REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANT ARA SADAN NARKOTI KA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN REPUBLIK FIJI TENTANG KERJA SAMA DALAM MEMERANGI PERDAGANGAN GELAP NARKOTIKA, BAHAN-BAHAN PSIKOTROPIKA DAN PREKURSORNYA
Badan Narkotika Nasional Repulik Indonesia dan Kepolisian Republik Fiji selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara kolektif disebut sebagai "Para Pihak";
Mengakui bahwa perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya merupakan ancaman serius bagi kesehatan , keamanan , dan kesejahteraan manusia, dan mempunyai efek merugikan bagi dasar-dasar ekonomi, sosial, budaya, dan politik masyarakat;
Mengakui pentingnya prinsip kedaulatan , kesetaraan dan integritas kewilayahan ;
Mengungkapkan
keprihatinan
atas
meningkatnya
dan
meluasnya
peredara n narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya;
1
lingkup
Berdasarkan kepada Surat Pernyataan Kehendak antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama dalam Memberantas
Perdagangan Gelap Narkotika, Bahan-Bahan Psikotropika dan Prekursor yang ditandatangani pada tahun 2014;
Menimbang
ketentuan-ketentuan
yang
tertuang
dalam
Konvensi
Tunggal
Narkotika 1961, sebagaimana telah diamandemen dengan Protokol Perubahan pada Konvensi Tunggal tahun 1961 tentang Narkotika 1972, Konvensi Psikotropika 1971 , dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Perdagangan Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988;
Menimbang kepentingan bersama untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam memerangi perdagangan gelap narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya;
Dipandu oleh kewajiban internasional Para Pihak;
Berdasarkan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;
Telah mencapai pemahaman sebagai berikut:
PASAL1 TUJUAN Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (MSP) ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara Para Pihak, melalui pertukaran informasi dan kegiatan lain yang berkaitan, dalam upaya memerangi perdagangan gelap dan penyalahgunaan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya.
2
PASAL 2 RUAN G LINGKUP KERJA SAMA
Para Pihak, sesuai dengan hukum dan peraturan negara masing-masing, membangun dan memelihara kerja sama sebagai beri kut:
1. Pertukaran informasi mengenai: a) Jaringan dan orang-orang yang terkait, atau diduga terkait, atau ditahan karena
produksi
dan
perdagangan
gelap
narkotika,
bahan-bahan
psikotropika dan prekursornya; b) Rute perdagangan narkotika dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku dan organisasi yang diduga memperdagangkan narkotika, bahanbahan psikotropika dan prekursornya termasuk nam un tidak terbatas pada mereka yang dijadikan ku rir narkoba; c)
Metode pencarian dan penyitaan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya yang tersembunyi;
d) Metode yang digunakan dalam produksi, penyelundupan dan perdagangan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; e) Metode
yang
penyamaran
digunakan hasil
untuk
perpindahan,
perdagangan ,
properti
penyembunyian
dan
peralatan
atau terkait
perdagangan narkotika, bahan-bahan psikotropika dan prekursornya; f)
Warga negara dari Pihak yang telah ditangkap atau ditahan akibat perdagangan
gelap
narkotika,
bahan-bahan
psikotropika
dan
prekursornya; g) Bentuk-bentuk
baru
dari
narkotika,
bahan-bahan
psikotropika
dan
prekurso rnya ; h) Langkah-langkah untuk tuj uan penyitaan aset dan denda yang berasal dari aktivitas illegal yang berhubungan dengan perdagangan narkotika, bahanbahan psikotropika dan prekursornya;
3
i)
Pengalaman dan keahlian dari bidang yang relevan termasuk analisis ilmiah
dalam
memerangi
penyalahgunaan
narkotika,
bahan-bahan
psikotropika dan prekursornya. 2. Peningkatan kapasitas, pelatihan serta pertukaran kunjungan ahli dari Para Pihak menurut ketentuan kerja sama di bawah MSP ini; dan,
3.
Bidang kerja sama lainnya yang menjadi perhatian bersama yang dapat disepakati.
PASAL 3 PEJABAT BERWENANG
1. Pejabat berwenang untuk MSP ini adalah : • Untuk Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: Deputi Hukum dan Kerja Sama; • Untuk Kepolisian Republik Fiji: Komisaris Polisi Kepolisian Republik Fiji
PASAL 4 PERTEMUAN BILATERAL
1. Untuk meninjau situasi terkait dengan narkotika dan prekursornya dan kemajuan yang telah dicapai sehubungan dengan pelaksanaan MSP ini, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Pertemuan Bilateral secara berkala, baik melalui video conference atau bergantian di wilayah salah satu Pihak. Dalam pertemuan-pertemuan
tersebut,
upaya-upaya
bersama
yang
sedang
berlangsung akan ditinjau dan bidang kerja sama yang baru akan diidentifikasi dan dikembangkan.
2. Apabila dibutuhkan, pertemuan-pertemuan khusus dapat diselenggarakan.
4
PASAL 5 BIAYA PENGELUARAN
Pembiayaan pada kegiatan kerja sama di dalam MSP ini akan dibiayai dengan persyaratan yang telah ditentukan bersama dan akan tunduk pada ketersediaan dana.
PASAL 6 KERAHASIAAN 1. Setiap informasi atau dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan MSP ini harus dijaga kerahasiaannya.
lnformasi atau dokumen tersebut harus
dilindungi oleh kerahasiaan yang sama seperti yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan nasional dari Pihak yang meminta untuk informasi yang sama atau dokumen dari sumber nasional.
2.
Pihak yang meminta menggunakan informasi hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam permintaan.
3. lnformasi rahasia, termasuk dokumen dan bahan, yang disediakan dalam kerangka MSP ini tidak akan dibagi dengan pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak yang menyediakan.
PASAL7 AMANDEMEN Para Pihak dapat meninjau atau mengamandemen bagian manapun dari MSP ini dengan persetujuan bersama secara tertulis dan amandemen tersebut akan mulai berlaku sesuai dengan Pasal 9. 5
PASAL8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Setiap perbedaan antara Para Pihak yang timbul akibat penafsiran atau implementasi atau pelaksanaan ketentuan dalam MSP ini akan diselesaikan bersama melalui konsultasi bersama antara Para Pihak melalui saluran diplomatik.
PASAL 9 PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN
MSP ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis diperpanjang untuk periode yang sama kecuali salah
satu
Pihak memberitahukan
Pihak
lainnya
secara
tertulis,
keinginannya untuk mengakhiri MSP ini 6 (enam) bu lan sebelum ta nggal pengakhiran .
SESAGAI SUKTI, yang bertandatangan di bawah ini diberi kuasa oleh legislasi nasional masing-masing, telah menandatangani MSP ini.
DITANDATANGANI di Suva pada tanggal 2 September 2015, dalam dua salinan asli dalam Bahasa Indonesia dan lnggris, kedua naskah memiliki nilai otentik yang sama.
UNTUK SADAN NARKOTIKA NASIONAL
UNTUK KEPO LISIAN
REPULIK INDONESIA
REPUSLIK FIJI
,r,
~~~.:lK ~ ~~ ~ALO NA~KOTIKA t?
KEPALA SADAN
NASIONAL
6
KOMISARIS POLISI
REPUBLIK INDONESIA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE NATIONAL NARCOTICS BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE FIJI POLICE FORCE OF THE REPUBLIC OF FIJI ON COOPERATION IN COMBATING ILLICIT TRAFFICKING IN NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES AND THEIR PRECURSORS
The National Narcotics Board of the Republic of Indonesia and the Fiji Police Force of the Republic of Fiji hereinafter referred to individually as the "Party" and collectively referred to as "the Parties":
RECOGNIZING that illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors in all forms poses a serious threat to the health , security and welfare of human beings, and adversely affect the economic. social. cultural and political foundations of the societies;
RECOGNIZING the importance of the principle of sovereignty, equality and the right to territorial integrity;
EXPRESSING concern in the expansion of large-scale and widespread illegal circulation narcotic drugs and psychotropic substances and their precursors;
1
REFERING TO Letter of Intent between The Government of The Republic of
Indonesia and The Government of The Republic of Fiji on Cooperation in Combating Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursor signed in 2014;
TAKING INTO CONSIDERATION PROVI SIONS as stipulated in the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 , as amended by the Protocol of 1972 on Amendments to the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 , the Convention on Psychotropic Substances of 1971 , and the United Nations Convention on against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;
CONSIDERING mutual interest to take effective measures to combat illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors;
BEING GUIDED by international obligations of Parties;
PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries;
HAVE REACHED the following understanding :
ARTICLE 1 OBJECTIVE
The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to promote cooperation between the Parties, through information exchange and other related activities, in an attempt to combat the illicit trafficking and abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors
2
ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION
The Parties will, in accordance with each respective laws and regulations, establish and maintain cooperation as follows:
1. Information exchange on: a) Networks and persons involved, or suspected to be involved, or arrested for illicit production and trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; b) Drug trafficking routes and modus operandi used by persons and organizations suspected of trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors including but not limited to those employing drug couriers; c) Methods of search and seizure of concealed narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; d) Methods used in the manufacture, smuggling and sale of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; e) Method used for the transfer, concealment, or disguise of proceeds, property and instrumentalities related to trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; f)
Nationals of either Party already detained or arrested on charges of illicit
trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; g) New and emerging forms of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors; h) Measures for the purpose of confiscation of forfeiture of property of proceeds derived from illegal activities in relation to illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors;
3
i)
Relevant fields of experience and expertise including scientific analysis in combating the abuse of narcotic drugs, psychotropic substances and its precursors;
2. Capacity-build ing, tra ining as well as exchange of visits of experts of the Parties in pursuance of the terms of cooperation under this MoU; and , 3. Other areas of common concern as may be agreed .
ARTICLE 3 COMPETENT AUTHORITIES
1. Competent Authorities for this MoU will be: • For the National Narcotics Board (Sadan Narkotika Nasional/BNN) of the Republic of Indonesia: Deputy for Legal Affairs and Cooperation; •
For the Fiji Police Force of the Republic of Fiji: Commissioner of Police.
ARTICLE 4 BILATERAL MEETINGS
1.ln order to review the situation dealing with illicit drugs and their precursors and progress made in the implementation of this MoU, the Parties agree to carry out Bilateral Meetings periodically, either by video conference or alternately in the territories of either Party. In these meetings, ongoing joint efforts shall be reviewed and new areas for cooperation may be identified and developed .
2. In case of necessity, extraordinary meetings may be convened .
4
ARTICLE 5 EXPENSES
The cost of cooperative activities under this MoU will be funded on terms to be mutually determined and will be subject to the availability of funds.
ARTICLE 6 CONFIDENTIALITY
1. Any information acquired or document obtained in the application of this MoU shall be kept confidential. Such information or document shall be protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the requesting Party for similar information or document from national sources.
2. The requesting Party shall use provided information only for the purposes stated in the request.
3. The confidentia l information, including documents and materials, provided within the fra mework of th is MoU shall not be shared with any third party without prior written consent of the providing Party.
ARTICLE 7 AMENDMENT
The Parties may review or amend any part of this MoU by mutual consent in writing and such amendment will come into effect in accordance with Article 9.
5
ARTI CLE 8 SETTLEMENT OF DISPUTES
Any difference between
the
Parties arising out of the
interpretation
or
implementation or application of any of the provisions of this MoU will be jointly settled through mutual consultation between the Parties through diplomatic channels.
ARTICLE 9 ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION
This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall be valid for the period of 5 (five) years and shall be automatically renewed for the same period unless either of the Parties notifies the other in writing, of its intention to terminate this MoU 6 (six) months prior to the expiration of its termination.
IN WITNESS WHEREOF , the undersigned being duly authorized in accordance
with their respectave national legislation, have signed this MoU .
DONE in duplicate in Suva on 2"d September of 2015, in the Indonesian and
English languages, all texts being equally authentic.
FOR THE NATIONAL NARCOTICS BOARD
FOR THE FIJI POLICE FORCE OF
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
THE REPUBLIC OF FIJI
AN
A~
NARCOTICS BOARD
6
