e-Planning • SPTJM, RKA-KL, TOR/RAB belum ditandatangani KPA
PERCEPATAN REALISASI ANGGARAN Perpres No. 10 tahun 2012
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) - dibentuk tim eveluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) untuk mendorong percepatan sekaligus kualitas penyerapan anggaran pada kementerian atau lembaga.
Sekjen – pemecahan bottleneck - permasalahan yang melibatkan antar K/L agar segera diinformasikan untuk diangkat issue-nya ke tingkat yang lebih tinggi.
TAHAPAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN DAN PBJ TRIWULAN I TAHUN 2016 25 April 2016 Laporan Ke Presiden 4-8 April 2016 reviu oleh APIP didampingi LO BPKP
11-15 April 2016 perekaman data di aplikasi oleh APIP
23 Maret : Rakor dengan seluruh APIP (untuk pemda seluruh APIP provinsi ditambah 2 APIP kab/kota)
18 Maret: Pra-Rakor dengan 10 K/L “Big Spender” + 3 Pemerintah Provinsi (DKI, Jabar dan Banten) : masukan terhadap Rancangan Pedoman reviu
28 Maret – 1 April 2016 Sosialisasi/Workshop di Pusat dan daerah
DATA YANG DIPERLUKAN (1) Pagu APBN P 2016 (2) Serapan per .... (Maret, tanggal terakhir) Data serapan belanja pegawai Belanja barang (operasional dan non operasional) Belanja modal (operasional dan non operasional) Bantuan pemerintah (dalam rupiah dan %)
(3) Paket Lelang TA 2016 Total anggaran Total paket lelang Data realisasi (brp paket, rupiah)
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN dan PBJ TAHUN 2016
TRIWULAN I Target: 20% Serapan: 15%
Kendala: kontrak sarpras blm terealisasi; SDM kurang
TRIWULAN II
TRIWULAN III
TRIWULAN IV
Target: 30%
Target: 20%
Target: 30%
EVALUASI - reviu oleh APIP bekerjasama SPI AWAL APRIL 2016
AWAL JULI 2016
AWAL OKTOBER 2016
AWAL JANUARI 2017
KEMITRAAN AUDITOR DAN SPI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG BERKUALITAS
OPTIMALISASI REVIU
PELAKSANAAN KEGIATAN YANG EFEKTIF, EFISIEN DAN KEPATUHAN TERHADAP PUU
KONSULTAN
AUDITOR & SPI
WTP
