BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Pembangunan Ekonomi Wilayah Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan
ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sehubungan dengan keterangan di atas maka perlu diuraikan pengertian pembangunan daerah seperti dikemukakan oleh Sukirno (2000) yaitu: 1. Sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. 2. Strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan
Universitas Sumatera Utara
dapat
menaikkan
taraf
hidup
masyarakat
sekaligus
merupakan
landasan
pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik. Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor returns) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaannya. Dalam sistem wilayah mobilitas barang maupun orang atau jasa relatif lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2005). Pembangunan daerah merupakan pembangungan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh darerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan
yang
perencanaan,
pembiayaan,
dan
pertanggungjawabannya
dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah di mana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir. 2002).
Universitas Sumatera Utara
Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain (Munir, 2002). Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk. Dalam strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah: di daerah-daerah mana serangkaian pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya. Dalam rangka
pembangunan
manusia
seutuhnya
dan
pembangunan
seluruhnya masayarakat Indonesia, pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan kordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain. Sebelum
suatu
daerah
menyusun
berbagai
langkah-langkah
dalam
pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang
Universitas Sumatera Utara
lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyekproyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun. Namun dalam prakteknya tujuan tersebut tidak selalau tercapai karena perencanaan yang jauh dari sempurna oleh sesuatu daerah, organisasi tidak efisien, kurangnya informasi mengenai potensi daerah dan berbagai faktor lain. Sebagai akibat banyaknya kekurangan dalam merumuskan dan melaksanakan penyebaran proyek-proyek ke berbagai daerah, pemerintah daerah dengan bantuan badan perencana daerah yang bersangkutan haruslah secara aktif membantu perumusan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada tercapainya cita-cita tersebut. Pembangunan daerah yang merupakan rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan kinerja dari daerah tersebut.
Universitas Sumatera Utara
Sukirno (2000), mengemukakan pendapatnya tentang konsep pembangunan, mempunyai 3 sifat penting, yaitu: proses terjadinya perubahan secara terus menerus, adanya usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita masyarakat dan kenaikan pendapatan masyarakat yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Todaro (2000), pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Dengan demikian pembangunan idealnya dipahami sebagai suatu proses yang berdimensi jamak, yang melibatkan masalah pengorganisasian dan peninjauan kembali keseluruhan sistem ekonomi dan sosial. Berdimensi jamak dalam hal ini artinya membahas komponen-komponen ekonomi maupun non ekonomi. Todaro (2000), menambahkan bahwa pembangunan ekonomi telah digariskan kembali dengan dasar mengurangi atau menghapuskan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran dalam kontenks pertumbuhan ekonomi atau ekonomi negara yang sedang berkembang. Pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan tetapi juga lebih banyak output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyaralat tradisional, pra kondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.
Universitas Sumatera Utara
Pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan kendatipun target kenaikan pendapatan nasional per tahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekedar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Negara untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2003).
Universitas Sumatera Utara
2.2.
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhan Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2011, dijelaskan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi
pelayanan,
peningkatan
peran
serta,
peningkatan
prakarsa
dan
pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. ADD yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dimaksudkan untuk membiayai
program
Pemerintahan
Desa
dalam
melaksanakan
kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan ADD adalah: a) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Universitas Sumatera Utara
sesuai kewenangannya; b) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa; c) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan d) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. 2.3.
Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa oleh karena itu dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut: 1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat. 2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. 3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali. 4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
Universitas Sumatera Utara
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
2.4.
Pengembangan Ekonomi Desa Suatu hal yang cukup penting dan sering menimbulkan masalah di dalam
penanganan desa adalah adanya keragaman pengertian tentang desa. Menurut Ma’rif (Suprapta, 2006), secara morfologis desa merupakan wilayah yang diperuntukkan bagi kegiatan agraris dan sisanya untuk bangunan-bangunan yang terpencar dalam jumlah penduduk kecil dan kepadatan rendah. Secara ekonomi merupakan wilayah dengan ciri kegiatan agraris yang mendominasi kehidupan masyarakatnya, secara sosial desa merupakan wilayah dengan ciri kehidupan sosial dan hubungan kekeluargaann yang erat dan masih terpaku pada adat istiadat dan secara demografis desa adalah wilayah dengan penduduk sekitar 2.500 jiwa (Ma‘rif dalam Suprapta, 2006). Menurut Bintarto (Koestoer, 1997), desa merupakan hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok
manusia dengan lingkungannya, yang ditandai oleh
permukiman yang tidak padat, sarana transportasi yang langka serta penggunaan tanah persawahan. Ciri-ciri lainnya yaitu berupa unsur-unsur sosial pembentuk desa yaitu penduduk dan tata kehidupan di mana ikatan tali kekeluargaan di desa sangat erat yang ditandai dengan dominannya perilaku gotong royong masyarakat. Sedangkan menurut Dirjen Bangdes (Daljoeni, 1994), ciri-ciri wilayah desa antara lain: (1) perbandingan lahan dengan manusia (man-land ratio) cukup besar lahan di
Universitas Sumatera Utara
pedesaan relatif lebih luas daripada jumlah penduduk sehingga kepadatan penduduk masih rendah (2) lapangan kerja yang dominan agraris (3) hubungan antar warga desa sangat akrab (4) tradisi lama masih berlaku. Menurut Landis dalam Rahardjo (1999), definisi desa dipilah menjadi 3 (tiga) yakni: (1) Desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya < 2.500 orang. (2) Desa merupakan suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yanga akrab dan serba informal diantara sesama warganya. (3) Desa merupakan lingkungan yang penduduknya tergantung pada sektor pertanian. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Menurut ESCAP dalam Suprapta (2006), pusat pedesaan merupakan pusat pelayanan yang secara langsung dapat meningkatkan produksi pertanian, pelayanan sosial maupun ekonomi desa. Pelayanan dan penyediaan dapat berupa: a. Tempat pelayanan dan pengumpulan serta pemasaran hasil-hasil pertanian b. Distribusi input pertanian berupa: pupuk, perlatan, kredit dan perbaikan fasilitas c. Tempat fasilitas pengelolaan hasil untuk konsumsi maupun untuk dipasarkan. Dari segi fungsinya desa merupakan ”hinterland” atau daerah belakang yang berperan dalam produksi pertanian (tanaman pangan, peternakan, perikanan dan perkebunan) untuk memenuhi kebutuhan warga desa dan kota. Desa berfungsi sebagai penyedia bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja.
Universitas Sumatera Utara
Pembangunan adalah suatu proses dinamis untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan serba sejahtera. Suatu kinerja pembangunan yang sangat baik pun, mungkin saja menciptakan berbagai masalah sosial ekonomi baru yang tidak diharapkan. Kompleksitas permasalahannya bertambah besar karena ruang lingkup permasalahannya telah bertambah luas. Pendekatan terhadap permasalahan pembangunan dan cara pemecahannya telah mengalami perkembangan pula (Adisasmita, 2005). Batten dalam Sinaga (2004) mengemukakan bahwa pembangunan itu suatu proses di mana orang atau masyarakat desa, mulai mendiskusikan dan menemukakan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun tujuan pembangunan menurut Giant (1971 dalam Sirojuzilam dan Mahalli, 2010) ada dua tahap. Tahap pertama, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Di sisi lain pembangunan yang berkesinambungan harus dapat memberi tekanan pada mekanisme ekonomi sosial, politik dan kelembagaan, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, demi terciptanya suatu perbaikan standar hidup masyarakat secara cepat (Mahalli, 2005). Pembangunan dan pengembangan harus berjalan sesuai dengan kebijakan publik yang telah disusun sebelumnya. Kebijakan publik yang disusun harus
Universitas Sumatera Utara
mencakup kepentingan dari seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, niat dan keinginan itu harus diawali dengan penciptaan kebijakan publik sehingga pelaksanaan pembangunan dan pengembangan wilayah dapat dinikmati secara optimal oleh masyarakat (Miraza, 2005). Pembangunan pedesaan mempunyai peranan pentingan dalam konteks pembangunan nasional karena mencakup bagian terbesar wilayah nasional. Sekitar 65% penduduk Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Oleh karena itu pembangunan masyarakat pedesaan harus terus ditingkatkan melalui pengembangan kemamapuan sumberdaya manusia yang ada di pedesaan sehingga kreativitas dan aktivitasnya dapat semakin berkembang serta kesadaran lingkungannya semakin tinggi (Adisasmita, 2006). Pembangunan daerah pedesaan diarahkan (1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumberdaya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), (2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antar sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar pedesaan dan perkotaan, dan (3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh. Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat di mana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama. Ada yang mengartikan pula bahwa pembangunan masyarakat desa adalah kegiatan yang terencana untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi kemajuan sosial-ekonomi masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Universitas Sumatera Utara
Wujud dari pembangunan desa adalah mengadakan berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa (Purba, 2006). Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera dan adil. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang dicita-citakan itu, pembangunan desa akan difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan (Adisasmita, 2006). Chambers dalam Sitanggang (2007), pembangunan perdesaan adalah suatu strategi yang memungkinkan kelompok masyarakat tertentu, laki-laki dan wanita miskin di desa, memperoleh yang mereka inginkan dan perlukan bagi dirinya maupun anak-anaknya Ndraha dalam Sinaga (2004), keberhasilan suatu desa dapat dilihat dari: a. Kondisi kehidupan yang dapat diperbaiki dan ditingkatkan yang berarti: a) Pemerintah berhasil membangun berbagai fasilitas kehidupan masyarakat di pedesaan sebagai modal dan sarana penggerak desa, meliputi prasarana produksi, prasarana sosial dan b) Pemerintah berhasil menggerakkan masyarakat dengan berbagai cara dan sarana sehingga mampu berswadaya dalam pembangunan desa. b. Masyarakat telah mampu berkembang sendiri dan hidup dalam suasana sejahtera dengan lingkungannnya berkat pemanfaatan sumber daya secara lokal dan optimal. 2.5.
Pengembangan Wilayah Menurut Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang, wilayah
adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang
Universitas Sumatera Utara
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sirojuzilam dan Mahalli (2010) wilayah adalah sekelompok daerah yang letaknya berdekatan dan didiami sejumlah penduduk di atas territorial atau ruang tertentu. Secara ringkas konsep mengenai ruang/wilayah ditandai dengan lokasi absolut dan distribusi areal dari gambaran tertentu di permukaan bumi. Secara umum wilayah dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu: a. Wilayah homogen, merupakan wilayah di mana kegiatan ekonomi berlaku dipelbagai pelosok ruang mempunyai sifat yang sama antara lain ditinjau dari segi pendapatan perkapita penduduk dan dari segi struktur ekonominya. b. Wilayah nodal, merupakan wilayah sebagai suatu ruang ekonomi yang dikuasai oleh beberapa pelaku ekonomi. c. Wilayah administrasi, merupakan wilayah yang didasarkan atas pembagian administrasi pemerintahan (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Dengan memahami konsep wilayah diharapkan para perencana dalam melakukan pendekatan lebih memperhatikan komponen-komponen penyusunan wilayah tersebut yang saling berinteraksi dan mengkombinasikan potensi dari masing-masing komponen sehingga tercipta suatu strategi pembangunan dan pengembangan wilayah yang baik dan terarah. Pengembangan
dapat
diartikan
sebagai
suatu
kegiatan
menambah,
meningkatkan, memperbaiki atau memperluas. Konsep pengembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interatif yang menggabungkan dasar-dasar
Universitas Sumatera Utara
pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang bersifat dinamis (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Nasution (2009) pengembangan wilayah merupakan proses pemberdayaan masyarakat dengan segala potensinya dan meliputi seluruh aktivitas masyarakat di dalam suatu wilayah, baik aspek ekonomi, sosial dan budaya, maupun aspek-aspek lainnya. Sedangkan Sirojuzilam (2005) pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai arti peningkatan nilai manfaat wilayah bagi masyarakat suatu wilayah tertentu mampu menampung lebih banyak penghuni, dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang rata-rata banyak sarana/prasarana, barang atau jasa yang tersedia dan kegiatan usaha-usaha masyarakat yang meningkat, baik dalam arti jenis, intensitas, pelayanan maupun kualitasnya. Dalam pengembangan wilayah sering menghadapi kenyataan bahwa dana yang tersedia adalah terbatas sedangkan usulan dari masing-masing sektor cukup banyak (Tarigan, 2006).
2.6.
Penelitian Sebelumnya Wisakti (2008), melakukan studi dengan judul “Implementasi Kebijakan
Alokasi Dana Desa di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan”. Variabel dalam penelitian ini adalah pelaksanaan Alokasi Dana Desa, faktor-faktor penunjang dan penghambat yang mempengaruhi implementasi dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Universitas Sumatera Utara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Namun demikian apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan, pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan belum optimal. Meskipun tujuan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, telah terlaksana secara optimal, namun tujuan adanya peningkatan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan belum berjalan secara optimal. Demikian juga tujuan peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Faktor yang menjadi penunjang dari komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan adalah: adanya sosialisasi, adanya kelancaran informasi . adanya konsistensi kebijakan, kemampuan pelaksana, dukungan sarana dan prasarana, persepsi pelaksana yang baik, tim pelaksana, kewenangan BPD dan LPMD dan adanya kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan. Sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya adalah: Belum adanya sosialisasi ADD kepada masyarakat, rendahnya SDM, kurangnya dukungan pendapatan desa lain, kurangnya respon pelaksana, tidak adanya pembagian tugas tim, kurang berjalannya peran LPMD dan ketidaktepatan sasaran. Dari faktor
Universitas Sumatera Utara
penunjang dan penghambat tersebut maka strategi yang harus dilakukan adalah 1) sosialisasi kepada masyarakat luas, (2) meningkatkan pengetahuan pelaksana dengan diklat dan dibangunnya sistem aplikasi komputer (3) pelaksanaan ADD oleh kelompok masyarakat, (4) kejelasan kedudukan, tugas dan fungsi LPMD, (5) perencanaan pembangunan desa yang terpadu dengan sistem perencanaan Kabupaten. Dini (2010), melakukan studi dengan judul “Hubungan Alokasi Dana Desa Dengan Pembangunan Desa di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Variabel dalam penelitian ini adalah Alokasi Dana Desa, Pembangunan desa dan persepsi masyarakat dengan metode penelitian analisis regresi berganda dan korelasi product moment parson. Hasil penelitian menunjukkan alokasi dana desa memiliki hubungan yang positif dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat dan persepsi masyarakat terhadap dana alokasi desa memiliki pengaruh yang signifikan dengan pembangunan desa di Kecamatan Stabat.
2.7.
Kerangka Pemikiran Objek dari penelitian ini adalah alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Kota
Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Spesifikasi dalam studi ini adalah menganalisis efektifitas alokasi dana desa dan pengaruhnya terhadap pengembangan ekonomi Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan pemikiran tersebut perlu diteliti efektifitas dari alokasi dana desa yang telah diberikan di Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan menganalisis secara deskripsi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
Universitas Sumatera Utara
pertanggungjawaban alokasi dana desa. Keberhasilan pelaksanaan ADD di Kecamatan Kota Pinang dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa, dan kegiatan ekonomi. Tujuan akhir penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Pinang dengan menganalisis pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja masyarakat desa setelah adanya alokasi dana desa, sehingga pengembangan wilayah Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat tercapai dengan adanya peningkatan ekonomi masyarakat Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.
Alokasi Dana Desa (ADD)
Perencanaan
Pelaksanaan
Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Evaluasi
Pertanggungjawaban
Penguatan Kelembagaan Desa
Kegiatan Ekonomi
Pengembangan Wilayah Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian
Universitas Sumatera Utara
