RAPAT KERJA TEKNIS KKP
PENGAWASAN INTERN OLEH ITJEN KKP MENUJU VISI DAN MISI KKP
Oleh : INSPEKTUR JENDERAL
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
IRONI PEMBANGUNAN Jumlah dan Alokasi anggaran yang semakin besar, namun belum dibarengi dengan hasil pembangunan yang terlihat nyata Belanja Negara yang semakin meningkat tidak selalu dibarengi dengan penurunan jumlah kemiskinan, kenaikan IPM, penurunan GINI Ratio, dan ranking Easy of Doing Business
Sumber data: BPS, World Bank, BKPM, UNDP
Gini Ratio tidak mengalami perubahan, jumlah kemiskinan tidak berkurang, IPM tidak menunjukkan perubahan signifikan
2
KONDISI PEMANFAATAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA TAHUN 2009-2015
Tidak Bermanfaat; 39,37% Bermanfaat; 60,63%
Kondisi Pemanfaatan di Lingkungan KKP
SINERGI PELAKU PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT PROVINSI KAB/KOTA
MASYARAKAT
SWASTA
DPR/DPRD
PENGUSAHA
NELAYAN
PERBANKAN
PEMBUDIDAYA
LEMBAGA NON PERBANKAN
PENGOLAH
BUMN/D
RISIKO PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM •Perencanaan Kurang Baik •Penganggaran kurang baik
RISIKO KKP
RISIKO INHEREN Biro Ren dan Ses Eselon I
Pelaksanaan kurang terkendali
Pengawasan kurang fokus
RISIKO PENGENDALIAN
RISIKO PENGAWASAN
Biro Keu dan Ses Eselon I
Irjen
Reviu
Mempengaruhi Tujuan/Kinerja
Evaluasi
Audit
RISIKO KEGIATAN RISIKO INHEREN
• Bantuan tidak dikaitkan dengan tujuan • Calon Penerima Bantuan tidak jelas • Pengalokasian bantuan tidak tepat sasaran • Teknologi bantuan tidak dikaitkan dengan kapasitas penerima bantuan • Bantuan yang dialokasikan tidak feasible • Infrastruktur pendukung tidak siap
RISIKO PENGENDALIAN
RISIKO PENGAWASAN
• Proses Pengadaan Barang tidak mempertimbangkan waktu pelaksanaan • Juknis terlambat disusun • Penerimaan hasil pengadaan tidak cermat • Kurangnya pelibatan penerima bantuan dalam pelaksanaan pengadaan barang • Alat untuk monitoring dan pengendalian yang efektif dan terkini belum diterapkan
• Terbatasnya jumlah auditor Itjen dikaitkan dengan risiko KKP (besarnya anggaran dan luasnya sebaran risiko) • Komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan rendah
SPI KKP belum berjalan secara memadai
PENGAWASAN OLEH ITJEN KKP 2017 A. Keuangan Reviu Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Probity Audit
Membentuk Tunas Integritas melalui Workshop, ToT, Kolaborasi dengan K/L/O/P, berpartisipasi dalam Rembug Integritas Nasional
Mengevaluasi ketersediaan alat monev, termasuk penerapan e-Dalwas
Asistensi Kantor Pusat dan Daerah dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)
Asistensi Pemanfaatan Bantuan dan Asset, termasuk Tindak Lanjut LHP
Mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
Mereviu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja
Mengevaluasi pelaksanaan PermenKP No. 16/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penangan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest ) di lingkungan KKP
Asistensi Penerapan Manajemen Risiko
B. Manajerial
Evaluasi RB (Pelayanan Publik, SAKIP, SPIP, dll)
Mengaudit investigasi atas Pengaduan Masyarakat dan whistle blower
DUKUNGAN MANAJERIAL Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM): SDM, Metode, dan Sarpras INTEGRITAS, PROFESIONALITAS, DAN INOVASI
7
e-Dalwas • •
• • •
•
Pelaksanaan e-Dalwas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2015 Aplikasi e-Dalwas diharapkan dapat mengintegrasikan beberapa aplikasi sejenis yang telah ada seperti siRUP, aplikasi ROK, smart DJA, e Monev Bappenas serta aplikasi sejenis lainnya Data eDalwas telah terkoneksi dengan Aplikasi SAS milik kementerian keuangan Aplikasi eDalwas Online juga telah terintegrasi dengan Aplikasi Kinerjaku Database Progress Fisik diinput lebih detail, mulai dari Sub Komponen serta Paket Kontraktual yang masing-masing disertai bobot dan tahapan kegiatan. Aplikasi dengan eMonev Bappenas dan SMART DJA langsung di input pada level Output. Beberapa menu tambahan dalam eDalwas : – Menu Rencana Penarikan Dana (s.d. Akun per sub komponen) dan Rencana Progress Fisik Kegiatan – Kemampuan memetakan Kegiatan Prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan – Kemampuan memetakan kegiatan yang bukan asset, asset KKP, diserahkan kepada Masyarakat/Pemda – Setiap progress fisik dapat disertai dengan informasi berupa foto dan geotag – Informasi data kontraktual (Rincian dan progress keuangannya)
