Kliping Berita Online Tanggal : 1/22/2017 1:27:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Malvyandie Haryadi
KKP Prioritaskan Program Pemerataan Kesejahteraan TRIBUNNERS - Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas di tahun 2017. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016. “Kita akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kita perlu siapkan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (18/1). Susi memaparkan Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Gini Rasio Indonesia di tahun 2016 adalah 0,39 dimana tahun sebelumnya adalah 0,4. Meskipun ada sedikit perbaikan, menurutnya pemerintah tetap harus melakukan pemerataan karena 49. 3 persen kekayaan di Indonesia hanya dikendalikan 1 persen penduduk (sumber: Global Wealth Report). Susi menegaskan ada ketidakadilan kesempatan ekonomi saat ini dan kebijakan yang afirmatif (affirmative policy) harus diambil untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna agar para menteri bekerja untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Susi juga menyebutkan, pemerintah harus mengurangi defisit belanja negara. Oleh Karena itu, KKP akan berusaha tepat sasaran dalam membelanjakan program pemerintah. KKP menargetkan, peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, baik lokal dan nasional, khususnya pelaku perikanan skala kecil dan menengah (UMKM). “Tidak boleh ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil atau haji-haji pemilik kapal dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan bantuan KKP diprioritaskan untuk nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan,” ungkapnya. Selain perlakuan khusus, Susi juga menyoroti ketergantungan KKP terhadap Dinas-dinas di daerah. Ia menginstruksikan agar jajarannya turun ke lapangan untuk memantau langsung, terutama untuk mencapai transparansi pengumuman calon penerima bantuan. Untuk mewujudkan ini, KKP butuh bantuan media dan masukan dari masyarakat agar tidak ada lagi kelompok yang mendapat bantuan berdasarkan kedekatan dengan oknum pejabat di daerah.
Sementara itu, dalam rangka Satu Data, KKP sedang berupaya untuk mengintegrasikan data pelaku perikanan yang sudah pernah menerima bantuan dari KKP. "Data ini akan membantu KKP untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan dan memastikan bahwa bantuan tidak diberikan ke pihak yang sama berulang kali," tambahnya. Susi menargetkan, semua program dan intervensi KKP harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat miskin. Provinsi dengan angka kemiskinan relatif tinggi seperti Papua, Papua Barat, NTT, dan Maluku (sumber: BPS), akan dijadikan prioritas pembangunan industri perikanan baru secara terintegrasi melalui program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Saumlaki, Merauke, Biak Numfor, Timika, Rote Ndao, dan Sumba Timur. Susi menilai, keberpihakan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan program prioritas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sangat penting untuk pemerataan kesejahteraan. “KKP dengan anggaran Rp. 9,2 T di tahun 2017 harus bisa mendongkrak pertumbuhan PDB namun juga dengan menjaga agar ketimpangan pendapatan tidak melebar,” ungkapnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Mina Bahari IV Kantor KKP Jakarta, Kamis (19/1), Susi juga memaparkan evaluasi kerja KKP di tahun 2016. Berdasarkan data BPS (per Desember 2016), pendapatan stakeholder KKP berada dalam angka yang cukup baik. Nilai Tukar Usaha Pertanian Subsektor Perikanan mengalami kenaikan grafik yang cukup memuaskan di angka 114. Adapun Nilai Tukar Nelayan dan Nilai Tukar Usaha Pertanian Nelayan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 109 dan 120. Nilai Tukar Usaha Petani Pembudidaya Ikan juga menunjukkan kenaikan grafik menjadi 109, tetapi tidak dengan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang menunjukkan penurunan menjadi 98. Peningkatan Nilai Tukar Nelayan yang terjadi menurut Susi sebagai bentuk keberhasilan pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) dan keberhasilan program prioritas pengembangan usaha perikanan tangkap. Sebaliknya, Nilai Tukar Pembudidaya Ikan yang menunjukkan penurunan, akan menjadi pekerjaan rumah KKP. Menurut Susi, KKP akan berupaya menanggulangi ketergantungan pembudidaya terhadap pabrik-pabrik pakan besar. Oleh karena itu, Program Pakan Mandiri dijadikan fokus Program Perikanan Budidaya. Sebagai tambahan, KKP juga akan menggulirkan program budidaya dengan teknologi biofloc untuk pesantren-pesantren dan sekolah-sekolah di Jawa. tujuannya untuk meningkatkan konsumsi protein dari ikan di wilayah tersebut.
Salah satu
Kliping Berita Online Tanggal : 1/22/2017 1:27:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Tags
KKP Prioritaskan Program Pemerataan Kesejahteraan TRIBUNNERS - Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadikan pemerataan kesejahteraan sebagai salah satu program prioritas di tahun 2017. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi kinerja KKP tahun 2016. “Kita akan berupaya mengefektifkan belanja pemerintah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kita perlu siapkan dengan maksimal pelaksanaan program 2017 ini,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti di Jakarta, Rabu (18/1). Susi memaparkan Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Gini Rasio Indonesia di tahun 2016 adalah 0,39 dimana tahun sebelumnya adalah 0,4. Meskipun ada sedikit perbaikan, menurutnya pemerintah tetap harus melakukan pemerataan karena 49. 3 persen kekayaan di Indonesia hanya dikendalikan 1 persen penduduk (sumber: Global Wealth Report). Susi menegaskan ada ketidakadilan kesempatan ekonomi saat ini dan kebijakan yang afirmatif (affirmative policy) harus diambil untuk membuka akses yang lebih luas kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin dan yang termarjinalkan. Hal ini juga sejalan dengan arahan Presiden pada saat Sidang Kabinet Paripurna agar para menteri bekerja untuk menurunkan kesenjangan pendapatan. Susi juga menyebutkan, pemerintah harus mengurangi defisit belanja negara. Oleh Karena itu, KKP akan berusaha tepat sasaran dalam membelanjakan program pemerintah. KKP menargetkan, peningkatan kemampuan semua pelaku industri perikanan di Indonesia, baik lokal dan nasional, khususnya pelaku perikanan skala kecil dan menengah (UMKM). “Tidak boleh ada lagi perlakuan khusus untuk perusahaan-perusahaan perikanan besar, namun nelayan kecil atau haji-haji pemilik kapal dipersulit. Semua harus mendapatkan perlakuan yang adil, dan bantuan KKP diprioritaskan untuk nelayan, pembudidaya dan petambak garam yang betul-betul membutuhkan,” ungkapnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 6:31:00 PM Sumber : Republika Penulis : Esthi Maharani
Minat Mahasiswa Sekolah di AS Diprediksi Tetap Tinggi REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Sekjen Himpunan Alumni Amerika Serikat di Indonesia (Alumnas), Jimmy Rifai Gani, memprediksi Donald Trump tidak akan mengambil kebijakan yang menyulitkan mahasiswa. Ia merasa, walau ada kebijakan proteksionisme dan pengetatan imigrasi, kontribusi siswa asing di AS terhadap perekonomian cukup tinggi. "Menurut laporan Open Doors yang diterbitkan Institute of International Education (IIE), ada 8. 728 pelajar dari Indonesia di AS, meningkat 26 persen sejak 2010," kata Jimmym, Sabtu (21/1). Selain itu, jumlah pelajar internasional yang melanjutkan studi di AS selama 2015/2016 telah menembus 1. 044 juta siswa, dengan rata-rata setiap pelajar membayar uang sekolah 25 ribu dolar AS. Itu berarti, pelajar asing memberikan kontribusi sebesar 25 miliar AS terhadap perekonomian AS. Jimmy turut menuturkan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non-mogas Indonesia ke AS mencapai 15,68 miliar dolar, sedangkan dampak terhadap investasi dari AS tidak akan terlalu berpengaruh terhadap total investasi langsung asing. Hal itu lantaran investasi langsung AS cuma ada 430 juta dolar. "430 juta dolar senilai 5,7 triliun, dan menempati urusan ke-10 dari negara dengan investasi terbesar di Indonesia," ujar Executive Director dan CEO Internasional Business School tersebut. Ia mencatat, 66,7 persen pelajar Indonesia di AS menempuh penddikan S1, 18,6 persen pascasarjana, 11,3 persen pelatihan praktek pilihan dan 3,4 persen di program non-gelar. Menurut Jimmy, pelajar asal Cina terbanyak dengan 328. 547 siswa, disusul India 165. 918, Arab Saudi 61. 287 dan Korea Selatan 61. 007 siswa.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 3:42:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Sanusi
Indef: Perlu Sinkronisasi Kebijakan Untuk Lindungi Industri Dalam Negeri TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah perlu sinkronisasi kebijakan antar kementerian untuk memperkuat dan mendorong industri di dalam negeri. Sinkronisasi mutlak dilakukan agar industri mampu bertahan di tengah kian derasnya serbuan produk impor ke Indonesia. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartarti mengemukakan, pemerintah harus memberi dukungan nyata bagi industri dalam negeri. Jangan sampai, berbagai kebijakan atau deregulasi yang dikeluarkan, justru malah membuat produk dari negara lain kian mudah masuk. "Hasil analisa kami, banyak kebijakan yang bisa diidentifikasikan itu justru melemahkan industri dalam negeri. Kebijakan yang tidak sinkron lintas kementerian ini justru melemahkan industri dalam negeri, terutama berkaitan dengan kebijakan perdagangan dan importasi," ujar Enny, Kamis (19/1). Misal, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 87/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu dan Permendag 70/2015 tentang Angka Pengenal Importir, yang diproses kalangan industri, menjadi contoh tidak sinkronnya kebijakan. Di satu sisi ada keinginan memperkuat industri dalam negeri, di sisi lain justru membuka keran impor besar-besaran. "Impor produk konsumsi itu sekarang ini tidak karu-karuan, besar sekali. Ini karena importir umum itu bebas mengimpor apa saja," ujar Enny. Jika importasi produk-produk tertentu, seperti kosmetik, yang memiliki korelasi dengan isu kesehatan, tanpa melewati proses verifikasi, tanpa pengecekan, tentu saja dari sisi konsumen juga akan dirugikan. Karena kualitasnya tidak terkontrol. Karena itu, tidak bisa lagi kebijakan dibuat parsial. "Ini paling dirugikan tentu produsen, industri dalam negeri. Di tengah pelemahan daya beli, masyarakat sudah tidak berpikir kualitas , yang penting mereka bisa mengakses barang produk sejenis, asal harga murah. Sementara itu, para importir juga tidak peduli, dengan biaya logistik lebih murah, mereka lebih suka impor, walaupun dari China," tegas Enny. Menurut data BPOM, saat ini produk impor menguasai pasar kosmetik hampir 60 persen. Selama periode 2013-2014, kosmetik impor menunjukkan peningkatan dominasi pangsa pasar sedangkan kosmetik domestik mengalami penurunan. Ketua Umum Perhimpunan Perusahaan dan Asoasiasi Kosmetika Indonesia (PPA Kosmetika) Putri K . Wardhani, pernah mengatakan, dominasi produk impor menguasai penjualan di peritel atau departemen store, mempersempit kesempatan produk lokal untuk bersaing.
Lemahnya daya saing produsen kosmetik nasional, juga lantaran masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Pendampingan industri masih tertinggal dibanding negara lain. Dua masalah itu, kian runyam, ditambah dengan adanya pelonggaran ketentuan impor kosmetik. Jika dalam Permendag No 73 Tahun 2014, terdapat ketentuan Importir Terdaftar (IT); Angka Pengenal Importir (API); dan Verifikasi Teknis di Pelabuhan Muat, setelah ada deregulasi dengan hadirnya Permendag No 87 Tahun 2015, hanya ada satu ketentuan yakni cukup memiliki Angka Pengenal Importir Uum (API-U). Alhasil, deregulasi yang semula ditujukan memperlancar arus barang justru berdampak pada peningkatan realisasi impor yang menyudutkan industri dalam negeri. Bahkan, merujuk data BPS, ketika ketentuan verifikasi impor Kosmetik masih diberlakukan, terjadi penurunan impor sebesar 14 persen dari tahun 2013 hingga 2015. Namun, ketika ketentuan verifikasi dihilangkan pada Desember 2015, terjadi peningkatan sekitar 7 persen hanya dalam waktu satu tahun. "Begitu dibebaskan untuk impor, maka sulit mendeteksi jenis, spesifikasi produk, karena tercampur . Itu memberikan peluang kebocoran, produk-produk yang mestinya dilakukan pengendalian, tercampur dengan produk lain," tegas Enny. (Yudho Winarto)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 3:05:00 PM Sumber : Okezone Penulis :
Soal PP1/2017, Dirjen Minerba: Kita Tak Buka Ekspor Konsentrat, Semua Ada Aturan Ketat JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menganjurkan para pengusaha tambang untuk segera membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat. Hal ini guna menghindari bea keluar 10% acap kali melakukan kegiatan ekspor konsentrat. Saat ini, izin ekspor konsentrat sudah kembali dibuka pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Namun, izin bisa saja dicabut apabila persyaratan pembangunan smelter tidak segera dirampung dalam waktu lima tahun. Antam Sambut Baik Perubahan PP Minerba BPS Dampak PP Minerba Akan Terlihat FebruariEkspor Mineral Mentah Kembali Dibuka "Jadi kalau dibilang kita malah buka ekspor konsentrat nikel dan bauksit itu salah. Justru dengan aturan ini, maka akan sangat menderita (pengusaha tambang) jika tidak cepat-cepat bangun smelter. Karena akan terus dikenakan Bea Keluar sesuai kadar ekspor," tutur Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono di Jakarta, Sabtu (21/1/2017). Secara tegas, maka pengusaha tambang wajib mengikuti apa yang ditetapkan pada PP Nomor 1 tahun 2017. Dengan begitu maka PP ini dapat merangsang dan mempercepat pengusaha tambang membangun smelter di Indonesia. Jika tidak terbangun maka izin dapat dipastikan dicabut. "Jadi bukan seolah-olah pemberian izin membuat ekspor bebas, itu tidak. Semua ini sudah ada persyaratan dan semua itu ketat," ujarnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 3:05:00 PM Sumber : Detik Penulis : Hendra Kusuma
Mengenal Teknik Minapadi, Inovasi Sukses Pertanian Tradisional Jakarta - Minapadi adalah teknik pertanian budi daya padi dan ikan yang telah lama dipraktikan di Indonesia, bahkan di banyak tempat di Asia. Amat disayangkan, intensifikasi pertanian 'modern' yang banyak menggunakan pestisida, membuat ikan dan hewan-hewan air tawar lain yang secara tradisional dapat menjaga kesuburan sawah mati, dan praktik-praktik itu secara lambat laun terlupakan. Salah satu lokasi percontohan Mina Padi berada di di Dusun Cibluk, Margoluwih, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perwakilan dari kementerian terkait, termasuk Wakil Menteri Koordinator Kemaritiman Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu dan Teknologi, dan Budaya Maritim Safri Burhanuddin. Selanjutnya, Wakil Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud serta perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pertanian, mengunjungi sawah percontohan Mina Padi dan bertemu para petani. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, pada tahun 2014, konsumsi ikan rata-rata di Yogyakarta hanya 19,17 kg/kapita/tahun, terendah dibandingkan 33 provinsi lain dan hanya sekitar setengah dari dari konsumsi rata-rata nasional sebesar 37 kg/capita. Pada tahun 2015, konsumsi ikan di Sleman sampai 22, 29 kg, naik sampai 16%. Minapadi dapat berkontribusi secara positif untuk menaikkan pasokan ikan, dan ketahanan pangan sertã nutrisi masyarakat. Pertanian Minapadi Foto: Dok. FAO"Amat menyenangkan untuk melihat bagaimana upaya mengenalkan minapadi yang dikombinasikan dengan teknik-teknik inovatif cukup baik hasilnya di Kabupaten Sleman, "ungkap Mark Smulders, FAO Representatives di Indonesia, dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/1/2017). "Antusiasme dari petani telah membuktikan: kita telah berhasil tidak hanya menaikkan pendapatan, tetapi memelihara, bahkan menaikkan produksi beras, dan memberikan masyarakat lokal sumber makanan yang penting untuk gizi yang lebih baik," lanjut Smulders. Sejak 2015, Badan Pangan Pertanian PBB (FAO of the United Nations) bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai menghidupkan kembali kearifan tradisional dalam pertanian melalui Inovasi Mina padi berbasis kluster di Sleman, Yogyakarta dan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra Barat, seluas 25 hektar di tiap lokasi. Dalam waktu yang tidak begitu lama, pendekatan inovatif yang mengombinasikan kearifan tradisional dan teknik serta bahan tanam yang modern telah membawa tiga keuntungan [triple win] pada petani, kelompok petani dan keluarga mereka. Tiga keuntungan itu adalah: naiknya produksi beras, naiknya pendapatan dan membaiknya nutrisi. Sawah percontohan Minapadi menghasilkan kenaikan panen padi dari rata-rata 6. 5 juta ton/ha menjadi 9. 3 ton/ha dengan kualitas padi yang lebih baik sehingga petani dapat menjualnya sebagai 'padi sehat'. Penjualan ikan dapat mencapai sekitar 42 juta per hektar dalam satu musim.
Dan
juga, inovasi mina pagi menggunakan pendekatan ekosistem melalui nol pestisida, dan secara signifikan mengurangi level penggunaan pupuk kimia. Petani RI Berbagi Pengetahuan ke Seluruh DuniaInovasi teknik minapadi yang diperkenalkan oleh FAO dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Pertanian, Perikana dan Kehutanan Sleman, telah dibagikan ke wilayah Asia Pasifik dan sekitarnya. Perwakilan dari 15 negara telah mengunjungi kabupaten Sleman, dan ditambah banyak petani dari berbagai penjuru di Indonesia, semua mengekspresikan keinginan untuk mereplikasi pendekatan mina padi yang dilakukan di sini di Negara mereka dan di bagian yang lain di Indonesia. FAO telah berkontribusi sekitar setengah juta dollar untuk membangun dan mendemonstrasikan best practice dari Mina padi, dengan sekitar 500 keluarga petani secara langsung mendapatkan keuntungan dari program itu. "Saat ini adalah saat yang tepat, agar pertanian minapadi dapat diperluas untuk memastikan semakin banyak keluarga petani meraih hidup yang lebih baik, yang juga menguntungkan kehidupan di pedesaan melalui aktivitas ekonomi yang bergairah, dan memperbaiki akses untuk memperoleh pangan yang bergizi. Hal ini tidak hanya berguna untuk Indonesia dan banyak Negara di Asia. Petani di Sleman telah menunjukkan cara untuk mencapai kesuksesan itu," tutur Smulders.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 2:30:00 PM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Produksi Gabah Kering Giling di Klaten Lebihi Target KLATEN, suaramerdeka. com - Produksi gabah kering giling (GKG) Kabupaten Klaten 2016 melebihi target. Produksi sampai bulan Desember 2016 mencapai 443. 103 ton dari target awal hanya 402. 310 ton. “Itu artinya ada surplus beras yang naik,” jelas Kepala Seksi Produksi, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemkab Klaten, Lilik Nugraharjo, Sabtu (21/1). Menurutnya dengan angka itu maka surplus produksi beras di Kabupaten Klaten tahun 2016 mencapai 130. 000 ton. Surplus sebanyak itu mengalami kenaikan 10. 000 ton dibandingkan tahun sebelumnya hanya 120. 000 ton. Jumlah GKG 443. 103 ton jika dikonversi menjadi beras mencapai 250. 000 ton. Padahal dengan 1,4 juta jiwa penduduk, kebutuhan beras rata-rata Kabupaten Klaten hanya 120. 000 ton per tahun. Dari surplus itu, beras dari Klaten dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia. Baik ke Kalimantan maupun Sumatera. Capaian surplus itu juga tidak terlepas dari capaian luas tanam yang meningkat. Target luas lahan tanam yang semula 69. 911 hektare tetapi dapat direalisasikan seluas 73. 626 hektare. Peningkatan luas capaian lahan panen disebabkan berbagai faktor. Antara lain karena faktor cuaca tahun 2016 yang cenderung basah. Hujan yang terus turun membuat lahan palawija seperti kedelai dan jagung menyusut. Lahan basah membuat beberapa wilayah gagal ditanam kedelai. Hitungan surplus itu memang diakui masih angka sementara, sebab angka pastinya menunggu hitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Pemkab Klaten, Wahyu Prasetyo, mengakui, surplus beras yang naik banyak dipengaruhi cuaca. Cuaca membuat luas lahan palawija berkurang sehingga padi bertambah.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 1:48:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Nurmayanti
KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan BMTP Impor Canai Lantaian Liputan6. com, Jakarta Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) melakukan inisiasi penyelidikan perpanjangan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan per 18 Januari 2017 ini. Ini dikatakan sebagai upaya mencegah terjadi kembali kerugian serius akibat produk impor di pasar lokal. “Pada Rabu, 18 Januari 2017, KPPI mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP atas impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan, yang termasuk dalam pos tarif Harmonized System Ex. 7210. 61. 11. 00,” kata Ketua KPPI Ernawati, seperti dikutip Sabtu (21/1/2017). Barang impor yang tetap masuk dan dijual dengan harga murah, serta pangsa pasar yang cenderung turun membuat PT NS BlueScope dan PT Sunrise Steel mengajukan permohonan perpanjangan atas pengenaan BMTP impor ke KPPI. Kedua pemohon mengklaim masih memerlukan waktu tambahan untuk melakukan penyesuaian struktural, yang hingga saat ini belum maksimal. “Pemohon merasa belum maksimal melakukan penyesuaian struktural sebagai akibat dari tetap masuknya barang impor dengan harga yang murah dan pangsa pasar pemohon yang cenderung turun, sehingga BMTP diperlukan untuk mencegah kembali terjadinya kerugian serius,” kata Ernawati. Menurut dia, penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan. Saat ini impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 137. 1/PMK. 011/2014 tentang Pengenaan BMTP terhadap Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan. Dalam PMK tersebut, ditetapkan bea masuk dengan besaran Rp4. 998. 784/ton di tahun I, sebesar Rp4. 314. 161/ton di tahun II, dan sebesar Rp3. 629. 538/ton di tahun III. Ketentuan ini berlaku sejak 22 Juli 2014 sampai 21 Juli 2017. Periode penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP adalah tahun 2013 sampai Januari-Juni di 2016. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), volume impor Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja Bukan Paduan pada tahun 2013 sebesar 303. 501 MT, pada tahun 2014 sebesar 201. 934 MT, tahun 2015 menjadi 56. 988 MT. Berdasarkan data per semester, pada tahun 2015 semester 1 volume impornya sebesar 28 . 177 MT, pada semester 2 tahun 2015 sedikit meningkat menjadi sebesar 28. 811 MT, dan pada semester 1 tahun 2016 sebesar 47. 410 MT. KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya lima belas hari sejak tanggal pengumuman.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 11:13:00 AM Sumber : Republika Penulis : Bayu Hermawan
Legislator PKS Minta Pemerintah Cegah Meningkatnya KDRT REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa meminta pemerintah harus serius mencegah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Sebab, meskipun UU KDRT sudah disahkan lebih dari satu dasawarsa, namun secara nasional, angka pelaporan atas tindakan tersebut semakin meningkat. Ledia menjelaskan, berdasarkan survei yang dilakukan Badan
Pusat Statistik (BPS) akhir 2016 lalu, menunjukkan sekitar 40 persen perempuan Indonesia pernah mengalami KDRT. ''Sementara Komnas Perempuan mencatat, hingga akhir 2015 angka kasus KDRT mencapai lebih dari 300 ribu kasus," katanya di Jakarta, Jumat (20/1). Di sisi lain, Ledia juga menyoroti soal tingginya angka KDRT di DKI. Menurutnya, meskipun diasumsikan ibukota memiliki penduduk yang banyak berpendidikan tinggi serta memahami hukum, namun angka kejadian KDRT masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari LBH Apik, di Jakarta saja tercatat ada sekitar 396 kasus laporan KDRT terjadi di DKI Jakarta pada tahun 2015. ''Untuk tahun 2016 belum ada yang mengeluarkan data, namun sangat mungkin terjadi peningkatan jumlah kasus,'' ujarnya. Melihat hal itu, Ledia mengingatkan kembali perlunya penguatan aspek preventif dan rehabilitatif untuk terus meminimalisir kasus-kasus KDRT di masa datang. Selain itu, juga perlu mendorong terimplementasinya penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang yang sudah ada. Ia menegaskan, tak dapat dipungkiri, seringkali suatu tindak kekerasan terjadi karena program atau kebijakan pencegahan kekerasan belum menjadi sentra poin kebijakan. Padahal, umumnya tindak KDRT tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan memiliki pola atau situasi awal yang dapat terdeteksi dan masih mungkin dicegah. Itu sebabnya Ledia menyatakan, pemerintah bersama masyarakat membuat pola pencegahan terjadinya KDRT. Terutama dengan melibatkan komunitas, tokoh masyarakat hingga struktur pemerintahan terdekat ke masyarakat di tingkat RT/RW. Caranya, bisa membangun jaringan media sosial atau grup komunikasi di tingkat RT/RW, jaringan antara komunitas, rembukan rutin, dan pertemuan kecil semacam arisan atau pengajian.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 8:07:00 AM Sumber : Okezone Penulis :
KATA MEREKA: Upah Asisten Rumah Tangga, Mahal atau Murah? JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah riil harian buruh pertanian dan buruh informal pada Desember 2016 mengalami penurunan.
Namun secara nominal upah harian
mengalami kenaikan. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, rata-rata upah nominal asisten rumah tangga (ART) per bulannya naik 0,13% dari Rp364. 799 menjadi Rp365. 273. Namun, upah riil turun 0,29% dari Rp289. 110 menjadi Rp288. 275. KATA MEREKA: Cabai Mahal, Bagaimana Solusinya?KATA MEREKA: Tanggapan Stasiun Rangkas Bitung Beroperasi hingga Kampung BaduiKATA MEREKA: Tenaga Kerja Asing Kian Marak di Indonesia? Lalu, bagaimana reaksi masyarakat sendiri terhadap upah ART tersebut? Okezone telah mewawancarai beberapa orang untuk dimintai tanggapannya. Berikut kata mereka. 1. Ameitha Ria (25) Ibu Rumah Tangga "Mahal banget upah ART zaman sekarang, sudah gitu susah banget lagi nyarinya, banyak maunya, banyak kriteria, jadi kita yang harus banyak mengalah ngikutin kemauan ART-nya. Sebenarnya ARTnya sendiri enggak terlalu mahal sih kalau kerjanya bagus, tapi mahalnya karena pakai penyalur. Admin penyalur sudah berapa, belum kalau ART-nya kabur. Belum tambah uang pulsanya, bonus, dan perlengkapannya. " "Upah yang mereka minta antara sesuai dan enggak sesuai. Kerjaan ART kan beda-beda di tiap rumah. Gaji yang tepat menurut saya disesuaikan sama kerjaannya, jumlah orang di rumahnya, besar rumahnya. " 2. Yoheva Ginting (24) Mahasiswi "Upah ART sekarang menurut wajar-wajar saja sih, mahal dan enggaknya setiap orang berbeda sih. Kalau kerjaannya banyak ya enggak mahal juga. " "Sesuai atau tidak harusnya di sesuaikan dengan beban pekerjaannya. Kalau pekerjaannya banyak ya harus disesuaikan juga gajinya. Kita juga harus liat sisi lain juga, kalau kerjanya banyak kita ingin upah murah ya mending dikerjakan sendiri pekerjaan rumah tangganya. " 3. Erna Sinulingga (54) Ibu Rumah Tangga "Upah ART sekarang sesuai standar menurut saya. Tapi termasuk mahal juga sih. Tapi sesuai kok dengan jerih payah mereka sudah susah payah mencuci baju dan bersih-bersih rumah sampai rapi.
Kalau masalah upah yang pas ya sesuaikan saja menurut pekerjaan mereka banyak atau tidak. Kalau saya di rumah ada 5 orang jadi menurut saya wajar jika dia minta lebih mahal dari yang lain. " 4. Ricky Afrian (21) Mahasiswa "Mahal murahnya upah ART tentu saja dipengaruhi dengan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Kalau di Jakarta pasti mahal lah. Tentu upah tersebut masih bisa meningkat seiring dengan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ya disesuaikan dengan pekerjaannya sajalah. " 5. Mayanah (42) Ibu Rumah Tangga "Upah ART itu mahal dan enggaknya sih tergantung dari jenis pekerjaannya. Kalau hanya nyuci dan setrika saja ya enggak mahal harusnya. Tapi kalau mengerjakan semuanya sih pasti mahal. Karena mereka kan sudah capek membersihkan dan merapikan rumah kita. " "Kalau masalah upahnya hausnya berapa balik lagi seperti yang saya bilang semua tergantung jenis pekerjaannya. Ya sewajarnya sajalah. Kan bisa nego juga. "
Kliping Berita Online Tanggal : 1/21/2017 2:22:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Faktor Cuaca, Surplus Beras 130. 000 Ton KLATEN – Surplus produksi beras di Kabupaten Klaten tahun 2016 mencapai 130. 000 ton. Surplus sebanyak itu mengalami kenaikan 10. 000 ton dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 120. 000 ton. Kepala Seksi Produksi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Lilik Nugraharjo mengatakan, secara hitungan kasar angka surplus sementara mencapai 130. 000 ton beras. ”Ada kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 10. 000 ton,” katanya, Jumat (20/1). Dikatakan Lilik, produksi gabah kering giling (GKG) sampai bulan Desember 2016 mencapai 443 . 103 ton dari target awal hanya 402. 310 ton.
Apabila jumlah GKG itu dikonversi menjadi beras,
mencapai 250. 000 ton. Dengan 1,4 juta jiwa penduduk, kebutuhan beras ratarata Klaten hanya 120. 000 ton per tahun. Surplus itu bukan kali pertama. Tahun-tahun sebelumnya sudah terjadi. Dari surplus itu, beras dari Klaten dikirim ke berbagai wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan maupun Sumatera. Capaian surplus itu juga tidak terlepas dari capaian luas tanam yang meningkat. Target luas lahan tanam yang semula 69. 911 hektare dapat direalisasikan seluas 73. 626 hektare. Peningkatan luas capaian lahan panen disebabkan berbagai faktor. Antara lain karena faktor cuaca tahun 2016 yang cenderung basah. Hujan yang terus turun membuat lahan palawija seperti kedelai dan jagung menyusut. Lahan basah membuat beberapa wilayah gagal tanam kedelai. Air Mencukupi Sebaliknya, tambah Lilik, petani malah mengejar untuk bisa terus bertanam padi, sebab air mencukupi, termasuk di lahan tadah hujan. Selain faktor cuaca, pada 2016 serangan hama tidak ada yang menonjol. Tikus tidak terdengar dan wereng cokelat tidak muncul secara luas. Meski sempat ditemukan spot bisa langsung diatasi. Penunjang yang lain, karena ada upaya pengejaran produksi program pajale 2016. Dinas bersama instansi lain dan petani berupaya sebaik mungkin menggenjot produksi. Meski kedelai hanya tercapai 1. 521 hektare dari target 2. 750 hektare, hal itu tidak masalah. Sebab memang cuaca tidak bisa dibendung. Namun di sisi lain padi meningkat, dan surplus pun terus naik. Angka pasti surplus beras menunggu hitungan Badan Pusat Statistik (BPS). Angka BPS biasanya tidak akan terpaut jauh dari hitungan kasar. Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan, Wahyu Prasetyo mengakui, surplus beras yang naik banyak dipengaruhi cuaca. Cuaca membuat luas lahan palawija berkurang dan padi bertambah. Namun demikian, Dinas juga sudah berupaya menggenjot produksi palawija, meskipun tidak berhasil seluruhnya karena faktor cuaca global. (H34-26)
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 5:39:00 PM Sumber : Republika Penulis : Rizma Riyandi/ Winda Destiana Putri
Minapadi Bisa Jadi Solusi Permasalahan Pangan REPUBLIKA. CO. ID, SLEMAN – Keterbatasan lahan pertanian menjadi masalah penyediaan pangan di masa mendatang. Namun demikian, Deputi Menko Perekonomian untuk pangan dan pertanian, Musdalifah Machmud menuturkan, hal tersebut dapat diatasi dengan metode pertanian minapadi. Di mana penanaman padi dikombinasikan dengan ternak ikan di sawah. "Kita didorong untuk meningkatkan hasil panen beras. Padahal lahan juga semakin terbatas. Maka itu saya pikir minapadi ini bisa jadi solusi untuk pencapaian target produksi beras," kata Musdalifah saat ditemui di Cibuk Kidul, Margoluwih, Seyegan, jumat (20/1). Selain mampu meningkatkan produktivitas padi, metode pertanian ini pun menghasikan manfaat lain berupa budidaya ikan. Sehingga selain memanen beras, petani juga bisa memanen ikan. Minimal ikan tersebut bisa dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan protein di dalam tubuh. Musdalifah mengemukakan, konsumsi ikan di pulau Jawa masih sangat rendah, yakni hanya 20 Kg per tahun. Padahal idealnya 35 Kg per tahun per kapita. Oleh karena itu tidak heran jika anak-anak di pulau jawa masih banyak yang mengalami stunting atau kurang gizi. "Maka dari itu, mulai sekarang kita harus mempromosikan kebiasaan makan ikan," katanya. Musdalifah meyakini, melalui minapadi, masyarakat dapat memperoleh beras dan ikan yang sehat, serta layak untuk dikonsumsi. Sementara itu Bupati Sleman, Sri Purnomo menuturkan, keberadaan minapadi di Sleman memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat setempat. Khususnya dalam pemenuhan nutrisi warga. Karena itu menurut Sri, metode pertanian ini akan dikembangkan lebih lanjut. "Ya nanti kami akan kembangkan minapadi ini di beberapa wilayah," katanya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman, konsumsi ikan warga setempat pada 2014 hanya mencapai 19 kg per kapita per tahun. Namun setelah 2015 meningkat sebanyak 16 persen atau 22,29 kg per kapita per tahun.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 5:37:00 PM Sumber : Republika Penulis : Qommarria Rostanti/ Bayu Hermawan
Legislator Apresiasi Usulan Anies-Sandi Soal Aplikasi Pencegah KDRT REPUBLIKA. CO. ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa, mengapresiasi usungan program calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, yang berencana membuat aplikasi pencegah KDRT. Dia menyebut aplikasi ini memiliki semacam hot button yang akan berguna bila masyakarat mengetahui potensi terjadinya KDRT. "Akan datang petugas sosial yang akan membantu mediasi sebelum dilanjutkan ke ranah hukum apabila diperlukan. Kita sama berharap hal ini bisa membantu menekan angka KDRT," kata Ledia di Jakarta, Jumat (20/1). Wakil rakyat PKS dari Kota Bandung dan Kota Cimahi ini meminta Pemerintah serius mencegah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pasalnya, meskipun Undang-Undang KDRT sudah disahkan lebih dari satu dasawarsa, namun secara nasional angka pelaporan atas tindakan tersebut semakin meningkat. "Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir 2016 lalu menyatakan sekitar 40 persen perempuan Indonesia pernah mengalami KDRT. Sementara Komnas Perempuan mencatat, hingga akhir 2015 angka kasus KDRT mencapai lebih dari 300 ribu kasus," kata anggota Komisi VIII DPR RI, Ledia Hanifa di Jakarta, Jumat (20/1). Di sisi lain, Ledia juga menyoroti soal tingginya angka KDRT di DKI Jakarta. Meskipun diasumsikan ibu kota memiliki penduduk yang banyak berpendidikan tinggi serta memahami hukum, namun angka kejadian KDRT masih tergolong tinggi. Berdasarkan data dari LBH Apik Jakarta, tercatat ada sekitar 396 kasus laporan KDRT terjadi di DKI Jakarta pada 2015. "Untuk tahun 2016 belum ada yang mengeluarkan data, namun sangat mungkin terjadi peningkatan jumlah kasus," ujarnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 2:33:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis :
Ekspor Migas Jambi Capai USD79,11 Juta di November 2016 Metrotvnews. com, Jambi: Badan Pusat Statistik (BPPS) Provinsi Jambi mencatat nilai ekspor minyak bumi dan gas atau migas dari daerah Jambi pada November 2016 mencapai sebesar USD79,11 juta. Diharapkan kondisi semacam ini bisa terus mengalami peningkatan di masa mendatang. Kepala BPS Jambi Dadang Hardiwan mengatakan ekspor migas menjadi penyumbang terbesar nilai ekspor provinsi itu pada November 2016 yang disusul komoditas minyak nabati yang mencatat nilai ekspornya sebesar USD48,5 juta. Sedangkan pada posisi berikutnya nilai ekspor Jambi diduduki oleh karet dan olahannya sebesar USD38,31 juta, disusul komoditi pulp dan kertas USD19,09 juta, pinang dan batu bara masing-masing mencatat nilai ekspornya USD5,1 juta dan USD1,5 juta. "Total keenam komoditas ekspor Jambi tersebut, BPS Jambi mencatat, nilainya mencapai USD191,65 juta" kata Dadang, seperti dikutip dari Antara, di Jambi, Jumat (20/1/2017). Ekspor migas Jambi terbesar ke negara tujuan Singapura mencapai USD71,54 juta dan kemudian disusul ke Thailand sebesar USD7,5 juta. Sedangkan komoditas karet olahan ekspor terbesarnya ke Amerika Serikat sebesar USD8,77 juta, disusul Jepang dan Korea Selatan masing-masing sebesar USD7,77 juta dan USD1,48 juta. "Untuk ekspor komoditas minyak nabati Jambi terbesar ke negara tujuan Malaysia USD37,51 juta disusul Jepang dan Thailand masing-masing USD1,5 juta dan USD595 ribu," kata Dadang Hardiwan.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 2:00:00 PM Sumber : Detik Penulis : Bagus Prihantoro Nugroho
Fakta-fakta Dinginnya Relasi Indonesia dengan Israel Jakarta - Kunjungan Ketua Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia (MUI) Istibsyaroh dan rombongan ke Israel jadi sorotan. Indonesia tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Namun ada interaksi 'khusus' antara Indonesia dan Israel. Seperti apa?Republik Indonesia tidak pernah memiliki hubungan bilateral dengan Israel. Tetapi pada praktiknya, RI dan Israel memiliki hubungan perdagangan. Meski begitu, hubungan kedua negara cenderung dingin mengingat tak adanya hubungan diplomatik. Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (20/1/2017), Israel memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1948. Setelah itu, Israel semakin memperlebar batas wilayah yang sebelumnya ditentukan oleh PBB. Sejak itu, Israel terus minta dukungan semua negara, termasuk Indonesia, untuk mengakui kemerdekaannya. Meski belum pernah secara resmi mengakui kemerdekaan Israel, tetapi Badan
Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia aktif melakukan hubungan ekspor dan impor dengan Israel sejak tahun 2000. Nilai impor dari Israel ke Indonesia pada 2015 tercatat sebesar US$ 77,7 juta. 1950 Menteri Luar Negeri Israel saat itu, Moshe Sharett, mengirim telegram kepada Mohammad Hatta. Isi telegram tersebut adalah pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Israel. Ketika itu bentuk negara Indonesia adalah federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Saat itu Hatta menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah dekrit untuk kembali ke UUD 1945 oleh Presiden Sukarno dan bentuk negara kembali menjadi republik, Hatta menjadi Wakil Presiden RI. 1952Indonesia tak kunjung mengakui kemerdekaan Israel. Sikap itu kemudian ditegaskan dalam pernyataan resmi yang kala itu dimuat Kantor Berita Antara. 1955Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Asia-Afrika. Israel tak datang karena kehadirannya ditolak Presiden Sukarno. 1957Indonesia mengikuti penyisihan untuk Piala Dunia 1958 dan lolos untuk zona Asia. Pada satu pertandingan, Indonesia harus berhadapan dengan Israel. Tetapi pertandingan itu tak terlaksana karena Indonesia meminta berlaga di luar Jakarta atau Tel Aviv dan ditolak FIFA. Indonesia akhirnya mengundurkan diri. 1962Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games. Presiden Sukarno menolak kepesertaan Israel dalam ajang ini. 1993 PM Israel kala itu, Yitzak Rabin, bertemu dengan Presiden kedua RI Soeharto di Jakarta pada Jumat, 16 Oktober 1993. Ketika itu Rabin tengah dalam perjalanan pulang dari China dan akan singgah di Singapura. Namun dia menyempatkan diri mampir di Jakarta dan bertemu Soeharto. Situs resmi Nahdlatul Ulama menulis bahwa pertemuan ini dilakukan di kediaman Soeharto. Kabar tentang pertemuan ini tersiar ke radio Belanda. Ada tiga poin yang dibicarakan pada pertemuan singkat ini, yakni kemungkinan kerja sama perdagangan antara RI dan Israel, Rabin meminta RI untuk melobi negara-negara Arab agar meningkatkan hubungan perdagangan dengan Israel, dan dukungan RI bagi perdamaian Israel-Palestina. Saat itu Indonesia merupakan Ketua Gerakan Nonblok sehingga memiliki posisi penting. 1994 Ketum PBNU saat itu, Abdurrahman Wahid
atau Gus Dur (yang kemudian menjadi Presiden ke-4 RI tahun 1999), diundang PM Israel Yitzak Rabin. Gus Dur diundang untuk menjadi saksi perjanjian damai Israel-Palestina, seperti ditulis dalam situs resmi Nahdlatul Ulama. 2000 Kerja sama perdagangan Indonesia dan Israel mulai dibuka. Saat itu Gus Dur telah menjabat sebagai Presiden RI. 2002 Indonesia-Israel Public Affairs Committee didirikan, terdiri atas 4. 450 anggota. 2016 Presiden Jokowi menyerukan untuk memboikot produk Israel di tanah pendudukan saat KTT Luar Biasa Organisasi Komite Islam di Jakarta. 2016Menlu RI Retno LP Marsudi ditolak masuk Israel saat akan meresmikan konsulat kehormatan di Ramallah, ibu kota Palestina.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 1:34:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Yogi Bayu Aji
Pemerintah Antisipasi Perubahan Kepemimpinan AS Metrotvnews. com, Jakarta: Presiden Joko Widodo sudah mengantisipasi segala perubahan kepemimpinan Amerika Serikat (AS). AS akan dipimpin Donald Trump hingga 2021. "Perubahan global itu diantisipasi Pemerintah Indonesia, termasuk Donald Trump sebagai presiden," kata Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (20/1/2017). Menurut dia, selalu ada persiapan di internal Pemerintah dalam mengantisipasi perubahan global. Johan menekankan, Presiden berkomiten menjaga hubungan baik dengan 'Negeri Paman Sam'. "Mengenai hubungan kerja sama, ya yang terbaik," jelas mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi itu. AS selama ini merupakan mitra dagang utama dengan posisi surplus perdagangan berada di tangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor Indonesia ke Amerika Serikat selama Januari-September tahun 2016 mencapai USD11,6 miliar atau sekitar Rp150 triliun. Nilai impor dari AS tercatat hanya separuhnya. Keinginan Trump untuk memperkecil keran impor jelas mengancam kinerja ekspor Indonesia ke AS. Pemerintah mesti menggencarkan diplomasi begitu pemerintahan Trump terbentuk. Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump bakal dilantik hari ini waktu setempat. Trump bakal memimpin AS untuk periode 2017-2021 menggantikan Barack Obama.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 11:27:00 AM Sumber : Kontan Penulis : Petrus Sian Edvansa Barratut Taqiyyah
Harga SUN koreksi karena aksi ambil untung JAKARTA. Pada perdagangan Kamis (19/1) kemarin, harga surat utang negara (SUN) terpantau melemah. Sebagaimana dilansir Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA), harga rata-rata obligasi pemerintah yang tercermin dari INDOBeX Government Clean Price tertekan 0,09% dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya ke level 111,91. Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra mengatakan, koreksi harga pada perdagangan kemarin disebabkan oleh aksi ambil untung yang dilakukan oleh para investor sebagai antisipasi akibat kondisi pasar keuangan yang tak menentu jelang pelantikan presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Selain itu, penurunan harga juga dipengaruhi oleh pergerakan imbal hasil surat utang global yang cenderung bergerak naik dan nilai tukar rupiah yang melanjutkan pelemahan terhadap dollar AS. Made merasa, keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate di level 4,75% tidak banyak mempengaruhi pergerakan harga SUN. "Keputusan tersebut sudah sesuai dengan estimasi pasar," terang dia. Keputusan ini, lanjut Made, sejalan dengan upaya BI untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan dengan tetap mengoptimalkan pemulihan ekonomi domestik di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Maka, secara keseluruhan, pergerakan harga SUN yang cenderung mengalami koreksi pada perdagangan kemarin mendorong terjadinya kenaikan imbal hasil SUN seri acuan dengan tenor 5 tahun sebesar 2 BPS di level 7,176% dan tenor 15 tahun mengalami kenaikan sebesar 3 BPS di level 7,820%. Adapun untuk tenor 10 tahun dan 20 tahun tingkat imbal hasilnya mengalami kenaikan sebesar 5 BPS masing-masing di level 7,522% dan 8,030%.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 8:51:00 AM Sumber : Merdeka Penulis : Saugy Riyandi
Rupiah dibuka anjlok ke posisi Rp 13. 393 per USD Merdeka. com - Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) bergerak melemah di perdagangan hari ini, Jumat (20/1). Rupiah dibuka di Rp 13. 393 per USD atau melemah dibanding penutupan perdagangan kemarin di level Rp 13. 376 per USD. Mengutip data Bloomberg, Rupiah masih lanjutkan pelemahan usai pembukaan. Tercatat, Rupiah sempat menyentuh level Rp 13. 393 per USD.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai tukar (kurs) Rupiah di 34 provinsi di Indonesia bergerak menguat (apresiasi) terhadap empat mata uang dunia yang beredar di Tanah Air, yakni Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Australia (AUD), dan Euro (EUR), dan Yen Jepang pada Desember 2016. "Nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain bervariasi. Nilai tukar mata yang untuk transaksi besar yang meliputi aktivitas ekspor, impor swap, derivative, dan lain-lain dipantau dan dilaporkan secara periodik oleh Bank Indonesia," kata Kepala BPS Suhariyanto. Dia mencatat, Rupiah menguat 0,74 persen terhadap Dolar Amerika (USD). Di mana level tertinggi rata-rata nasional kurs tengah terjadi pada minggu kedua Desember 2016 yang mencapai Rp 13. 286,42 per USD. Terhadap Euro, Rupiah terapresiasi atau menguat sebesar 2,38 persen. Dengan level tertinggi ratarata nasional kurs tengah terjadi pada minggu ketiga Desember 2016 yang mencapai Rp 13 . 994,88 per Euro. Rupiah juga terapresiasi terhadap Dolar Australia sebesar 4,14 persen. Dengan level tertinggi ratarata nasional kurs tengah terjadi pada minggu keempat Desember 2016 yang mencapai Rp 9. 664,58 per dolar Australia. Sedangkan untuk Yen Jepang, Rupiah terapresiasi sebesar 5,06 persen. Dengan level tertinggi ratarata nasional kurs tengah terjadi pada minggu ketiga Desember 2016 yang mencapai Rp 113,95 per Yen Jepang.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 8:45:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Nabilla Tashandra
Penjelasan Menkumham soal Perbedaan Data WNA China di Indonesia JAKARTA, KOMPAS. com - Kementerian Hukum dan HAM mengakui adanya perbedaan data antarkementerian terkait jumlah warga negara Asing (WNA) dari China yang masuk ke Indonesia. Menurut Menkumham Yasonna Laoly, hal itu dikarenakan adanya perbedaan model pendataan yang dilakukan. Data Kemenkumham per 1 Januari hingga 18 Desember 2016, terdapat sejumlah 27. 265 transaksi Izin Tinggal Sementara (ITAS) yang diberikan untuk WNA dari China. "Transaksi dalam artian ITAS, bisa satu orang yang bekerja, tapi membawa juga keluarganya. Misalnya bawa anak kalau dia manajer," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1/2017). Sementara itu, data Kementerian Tenaga Kerja, terdapat sebanyak 21. 271 WNA asal China menurut data Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Adapun jumlah transaksi dokumen ITAS untuk WNA dari China mencapai 31. 030 dokumen. Yasonna menjelaskan, jika ada seseorang yang memiliki ITAS lalu sering keluar-masuk Indonesia, maka perjalanannya akan dihitung sebagai transaksi imigrasi. "Ini kami jelaskan agar publik tahu, kenapa IMTA yang dikeluarkan Kemenaker dengan data tranksaksi ITAS kami," tutur Politisi PDI Perjuangan itu. Perbedaan juga terjadi terhadap data Direktorat Jenderal Imigrasi dan data Badan Pusat Statistik (BPS). Data Dirjen Imigrasi, jumlah total WNA yang masuk ke Indonesia per 2016 sebanyak 8. 974. 141 orang. Sedangkan data BPS sejumlah 9. 403. 000 orang. "Ada kelebihan 500 ribu data wisatawan dari data BPS. Ini karena cara penghitungannya berbeda. Ini dihitung WNI kerja di luar, pas pulang dihitung juga," kata Yasonna. Yasonna
mengatakan,
pihaknya
akan
mengupayakan
agar
ke
depannya
data
antarkementerian/lembaga terkait jumlah WNA keluar-masuk akan disinergikan. "Kami akan bangun sistem informasi yang terpadu, transparan, serta mencoba mengintegrasikan data dengan Kemenpar dan Kemenaker," ujarnya. Kompas TV Polisi Klarifikasi Isu Keberadaan Ribuan TKA Tiongkok
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 6:41:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Bambang Priyo Jatmiko
Tren Negatif Kinerja Ekspor dan Titik Balik 2017 Oleh: M Fajar MartaAwal pekan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan nilai ekspor Indonesia sepanjang 2016 sebesar 144,43 miliar dollar AS atau setara Rp 1. 920 triliun (asumsi kurs Rp 13. 300 per dollar AS). Nilai tersebut turun 3,95 persen dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 150,37 miliar dollar AS. Tahun 2016 pun makin memperpanjang tren penurunan ekspor Indonesia yang terjadi sejak 2012 . Artinya, sudah lima tahun berturut-turut, ekspor Indonesia terus menurun atau tumbuh negatif. Dilihat dari laju pertumbuhan ekspor, Indonesia lebih buruk dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand, Filipina, dan Malaysia. Mengapa kinerja ekspor Indonesia begitu terpuruk dalam lima tahun terakhir? Banyak faktor penyebabnya, baik berasal dari eksternal maupun internal. Faktor eksternal antara lain lesunya perekonomian global dan jatuhnya harga komoditas. Lesunya perekonomian global menyebabkan transaksi perdagangan dunia menurun. Akibatnya, permintaan barang dari Indonesia juga menyusut. Negara-negara utama pengimpor barang dari Indonesia seperti China dan Amerika Serikat, kondisi ekonominya agak memburuk dalam beberapa tahun terakhir sehingga berimbas pada daya beli masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi China terus menurun dari 10,6 persen pada 2010 menjadi 6,9 persen pada 2015 dan diperkirakan hanya mencapai 6,7 persen pada 2016. Seiring lemahnya permintaan global dan persaingan produsen minyak, harga komoditas pun anjlok. Harga minyak dunia yang jatuh drastis dari kisaran 100 dollar AS per barrel menjadi hanya sekitar 25 dollar AS per barrel telah menyeret turun harga sejumlah komoditas baik secara langsung maupun tidak langsung. Harga komoditas seperti gas, crude palm oil (CPO), batu bara, mineral, baja, karet pun anjlok. Padahal hampir 70 persen ekspor Indonesia merupakan komoditas, baik mentah maupun yang telah diolah menjadi bahan baku. Hanya sekitar 30 persen saja, ekspor Indonesia yang berupa barang jadi hasil pabrikan. M Fajar Marta/Kompas. com Nilai ekspor Indonesia Adapun faktor internal antara lain kurangnya daya saing produk ekspor dan penurunan produksi sejumlah komoditas. Lemahnya daya saing terutama produk olahan nonmigas membuat banyak pasar ekspor Indonesia direbut negara lain seperti Filipina dan Vietnam.
Jatuhnya kinerja ekspor tentu berimbas pada perekonomian Indonesia. Kontribusi ekspor barang dan jasa terhadap produk domestik bruto (PDB) turun dari 26,36 persen pada 2011 menjadi 21 persen pada 2015 dan diperkirakan hanya 19 persen pada 2016. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menurun dari 6,44 persen pada 2011 menjadi 4,79 persen pada 2015, salah satunya juga dipicu oleh memburuknya kinerja ekspor. Titik balik Bagaimana peluang ekspor Indonesia 2017? Apakah tetap akan melanjutkan tren penurunan atau menjadi titik balik bagi pertumbuhan yang positif? Peluang tahun 2017 akan menjadi titik balik kinerja ekspor cukup besar. Ada sejumlah indikator yang bisa dilihat. Sepanjang 2016, ekspor bulanan sebenarnya sudah menunjukkan tren meningkat. Artinya, secara bulanan, titik balik sudah terjadi pada 2016. Hanya, secara kumulatif, nilai ekspor sepanjang 2016 masih minim sehingga secara tahunan masih lebih rendah dibandingkan tahun 2015. Pada Januari 2016, nilai ekspor Indonesia sebesar 10,48 miliar dollar AS dan perlahan-lahan naik hingga menjadi 13,77 miliar dollar AS pada Desember 2016. Jika tren naik ekspor bulanan terus berlanjut pada tahun ini, maka secara kumulatif, ekspor tahun 2017 bisa lebih besar dari tahun 2016 yang berarti ekspor secara tahunan mulai tumbuh positif. M Fajar Marta/Kompas. com Nilai ekspor bulanan Kecenderungan meningkatnya ekspor bulanan pada tahun 2016 terutama dipicu oleh terus naiknya harga komoditas di pasar global. Harga batu bara misalnya naik drastis dari rata-rata 61,84 dollar AS per ton pada januari 2016 menjadi 101,69 dollar AS per ton pada Desember 2016. Begitu pula dengan harga CPO, yang naik dari 566 dollar AS per ton menjadi 706 dollar AS per ton selama periode Januari – Mei 2016. Membaiknya harga komoditas diperkirakan akan terus berlanjut pada 2017 seiring naiknya harga minyak dunia pasca adanya kesepakatan produsen minyak untuk menurunkan produksi. Berdasarkan data Bloomberg, harga minyak dunia jenis Brent pada Kamis (19/1/2017) sudah berada di level 54,5 dollar AS per barrel. Potensi membaiknya ekspor Indonesia pada 2017 semakin besar seiring makin pulihnya perekonomian global. International Monetery Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2017 sebesar 3,4 persen, naik dibandingkan pertumbuhan 2016 yang diperkirakan 3,1 persen. Membaiknya perekonomian global tentu akan mendorong transaksi perdagangan dunia.
Pertumbuhan ekonomi AS pada 2017 diperkirakan mencapai 2,3 persen, meningkat dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 1,6 persen. AS merupakan salah satu negara yang banyak mengimpor barang dari Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan akan tumbuh 5,3 persen pada 2017, lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 5 persen. Membaiknya prospek ekonomi Indonesia pada 2017 tak terlepas dari besarnya potensi ekspor pada tahun ini. Bagaimana dengan efek Trump terhadap prospek ekspor Indonesia? Kebijakan proteksionisme yang akan dijalankan Donald Trump sebagai Presiden AS yang baru kemungkinan tidak akan berpengaruh signifikan terhadap Indonesia. Bahkan, bisa jadi, peluang ekspor ke AS akan semakin besar. Pasalnya, Trump akan memperketat impor dari sejumlah negara seperti China, Vietnam, dan Meksiko. Untuk mengisi kekosongan barang yang dipasok dari negara-negara itu, Trump akan mendorong produksi dalam negeri dan selebihnya akan diimpor dari negara lain. Nah, Indonesia bisa memanfaatkan kondisi ini untuk meningkatkan ekspornya ke AS Jadi, dilihat dari sejumlah indikator, titik balik kinerja ekspor Indonesia berpotensi besar terjadi pada 2017. Namun, tanpa adanya perbaikan daya saing yang signifikan, peningkatan produksi yang berkualitas, perbaikan iklim usaha di dalam negeri, dan regulasi yang memadai, bisa jadi tren negatif akan terus berlanjut.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 6:05:00 AM Sumber : Inilah Penulis : -
PLN: Kenaikan TDL Bantu Daerah Belum Ada Listrik INILAHCOM, Surabaya - Manager Senior Public Relations PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Agung Murdifi mengatakan pemangkasan subsidi listrik yang dilakukan selama ini bertujuan membangun wilayah yang tidak berlistrik. "Pemangkasan perlu dilakukan, sebab selama ini subsidi salah sasaran. Dari hasil penelitian BPS dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) hanya 4,1 juta pelanggan 900 VA yang butuh subsidi," kata Agung di Surabaya, Kamis (19/1/2017). Agung mengatakan dana pemangkasan akan digunakan untuk membangun pembangkit di wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik, seperti di Nusa Tenggara Timur yang tingkat kelistrikannya hanya 60 persen. "Bahkan di Papua Barat tingkat kelistrikannya hanya 50 persen," ucapnya. Sementara itu, Direktur Pembianaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kemetretian ESDM, Satya Zulfanitra mengatakan pemangkasan dilakukan dengan mencabut subsidi bagi golongan listrik 900 VA. Sebelumnya, pemerintah berupaya memangkas subsidi listrik hingga Rp22 triliun tahun 2017, mengingat selama ini subsidi listrik belum tepat sasaran karena hanya dinikmati oleh 26 persen masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, kata Satya pemerintah tahun 2017 hanya akan menyubsidi 4,1 juta pelanggan, dari awalnya mensubsidi 23 juta pelanggan golongan 900 VA. "Dari 4,1 juta pelanggan, 447 ribu atau 11,6 persen berasal dari jawa Timur. Sisanya golongan 450 VA sebanyak 23 juta pelanggan, lanjutnya, masih akan tetap diberi subsidi oleh pemerintah tahun 2017," katanya. Satya menargetkan hanya akan mengeluarkan subsidi listrik sebesar Rp44 triliun, sesuai target pemerintah yang ingin memangkas subsidi listrik hingga Rp22 triliun. Sementara Koordinator Program Kemitraan TNP2K Regi Wahono menilai pencabutan subsidi tersebut merupakan langkah yang tepat, sebab dari data BPS angka kemiskinan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2014. Selain itu, dicabutnya subsidi golongan 900 VA juga diyakini tidak bakal berpengaruh terhadap inflasi. "Inflasi tidak akan terkerek naik karena subsidi listrik 900 VA dicabut. Sebab, pemicu inflasi masih disokong oleh harga bahan pokok. Tahun lalu saja, listrik hanya berkontribusi 0,14 persen dari total inflasi. Itu sangat kecil," ucapnya. [tar]
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 3:55:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Angka Pengangguran di Kudus Cenderung Kecil Pekerja di salah satu brak yeang meproduksi rokok keretek yang ada di wilayah perkotaan Kudus sibuk menyelesaikan pekerjaannya kemarin. (SM/Ruli Aditio), KUDUS, suaramerdeka. com - Dinamika ketenagakerjaan masih mengalami pasang surut pada dua tahun terakhir ini, namun dari hasil monitoring Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus angka pengangguran masih dirasa kecil. Bahkan bisa dikatakan ada penurunan yang signifikan pada dua tahun terakhir ini. Kepala BPS Kudus, Sapto Harjuli Wahyu saat ditemui kemarin menjelaskan, dari catatan yang diperoleh tingkat pengangguran berdasarkan gender untuk laki – laki ada 13. 262 orang dan perempuan 9. 350 orang dengan persentase 5,03 persen. “Kemudian pada tahun yang sama pengangguran yang ada di wilayah perkotaan total ada 13 . 915 orang sedangkan di pedesaan ada 8. 697 orang,” katanya. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2015, angka pengangguran terbuka di kota 18. 837 orang dan di desa ada 3. 890 orang. “Dimungkinkan lapangan pekerjaan di desa sudah mencukupi sehingga sebagian besar angkatan kerja bisa terserap,” jelasnya. Meski demikian sektor yang banyak menyerap angkatan kerja adalah yang pertama di sektor industri, kemudian sisanya masuk pada sektor jasa. “Sebagian lainnya mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja di desa,” jelasnya. Dari hasil pemantauan beberapa pekan lalu, ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kudus masih relatif kecil dan kemungkinan besar tenaga kerja sudah banyak terserap di sektor UKM maupun bidang jasa. “Parameternya persentase perbandingan pengangguran di tahun 2014 dan 2015 cenderung menurun. Di tahun 2014 persentasenya 5,04 persen dan di tahun 2015 5,03 persen,” paparnya. Disamping itu angka pengangguran juga dinilai masih stabil, dan berdasarkan data di lapangan apabila terjadi kenaikan itu opun tidak terlalu tinggi. “Dimungkinkan karena dampak munculnya sejumlah industri baru,” tandasnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 12:01:00 AM Sumber : Inilah Penulis : Herdi sahrassad
Trumpnomics Vs Jokowinomics, Siapa Tergulung? INILAHCOM, Jakarta - Naga-naganya, Presiden terpilih Amerika Serikat (AS), Donald Trump bakal segera menerapkan Trumpnomics pasca pelantikan 20 Januari ini. Jadi, produk impor bakal susah masuk ke AS. Istilah Trumpnomics merupakan sebutan di kalangan yang bersikap kritis kepada Donald Trump. Di mana, raja Kasino ini, memang berniat untuk membatasi jumlah dan jenis barang yang masuk ke pasar AS. Khususnya produk Cina (Tiongkok), dan tentu saja dari Indonesia. Kebijakan ini, jelas bakal berdampak pada ekspor Indonesia. Bukan hanya ke Amerika Serikat, namun negara tujuan ekspor utama seperti Cina juga akan terkena dampaknya pula. Ya karena, saat Trumpnomics berjalan, ekspor dari sejumlah negara, termasuk Cina (Tiongkok) bakal terjun bebas. Hal ini, tentunya akan memengaruhi perekonomian Cina. Kalau sudah begitu, Cina pasti akan melakukan proteksi senada Amerika. Alhasil, ekspor sejumlah komoditas unggulan asal Indonesia menuju Cina, dipastikan mengalami longsor hebat. Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan neraca perdagangan 2016 mengalami surplus US$8,78 miliar. Hanya saja, pemantiknya (surplus) bukan lantaran ekspor naik, namun disebabkan tingginya penurunan impor. Pada 2016, nilai ekspor secara kumulatif mencapai US$144,43 miliar, sedangkan impor tercatat US$135,65 miliar. Bandingkan dengan 2015, ekspor sebesar US$150,37 miliar dan impornya US$ 142,69 miliar. Dari data tersebut, nilai ekspor dan impor, memang sama-sama turun. Namun, penurunan impor lebih besar ketimbang ekspor. Yakni, 5,19% untuk penurunan impor dan 4,11% dari penurunan ekspor. Dan, selama berdagang dengan AS, khususnya produk nonmigas, Indonesia bisa mendapatkan surplus US$8,5 miliar. Sementara berdagang dengan Cina untuk produk yang sama, Indonesia menuai defisit US$15,6 miliar. Artinya, berdagang dengan AS lebih menguntungkan ketimbang dengan Cina. Nah, bisa dibayangkan kalau Presiden Trump melakukan proteksi besar-besaran.
Neraca perdagangan Indonesia bisa
jumpalitan tak karuan. Itu baru dari sisi perdagangan. Rencananya, bank sentral AS atau The Fed bakal mengayun naik suku bunga (Fed Fund Rate/FFR) sebanyak 3 kali di 2017. Ini bakal menjadi ancaman tambahan bagi Indonesia. Begitu FFR dikerek, aliran dana keluar alias capital outflow, mengalir deras. Bleng. Dari berbagai skenario itu, Presiden Joko Widodo berkali-kali mengingatkan anak buahnya di tim ekonomi. Agar mempersiapkan sebuah upaya guna mengantisipasi Trumpnomics. "Situasi ekonomi dunia belum pulih, sudah ada perubahan baru lagi seperti kebijakan Amerika Serikat yang mungkin saja berubah setelah Presiden Donald Trump yang terpilih kemarin itu, dilantik," ujar Jokowi. "Inilah politik global yang sekarang terjadi. Satu masalah belum rampung sudah ada masalah baru.
Perlambatan ekonomi global juga belum selesai," kata Jokowi, Minggu (15/1/2017). Indonesia harus siap menghadapi hal tersebut. "Karena itu kita harus bergerak cepat, terlambat sedikit saja kita antisipasi itu, kita akan digulung oleh sejarah," katanyaIntinya, jangan sampai Jokowinomics tergulung dan terhempas oleh perubahan dunia. Baik itu dari sisi politik dan ekonomi, akibat Trumpnomics yang bergerak sangat cepat pasca. Kabarnya, proteksionisme ala Trumpnomics itu berupa pengetatan produk. Di mana, produk impor diberi syarat berat untuk masuk ke pasar AS. Termasuk pemberlakuan bea masuk mahal. Selain itu, Trumpnomics juga bermakna kekuatan. Di mana, AS di bawah trump tak segan main kayu untuk memaksakan konsep dagangnya.
Akibatnya, posisi negara berkembang atau emerging
markets seperti Indonesia, bakal terjepit. Konsekuensi dari pendekatan sepihak itu bisa sangat merugikan negara berkembang, seperti Indonesia, ungkap Makmur Keliat, pakar hubungan Internasional Fisip-UI. Benar bahwa Trumpnomics cenderung bersikap sepihak, karena adikuasa dan mau menang sendiri. Trumpnomics menganggap AS merupakan pihak yang dirugikan dalam berbagai kesepakatan regional dan internasional, termasuk pandangan negatifnya terhadap kerja sama regional Kemitraan Trans-Pasifik (Trans-Pacific Partnership/TPP) beranggotakan 12 negara. Trumpnomics akan berusaha keras melenyapkan TPP. Dan itu berarti bahwa AS secara total akan meninggalkan komitmen pendekatan banyak pihak (multilateral) yang diimplementasikan melalui pembentukan institusi dan pembangunan norma-norma bersama, baik di tataran regional maupun internasional. Trumpnomics tak perduli apakah Amerika Serikat akan kehilangan atau tidak atas mitra-mitra dagang strategis yang sebelumnya sudah setuju ikut dalam TPP, termasuk Indonesia. Trumpnomics mungkin membatalkan TPP bukan karena dampaknya terhadap hal-hal fundamental seperti ketersediaan obat-obatan yang terjangkau bagi warga miskin, melainkan karena Trump memang sangat anti perdagangan bebas. Akibat Trumpnomics, peran penting AS di perekonomi Indonesia dan ASEAN bakal tergerus. Data Kementerian Perdagangan, misalnya, menyebutkan, hubungan perdagangan Indonesia dengan AS untuk komoditas nonmigas terus meningkat. Pada 2015, pasar AS menyerap komoditas nonmigas dari Indonesia senilai US$15,3 miliar. Sejak saat itulah, dominasi AS mampu menjungkalkan posisi Cina ke posisi kedua (US$13,1 miliar dollar AS). Disusul Jepang (US$13,1 miliar), India (US$11,6 miliar), Singapura (US$8,7 miliar), Malaysia (US$6,2 miliar), Korea Selatan (US$5,4 miliar), dan Thailand (US$4,6 miliar). Pangsa pasar ekspor Indonesia ke AS sebesar 11,6% dari total nilai ekspor, sedangkan ke Tiongkok 10,1%. Di sisi investasi asing, AS menempati posisi keenam terbesar dalam realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di Indonesia. Berdasarkan data BPS tahun 2016, total realisasi investasi AS di Indonesia sebesar US$893 juta. Memang sangat jauh ketimbang investasi dari Tiongkok yang berada di urutan pertama dengan nilai US$5,9 miliar. Meski angka investasi dari AS tidak sebesar Tiongkok, layak dicatat bahwa AS adalah sumber arus modal keluar (capital outflow) terbesar di dunia. Data UNCTAD pada 2015 menyebutkan, pada 2014 total nilaicapital outlow yang berasal dari AS sebesar US$336,9 miliar. Dan, AS hingga kini masih merupakan salah satu poros utama dalam pergerakan modal di dunia. Semuanya bisa dengan cepat berubah dan berganti, akibat Trumpnomics yang cenderung merugikan Indonesia. Apalagi, Indonesia banyak mengekspor produk manufaktur maupun tekstil ke AS. Tak
mengherankan bisa mantan Direktur Pelaksana world Bank yang kini menjabat Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati ikutan cemas. Dirinya tentu lebih paham dan mengenal karakter bangsa Amerika Serikat, khususnya Donald Trump. Jadi, wajarlah bila Sri Mulyani yang langganan didapuk jadi menkeu ini, merasa jeri dengan apa yang terjadi setelah Donald Trump menguasai Gedung Putih, karena kebijakannya (baca: Trumpnomics) pasti ada pengaruhnya atas kondisi politik dan ekonomi global, di mana ekonomi menjadi tidak pasti dan makin rumit. Apa boleh buat, Indonesia harus kreatif dan inovatif menghadapi Trumpnomics. Agar, meminjam istilah Presiden Jokowi, Indonesia tidak digulung oleh sejarah. Mari kita kerja. [ipe]
Kliping Berita Online Tanggal : 1/20/2017 12:01:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Angka Pengangguran Cenderung Kecil KUDUS - Dinamika ketenagakerjaan masih mengalami pasang surut pada dua tahun terakhir ini, namun dari hasil monitoring Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus angka pengangguran masih dirasa kecil. Bahkan bisa dikatakan ada penurunan yang signifikan pada dua tahun terakhir ini. Kepala BPS Kudus, Sapto Harjuli Wahyu, saat ditemui kemarin menjelaskan, dari catatan yang diperoleh tingkat pengangguran berdasarkan gender untuk laki-laki ada 13. 262 orang dan perempuan 9. 350 orang dengan persentase 5,03 persen. “Kemudian pada tahun yang sama pengangguran yang ada di wilayah perkotaan total ada 13. 915 orang sedangkan di pedesaan ada 8. 697 orang,” katanya. Kemudian dibandingkan dengan tahun 2015, angka pengangguran terbuka di kota 18. 837 orang dan di desa ada 3. 890 orang. “Dimungkinkan lapangan pekerjaan di desa sudah mencukupi sehingga sebagian besar angkatan kerja bisa terserap,” jelasnya. Meski demikian sektor yang banyak menyerap angkatan kerja adalah yang pertama di sektor industri, kemudian sisanya masuk pada sektor jasa. “Sebagian lainnya mereka juga bisa menciptakan lapangan kerja di desa,” jelasnya. Kecil Dari hasil pemantauan beberapa pekan lalu, ini menunjukkan bahwa angka pengangguran di Kudus masih relatif kecil dan kemungkinan besar tenaga kerja sudah banyak terserap di sektor UKM maupun bidang jasa. “Parameternya persentase perbandingan pengangguran di tahun 2014 dan 2015 cenderung menurun. Di tahun 2014 persentasenya 5,04 persen dan di tahun 2015 5,03 persen,” paparnya. Di samping itu angka pengangguran juga dinilai masih stabil, dan berdasarkan data di lapangan apabila terjadi kenaikan itu opun tidak terlalu tinggi. “Dimungkinkan karena dampak munculnya sejumlah industri baru,” ujar dia. (J18-86) Comments comments
