BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.

Pembangunan Daerah Sasaran utama dari pembangunan nasional adalah meningkatkan pertumbuhan

ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan stabilitas nasional. Hal tersebut sangat ditentukan keadaan pembangunan secara kedaerahan. Dengan demikian para perencana pembangunan nasional harus mempertimbangkan aktifitas pembangunan dalam konteks kedaerahan tersebut sebab masyarakat secara keseluruhan adalah bisnis dan bahkan merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sehubungan dengan keterangan di atas maka perlu diuraikan pengertian pembangunan daerah seperti dikemukakan oleh Sukirno (2000) yaitu: 1. Sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. 2. Strategi pembangunan daerah dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Dengan dilaksanakannya pembangunan wilayah bukanlah semata-mata terdorong oleh rendahnya tingkat hidup masyarakat melainkan merupakan keharusan dalam meletakkan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi nasional yang sehat, untuk masa yang akan datang. Dengan dilaksanakannya pembangunan daerah diharapkan

Universitas Sumatera Utara

dapat

menaikkan

taraf

hidup

masyarakat

sekaligus

merupakan

landasan

pembangunan nasional akan berhasil apabila pembangunan masyarakat berhasil dengan baik. Pada dasarnya pembangunan daerah adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set variabel-variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (faktor returns) dalam daerah di batasi secara jelas (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Perbedaan teori pertumbuhan ekonomi wilayah dan teori pertumbuhan ekonomi nasional terletak pada sifat keterbukaannya. Dalam sistem wilayah mobilitas barang maupun orang atau jasa relatif lebih terbuka, sedangkan pada skala nasional bersifat lebih tertutup (Sirojuzilam, 2005). Pembangunan daerah merupakan pembangungan yang segala sesuatunya dipersiapkan dan dilaksanakan oleh darerah, mulai dari perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Dalam kaitan ini daerah memiliki hak otonom. Sedangkan pembangunan wilayah merupakan kegiatan pembangunan

yang

perencanaan,

pembiayaan,

dan

pertanggungjawabannya

dilakukan oleh pusat, sedangkan pelaksanaannya bisa melibatkan daerah dimana tempat kegiatan tersebut berlangsung (Munir. 2002).


Perbedaan kondisi daerah membawa implikasi bahwa corak pembangunan yang diterapkan di setiap daerah akan berbeda pula. Peniruan mentah-mentah terhadap pola kebijaksanaan yang pernah diterapkan dan berhasil pada suatu daerah, belum tentu memberi manfaat yang sama bagi daerah yang lain (Munir, 2002). Pada dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha-usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan lain-lain dari pemerintah. Dalam arti ekonomi pembangunan daerah adalah memajukan produksi pertanian dan usaha-usaha pertanian serta industri dan lain-lain yang sesuai dengan daerah tersebut dan berarti pula merupakan sumber penghasilan dan lapangan kerja bagi penduduk. Dalam strategi pembangunan wilayah aspek-aspek pokok yang penting dipecahkan adalah : di daerah-daerah mana serangkaian pembangunan selayaknya dijalankan. Untuk beberapa proyek letak daerahnya sudah khusus dan tidak dapat lagi dipindahkan, seperti proyek bendungan untuk tenaga listrik dan irigasi, proyek pertambangan dan sebagainya. Dalam rangka

pembangunan

manusia

seutuhnya

dan

pembangunan

seluruhnya masayarakat Indonesia, pembangunan daerah perlu dipacu secara bertahap. Untuk menjamin agar pembangunan daerah dapat memberikan sumbangan yang maksimal dalam keseluruhan usaha pembangunan nasional haruslah dilakukan kordinasi yang baik antara keduanya. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan berbagai rencana pemerintah pusat maupun di daerah lain. Sebelum

suatu

daerah

menyusun

berbagai

langkah-langkah

dalam

pembangunan daerahnya dengan demikian suatu daerah mempunyai kekuasaan yang


lebih terbatas dalam usaha mencapai tujuan pembangunannya sebab program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan suatu daerah tidak dapat bertentangan dengan program pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Jadi pada hakekatnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh sesuatu daerah merupakan pelengkap perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat yaitu membuat suatu program untuk menyebarkan proyekproyek ke berbagai daerah dengan tujuan agar penyebaran tersebut akan memberikan sumbangan yang optimal kepada usaha pemerintah untuk membangun. Namun dalam prakteknya tujuan tersebut tidak selalau tercapai karena perencanaan yang jauh dari sempurna oleh sesuatu daerah, organisasi tidak efisien, kurangnya informasi mengenai potensi daerah dan berbagai faktor lain. Sebagai akibat banyaknya kekurangan dalam merumuskan dan melaksanakan penyebaran proyek-proyek ke berbagai daerah, pemerintah daerah dengan bantuan badan perencana daerah yang bersangkutan haruslah secara aktif membantu perumusan rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dalam mewujudkan sasaran jangka panjang pembangunan, yakni menuju masyarakat yang adil dan makmur telah dilakukan berbagai upaya yang mengarah pada tercapainya cita-cita tersebut. Pembangunan daerah yang merupakan rangkaian yang utuh dari pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir telah mulai menunjukkan kemajuan yang berarti dalam meningkatkan kinerja dari daerah tersebut.


Proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi semata, namun demikian pertumbuhan ekonomi merupakan unsur yang penting dalam proses pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih merupakan target utama dalam rencana pembangunan daerah disamping pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah akan sangat bervariasi sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Simanjuntak, 2003).

2.2.

Perencanaan Pembangunan Daerah Wilayah adalah kumpulan daerah berhamparan sebagai satu kesatuan

geografis dalam bentuk dan ukurannya. Wilayah memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia serta posisi geografis yang dapat diolah dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif melalui perencanaan yang komprehensif (Miraza, 2005). Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai upaya menghubungkan pengetahuan atau teknik yang dilandasi kaidah-kaidan ilmiah ke dalam praksis (praktik-praktik yang dilandasai oleh teori) dalam perspektif kepentingan orang banyak atau public (Nugroho dan Dahuri, 2004). Karena berlandaskan ilmiah, maka perencanaan

pembangunan

haruslah

tetap

mempertahankan

dan

bahkan

meningkatkan validitas keilmuan (scientific validity) dan relevansi kebijakannya. Didorong oleh motif ini, perencanaan pembangunan mengalami perkembangan yang cukup dinamis baik secara teoritik maupun paradigmatik (Sihombing, 2005).


Dalam upaya pembangunan regional, masalah yang terpenting yang menjadi perhatian para ahli ekonomi dan perencanaan wilayah adalah menyangkut proses pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Dalam perencanaan pembangunan nasional maupun dalam perencanaan pembangunan daerah, pendekatan perencanaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional (wilayah). Pendekatan sektoral dengan memfokuskan perhatian pada sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Pendekatan ini mengelompokkan kegiatan ekonomi atas sektor-sektor yang seragam atau dianggap seragam. Pendekatan regional melihat pemanfaatan ruang serta interaksi berbagai kegiatan dalam ruang wilayah. Jadi, terlihat perbedaan fungsi ruang yang satu dengan ruang lainnya dan bagaimana ruang itu saling berinteraksi untuk diarahkan kepada tercapainya kehidupan yang efisien dan nyaman. Perbedaan fungsi terjadi karena perbedaan lokasi, perbedaan potensi, perbedaan aktivitas utama pada masing-masing ruang yang harus diarahkan untuk bersinergi agar saling mendukung penciptaan pertumbuhan yang serasi dan seimbang (Tarigan, 2006). Kebijakan pembangunan wilayah merupakan keputusan atau tindakan oleh pejabat pemerintah berwenang atau pengambil keputusan publik guna mewujudkan suatu kondisi pembangunan. Sasaran akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.


2.3.

Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory) Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini

membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2007). Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (primer mover) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhanan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (multiplier effect) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005). Sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan kompetitif (Competitive Advantage) yang cukup tinggi. Sedangkan sektor non basis adalah sektor-sektor lainnya yang kurang potensial tetapi berfungsi sebagai penunjang sektor basis atau service industries (Sjafrizal, 2008). Sektor basis ekonomi suatu wilayah dapat dianalisis dengan teknik


Location Quotient (LQ), yaitu suatu perbandingan tentang besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri tersebut secara nasional (Tarigan, 2007).

2.4.

Location Quotient (Kuesion Lokasi) Analisis LQ digunakan untuk menentukan komoditas unggulan dari segi

produksinya. Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kegiatan basis dan bukan basis, diantaranya adalah teknik Location Quotient (LQ). Pendekatan ini sering digunakan untuk mengukur basis ekonomi. Dalam teknik LQ pengukuran dari kegiatan ekonomi secara relatif berdasarkan nilai tambah bruto atau tenaga kerja. Analisis LQ juga dapat digunakan untuk menetukan komoditas unggulan dari sisi produksinya. Penelitian yang dilakukan oleh Hairudin (2002) di Kabupaten Kotabaru dengan menggunakan anlisis Location Quotient (LQ) menunjukan bahwa selama periode pengamatan (1995-2000), komoditi pertanian yang merupakan komoditi unggulan (dengan koefisien LQ>1) terdiri atas jagung, kacang kedelai, ubi kayu, cabe, kelapa sawit, lada, kerbau, udang windu, udang putih, ikan kembung, cumicumi, kayu meranti, kayu kariung. Sedangkan komoditi yang bukan unggulan (koefisien LQ < 1) terdiri atas padi, kacang tanah, terong, durian, mangga, kelapa dalam, karet, kopi, sapi, kambing, ayam buras, ayam ras, itik dan kakap merah. Hanik Rochmiyati (2003), mengidentifikasi tentang komoditi unggulan pertanian yang dilakukan di Kabupaten Pontianak dengan menggunakan alat analisis Location


Quotient (LQ) dan hasil penelitian disimpulkan bahwa komoditi unggulan untuk sayuran: ketimun, sawi, terong, daun bawang, buncis; pada kelomok buah-buahan adalah duku, nanas, pisang dan rambutan; hasil perkebunan terdiri dari kelapa dalam, kelapa hibrida, dan kopi; sedangkan untuk hasil perikanan adalah manyung, kakap merah, kakap putih, kerapu, pari dan tongkol. Asumsi yang digunakan dalam teknik ini adalah semua penduduk disetiap daerah mempunyai pola permintaan yang sama dengan pola permintaan pada tingkat regional/nasional (pola permintaan secara geografis sama), produktivitas tenaga kerja, dan setiap industri menghasilkan barang yang homogen pada setiap sektor (Arsyad, 1999). Pendekatan LQ mempunyai dua kelebihan diantaranya adalah sebagai berikut: a. Memperhitungkan ekspor, baik secara langsung maupun tidak lansung (barang antara). b. Metode ini tidak mahal dan dapat diterapkan pada data distrik untuk mengetahui kecendrungan. Kelebihan analisis LQ yang lainnya adalah analisis ini bisa dibuat menarik apabila dilakukan dalam bentuk time –series/trend, artinya dianalisis selama kurun waktu tertentu. Dalam hal ini perkembangan LQ bisa dilihat untuk suatu komoditi tertentu dalam kurun waktu yang berbeda, apakah terjadi kenaikan atau penurunan (Tarigan, 2005).

2.5.

Produk Domestik Regional Bruto


Dalam ruang lingkup suatu negara dikenal istilah yang disebut: Gross National Product (GNP) yang berarti Produk Nasional Kotor, sedangkan dalam suatu kesatuan wilayah yang lebih rendah hal ini disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan uraian di atas dapat kita nyatakan sebagai Produk Nasional Kotor yang dapat mencakup suatu negara kesatuan wilayah tertentu. Apabila ditarik pengertian tersebut dalam suatu wilayah (region) tertentu maka diperoleh Produk Regional Kotor yang sebenarnya merupakan perkiraan pendapatan yang diterima oleh penduduk suatu wilayah yakni jumlah seluruh pendapatan sebagai balas jasa penggunaan faktor-faktor produksi oleh wilayah. Dengan kata lain Produk Domestik Regional Bruto dapat diartikan sebagai : Estimasi total produk barang dan jasa yang diterima oleh masyarakat suatu daerah sebagai balas jasa dari penggunaan faktorfaktor produksi yang dimilikinya. Dalam hal ini maka pendapatan yang dihasilkan atas penggunaan faktor-faktor tetapi berada di luar wilayah tersebut tidaklah diperhitungkan. Menurut Kusmadi, dkk., (1996 dalam Prihatin, 1999) produk domestik regional bruto (PDRB) merupakan satu indikator ekonomi untuk mengukur kemajuan pembangunan di suatu wilayah. Sebagai nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor ekonomi, PDRB bermanfaat untuk mengetahui tingkat produk netto atau nilai tambah yang dihasilkan seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan pola/struktur perekonomian pada satu tahun atau periode di suatu negara atau wilayah tertentu.


Berdasarkan lapangan usaha, PDRB dibagi dalam sembilan sektor, sedangkan secara makro ekonomi dibagi menjadi tiga kelompok besar yang disebut sebagai sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer apabila outputnya masih merupakan proses tingkat dasar dan sangat bergantung kepada alam, yang termasuk dalam sektor ini adalah sektor Pertanian dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Untuk sektor ekonomi yang outputnya berasal dari sektor primer dikelompokkan ke dalam sektor sekunder, yang meliputi sektor Industri Pengolahan, sektor Listrik, Gas dan Air Minum serta sektor Bangunan. Sedangkan sektor-sektor lainnya, yakni sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Pengangkutan dan Komunikasi, sektor Bank dan Lembaga Keuangan lainnya serta sektor Jasa-Jasa dikelompokkan ke dalam sektor tersier (Sitorus, dkk., 1997 dalam Prihatin, 1999). Dalam perhitungan pendapatan nasional, terdapat 2 (dua) metode antara lain: 1. Metode langsung, yaitu perhitungan nilai tambah dari sutu lapangan usaha/sektor atau sub sektor suatu region dengan cara mengalokasikan angka pendapatan nasional. 2. Metode tidak langsung, yaitu metode alokasi pendapatan nasional dengan memperhitungkan nilai tambah sektor/sub sektor suatu region dengan cara mengalokasikan angka pendapatan nasional dan sebagai dasar alokasi adalah jumlah produksi fisik, nilai produksi fisik, nilai produksi bruto/netto dan tenaga kerja, serta alokator tidak langsung.


Metode umum yang digunakan dalam kedua metode di atas adalah dengan metode langsung, seperti di Indonesia bahkan juga di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Metode dimasud dilaksanakan dengan beberapa pendekatan antara lain : 1. Pendekatan Produksi (Production Approach), yaitu menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangkan biaya tiap-tiap sektor/sub sektor. 2. Pendekatan Pendapatan (Income Approach), yaitu menghitung nilai tambah setiap sektor kegiatan ekonomi dengan menjumlahkan semua balas jasa faktor-faktor produksi yaitu upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tidak langsung netto. 3. Pendekatan Pengeluaran (Expenditure Approach), yaitu menghitung nilai tambah suatu kegiatan ekonomi yang bertitik tolak pada penggunaan akhir dari barang dan jasa yang diproduksi (Kusmadi, dkk., 1996 dalam Prihatin, 1999). Di Indonesia, pendekatan yang umum digunakan adalah dari segi Pendekatan Produksi. Perlu diperhatikan bahwa dalam menjumlahkan hasil produksi barang dan jasa, haruslah dicegah perhitungan ganda (Double Counting/Multiple Counting). Hal tersebut penting sebab sering terjadi bahan mentah suatu sektor dihasilkan oleh sektor lain, sehingga nilai bahan mentah tersebut telah dihitung pada sektor yang menghasilkannya. Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan maupun sektoral umumnya disajikan dalam dua bentuk yaitu penyajian atas dasar harga berlaku dan


atas dasar harga konstan dengan suatu tahun dasar. Penyajian atas dasar harga berlaku menunjukkan besaran nilai tambah bruto masing-masing sektor, sesuai dengan keadaan pada tahun sedang berjalan. Dalam hal ini penilaian terhadap produksi, biaya antara ataupun nilai tambahnya dilakukan dengan menggunakan harga berlaku pada masing-masing tahun. Penyajian atas dasar harga konstan merupakan penyajian harga yang berlaku secara berkala, perkembangan pendapatan regional dapat diartikan sebagai perkembangan karena mengingkatnya produksi juga diikuti oleh meningkatnya harga-harga. Oleh karena itu penyajian seperti ini masih dipengaruhi oleh adanya faktor perubahan harga (inflasi/deflasi). Penyajian atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar. Dalam hal ini semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga-harga pada tahun dasar. Penyajian seperti ini akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Angka PDRB secara absolut memberikan gambaran besarnya tingkat produksi suatu wilayah. Angka PDRB yang dinilai dengan harga konstan memperlihatkan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut yang diwakili oleh peningkatan produksi berbagai sektor. Dari uraian-uraian tersebut akan diperlihatkan adanya kenaikan PDRB maupun pendapatan regional perkapita, perubahan dan pergeseran strukur ekonomi


menurut sektor-sektor primer, sekunder maupun tertier. Pergeseran struktur pada masing-masing sektor yang bersangkutan seperti sektor pertanian, industri, perdagangan, pemerintahan dan sektor-sektor lainnya.

2.6.

Pengembangan Sektor dan Komoditi Unggulan sebagai Strategi Pembangunan Daerah Permasalahan pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada

penekanan kebijakan-kebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia. Orientasi ini mengarahkan pada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan ekonomi (Arsyad, 1999). Sebelum diberlakukannya otonomi daerah, ketimpangan ekonomi regional di Indonesia disebabkan karena pemerintah pusat menguasai dan mengendalikan hampir sebagian besar pendapatan daerah yang ditetapkan sebagai penerimaan negara, termasuk pendapatan dari hasil sumber daya alam dari sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan/kelautan. Akibatnya daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tidak dapat menikmati hasilnya secara layak. Menurut pemikiran ekonomi klasik bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alam akan lebih maju dan masyarakatnya lebih makmur dibandingkan di daerah yang miskin sumber daya alam. Hingga tingkat tertentu, anggapan ini masih bisa dibenarkan, dalam artian sumber daya alam harus dilihat sebagai modal awal untuk pembangunan yang selanjutnya harus dikembangkan terus.


Dan untuk ini diperlukan faktor-faktor lain, diantaranya yang sangat penting adalah teknologi dan sumber daya manusia (Tambunan, 2001). Perbedaan tingkat pembangunan yang di dasarkan atas potensi suatu daerah, berdampak terjadinya perbedaan sektoral dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara hipotesis dapat dirumuskan bahwa semakin besar peranan potensi sektor ekonomi yang memiliki nilai tambah terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDRB di suatu daerah, maka semakin tinggi laju pertumbuhan PDRB daerah tersebut. Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, pertumbuhan yang cepat dalam sejarah pembangunan suatu bangsa biasanya berawal dari pengembangan beberapa sektor primer. Pertumbuhan cepat tersebut menciptakan efek bola salju (snow ball effect) terhadap sektor-sektor lainnya, khususnya sektor sekunder. Pembangunan ekonomi dengan mengacu pada sektor unggulan selain berdampak pada percepatan pertumbuhan ekonomi juga akan berpengaruh pada perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Pengertian sektor unggulan pada dasarnya dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan berskala internasional, regional maupun nasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang


dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Tambunan, 2001). Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah untuk peningkatan kemakmuran masyarakat. Menurut Rachbini (2001) data PDRB merupakan informasi yang sangat penting untuk mengetahui output pada sektor ekonomi dan melihat pertumbuhan di suatu wilayah tertentu (provinsi/kabupaten/kota). Dengan bantuan data PDRB, maka dapat ditentukannya sektor unggulan (leading sektor) di suatu daerah/wilayah. Sektor unggulan adalah satu grup sektor/subsektor yang mampu mendorong kegiatan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan di suatu daerah terutama melalui produksi, ekspor dan penciptaan lapangan pekerjaan, sehingga identifikasi sektor unggulan sangat penting terutama dalam rangka menentukan prioritas dan perencanaan pembangunan ekonomi di daerah. Manfaat mengetahui sektor unggulan, yaitu mampu memberikan indikasi bagi perekonomian secara nasional dan regional. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah terutama adanya faktor pendukung terhadap sektor unggulan tersebut yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (technological progress). Penciptaan peluang investasi juga dapat


dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan Rachbini (2001). Keunggulan komperatif bagi suatu komoditi bagi suatu negara atau daerah adalah bahwa komoditi itu lebih unggul secara relatif dengan komoditi lain di daerahnya. Pengertian unggul dalam hal ini adalah dalam bentuk perbandingan dan bukan dalam bentuk nilai tambah riil. Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang secara perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah (Tarigan, 2005). Sedangkan sektor unggulan menurut Tumenggung (1996) adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor (Mawardi, 1997).

2.7.

Penelitian Sebelumnya Adapun penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis sektor unggulan

daerah sebelumnya antara lain: 1. Penelitian yang dilakukan oleh Supangkat tahun 2002, dengan judul penelitian “Analisis Penentuan Sektor Prioritas dalam Peningkatan Pembangunan Daerah Kabupaten Asahan”, dengan menggunakan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor pertanian dan industri pengolahan berpeluang

untuk

dijadikan

sebagai

sektor

prioritas

bagi

peningkatan


pembangunan di daerah Kabupaten Asahan, terutama sub sektor perkebunan, perikanan dan industri besar, serta sedang. 2. Marhayanie (2003), dalam tesisnya “Identifikasi Sektor Ekonomi Potensial dalam Perencanaan Pembangunan Kota Medan”. Variabel yang diteliti kontribusi per sektor dengan metode analisis linkage, menyimpulkan bahwa analisis angka pengganda diperoleh bahwa sektor ekonomi yang potensial dalam perencanaan pembangunan Kota Medan adalah sektor industri pengolahan. Sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada total PDRB Kota Medan pada tahun 2000 adalah sektor perdagangan, restoran dan hotel, yaitu sebesar 29,76%, sedangkan sedangkan yang terkecil adalah sektor pertambangan dan galian sebesar 0,01%. Hasil analisis linkage dengan Tabel I-O tahun 2000, sektor bangunan memiliki backward linkage terbesar yaitu 2,22 dan yang terkecil sektor keuangan, persewaan dan jasa-jasa perusahaan sebesar 1,37, sedangkan sktor yang memiliki forward linkage terbesar adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 3,80 dan yang terkecil sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 1,07. 3. Amir dan Riphat tahun 2005, dalam penelitian “Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel Input-Output 1994 dan 2000”. Variabel penelitian yang diteliti adalah berbagai sektor unggulan (key sector) dalam perekonomian Jawa Timur pada tahun 1995 – 2000, dengan menggunakan analisis input-output yang telah banyak digunakan untuk menganalisis sektor unggulan, yang biasanya dilihat menggunakan angka pengganda (multiplier) sektor ekonomi dan tingkat keterkaitan antar sektor


perekonomian. Tingkat keterkaitan antar sektor perekonomian akan diukur dengan menggunakan pure total linkage yaitu tingkat keterkaitan suatu sektor dengan sektor lainnya sebagai penjumlahan atas angka Daya Penyebaran (Backward Linkage) dan Daya Kepekaan (Forward Linkage). Hasil penelitian menunjukkan selama periode penelitian telah terjadi pergeseran dalam sektorsektor unggulan dan proses industrialisasi. Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan analisis sektor unggulan menggunakan angka pengganda (output, pendapatan dan lapangan kerja) dan keterkaitan sektoral (pure total linkage) direkomendasikan untuk menjadikan Jawa Timur sebagai pusat industri (industri lainnya dan indutri makanan, minuman dan tembakau), pusat perdagangan, dan pusat pertanian. 4. Sukatendel (2007) dalam tesisnya “Analisis Keterkaitan Alokasi Anggaran dan Sektor Unggulan Dalam Mengoptimalkan Kinerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Bogor”, dengan varibel penelitian yang diteliti adalah : sektor unggulan, potensi dan pengembangan sektor unggulan, dan alokasi anggaran untuk sektor unggulan di Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan adalah analisis input-output, analisis kewilayahan, analisis kelembagaan alokasi anggaran dan pembuatan peta tematik. Hasil penelitian menunjukkan sektor unggulan di Kabupaten Bogor adalah industri pengolahan, perdagangan, bangunan dan pertanian tanaman pangan. Sektor unggulan seperti industri


pengolahan dan perdagangan lokasinya memusat di wilayah utara Bogor Bagian Tengah dan Bogor Bagian Timur. Sedangkan sektor unggulan tanaman bahan makanan (pertanian) sebagian besar berlokasi di Bogor Bagian Barat. Hasil penelitian

juga

menunjukkan

bahwa

dukungan

anggaran

pembangunan

Kabupaten Bogor untuk sektor unggulan masih sangat kurang (tidak ada keterkaitan) kecuali untuk sektor Bangunan. Namun untuk sektor unggulan seperti industri pengolahan dan perdagangan sebenarnya tidak perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang besar karena akan mengakibatkan semakin besarnya ketimpangan wilayah pembangunan di Kabupaten Bogor. Sedangkan sektor unggulan tanaman bahan makanan masih perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang besar agar sektor tersebut bisa semakin berkembang sehingga diharapkan dapat mengatasi ketimpangan wilayah pembangunan di Kabupaten Bogor.

2.8.

Kerangka Pemikiran Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan salah satu Kabupaten/Kota di

Provinsi Sumatera Utara. Analisis tentang faktor penentu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai dibutuhkan sebagai dasar utama untuk perumusan kebijakan pembangunan ekonomi daerah di masa mendatang. Dengan diketahuinya faktor-faktor tersebut, maka pembangunan daerah dapat diarahkan ke sektor-sektor yang secara potensial dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan menciptakan pengembangan wilayah.


Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah, peranan sektor-sektor ekonomi dan pergeserannya, serta menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi, baik secara total maupun per sektor. Perkembangan PDRB atas dasar harga konstan merupakan salah satu indikator penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. Oleh karena itu strategi pembangunan diupayakan untuk menggali potensi yang ada, agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah. Berdasarkan data dan informasi yang terkandung dalam PDRB, maka dapat dilakukan beberapa analisis untuk memperoleh informasi tentang:

1. Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi posisi perekonomian suatu daerah dengan mengacu pada perekonomian daerah yang lebih tinggi. Hasil analisis akan menunjukkan posisi sektor dalam PDRB yang diklasifikasikan atas sektor maju dan tumbuh pesat, sektor potensial atau masih dapat berkembang, sektor relative tertinggal, dan sektor maju tapi tertekan. Berdasarkan klasifikasi ini dapat dijadikan dasar bagi penentuan kebijakan pembangunan atas posisi perekonomian yang dimiliki terhadap perekonomian daerah yang menjadi referensi.


2. Sektor Basis dan Non basis Kegiatan ekonomi wilayah berdasarkan teori ekonomi basis diklasifikasikan ke dalam dua sektor, yaitu sektor basis dan non basis. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi kegiatan ekonomi daerah yang bersifat ekspor dan non ekspor dan mengetahui laju pertumbuhan sektor basis dari tahun ke tahun. Pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang di ekspor akan menghasilkan pendapatan bagi daerah, serta meningkatkan konsumsi dan investasi. Peningkatan pendapatan tidak hanya menyebabkan kenaikan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga akan meningkatkan permintaan terhadap sektor non basis yang berarti juga mendorong kenaikan investasi sektor non basis.

3. Perubahan dan Pergeseran Sektor Analisis ini dibutuhkan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian suatu daerah. Hasil analisis akan menggambarkan kinerja sectorsektor dalam PDRB suatu daerah dibandingkan wilayah referensi. Apabila penyimpangan positif, maka dikatakan suatu sektor dalam PDRB memiliki keunggulan kompetitif atau sebaliknya. Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi. Pembangunan yang berorientasi pada pencapaian target sektoral,


keberhasilannya dapat dilihat dari kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB dari tahun ke tahun. Pertumbuhan positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian dan apabila negatif berarti terjadinya penurunan dalam kegiatan perekonomian. Pertumbuhan perekonomian mengakibatkan terjadinya perubahan perkembangan pembangunan suatu daerah. Perencanaan

pembangunan

ekonomi

bertujuan

untuk

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, salah satunya dapat dicapai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat meningkat, bila ada satu atau beberapa sector ekonomi yang berkembang lebih cepat dari pada sektor-sektor lain. Dengan demikian, sektor yang mempunyai perkembangan lebih cepat dari sektor lain akan menjadi suatu sektor unggulan. Sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, karena akan memberikan keuntungan kompetitif atau komparatif yang selanjutnya akan mendorong pengembangan ekspor barang maupun jasa. Kebijakan strategi pembangunan harus diarahkan kepada kebijakan yang memberikan dampak yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Sektor unggulan yang diperoleh melalui analisis dapat menjadi dasar pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di masa mendatang dalam pengembangan wilayah. Konsep pemikiran yang dijadikan dasar dalam penelitian ini dijelaskan dalam Gambar 2.1.


Kabupaten Serdang Bedagai

Perekonomian Wilayah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Klasisifikasi Pertumbuhan Sektor

Sektor Basis dan Non Basis

Perubahan dan Pergeseran Sektor

Penentuan Sektor Unggulan

Pengembangan Wil h Komoditi Unggulan Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Penelitian


BAB II TINJAUAN PUSTAKA. ekonomi serta pemerataan hasil-hasilnya demikian juga ditujukan bagi pemantapan

Recommend Documents