PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN Pembangunan nasional harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada. Upaya pengurangan kesenjangan antarkelompok pendapatan dilakukan dengan memperbaiki distribusi pendapatan sehingga pendapatan penduduk kelompok 40% terbawah dapat tumbuh jauh lebih baik. Sementara itu, upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah diselenggarakan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Ketimpangan Antarkelompok Masyarakat. Selama kurun 2012-2015, ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan koefisien gini menunjukkan tren yang cenderung stagnan di atas 0,40. Pada 2017 koefisien gini berhasil turun 0,004 poin dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017. Sementara itu, persentase pengeluaran pada kelompok 40% menengah naik dari 17,02% (Maret 2016) menjadi 17,12% (Maret 2017), sedangkan kelompok 20% teratas mengalami penurunan sebesar 0,45%. Pengembangan Wilayah. Sampai dengan tahun 2016, perkembangan kinerja pembangunan daerah terus meningkat, baik diukur dari pertumbuhan produksi, penurunan kemiskinan, dan pengangguran. Kinerja pembangunan daerah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) relatif lebih baik dibanding Kawasan Timur Indonesia (KTI), namun mulai terjadi pergeseran kontribusi PDRB di luar Jawa dan Bali, yang ditunjukkan dengan pertumbuhan kontribusi PDRB Jawa dan Bali yang mulai melambat. Sementara itu, jumlah pengangguran tahun 2016 terkonsentrasi di Pulau Jawa-Bali, dengan jumlah terbesar berada di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2016 menurun kecuali wilayah Kalimantan. Tingkat pengangguran terbuka Wilayah Jawa-Bali dan Maluku berada di atas rata-rata nasional sebesar 5,61%. Persentase penduduk miskin per pulau pada tahun 2016 cenderung menurun. Sementara itu, capaian pembangunan kawasan strategis dalam rangka peningkatkan pengembangan wilayah adalah ditetapkannya satu kawasan ekonomi khusus (KEK) baru tahun 2017 yaitu KEK Arun Lhokseumawe. Otonomi Daerah. Pendapatan dalam APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2015 terhadap tahun 2016 meningkat dari Rp630,28 triliun menjadi Rp749,44 triliun. Kontribusi rata-rata PDRD pada tahun 2015 adalah sebesar 7,46% dari total pendapatan APBD dan tahun 2016 sebesar 7,01% dari total pendapatan APBD. Secara nominal, jumlah pajak daerah dalam APBD provinsi/kabupaten/kota dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan, sedangkan untuk retribusi daerah relatif konstan. Perkotaan dan Perdesaan. Capaian pembangunan perkotaan hingga akhir tahun 2016 adalah: (1) Inkubasi lima kota baru publik, yaitu Pontianak, Tanjung Selor, Palembang, Manado, dan Makassar; (2) Perencanaan dan pembangunan lima Kawasan Strategis Nasional (KSN); dan (3) Optimalisasi 13 kota otonom sedang sebagai penyangga urbanisasi. Sedangkan hasil pembangunan desa dan kawasan perdesaan hingga akhir tahun 2016 adalah: (1) Pendampingan desa oleh 40.142 orang pendamping; (2) Terlaksananya penyaluran Dana Desa tahap I sebesar Rp35,22 triliun untuk seluruh kabupaten/kota penerima; dan (3) Terbentuknya 18.446 BUMDesa. Tata Ruang, Pertanahan, Reforma Agraria, dan Informasi Geospasial . Capaian pembangunan meliputi: (1) Perkembangan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi (94%), kabupaten (90%) dan kota (95%) hingga Mei 2017; (2) Penyusunan beberapa regulasi, maupun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang tata ruang, serta RTRW darat dan laut; (3) Penyusunan peta dasar pertanahan seluas 6.830 ribu ha pada 2016, peningkatan kepastian hukum hak atas tanah melalui penanganan sengketa dan konflik, redistribusi tanah, dan legalisasi aset tanah; dan (4) Pembuatan peta dasar skala 1:5.000 dari 989 nomor lembar peta (NLP) pada 2016, menjadi 1.375 NLP (2017). Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal. Percepatan pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan keamanan wilayah perbatasan negara, peningkatan diplomasi batas wilayah negara, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di 150 kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara dan 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), termasuk pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu. Selanjutnya, pembangunan Daerah Tertinggal, dilakukan dengan: (1) Peningkatan pelayanan dasar; (2) Penempatan kapasitas SDM di daerah tertinggal; (3) Pembangunan ekonomi lokal; dan (4) Pembangunan sarana dan prasarana. 29

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN KETIMPANGAN ANTARKELOMPOK

KETIMPANGAN MASYARAKAT ANTARKELOMPOK MASYARAKAT

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

PENGEMBANGAN WILAYAH PENGEMBANGAN WILAYAH PERAN WILAYAH DALAM PEMBENTUKAN PDB 12,00% 11,93% 11,84%

PERKEMBANGAN KOEFISIEN GINI Pendapatan Asli Daerah (PAD) Perkembangan Koeﬁsien Gini di Indonesia Tahun 2012-2017 Pajak 0.420 0.410

0.410

0.400

0.406

Retribusi 0.397

2012

2013

0.393

8,46%

2014

2015

7,23%

2016

10,04% 9,28%

0.408

8,67%

0.390 0.380

0.413

10,88%

8,16%

2017

Sumber: BPS (2017)

Distribusi Pengeluaran Antarkelompok Penduduk (Persen) Tahun 2016-2017

4,20% 50 40 30 20 10 0

36.09 36.47 3,07%

4,02% 46.89 46.41

4,08%

5,29%

4,74%

1,66%

40% Terbawah

40% Menengah Maret 2016

2008

Sumber: BPS (2017)

1,62%

2009

20% Teratas

1,29%

1,34%

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per pulau tahun 2016 menurun, 1,41% kecuali Wilayah1,50% Kalimantan; TPT Wilayah Jawa-Bali dan Maluku1,12% masih berada di atas rata-rata nasional

2011

2012

2013

Maret 2017

2010

5,60%

5,30%

TINGKAT PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN WILAYAH

17.0217.12

1,89%

Peran Wilayah Sumatera dan Jawa masih dominan dengan >80% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) 5,57% 5,64% kontribusi

2014

Persentase penduduk miskin per pulau tahun 2016 cenderung menurun, namun masih berada di atas rata-rata nasional, 1,12% 1,10% kecuali Wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan

2015

2016*

2017 (per Mei)*

PENGEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017 KEK ARUN LHOKSEUMAWE KEK & KI SEI MANGKEI

TAHUN 2015

Sumber Pendapatan Lain 141, 20 Trilyun

Pajak Daerah 120.31 Trilyun

TAHUN 2015

TAHUN Pada tahun 2017 koeﬁsien gini turun2016 0,004 poin dari 0,397 pada Maret 2016 menjadi 0,393 pada Maret 2017 (BPS, 2017). Peningkatan pendapatan penduduk kelompok menengah ke bawah berkontribusi Pajak Daerah dalam menurunkan ketimpangan. 117.48 Trilyun

KEK TANJUNG API-API

KEK MBTK

Retribusi Daerah 9.65 Trilyun Pajak Daerah KEK TANJUNG KELAYANG 37.38 Trilyun

KEK & KI BITUNG

KEK MOROTAI

TAHUN 2016

Retribusi Daerah

KEK SORONG 9.86 Trilyun

KEK & KI PALU


KEK TANJUNG LESUNG KEK & Destinasi Prioritas MANDALIKA

Sumber Pendapatan Lain 162,68 Trilyun

Sumber Sumber Penetapan KEK baru: Pendapatan Lain Pendapatan Lain 583,25 • 2016: KEK Tanjung Kelayang dan KEKTrilyun Sorong • Feb 2017: KEK Arun Lhokseumawe696,91 Trilyun

Retribusi Daerah

30

PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN OTONOMI DAERAH OTONOMI DAERAH 12,00% Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pajak

8,67%

7,23%

8,46%

4,74%

3,07%

4,20%

1,89%

1,89%

2008

2008

1,66% 3,07%

1,66%

2009

TAHUN 2015

1,62%

2010

1,34%

1,29%

5,29%

1,41%

5,64%

1,50%

2014 1,29% 20121,34%2013 1,41% 2011

1,50%

2015

5,57%

2016* 1,12%

1,12%

2017 1,12% 1,10% (per Mei)*

2016* TAHUN 2016

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017 Pajak Daerah

120.31 Trilyun


PajakRetribusi DaerahDaerah 1.73Trilyun Trilyun 120.31

2017 (per Mei)*

Retribusi Daerah 9.86 Trilyun

42.67 Trilyun

Sumber Pajak Daerah Pendapatan Lain 37.38 Trilyun 583,25 Trilyun

TAHUN 2016 Retribusi Daerah 9.65 Trilyun



Pajak DaerahDaerah Retribusi 117.48 1,92Trilyun Trilyun Sumber Pendapatan Lain 162,68 Trilyun

Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Provinsi Tahun 2015 dan 2016 Retribusi Daerah 1.73 Trilyun


TAHUN 2015

Pajak Daerah TAHUN 117.48 Trilyun2016

5,60%

5,30%

1,10%

TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2015 Pajak Daerah


1,12%

5,60%

5,30%

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017 2010 2012 2014 2015 2009 2011 2013 Pajak Daerah 37.38 Trilyun


5,57%

5,64%

5,29%

4,74%

4,08%

4,02%

1,62%

10,88%

8,16%

4,08%

4,02%

11,93%

9,28%

8,16%

7,23% 4,20%

10,88%

10,04%

9,28%

Retribusi 8,46%

11,93%

11,84%

10,04%

Pajak Retribusi

8,67%

11,84% 12,00%

Sumber Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota Pendapatan Lain 583,25 Trilyun Tahun 2015 dan 2016

Retribusi Daerah 1,92 Trilyun31



PEMERATAAN DAN DAN KEWILAYAHAN PERKOTAAN PERDESAAN 12,00% Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10,88%

Pajak

10,04% 9,28%

Retribusi

8,46%

8,67%

11,93%

11,84%

8,16%

7,23%

4,20%

4,02%

4,08%

4,74%

5,29%

5,64%

1,50%

5,57%

5,30%

5,60%

1,10%

1,12%

3,07% 1,89%

1,66%

2008

2009

1,62%

2010

1,29%

1,34%

1,41%

2011

2012

2013

2014

1,12%

2015

2016*

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017 TAHUN 2015

TAHUN 2016

TAHUN 2015




2017 (per Mei)* TAHUN 2016



Pajak Daerah 117.48 Trilyun Sumber Pendapatan Lain 162,68 Trilyun


Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Provinsi



Retribusi Daerah 1,92 Trilyun

32

Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota


PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN TATA RUANG, PERTANAHAN, REFORMA AGRARIA, TATA RUANG, PERTANAHAN, REFORMA AGRARIA DAN INFORMASI GEOSPASIAL DAN INFORMASI GEOSPASIAL

Perkembangan Penetapan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota*

Provinsi

Kabupaten

Pajak

Kota

2017

10%

94%

8,67%

90% : Sudah ditetapkan

2016 8,46%

5%

9,28%

95%

8,16%

2015

7,23%

2.585 2.016

6.830.031

1.277

1.055

14.500.000

2014

: Belum ditetapkan

2014

* Status Tanggal 29 Mei 2017

11,93%

11,84%

Capaian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Kasus) Tahun 2014-2017

10,88%

10,04%

7.000

Retribusi 6%

12,00%

Capaian Penyusunan Peta Dasar Pertanahan (Hektar) Pendapatan Asli DaerahTahun (PAD) 2014-2017

2.830.000

4,74%

5,29%

5,64%

2015

5,57%

5,30%

: Peta Dasar Pertanahan (Hektar)

Capaian Pelaksanaan Redistribusi Tanah (Bidang) Tahun 2014-2017

4,20%

4,02%

4,08%

2016

Capaian Pelaksanaan Legalisasi Aset Tanah (Bidang) Tahun 2014-2017

3,07%

1,89%

88.224

1,66%

2017

1,62%

2016 3.253

2014

2015

2016

2017

2008

2015

2009

: Redistribusi Tanah (Bidang)

2010

808.669

1,34%

1,29%

1.375

2011

2014

1,41%

1,50%

2013

2014 2015

989

2012

1,10%

1,12%

2016* 2016

2017 (per Mei)*

1,12%

987.287 955.061

273

204

2014

2015

828.838

Perkembangan Pendapatan Daerah Tahun 2008-2017

Sumber: Kementerian ATR/BPN, 2017

: Legalisasi Aset (Bidang)

TAHUN 2015

TAHUN 2016 33

5,60%

Capaian Peta Dasar Skala 1:5.000 (NLP) Tahun 2014-2017

138.181 121.836

2017

: Penanganan Sengketa dan Konflik (Kasus)

2017*

: Nomor Lembar Peta (NLP)

* Jumlah NLP di tahun 2017 merupakan target, capaian akan terlihat di akhir tahun. Sumber: BIG, 2017

TAHUN 2015

TAHUN 2016 Retribusi Daerah


PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN 12,00%

10,88%

Pajak

10,04% 9,28%

Retribusi

8,46%

8,67%

11,93%

11,84%

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

8,16%

7,23%

4,20%

4,02%

4,08%

4,74%

5,29%

5,64%

1,50%

5,57%

5,30%

5,60%

1,10%

1,12%

3,07% 1,89%

1,66%

2008

2009

1,62%

2010

1,29%

1,34%

1,41%

2011

2012

2013

2014

1,12%

2015

2016*


TAHUN 2016

TAHUN 2015









Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Provinsi Tahun 2015 dan 2016




34

Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota Tahun 2015 dan 2016


PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 12,00% Pendapatan Asli Daerah (PAD)

10,88%

Pajak

10,04% 9,28%

Retribusi

8,46%

8,67%

11,93%

11,84%

8,16%

7,23%

4,20%

4,02%

4,08%

4,74%

5,29%

5,64%

1,50%

5,57%

5,30%

5,60%

1,10%

1,12%

3,07% 1,89%

1,66%

2008

2009

1,62%

2010

1,29%

1,34%

1,41%

2011

2012

2013

2014

1,12%

2015

2016*


TAHUN 2016

TAHUN 2015









Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Provinsi




35

Grafik Proporsi Total Pendapatan Seluruh Kabupaten/Kota


PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

Recommend Documents