KOPERASI & UKM
No. 02 - April.2017
PEMERATAAN EKONOMI Langkah Prioritas Kemenkop H.03
H.12
H.18
Pemerataan Ekonomi, Langkah Prioritas Kemenkop
Aplikasi CashCoop Terobosan Teknologi Finansial bagi Koperasi
Burhanuddin Abdullah: Membangun Koperasi Tidak Cukup Idealisme
@KemenkopUKM
Daftar isi
2 DAFTAR ISI 3 LIPUTAN KHUSUS 6 SEKRETARIAT 7 KELEMBAGAAN 8 PRODUKSI & PEMASARAN Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Perbatasan 13 LPDB KUKM Lima Satgas Pengawasan Dana Bergulir Siap Beroperasi Hendriyadi tak pernah menyangka ketika kerja kerasnya sejak duduk di bangku SD nyatanya membuahkan hasil sebuah brand yang mulai melambung namanya; Abon Sehat.
L
angkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerataan ekonomi di Tanah Air, bukanlah program isapan jempol belaka. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu menegaskan bahwa program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan di seluruh Indonesia. Meski angka Gini Rasio sedikit membaik, tapi Presiden Jokowi menganggap angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi tak pernah bosan mengajak semua pihak harus kerja keras dan mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan, baik kesenjangan antar wilayah, serta angka kesenjangan kaya dan miskin.
16 INSPIRASI UKM Inspirasi Kerja Keras dari Wirausaha Abon Sehat
Bahkan, Presiden Jokowi menegaskan, program pemerataan ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan. Dalam rangka mendukung program Presiden Jokowi tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM mengimplentasikan dengan program-program yang telah digulirkan khususnya pada bidang pemberdayaan Koperasi dan UKM. Program yang telah dilaksanakan antara lain Reformasi Koperasi, revitalisasi pasar rakyat, pengembangan kewirausahaan, akses pembiayaan bagi KUMKM, hingga akses Pemasaran bagi KUKM. Untuk mengatasi kesenjangan kesejahteraan, aneka program
KELEMBAGAAN: Reformasi Melalui Penataan Koperasi Papan Nama.
21 KABAR DAERAH Kampung Batik Probolinggo yang Penuh Pesona 22 GALERI FOTO Galeri Foto
tersebut difokuskan untuk daerahdaerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal. Untuk itu, dalam edisi kedua e-Magazine Cooperative ini akan mengulas program-program Kementerian Koperasi dan UKM, khususnya dalam mendukung program Presiden Jokowi dalam hal pemerataan ekonomi dan pembangunan. Tujuannya, agar program-program Kementerian Koperasi dan UKM ini dapat meningkatkan ekonomi dan diikuti dengan pemerataaan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga. Salam
Kepala Biro Umum Penanggung Jawab: Hardiyanto, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat: Darmono, MM RedakturKepala Bagian Tata Usaha: Drs. Bambang Sunaryo, Penyunting/Editor-Kasubag Advokasi Hukum: M.Maulana, S.I.Kom, Penyunting/Editor: Edy Haryana, S.Sos, Desain: Muhammad Ali, Adhiguna Suryadi, Mulyadi, Fotografer: Timbul Priyono, Topik, Kurniawan, Sekretariat: Nurlailah, Fira Desiana Nasril, Suhandi, Imam Ahmad Al Hushori, Sutarsono. S.sos, Ali Imron Rasidi, Rr. Dwitya Suci, Pradityo Ariwibowo, Nur Sholeh, M. Kamal, Wira Suanda
2
2017
Liputan Khusus
Pemerataan Ekonomi, Langkah Prioritas Kemenkop
P
emerataan kesejahteraan menjadi cita-cita tertinggi Pemerintahan Jokowi-JK sejak terpilihnya pada 2014. Sejak saat itulah ruang-ruang kosong untuk mengisi kesenjangan ekonomi dan sosial antar-wilayah terus diisi. Dalam praktiknya sejauh ini pemerataan kesejahteraan kerap kali terlupakan di tiga wilayah yakni terdepan, terluar, dan tertinggal NKRI sehingga Kementerian Koperasi dan UKM pun merespon dengan merapatkan barisan dan menyusun sejumlah program strategis sebagai langkah prioritas pembangunan di tiga wilayah tersebut. Setidaknya ada tiga tahapan besar yang akan dilakukan Pemerintahan
Jokowi untuk terus mendukung pemerataan ekonomi Indonesia. Ketiga tahapan tersebut meliputi pembangunan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan, dan pengembangan industri jasa. Dengan kebijakan tersebut Presiden Jokowi optimistis Indonesia akan menjadi negara dengan perekonomian yang kuat dengan Produk Domestik Bruto sebesar US$9,1 triliun pada 2045 atau saat Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-100 tahun. Merespon gerak cepat tersebut, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menerapkan berbagai program prioritas di antaranya melakukan deregulasi dalam hal
kemudahaan berusaha di Indonesia yang saat ini masih berada di peringkat 109 di dunia. ”Itu melibatkan seluruh elemen, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota,” kata Puspayoga. Ia menyebutkan fokus pemerintah saat ini di bidang infrastruktur, pariwisata, energi, dan maritim, di mana koperasi dan UMKM bisa tumbuh dalam implementasi dari empat fokus tersebut. Puspayoga menegaskan bahwa dengan berkoperasi maka bisa memberikan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. ”Bahkan, dengan pemerataan ekonomi tersebut mampu memperkokoh NKRI dan hal itu sudah jelas tergambar dalam
2017
3
4
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa ekonomi disusun atas asas kekeluargaan yang mana hal itu tergambar dalam koperasi,” kata Menkop. Untuk itu, lanjut Menkop, pihaknya sudah menggulirkan program reformasi total koperasi di antaranya rehabilitasi koperasi melalui pembaharuan database koperasi di Indonesia. ”Dari 200 ribu lebih jumlah koperasi yang ada, ada sekitar 62 ribu koperasi yang tidak aktif dan sudah dikeluarkan dari database. Koperasi yang aktif juga akan terus kita dorong untuk melakukan rapat anggota tahunan (RAT). Bahkan, sekarang RAT bisa dilakukan secara sistem online,” kata Puspayoga. Kedua, reorientasi koperasi di mana saat ini lebih mementingkan kualitas koperasi ketimbang jumlah koperasi. ”Lebih baik jumlah koperasinya sedikit, tapi berkualitas. Yang wajib banyak itu ya jumlah anggotanya. Makin banyak jumlah anggota maka makin berkualitas koperasi tersebut. Koperasi harus hidup dan berkualitas agar bisa menghidupkan masyarakat,” kata Puspayoga. Sedangkan yang ketiga adalah pengembangan koperasi di mana akan memperkuat koperasi dari sisi kelembagaan. Untuk itu, meski alokasi anggaran menurun dibanding 2016, namun Kementerian Koperasi dan UKM tetap bekomitmen untuk bersama-sama dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk melakukan pembangunan di daerah perbatasan. Di bidang sarana dan prasarana fisik, ia berupaya melakukan revitalisasi pasar dan pengadaan pasar rakyat di daerah perbatasan. Untuk itu kemudian Kemenkop
masuk dalam rencana tersebut. Sebelumnya, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM I Wayan Dipta merinci jumlah pasar rakyat yang akan direvitalisasi berada di 11 di daerah tertinggal atau daerah perbatasan, dan 40 lainnya di daerah reguler. Biaya revitalisasi masing-masing pasar dianggarkan Rp950 juta. ”Daerah perbatasan itu di antaranya NTT (Nusa Tenggara Timur), Papua, dan Kalimantan. Kami menyiapkan dana hibah untuk nanti dikelola oleh pemda,” jelas Wayan. Revitalisasi dan pembangunan pasar rakyat merupakan agenda prioritas yang termaktub dalam Nawacita Presiden Joko Widodo. Maka dalam lima tahun kemudian ditargetkan sebanyak 5.000 pasar rakyat di seluruh Indonesia bisa direvitalisasi. Kemenkop dan UKM di antaranya menargetkan dapat berkontribusi sebanyak 1.075 pasar rakyat sampai 2019. Namun, pada 2015 lalu baru berhasil direvitalisasi 64 pasar rakyat. Sedangkan 2016 terealisasi 84 pasar rakyat dari target 85 pasar rakyat dengan anggaran yang terserap sebesar Rp80,7 miliar. Sementara di bidang sumber daya manusia dilakukan upaya khusus melalui kegiatan pelatihan teknis vokasional (kekhususan), manajerial, perkoperasian, dan pelatihan kewirausahaan. Selain itu Kemenkop dan UKM juga menyiapkan tenaga pendampingan untuk sentra-sentra UKM di daerah perbatasan. Di sisi perbaikan usaha dan pasar di wilayah perbatasan, Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Sutyowati
terjadi di Entikong, Kalimantan Barat, yang berbatasan langsung dengan Malaysia. ”Dengan Malaysia, ada isu soal Entikong. Karena pasarnya dekat, jadi masyarakat lebih banyak belanja ke sana (Malaysia). Kalau tidak ada sentuhan langsung (dari pemerintah) akan sangat berat,” ujar Yuana.
dan UKM berkomitmen untuk terus mengupayakan alokasi anggaran di daerah perbatasan, terutama untuk melakukan revitalisasi pasar rakyat sebagai sarana penting dalam mendorong perputaran ekonomi daerah. Tercatat tahun ini sebanyak 51 pasar rakyat yang tersebar di 24 provinsi
juga berupaya memudahkan masyarakat perbatasan dalam melakukan aktivitas jual beli. Yuana mengungkapkan, selama ini banyak masyarakat di wilayah perbatasan lebih mudah berbelanja kebutuhan sehari-harinya di wilayah negara lain. Hal itu salah satunya
Di samping itu, Deputi Bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS juga semakin memperkuat tekad untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM sektor koperasi dan UMKM di daerah tertinggal dan perbatasan. Untuk itu, sejumlah pela-
2017
Wirausaha Perbatasan Wirausaha perbatasan menjadi target lain yang ingin dicapai Pemerintah yang akan dijaring secara online. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, mulai tahun ini program Wirausaha Pemula (WP) akan diberlakukan dengan pola e-Proposal, dimana semua pengajuan WP melalui online. ”Sesuai dengan arah kebijakan alokasi WP 2017 terdapat tiga fokus, yaitu daerah tertinggal dan perbatasan, daerah kawasan ekonomi khusus (KEK), serta daerah antar kelompok pendapatan atau berpendapatan rendah, masyarakat miskin,” kata Braman. Namun ketika menyadari belum semua daerah melek teknologi, pihaknya kemudian mengerahkan dinas-dinas koperasi di provinsi, kabupaten/kota untuk menyisir daerah-daerah miskin yang berada jauh dari kota yang belum akrab dengan internet. ”Dinas tersebut yang akan mendata para WP di daerah, yang kemudian akan diajukan sebagai peserta WP 2017. Khusus untuk mereka, dibolehkan pengajuan proposal WP secara fisik atau tidak online,” kata Braman.
tihan keterampilan usaha termasuk pelatihan vokasional di gelar di tiga wilayah tersebut. ”Kami berkomitmen meningkatkan kualitas SDM masyarakat di daerah perbatasan dan tertinggal, khususnya di wilayah Indonesia timur agar mampu bersaing dengan daerah lain yang sudah maju,” kata Prakoso. Menurut Prakoso, potensi ekonomi di wilayah Indonesia bagian timur sangat besar, seperti sektor kelautan dan perikanan, pertanian, kerajinan, dan sektor perdagangan. Namun, potensi ini belum digarap dengan baik. Salah satu kendalanya adalah kualitas SDM-nya yang masih lemah. Pemerintah menyadari bahwa pentingnya peningkatan kualias SDM di daerah tertinggal dan perbatasan ditingkatkan. Sebab, mereka-merekalah yang nantinya bisa meningkatkan perekonomian di daerahnya. ”Dan kita optimistis melalui pelatihan-pelatihan, SDM di wilayah Indonesia timur akan menjadi hebat dan mampu bersaing dengan wilayah tengah, bahkan mancanegara,” kata Prakoso. Dia menambahkan, setiap daerah mempunyai kesempatan untuk
mendapatkan pelatihan sebanyak dua angkatan. Periode pertama dimulai April 2017 dengan anggaran Rp2 miliar. Khusus daerah perbatasan, anggarannya Rp6 miliar yang meliputi 14 daerah, yaitu Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Bengkayang, Sambas, Malinau, Nunukan, Kutai Barat, Merauke, Jayapura, Belu, Timor Tengah Utara, Maluku, dan Kupang. Di Kalimantan Barat, misalnya, merupakan salah satu daerah yang disasar, karena berbatasan langsung dengan Malaysia. Daerah ini memiliki kelompok usaha strategis mikro yang bergerak di bidang kuliner, sehingga menurut Prakoso mereka perlu dilatih supaya naik kelas. Penyuluhan Perkoperasian Perkuatan kelembagaan koperasi merupakan cara lain untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung perkuatan kelembagaan koperasi di wilayah perbatasan, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan penyuluhan perkoperasian kepada kelompok pra-koperasi khususnya di daerah tertinggal. Salah satunya, di
Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Timur. Deputi Bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Meliadi Sembiring menyebutkan untuk kegiatan itu pihaknya melibatkan peserta yang berasal dari kelompok pra-koperasi daerah tertinggal serta kelompok masyarakat yang bergerak di sektor jasa keuangan dan riil. Meliadi menekankan pentingnya pemahaman tentang perkoperasian sebelum mendirikan koperasi. Oleh karena itu, dalam penyuluhan, setiap peserta diberikan pengetahuan tentang proses tata cara mendirikan koperasi dan proses pengesahan akta pendirian koperasi melalui Sistem Admintrasi Online Badan Hukum Koperasi (SISMINBHKOP). “Kami berharap kelompok prakoperasi di daerah tertinggal memiliki bekal untuk mendirikan koperasi,” kata Meliadi. Maka ketika semua program prioritas yang berpihak pada masyarakat di tiga wilayah; terluar, terdepan, dan tertinggal NKRI telah berjalan dengan sinergis, cerita tentang pemerataan kesejahteraan itu akan semakin menggema di seluruh pelosok Tanah Air. • 2017
5
Sekretariat
Koordinasi, Kunci Sukses Implementasi Kebijakan
R
apat Koordinasi Bidang Koperasi dan UKM 2017 di Bali pada 22 – 24 Maret 2017 kembali diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang dihadiri oleh seluruh kepala dinas kabupaten/kota se-Indonesia. Rakornas sangat dibutuhkan untuk koordinasi sebab semua program dan kebijakan pemerintah pusat implementasinya adalah oleh daerah baik provinsi maupun kabupaten/ kota. Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pernah menyatakan koordinasi harus dilakukan dengan para kementerian/lembaga dan dinas di daerah dalam penyusunan program dan kegiatan. Kementerian Koperasi dan UKM juga harus terbuka dengan masukan dari berbagai lembaga lain. ”Kementerian saat ini tidak bisa lagi eksklusif tapi harus harus inklusif. Tidak bisa satu kementerian berjalan sendiri namun hasilnya ingin maksimal. Sebuah program akan maksimal hasilnya kalau dikeroyok ramai-ramai untuk mencapai kesejahteraan dan peningkatan ekonomi rakyat,” kata Puspayoga. Kementerian Koperasi dan UKM memang memiliki Program Aksi Reformasi Koperasi. Melalui 6
2017
Reformasi Koperasi ingin dicapai koperasi berkualitas, sehat, dan modern. Selain itu juga ditargetkan UMKM yang kuat dan berdaya saing. Reformasi Koperasi dilaksanakan melalui berbagai program prioritas, yaitu Penataan Data Nomor Induk Koperasi (NIK); fasilitasi pembuatan akta koperasi bagi usaha mikro kecil, fasilitasi IUMK, fasilitasi standarisasi dan sertikasi produk UMKM HKI; pengembangan kewirausahaan; Perluasan KUR; penyediaan dana bergulir bagi UMKM. Bahkan atas keberhasilan pelaksanaan program prioritas tersebut di daerah, Kementerian Koperasi dan UKM memberikan penghargaan kepada Gubernur yang dinilai memberikan perhatian serius dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas koperasi di daerahnya. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga kepada Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya, dan Gubernur Sumatera Barat yang diterima oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit. Penghargaan yang diberikan
berupa Cooperatives Data Award, penghargaan untuk koordinasi penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) 2017, penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Penggerak Koperasi dan Penumbuhan Kewirausahaan Tahun 2017. Kementerian juga memberikan penghargaan bagi perguruan tinggi penggerak koperasi dan penumbuhan kewirausahaan pada 2017. Penghargaan diberikan kepada Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin), Universitas Negeri Makassar, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Menteri Puspayoga mengatakan pencapaian program pemerintah pusat merupakan berkat peran serta pemerintah daerah dan dunia pendidikan tinggi yang sungguhsungguh bekerja sama menjalankan program mengembangkan koperasi dan UKM. Tuntutan terhadap keberhasilan program pemerintah sangat tinggi sebab persaingan global tidak bisa dihindari lagi, termasuk oleh koperasi dan UMKM. Dunia usaha, koperasi dan UMKM harus memiliki keunggulan dan daya saing. Kuncinya adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. •
Kelembagaan
C
Reformasi Melalui Penataan Koperasi Papan Nama
ita-cita untuk mereformasi koperasi agar menjadi gerakan dengan semangat kekeluargaan yang lebih masif memang sudah sejak lama digaungkan. Sayangnya kualitas koperasi di Indonesia belum juga membaik seiring berbagai upaya yang telah dilakukan. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM berupaya untuk terus menerapkan berbagai program untuk mencapai cita-cita reformasi koperasi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni membenahi dan menata koperasi yang tertinggal sebagai papan nama semata. Terlebih dalam beberapa waktu terakhir Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga menekankan perubahan orientasi pengembangan koperasi dari yang semula berbasis kuantitas kini menjadi kualitas. “Artinya meskipun jumlah koperasi berkurang melalaui pembubaran, pembenahan, dan penataan, namun dari segi kualitas, perannya dalam perekonomian, termasuk keanggotaannya bisa meningkat,” kata Puspayoga. Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM Meliadi Sembiring menambahkan pihaknya berencana membubarkan sekitar 32.427 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia, seiring berjalannya program Reformasi Total Koperasi selama dua tahun terakhir. Saat ini, koperasi yang sudah resmi dibubarkan sebanyak 6.213 unit karena sama sekali tidak menjalankan aktivitas sebagai lembaga soko guru ekonomi alias menjadi koperasi papan nama. “Itu semua merupakan bagian dari 62 ribuan koperasi yang sudah dinyatakan tidak aktif dan sudah
dikeluarkan dari database kita. Nah, sisanya, kita terus melakukan koordinasi dengan dinas koperasi di daerah untuk menuju pembubaran juga,” katanya. Faktanya, pembubaran koperasi tersebut tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Proses pembubaran dimulai dengan usulan dari pemda atau dinas koperasi di daerah. Kementerian Koperasi dan UKM juga membentuk panitia penyelesaian menyangkut soal utang piutang para anggota koperasi. Hal itu dimaksudkan agar jangan sampai pembubaran koperasi justru menghilangkan kewajiban koperasi tersebut kepada anggota. “Untuk hal itu, kita terus melakukan koodinasi dengan daerah,” katanya. Menurut Meliadi, koperasi sesungguhnya dilahirkan oleh semangat luhur, untuk memajukan perekonomian masyarakat. Jika dikelola dengan baik dan benar, koperasi bisa jadi alat inklusi keuangan yang tepat bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi menengah ke bawah. Koperasi sebagai Gerakan Cooperative Prinsip koperasi adalah gerakan kerja sama (cooperative) berdasarkan sikap saling percaya dengan pengumpulan dan pengelolaan modal bersama sebagai sumber dayanya. Kepemilikan koperasi dinyatakan oleh segenap anggota, bukan milik pribadi atau segelintir orang saja. Jadi aset sesungguhnya dari koperasi adalah manusia, bukan aset seperti gedung, uang apalagi papan nama. Sayangnya banyak koperasi yang hanya menjadi kedok dari praktek kredit ala lintah darat yang baru. Atau praktik penipuan berkedok investasi dengan iming-iming imbal hasil selangit. Meliadi mendapati
penyalahgunaan koperasi ini terjadi karena koperasi tersebut telah melanggar salah satu prinsipnya sebagai gerakan kebersamaan. Ia berpendapat selain pelanggaran terhadap prinsip koperasi tersebut, masalah lain yang juga sering terjadi adalah pengurus tidak menjalankan tata kelola Koperasi sebagaimana mestinya. Salah satunya tidak menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) setelah satu periode Tahun Buku selesai. “Padahal RAT adalah forum tertinggi dalam struktur organisasi sebuah koperasi. Pada saat RAT, anggota atau perwakilan anggota jika koperasinya sudah cukup besar mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas selama satu Tahun Buku dan mengesahkan program Kerja Tahun Buku berikutnya,” katanya. Pada koperasi yang masih kecil, forum RAT juga biasa digunakan untuk merumuskan bersama-sama aturan atau karakteristik produkproduk baru yang sedang dijalankan atau baru akan diluncurkan. Oleh karena itu forum RAT menjadi sangat strategis peranannya sehingga menjadi salah satu indikator untuk menilai keaktifan sebuah koperasi. “Kita berharap reformasi Koperasi ini benar-benar membuat para pengurus koperasi berupaya untuk memastikan koperasinya berjalan sesuai prinsip-prinsip dan tata kelola koperasi yang benar,” kata Meliadi. Oleh karena itu, Pemerintah bekerja sama dengan para penggerak koperasi terus mencari kiat agar agar langkah-langkah taktis seperti pembubaran koperasi “abal-abal” ini, terus dibarengi dengan langkahlangkah strategis untuk meningkatkan kualitas koperasi. • 2017
7
Produksi & Pemasaran
Revitalisasi Pasar Rakyat di Daerah Perbatasan
Pasar kab Alor sebelum
R
evitalisasi pasar di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi salah satu fokus Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendukung upaya pemerataan kesejahteraan. Maka selain revitalisasi bangunan secara fisik, manajemen dan pengelolaan pasar juga menjadi perhatian penting. Untuk kepentingan itu, Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pengelolaan pasar rakyat terutama di daerah perbatasan agar bisa dilakukan oleh koperasi pedagang pasar. Meskipun juga bukan sesuatu yang mudah untuk mendorong para pedagang pasar di wilayah perbatasan, daerah terluar, dan daerah tertinggal NKRI untuk bergabung dalam satu wadah koperasi. Namun, Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM I Wayan Dipta mengatakan masyarakat di daerah perbatasan harus dibekali dengan prinsip dasar koperasi sebagai upaya memperkuat posisi tawar dalam kaitannya dengan pemasaran dan jaringan usaha mereka. ”Nantinya semua pengelolaan pasar rakyat yang ada di wilayah 8
2017
Pasar kab Alor sesudah
perbatasan akan bernaung dalam satu wadah koperasi yang memiliki badan hukum. Koperasi itu akan dikelola oleh masyarakat sendiri dan tentunya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal untuk usaha berdagang di pasar-pasar perbatasaan itu,” kata Wayan. Mengenai sumber daya manusia, dia mengatakan pemerintah mendukung dengan berbagai program pelatihan teknis vokasional, manajerial, perkoperasian dan pelatihan kewirausahaan untuk masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Pada 2017, Kementerian Koperasi dan UKM akan merevitalisasi 11 pasar di wilayah perbatasan. Untuk program tersebut, akan dialokasikan anggaran revitalisasi sebesar Rp950 juta untuk masing-masing pasar. Adapun ke-11 pasar yang akan direvitalisasi tersebar di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, dan Kalimantan.“Secara total Kementerian Koperasi dan UKM akan melakukan revitalisasi 51 pasar yang tersebar di 24 provinsi. Selain 11 pasar di perbatasan, ada 40 pasar lain yang akan direvitalisasi di daerah reguler,” katanya. Program revitalisasi pasar rakyat ini berupa perbaikan pasar lama
yang kondisi bangunannya sudah tidak bagus dan kumuh. Kementerian lalu akan merenovasi menjadi bangunan permanen. Di setiap pasar akan dilengkapi dengan fasilitas berupa WC, westafel, maupun tempat pembuangan sampah. Beberapa daerah yang akan jadi sasaran revitalisasi pasar antara lain beberapa titik pasar Provinsi Riau, yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Bantuan yang diprogramkan pada APBN 2017 ini menetapkan pasar perbatasan Kabupaten Inhil dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai sasaran. Pada setiap pasar tradisional yang direvitalisasi, pasar akan mendapat kucuran anggaran sebesar Rp950 juta, dimana nantinya pasar yang sudah direvitalisasi ini akan diserahkan kepada koperasi yang ada di masing-masing pasar sebagai pengelolanya. Provinsi lain yang menjadi sasaran revitalisasi pasar tradisional di daerah perbatasan adalah NTT, karena wilayah lautnya berbatasan langsung dengan Australia serta wilayah daratnya berbatasan langsung dengan Timor Leste. •
Restrukturasi Usaha
Kelembagaan Formal Untuk Bank Sampah
B
ank sampah sejatinya adalah solusi bagi persoalan lingkungan yang mendera akibat penumpukan sampah yang terus bertambah. Oleh karena itu, program pengelolaan Bank Sampah dikembangkan melalui kerja sama antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Bahkan embrio pengembangannya sudah tersebar 23 kota seluruh Indonesia. Namun pada praktiknya di lapangan, program ini terbentur pada belum adanya kelembagaan formal bank sampah. Pada umumnya pengelola Bank Sampah yang jumlahnya cukup signifikan ini masih berkembang sebatas sebagai komunitas atau paguyuban. Padahal Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Bidang Pengelolaan Bank Sampah antara Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan UKM Yuana Setyowati Barnas dengan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3), KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih sudah ditandatangani beberapa waktu lalu. Bahkan, kedua kementerian ini berkomitmen kuat untuk memberikan sosialisasi peningkatan kapasitas Bank Sampah menjadi koperasi dan UKM serta melaksanakan pendampingan. Selain itu, pemberdayaan pun dilakukan secara bersama-sama meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan Bank Sampah mulai dari struktur organisasi, tugas dan fungsi organisasi, sumber daya manusia (SDM) prasarana, manajemen,
traan dengan industri pengolahan besar melalui perjanjian kontrak kerja sama permanen dengan pelatihan standar kualitas limbah sampah. Selain itu, bisa memudahkan pemerintah untuk memonitoring perkembangan UKM di tanah air. ”Dengan begitu kita bisa mengetahui jumlah UKM yang naik kelas. Dengan nama dan alamatnya bisa terdata dengan baik,” lanjut Yuana. izin, dan lainnya. ”Komunitas Bank Sampah sudah berjalan, cuma perlu pengembangan dari aspek usahanya, manajemen, akses modal, pasar dan legalitas,” kata Yuana. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan memperkuat kelembagaan usaha pelaku Bank Sampah sesuai tuntutan bisnis melalui aspek legalitas. Di antaranya melalui penerbitan izin usaha mikro kecil (IUMK) di bidang pengelolaan sampah. Lalu mengembangkan usaha koperasi dan UMKM bidang pengelolaan bank sampah melalui program pendampingan, advokasi usaha, dan mengkoordinasikan pengembangan usaha koperasi UMKM di bidang pengelolaan bank sampah melalui program strategis. ”Kami juga memberikan perkuatan untuk aspek legal melalui IUMK dan atau badan hukum koperasi. IUMK untuk syarat dapat akses modal ke bank, ini sama dengan siup. Karena syarat usulan kredit bank harus ada siup atau IUMK,” katanya. Menurut Yuana, keuntungan bagi pelaku Bank Sampah yang mempunyai IUMK antara lain bisa mengakses modal ke bank, membangun kemi-
Pengembangan bisnis Bank Sampah diakui memang masih bersifat parsial. Sebagai contoh saja di DKI Jakarta ada kurang lebih 420 kelompok Bank Sampah tapi koperasi Bank Sampah sendiri nyaris tidak ada. Pihaknya mendukung pengembangan program percontohan usaha koperasi dan UMKM di bidang pengelolaan bank sampah, sehingga pengelolaan bank sampah menjadi koperasi dan UKM dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, karena sampah yang dikelola memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat sekitarnya. Sinergi program Bank Sampah merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) Nomor: PKS.1/ MENLHK/PSLB3/PSLB./0/3/2016 dan Nomor: 05/KB/M/KUKM/III/2016 tentang Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berbasis Lingkungan Hidup yang telah ditandatangani oleh Menkop UKM AAGN Puspayoga dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar di Makassar pada Maret 2016 lalu untuk Program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) berbasis lingkungan hidup. • 2017
9
Sumber Daya Manusia
Target 4 Persen Wirausaha Tahun Ini Bakal Terlampaui didominasi Pulau Jawa, meliputi Jawa Timur yang telah mencapai 5,6 persen, DKI Jakarta sekitar 4
U
paya pemerintah meningkatkan jumlah wirausaha telah menunjukkan hasil menggembirakan. Saat dimulai program Gerakan Kewiusahaan Nasional (GKN) pada 2004, jumlah wirausaha baru 0,4 persen dari jumlah penduduk. Angka itu terus meningkat, pada 2013 jumlah wirausaha bertambah menjadi sebanyak 1,65 persen, dan per Maret 2017 berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) melonjak signifikan menjadi 3,1 persen. Data BPS tersebut menyebut bahwa angka 3,1 persen atau sekitar 7,8 juta orang itu merupakan wirausaha yang telah memiliki tempat tinggal atau tempat usaha tetap, dan telah berusaha selama lebih dari 3,5 tahun. Padahal, sebenarnya masih ada sekitar 18,9 juta wirausaha baru. Namun, mereka belum memiliki tempat tinggal tetap sehingga oleh BPS belum dimasukan dalam kriteria wirausaha. Mereka yang masuk kelompok ini di antaranya pedagang kaki lima, atau pedagang yang menggelar dagangannya di emperan toko. Oleh karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM akan membantu mereka agar bisa memiliki tempat 10
2017
usaha tetap sehingga bisa naik kelas usaha. “Dengan mereka naik kelas, maka jumlah wirausaha kita bisa mencapai 26,7 juta orang. Karena itu kami optimistis jumlah wirausaha di Tanah Air hingga akhir tahun ini bisa melebihi target yang ditetapkan sebesar 4 persen,” kata Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso Budi Susetyo. Lonjakan jumlah wirausaha yang cukup signifikan ini tak lepas dari kerja keras pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya berwirausaha. Upaya itu di antaranya melalui sejumlah pelatihan di berbagai daerah dan kampus-kampus di Tanah Air. Prakoso mengaku bangga, karena para wirausaha tersebut umumnya masih berusia muda antara 25 hingga 40 tahun dan sebagian besar telah mengerti dan menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan usahanya. Dengan begitu mereka lebih cepat maju dengan jenis usaha bermacam-macam. Hingga saat ini, daerah atau provinsi yang dinilai paling banyak atau tercepat dalam peningkatan jumlah wirausahanya masih
persen, kemudian Jawa Tengah dan Jawa Barat. Faktor lingkungan dan desakan kebutuhan ekonomi yang tinggi diperkirakan menjadi latar belakang masyarakat di Pulau Jawa tertarik untuk berwirausaha. Keberhasilan atau tingginya jumlah wirausaha di Pulau Jawa tersebut juga berkat dukungan dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Sementara perguruan tinggi atau kampus juga berperan besar, misalnya dengan memberikan pemahaman atau mengubah pola pikir mahasiswa agar tidak hanya ingin menjadi pegawai atau pekerja. Melainkan mengubah paradigma mahasiswa untuk mampu menciptakan lapangan kerja melalui wirausaha. Dari sisi peran Pemda, dukungan sangat dibutuhkan terutama dalam bentuk regulasi. Misalnya, memberikan fasilitas yang baik untuk pameran dan pelatihan bagi wirausaha. Prakoso mengaku bangga dengan banyaknya wirausaha pemula yang kini telah berhasil. Ia mencontohkan seorang mahasiswa dari Kalimantan Tengah, Agus Priyatno. Pada 2015, Agus mendapat bantuan dana Wirausaha Pemula (WP) dari Kementerian Koperasi dan UKM sebesar Rp12 juta, dengan total aset sebesar Rp36 juta. Seiring waktu kini, total asetnya telah mencapai Rp48 juta dan melibatkan enam karyawan. Kesuksesan Agus itulah yang ingin direplikasi di tempat lain sehingga lebih banyak lapangan kerja baru tercipta di Tanah Air. •
Pengawasan
Pemberian Izin Usaha Koperasi Dimoratorium
B
erkembang fenomena di lapangan bahwa Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sering dijadikan praktik investasi bodong. Ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penggalangan dana masyarakat dalam jumlah besar dengan menggunakan badan hukum koperasi. Dalam perkembangannya kemudian, masyarakat menjadi korban ketika pengelola investasi tersebut melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan. Sejumlah kasus yang mengemuka di antaranya terjadi di KSP Pandawa Mandiri Group di Depok, Jawa Barat, KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dan KSPPS BMT CSI Madani Nusantara di Kota Cirebon, Jawa Barat. Kasus-kasus tersebut secara langsung mencoreng citra koperasi di saat yang sama ketika pemerintah sedang gencar memotivasi masyarakat untuk berkoperasi. Namun di sisi lain justru tawaran investasi bodong dengan mengatasnamakan koperasi juga semakin banyak. Munculnya kasus-kasus jeratan bisnis investasi bodong berkedok koperasi atau lembaga usaha keuangan tersebut mengesankan bahwa Kementerian Koperasi dan UKM, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memberikan aspek perlindungan kepada masyarakat. Pemerintah seolah membiarkan keberadaan koperasi abal-abal yang memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan anggotanya. Oleh karena itulah Rapat Koordinasi Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Denpasar, Bali, Kamis (23/3) merekomendasikan moratorium
pemberian badan hukum dan izin koperasi simpan pinjam (KSP) dan koperasi jasa keuangan (KJK). Tujuan usulan moratorium tersebut tidak lain untuk membenahi tata dan kinerja koperasi sekaligus mewujudkan koperasi yang berkualitas dan bercitra baik. Hal tersebut, menurut para peserta Rakornas juga sejalan dengan keinginan Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga. Dalam berbagai kesempatan, Puspayoga menginginkan agar koperasi di Indonesia lebih menekankan kualitas ketimbang kuantitas. Menurutnya, lebih baik jumlah koperasi di Indonesia sedikit dengan anggota yang banyak ketimbang jumlahnya banyak tapi anggotanya sedikit. Bedasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga saat ini jumlah koperasi di Indonesia mencapai 152.000 unit. Dari jumlah itu 76 persen di antaranya adalah KSP. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharam berjanji akan terus mengkaji upaya pembenahan terhadap koperasi. Menurut Agus, banyaknya kasus praktik investasi dan keuangan yang menyimpang itu menjadi pertimbangan untuk melakukan moratorium izin usaha bagi KSP. Berdasarkan paparan dan laporan
dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pelaku dari praktik bisnis keuangan ilegal itu dilakukan oleh oknum dan bukan oleh koperasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai langkah moratorium izin usaha KSP ini. Berdasarkan hasil kajian dan rapat internal di Kementerian Koperasi dan UKM, akhirnya disepakati tidak ada moratorium terhadap pemberian badan hukum dan izin operasi KSP dan KJK. Rapat memutuskan yang dilakukan adalah hanyalah moratorium pemberian izin usaha koperasi (KSP). Moratorium izin usaha koperasi tersebut dilakukan karena banyak indikasi penyalahgunaan badan hukum koperasi dan sebagai upaya melindungi masyarakat. Selain itu, Pemerintah akan mewajibkan pengurus usaha simpan pinjam untuk tersertifikasi. Untuk memudahkan sertifikasi, pemerintah akan mendorong dan memfasilitasi pemerintah daerah untuk membentuk lembaga sertifikasi pengelola koperasi usaha simpan pinjam. ”Lembaga ini akan diperluas di setiap provinsi minimal ada satu lembaga tersebut yang pendiriannya akan difasilitasi Kemenkop dan BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi),” pungkas Agus. • 2017
11
Layanan Pembiayaan
Aplikasi CashCoop Terobosan Teknologi Finansial bagi Koperasi
K
abar baik untuk koperasi di Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan PT Finnet Indonesia mengembangkan terobosan baru dalam hal teknologi finansial untuk koperasi di Indonesia dalam bentuk aplikasi CashCoop. Melalui aplikasi ini, koperasi dapat mengembangkan jaringan karena memungkinkan seluruh koperasi yang telah terdaftar dalam data base resmi pemerintah menjadi terintegrasi dalam satu jaringan secara online. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Braman Setyo mengatakan, aplikasi CashCoop dikembangkan untuk merespon bergulirnya program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Melalui CashCoop posisi keuangan inklusif Indonesia yang pada 2014 baru mencapai 36 persen diharapkan bisa terdongkrak menjadi 75 persen pada 2019 dengan didukung berbagai program SNKI yang lain. ”Koperasi akan mendapatkan posisi tawar yang setara dengan perbankan, jika koperasi berhasil menerapkan sumber daya teknologi informasi yang mudah diakses oleh 12
2017
masyarakat. Jaringan koperasi inklusif inilah yang merupakan tindak lanjut atas Perpres tentang SNKI itu,” kata Braman. Menurut Braman, dengan adanya aplikasi CashCoop, berarti tantangan koperasi untuk menerapkan financial technology alias fintech telah terjawab. ”Aplikasi ini akan kami berikan ke koperasi secara gratis. Koperasi tidak perlu lagi menanggung biaya pendaftaran atau biaya lainnya,” kata Braman. Braman menegaskan, tantangan koperasi ke depan semakin berat dari mulai harus berhadapan langsung dengan lembaga keuangan bermodal besar dan kuat dari sisi teknologi informasi. Oleh karena itu, ia menyarankan agar koperasi memanfaatkan layanan CashCoop secara maksimal. Saat ini, baik Kemenkop dan UKM maupun PT Finnet Indonesia secara bersama mengembangkan aplikasi CashCoop agar nantinya semakin banyak transaksi yang dapat dilakukan melalui aplikasi CashCoop. Braman memastikan bahwa nantinya transaksi bisnis koperasi ketika berhubungan dengan bank, tidak akan
semahal transaksi antar perbankan. Keuntungan lainnya, anggota koperasi juga akan memiliki kesempatan bisnis sesuai dengan fitur layanan yang diberikan. ”Tantangan koperasi ke depan semakin berat dari lembaga keuangan modal besar dan kuat dari sisi teknologi informasi. Dengan begitu, diharapkan Koperasi Inklusif merupakan model yang dapat menggantikan posisi lembaga keuangan saat ini. Oleh karena itu, kalangan koperasi harus memanfaatkan layanan CashCoop ini secara maksimal,” kata Braman. CashCoop memiliki fungsi sebagai sistem pembayaran dan pendanaan, sehingga memungkinkan koperasi untuk melakukan transaksi non-tunai, seperti melakukan pembayaran tagihan atau transfer. Aplikasi ini akan diberikan ke koperasi secara gratis, sehingga koperasi tidak perlu lagi menanggung biaya bergabung atau biaya lainnya. Salah satu keuntungan penggunaan aplikasi ialah untuk membuat transaksi bisnis koperasi tidak semahal transaksi antar perbankan. •
LPDB KUKM
Lima Satgas Pengawasan Dana Bergulir Siap Beroperasi
L
embaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDBKUMKM) mulai Mei 2017 akan mengoperasikan satuan tugas (satgas) pengawasan penyaluran dana bergulir di tiga wilayah baru yakni Bali, Sumatera Utara, dan Kalimantan Timur. Setelah sebelumnya dioperasikan lebih dahulu di Sulawesi Selatan dan Solo pada 2016. “Semuanya ada lima. Tahun kemarin ada dua, tahun ini kita bentuk tiga lagi. Bulan depan sudah berisi semua” kata Direktur Utama LPDB Kemas Danial. Kemas mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap penggunaan dana bergulir yang telah disalurkan LPDB KUMKM kepada mitra-mitranya di daerah. Dia menilai satgas akan membantu untuk memastikan agar tidak ada kredit macet karena LPDB-KUMKM tidak mempunyai kantor perwakilan di daerah. LPDB nantinya juga akan membentuk satgas-satgas di wilayah lain, namun belum ditentukan tempat pasti, dengan alasan masih dilakukan evaluasi. Kemas menegaskan Satgas itu statusnya pegawai LPDB yang ditempatkan di daerah, dan sewaktu-waktu bisa ditarik kembali ke Jakarta. “Membantu kita melakukan monitoring dan evaluasi, mereka akan cek ke lapangan setelah kita berikan dana bergulir. Tahun depan kita pikirkan di mana lagi,” ujar Kemas. Sesuai dengan UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Koperasi dan UKM masuk
dalam Kementerian yang mengurusi pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah sehingga tidak memiliki kantor wilayah di daerah. Hal ini pula yang menyebabkan LPDB sebagai satuan kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, tidak diperkenankan untuk membuka kantor cabang di daerah. Menurut Kemas dalam menjalankan tugasnya LPDB berada dibawah naungan tiga kementerian. Misalnya Kementerian Keuangan mempersiapkan keuangannya, Kementerian Koperasi dan UKM mempersiapkan SDM dan pengawasannya, dan Kemenpan/RB menyusun organisaasinya. Sedangkan untuk memperkuat jaringan di daerah, maka perlu dibentuk satgas ini.
Sebagai tahap awal Satgas Solo dikhususkan untuk membantu tugas LPDB KUMKM pusat untuk Indonesia bagian Barat dan sekitarnya, sedangkan Satgas Makasar khusus ditugaskan untuk mengcover tugas LPDB KUMKM pusat untuk wilayah Indonesia bagian Timur. Pada 2017 realisasi pinjaman dana bergulir ditargetkan mencapi Rp1,5 triliun. Terdirinya dari Rp600 miliar untuk pinjaman syariah dan Rp900 miliar untuk pinjaman konvensional. Sementara tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) LPDB pada 2016 sudah turun menjadi 0,44 persen dari sebelumnya 0,47 persen. “Dengan terbentuknya satgas ini diharapkan dapat menekan angka NPL,” kata Kemas. • 2017
13
LLP-KUKM
SMESCO Indonesia Perluas Jejaring Ekspor KUKM
J
ika selama ini para pelaku UKM di Indonesia masih mengalami hambatan dalam menembus pasar yang lebih luas, maka Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM (LLP-KUKM) berupaya mendobrak pasar-pasar baru produk UKM ke mancanegara. Pintu-pintu ekspor ditembus dan terus dijajaki hingga ditemukan ceruk dan pasar yang baru dengan potensi permintaan yang gendut. Untuk itu, tahun ini LLP-KUKM sebagai pengelola Gedung Smesco Indonesia memfasilitasi UKM-UKM mitranya untuk mengekspor produk unggulan mereka. Beberapa target pasar yang dibidik meliputi pasar Timur Tengah, Eropa, Asia Timur, Australia, hingga Amerika Serikat (AS). Negara-negara itu dianggap merupakan pasar potensial khususnya bagi produk furnitur, meubel, dan kerajinan tangan Indonesia. Direktur Utama LLP-KUKM Ahmad Zabadi mengatakan pihaknya memang sedang dalam tahap meningkatkan laju pasar ekspor untuk UKM-UKM binaannya selama ini. 14
2017
”LLP-KUKM sedang meningkatkan laju ekspor KUKM, kita genjot untuk mendapatkan pasar-pasar baru untuk menjangkau pasar-pasar lain di luar yang reguler,” katanya. Salah satu yang baru saja difasilitasinya adalah mitra binaan yang berasal dari Jawa Tengah yakni Ina Culture Product (IPC) Prima dan UD Permata Furni. Dua UKM yang berpusat di Kawasan Industri Tambak Aji, Semarang Barat, Jawa Tengah itu pada awal April 2017 difasilitasi LLP-KUKM untuk mengirimkan lima kontainer produk furnitur ke Belanda dan Jepang. Kedua usaha tersebut juga telah lama menjadi mitra LLP-KUKM dan telah mendisplai produknya di Galeri Indonesia Wow Gedung Smesco Jakarta di areal seluas 210 m2 sejak 2007. ”Belanda dan Jepang ini merupakan pasar-pasar baru yang sedang kita jajaki terus,” katanya. Belum lama ini pula, LLP-KUKM memfasilitasi UKM furnitur etnik dengan bahan baku kayu kapal bekas di Probolinggo, Jawa Timur, untuk mengekspor produk ke
Amerika Serikat. Pihaknya juga memfasilitasi UKM produsen home decor di Cilacap, Jawa Tengah, untuk mengekspor produknya ke Riyadh, Arab Saudi. Zabadi menambahkan pihaknya terus berupaya menjajaki peluang pasar di negara-negara dengan demografis wilayah luas dan penduduk besar serta potensi daya beli sekaligus pendapatan perkapita tinggi. ”Ini kami harapkan memungkinkan penetrasi pasar kita semakin bisa meluas,” katanya. Secara teknis LLP-KUKM akan terus memfasilitasi ekspor bagi UKM mitranya sekaligus mencarikan mitra pembeli potensial di negara-negara lain. Sejumlah pameran skala dunia juga akan terus dipantau bahkan memfasilitasi beberapa UKM potensial untuk turut serta mengikuti pameran-pameran di luar negeri. Di sisi lain LLP-KUKM juga memfasilitasi pertemuan bisnis antara UKM dengan calon pembeli kemudian melakukan pendampingan dalam korespondensi hingga pengiriman barang untuk ekspor. ”Ke depan kita terus akan membangun kerja sama dengan KBRI melalui atase perdagangan, konsulat jenderal, dan mitra bisnis dari berbagai negara untuk terus memfasilitasi UKM potensi ekspor agar bisa mendapatkan pasar-pasar baru,” katanya. Hal itu kemudian menjadi salah satu upaya dan terobosan LLP-KUKM untuk memperluas jejaring usaha dan pasar bagi UKM-UKM potensial di Indonesia. •
Inspirasi Koperasi
Kospin Jasa, Kompetisi Di Era Suku Bunga Murah
P
ersaingan suku bunga kredit yang semakin rendah tak pelak membuat kompetisi di antara lembaga keuangan kian ketat. Perbankan dan lembaga keuangan non bank khususnya koperasi mau tidak mau harus masuk dalam pusaran kompetisi ini. Tidak hanya itu, masih lesunya situasi makro ekonomi dan kondisi ekonomi global yang belum menentu arah turut menjadi tantangan yang berat. Kospin Jasa sebagai salah satu Koperasi Simpan Pinjam terbesar di Indonesia menyadari hal itu. Sejumlah pembenahan dilakukan koperasi yang berdiri pada 1973 di Pekalangon ini. “Jika bicara kompetisi sekarang kita berhadapan langsung dengan bank. Itu hukum pasar yang tidak bisa dihindari,” kata Ketua Koperasi Kospin Jasa Andi Arslan Djunaid, baru-baru ini dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke 43 di Pekalangon. Menurutnya persaingan suku bunga kredit rendah dengan bank yang rata-rata sudah satu digit menuntut koperasi melakukan inovasi dan diversifikasi produk agar mampu bersaing. Sebab, penurunan suku bunga kredit bagi KSP tidak mudah. Dia mengatakan arah menurunkan suku bunga kredit sedang dalam kajian meski diakuinya tidak mudah. Jika suku bunga kredit diturunkan maka otomatis manajemen juga harus menurunkan suku bunga simpanan. Oleh karena itu, upaya meningkatkan kinerja koperasi harus dilakukan Kospin Jasa secara kreatif. Kospin Jasa pun kemudian melakukan sejumlah inovasi dengan membuat
berbagai kemasan produk jasa keuangan yang dibutuhkan anggota. Kospin Jasa, misalnya, membuat berbagai variasi produk simpanan, bahkan dari berbagai simpanan itu memberikan banyak hadiah termasuk liburan ke luar negeri. Dengan menyimpan sejumlah uang, para nasabah akan dibawa berlibur seperti ke Malaysia dan Hongkong yang seluruh biayanya ditanggung oleh Kospin Jasa. “Mana ada bank yang berani mengajak nasabahnya wisata ke luar negeri,” cetus Andi. Produk lainnya, seperti talangan haji yang dilaksanakan melalui layanan keuangan syariah. Layanan ini, ditegaskan Andi, bukan berorientasi profit, tetapi hanya bertujuan agar para anggota dan calon anggota Kospin Jasa bisa berangkat haji lebih cepat. Tidak hanya produk keuangan, Kospin Jasa juga membangun jaringan IT yang telah mendapat pengakuan dari tim IT Bank Indonesia. Bahkan dalam perkembangannya, sistem IT Kospin Jasa yang semakin mumpuni tersebut, mendorong
Kospin Jasa untuk mendapatkan mandat dari pemerintah sebagai koperasi pertama penyalur KUR. Kospin Jasa pun berupaya agar para anggotanya dapat melaksanakan transaksi keuangan berbasis teknologi (financial technology) sehingga memberikan kemudahan layanan kepada anggota dan layanan real time online. Untuk meningkatkan kinerjanya dari sisi SDM mengingat jumlah kantor cabang terus bertambah, Kospin Jasa merekrut orang-orang terbaik di bidang keuangan. Pada 2016, Andi mengatakan pihaknya telah merekrut salah satu petinggi Bank BUMN untuk menduduki jabatan General Manager di Kospin Jasa. Selain itu, demi meningkatkan kompetensi karyawannya, Kospin Jasa bahkan rutin mengadakan pelatihan di Pusat Pelatihan milik Kospin Jasa yang terletak di Pekalongan. Sejumlah inovasi yang dilakukan oleh Kospin Jasa terbukti ampuh meningkatkan kinerjanya yang tercermin dari laporan keuangan 2016. Secara keseluruhan kinerja Kospin Jasa pada tahun buku 2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif. Total aset Kospin Jasa mencapai Rp7 triliun atau tumbuh 28 persen dengan perincian aset layanan konvensional sebesar Rp5,7 triliun dan layanan syariah Rp1,3 triliun. Dari sisi keanggotaan, hingga 2016 anggota Kospin Jasa mencapai 18.375 orang. Ke depan Kospin Jasa menargetkan pertumbuhan aset 2017 semakin meningkat menjadi setidaknya Rp9 triliun yang bersumber dari layanan konvensional dan syariah. • 2017
15
Inspirasi UKM
Inspirasi Kerja Keras dari Wirausaha Abon Sehat
H
endriyadi tak pernah menyangka ketika kerja kerasnya sejak duduk di bangku SD nyatanya membuahkan hasil sebuah brand yang mulai melambung namanya; Abon Sehat. Pria kelahiran Salemba, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan pada 12 April 1989 itu memang mencintai wirausaha sejak kecil. Dimulai dari membantu ibunya berjualan keliling kampung seusai pulang sekolah, lalu berlanjut membantu tetangga menjajakan es lilin dari desa ke desa. Saat menjadi
16
2017
mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta ternama di Jakarta, semangat berwirausahanya kian menggelora. Hendriyadi yang lulus dari Universitas Trisakti, Jurusan Akuntansi, ini saat duduk di bangku kuliah, sempat berjualan DVD pembelajaran dan menawarkan jasa menulis artikel di majalah kampus. Setelah tamat ia tertarik backapcking dan ikut program yang bisa membawanya keliling Indonesia. Perjalanan-perjalanan ke berbagai daerah itu, memberi banyak inspirasi
Hendri untuk membantu masyarakat khususnya dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan ekokomi. Ia pun sempat menjadi finalis dalam ajang Wirausaha Sosial Mandiri 2012. Ajang inilah yang kemudian menginspirasinya untuk berkolaborasi dengan sesama finalis untuk mengembangkan kewirausahaan sosial di Indonesia. Hendri lalu memutuskan berkolaborasi dengan Pendiri Yayasan Econatural Ziaulhaq Nawawi untuk mengembangkan
usaha Abon Sehat berbahan baku ikan cakalang dan tuna di Kepulauan Selayar. Pada 2013, Hendri menjadi salah satu penerima modal Gerakan Kewirausahaan Sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM senilai Rp12 juta. Bantuan modal itu menambah semangatnya untuk berwirausaha. Bantuan tersebut digunakan untuk membeli mesin spinner untuk mengembangkan usaha abon ikan yang telah dirintisnya. Ia mengaku dengan adanya mesin spinner itu sangat membantu peningkatan kualitas produk Abon Sehat yang diproduksinya, terutama dari segi daya tahan yang meningkat menjadi 7-8 bulan karena kadar minyaknya berkurang. Hendri memilih usaha abon dari ikan Cakalang karena memang di daerahnya memiliki potensi sumber daya perikanan yang sangat melimpah namun belum bisa di manfaatkan secara optimal. Sebelumnya, ikan yang ditangkap nelayan umumnya langsung dijual kepada para tengkulak dengan harga yang rendah. Padahal ikan tersebut sebenarnya mempunyai peluang ditingkatkan nilai ekonominya jika diolah.
Dengan adanya produk Abon Sehat, nelayan sudah tidak susah payah mencari pembeli maupun terpaksa menjualnya ke para tengkulak dengan harga murah karena harga beli bahan baku kelompok Abon Sehat Bunga Tanah Doang lebih tinggi dari yang lain. Bukan hanya itu, aktivitas para istri nelayan pada saat suami mereka melaut juga tak lagi terbuang sia-sia. Hendri memang melibatkan mereka dalam program pemberdayaan untuk memproduksi abon sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang. Dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan memberikan pengetahuan dan wawasan baru para isteri nelayan diharapkan mereka semakin produktif. Hendri tak jarang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan mutu ikan agar dapat bertahan dalam waktu yang lebih lama dalam bentuk yang berbeda. Dengan adanya produk Abon Sehat masyarakat juga diajarkan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengolahan limbah plastik dari limbah produksi seperti plastik minyak goreng. Plastik minyak goreng diolah untuk
menghasilkan kerajinan tangan seperti tas dan kerajinan lainnya. Dengan cara ini, sampah plastik yang dihasilkan pada saat produksi abon sehat bisa di daur ulang menjadi benda yang dapat dimanfaatkan kembali. Pendidikan anak di sekitar wilayah pabrik Abon Sehat juga tak lepas dari perhatian Hendri. Ia menilai bahwa pendidikan merupakan hal penting untuk menunjang kehidupan mereka di masa yang akan datang sehingga perlu adanya pengawalan agar mereka bisa sekolah. Hendri berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat adalah satu-satunya upaya peningkatan kualitas dan kapasitas masyarkat dalam suatu wilayah untuk meningkatkan kualitas hidup. Salah satu upaya pihak Abon Sehat memberdayakan istri-istri nelayan yang terintegrasi dengan konservasi dan pendidikan anak-anak pesisir. Untuk lebih melebarkan sayap bisnisnya, Hendri kini mencari mitra pengembangan akses pasar Abon Sehat produksinya. Menurut dia, hal ini penting agar bisa lebih banyak membantu nelayan dan istrinya. ”Seperti akses ke supermarket, bahkan ekspor ke luar negeri,” katanya. • 2017
17
Wawancara Tokoh Burhanuddin Abdullah
Membangun Koperasi Tidak Cukup Idealisme
18
2017
B
urhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia sudah enam tahun menduduki jabatan sebagai Rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (Ikopin). Bagi pria yang lahir di Garut 10 Juli 1947 itu menggeluti dunia perkoperasian bukanlah sebuah kebetulan. Burhanuddin yang pernah menjabat sebagai Gubernur untuk International Monetary Fund (IMF), Washington DC, di Indonesia itu akrab dengan berbagai persoalan ekonomi baik makro maupun mikro sejak lama. Bahkan saat menjabat sebagai Gubernur BI ia memiliki kebiasaan membaca buku-buku bertema koperasi. Termasuk kerap menulis artikel terkait tentang koperasi di berbagai media. “Ternyata ujungnya harus mengelola sekolah koperasi. Saya jadi pejabat hanya sebentar-sebentar, saya di Ikopin sampai 6 tahun,” kata Burhanddin yang pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang perekonomian pada masa Pemerintah Presiden Abdurahman Wahid itu. Saat ini Burhanddin sedang menggagas Kongres Koperasi III. Ini merupakan kongres yang akan melibatkan semua pemangku kepentingan koperasi di Indonesia seperti halnya Kongres Koperasi yang dilaksanakan pada masa M. Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Kongres ini akan mendiskusikan dan mengambil keputusan strategis dalam rangka memecahkan dan/ atau mengantisipasi permasalahan dalam menjadikan Koperasi sebagai Sokoguru Perekonomian Rakyat. Berikut wawancara lengkap dengan Burhanddin Abdullah yang ditemui baru-baru ini di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional Koperasi dan UKM di Bali. Bagaimana kualitas SDM koperasi saat ini?
Kualitas SDM koperasi adalah turunan dari kualitas SDM Indonesia. Kualitas SDM Indonesia belum terlalu bagus kalau tidak ingin dikatakan terlalu rendah. Rata-rata SDM Indonesia berpendidikan SD dan SMP masih ada yang tidak tamat. Bagaimana kita bisa berkompetisi dengan dunia luar dengan kualitas SDM seperti itu. Koperasi punya kecenderungan untuk bergerak di bawah, di mana di bawah itu justru tidak menguntungkan maka SDM koperasi dibandingkan dengan institusi ekonomi lainnya di Indonesia, dia yang paling rendah. Sehingga apapun keinginan pemerintah, meski polictical will-nya bagus kalau SDM tidak menunjang, implementasinya akan sangat sulit. Banyak kajian yang dilakukan oleh dosen Ikopin menunjukkan permasalahan pada SDM. Esensi dari berkoperasi sebetulnya ingin menutup kesenjangan pendidikan itu. Berkoperasi adalah satu langkah untuk menambah pendidikan. Karena koperasi adalah pendidikan. Pendidikan informal paling tepat adalah di koperasi. Apa yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM koperasi? Banyak faktor penyebabnya. Angka partitispasi pendidikan SD sudah 100 persen, tapi sekitar SMP 80 persen dan SMA 77 persen, berarti ada bagian yang tidak pernah masuk SMP dan SMA dan orang-orang ini berada di lapisan masyarakat bawah. Orang-orang ini adalah target dari pendidikan koperasi. Itulah yang menyebabkan mengapa kualitasnya masih rendah. Yang paling utama, yang harus dikerjakan koperasi adalah melakukan pendidikan. Menurut pandangan Anda, bagaimana perspektif orang muda terhadap koperasi? Saya sangat khawatir kalau 20 tahun kemudian tidak ada anak muda kita
yang mengenal koperasi, karena dilupakan oleh anak muda. Karena kampanye kita soal koperasi sangat kurang. Sedikit sekali. Kalau ada langkah dari berbagai pihak, pemerintah dan masyarakat dan koperasi sendiri harus menyasar anak muda. Dengan cara itu kita akan melestarikan, mengembangkan, dan memperbesar koperasi. Kampanye terkait koperasi masih kurang? Masih banyak ruang pemerintah untuk melakukan kampanye tetapi lebih penting lagi orang koperasi sendiri yang harus mengampanyekan tentang koperasi. Kampanye itu bisa dengan macam-macam. Kalau berprestasi baik, adalah satu kampanye. Justru itu kampanye yang paling baik. Membangun citra koperasi harus dengan membangun kinerja. Kurikulum Ikopin lebih menekankan pada hal apa? Titik beratnya di koperasi, tapi ilmu ekonomi dibahas dengan mendalam. Baru saja kita mengembangkan perekonomian syariah, kuntansi, manajemen berorientasi pada koperasi. Lulusan seperti apa yang ingin dihasilkan oleh Ikopin? Sarjana yang bersifat polivalen, yang tahu banyak tentang hal-hal di masyarakat, sebagai bekal hidup bukan lulusan yang teoritikal bukan lulusan yang berorientasi pada akademik tapi masalah yang bersifat terapan. Menurut Anda, kebijakan pemerintah sudah cukup mendukung perkoperasian? Sudah banyak yang dilakukan pemerintah namun belum cukup. Pemerintah punya keterbatasan dan hambatan menjalankan keinginannya. Tetapi kalau fokus dari pembinaan koperasi itu dipusatkan pada pendidikan akan lebih banyak 2017
19
“Idealisme saja tidak cukup. Ada sebuah rumusan yang membuat gerakan itu berhasil, adalah keyakinan atau idealisme, kemudian kepakaran mengelola, kepemimpinan dari sebuah gerakan. Kita juga harus menopang kepemimpinan, tidak bisa diserahkan semua kepada pemimpin, harus ada kohesi moral dan kohesi sosial. Kalau tidak ada kohesi akan hancur.” memberi manfaat dari pada fokusnya diberikan pada fasilitasi. Karena fasilitasi itu kalau diterjemahkan bukan membantu tapi merusak. Mengapa bisa merusak? Koperasi akan menjadi bancakan dan tudingan, rebutan rezeki sehingga lebih baik pada pendidikan. Ada jumlah kasus praktik investasi ilegal koperasi, apa penyebabnya? Banyak faktor, pertama masyarakat kita yang memang terlalu mudah tergiur oleh sesuatu janji, dimanfaatkan oleh orang-orang cerdas yang berkesempatan untuk menipu masyarakat. Kontrol pemerintah dan otoritas yang masih lemah. Saya masih berpikir bagaimana kalau kontrol itu dengan berbagai regulasi. Bisa saja OJK mengatakan bukan urusan saya, tapi kepolisian. Masih banyak hal yang masih ditata, dan ujung dari semua itu adalah meningkatkan pendidikan masyarakat. Bagaimana menurut Anda upaya membangun koperasi? Idealisme saja tidak cukup. Ada sebuah rumusan yang membuat gerakan itu berhasil, adalah keyakinan atau idealisme, kemudian kepakaran mengelola, kepemimpinan dari sebuah gerakan. Kita juga harus menopang kepemimpinan, tidak bisa diserahkan semua kepada pemimpin, harus ada 20
2017
kohesi moral dan kohesi sosial. Kalau tidak ada kohesi akan hancur. Menurut Anda, bagaimana inklusi keungan dari perspektif koperasi? Langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan inklusi keuangan yang paling betul itu lewat koperasi. Karena kalau melalui yang lain, seperti Fintech dan yang lain terlalu jauh dan menciptakan kalau kapitalis-kapitalis baru. Kalau mereka dibiarkan dengan UMKM sekarang, mereka seperti konglomerat kecil. Mereka seharusnya disatukan dengan koperasi. Pembinaan UMKM itu harus dikoperasikan. Apa yang hendak Anda lakukan dalam pengembangan koperasi? Saya sudah usulkan untuk mengadakan Kongres Koperasi ke III setelah 67 tahun Kongres Koperasi II yang diselenggarakan Bung Hatta. Tahun ini, Insya Allah akan dilaksanakan di Makassar. Tujuannya untuk reafirmasi kebangsaan terhadap perekonomian yang berkeadilan. Hal ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Saya sebagai penggagas, sudah menyelenggarakan Forum Group Discussion, selanjutnya saya ingin memasarkan hasil FGD sekaligus menampung pikiran masyarakat. Apakah harus mengulang cara-cara yang lalu atau melakukan pendekatan yang berbeda untuk membangun koperasi di masa depan. •
Kabar Daerah Kampung Batik Probolinggo yang Penuh Pesona
K
ampung Batik Probolinggo menjadi salah satu impian Pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menjadikan wilayahnya sebagai salah satu rujuan wisata belanja sekaligus pengembangan budaya. Memang dalam beberapa waktu terakhir, batik selalu memesona termasuk bagi mereka para pecinta mode. Maka Probolinggo pun menjadi semakin menarik perhatian laksana pusat fesyen ketika mengembangkan kampung batik di beberapa desanya. Pemkab Probolinggo memang sudah bertekad untuk mengembangkan batik tulis sebagai produk unggulan daerah. Hal itu sekaligus untuk mempromosikan identititas dan jati diri budaya masyarakat Probolinggo. “Tiap daerah memiliki batik khas, demikian juga dengan Kabupaten Probolinggo. Motif batik khas melambangkan seni, budaya, dan tradisi masyarakat Probolinggo, sehingga melalui batik, nama Kabupaten Probolinggo diharapkan semakin dikenal luas,”n ujar Wakil Bupati Probolinggo H Timbul Prihanjoko. Pihaknya berusaha mengangkat potensi batik khas daerah, sehingga untuk mewujudkan hal itu dibentuk kelompok-kelompok batik di Kabupaten Probolinggo. ”Sudah tiga kelompok batik yang bisa dibentuk yakni Batik Prabulinggih di Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan, Desa Rengganis dan Desa Jatiurip di Kecamatan Krejengan, dan Laweyan Asri Desa Muneng Leres Kecamatan Sumberasih,” tuturnya Dari tiga kelompok batik tersebut, lanjut dia, lahirlah beberapa kelompok batik lain seperti Batik Senandung Bromo Dringu, Batik Marwi
Paiton, Batik Balqist Maron, Pasir Berbisik Sukapura, dan Joko Seger Sukapura. Masing-masing motif batik memiliki makna dan mempunyai cerita tersendiri. ”Upaya ini juga merupakan pemberdayaan rumah tangga miskin melalui usaha batik dan kami melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memfasilitasi hak paten, hak merek, dan hak cipta sehingga motif yang ada di Kabupaten Probolinggo akan terlindungi secara hukum dari plagiat dan pemalsuan,” katanya. Saat ini, kampung batik yang ada mulai diperhitungkan para peminat batik, apalagi motif batik Kabupaten Probolinggo sudah terdaftar dalam batik khas Jawa Timuran. ”Saat ini para pengusaha batik mulai bersemangat dalam menghasilkan karya dan inovasi dalam membuat motif batik, bahkan Bupati Probolinggo Tantriana Sari selalu memakai batik khas Kabupaten Probolinggo dalam berbagai kegiatan resmi,” katanya. Bupati Tantri mengungkapkan batik Prabu Linggih selama ini terus dipromosikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui eventevent pameran maupun momentum lain. Termasuk juga digunakan sebagai salah satu seragam pegawai Pemerintah Kabupaten Probolinggo. “Untuk saat ini saya ingin ikhtiar mengajak masyarakat untuk menghargai usaha batik ini melalui berbagai cara untuk ikut mengenalkan produk batik ini sebagai bentuk apresiasi dan membantu keberlangsungan usaha batik tersebut,” ungkap Bupati Tantri. Lebih lanjut Bupati Tantri mengaku memiliki cita-cita agar selama satu minggu semua PNS
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo memakai batik asli Kabupaten Probolinggo. “Saya menyampaikan apresiasi kepada instansi yang sudah memakai batik asli Kabupaten Probolinggo untuk satuan kerjanya. Seiring dengan berjalannya waktu, embrio-embrio UKM ini akan kita beri pembinaan lebih lanjut sehingga bisa lebih berkembang,” terang Bupati Tantri. Menurut Bupati Tantri, batik khas Kabupaten Probolinggo tersebar di berbagai wilayah kabupatennya sebagai peninggalan nenek moyang tidak hanya terdapat di Kecamatan Tegalsiwalan, tetapi juga di Kecamatan Sukapura dan Krejengan. Bahkan beberapa daerah juga ada masyarakat yang menekuni usaha batik. Terkait hal tersebut Bupati Tantri menegaskan tidak akan menganakemaskan salah satu pengusaha batik. “Nantinya semua batik di Kabupaten Probolinggo akan menjadi ikon dan sedang kami ikhtiarkan agar motif-motif yang didesain oleh pengrajin ini memiliki hak paten sehingga tidak bisa ditiru oleh daerah lain,” kata Bupati Tantri. Sementara pencipta batik Prabu Linggih Satimin menyambut baik ide yang disampaikan oleh Bupati Tantri untuk menjadikan Desa Bulujaran Lor Kecamatan Tegalsiwalan sebagai kampung batik. “Jika ide ini benarbenar terealisasi, maka saya akan tetap mempertahankan batik Prabu Linggih sebagai batik tulis dan bukan batik tempel atau cap untuk menjaga kualitas dan ciri khas,” tegas Satimin. • 2017
21
Galeri Foto
Menteri Puspayoga memberikan penghargaan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubawana X, Gubernur Jawa Timur Sukarwo, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, di Bali.
Pelepasan Ekspor Perdana ke Belanda, Menteri Puspayoga melepas Ekspor Produk Furniture UKM dari kayu bekas bangunan ke Belanda untuk yang pertama kalinya, di Kawasan Industri Tambak Aji, Semarang Barat - Jawa Tengah (14/04/2017). Sebelumnya di Probolinggo Jawa Timur, Menteri Puspayoga telah melepas ekspor kerajinan tangan dan furniture etnik dari kayu limbah kapal ke Amerika Serikat. 22
2017
