World Agroforeslry Centre IAH)PQI# HQ lfYU At4D lAHOSC.,PU
MEMORANDUM SALING PENGERTIAN ANTARA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAVA ENERGI DAN MINERAL KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBERDAVA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN THE WORLD AGROFORESTRV CENTRE
MENGENAI ENERGITERBARUKAN
Sadan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumberdaya Mineral Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia (Sadan Litbang ESDM) dan the World Agroforestry Centre (ICRAF), selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak", atau masing-masing disebut "Pihak"; MENIMBANG kepentingan bersama untuk mengembangkan kerja sama
energi antara Para Pihak; BERKEINGINAN untuk memperkuat upaya meningkatkan pembangunan
energi terbarukan, berdasarkan prinsip kesetaraan dan manfaat bersama; MENGAKUI
pentingnya energi pada pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi berkelanjutan di Indonesia; SESUAI dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Republik Indonesia; TELAH MENCAPAI pengertian-pengertian sebagai berikut:
PASAL 1
Tujuan
1. Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian (Memorandum Saling Pengertian) ini adalah untuk menetapkan kerangka kerja bagi kerja sama pengembangan dan konservasi energi antara Para Pihak. 2.
Kerja sama ini meliputi teknologi, kebijakan dan peraturan antara pemerintah dan sektor swasta PASAL 2
Bentuk-bentuk Kerja Sama
Aktivitas kerja sama yang dilakukan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini dapat meliputi, namun tidak terbatas pada, bentuk-bentuk di bawah ini: a. Penguatan kapasitas para pemangku kepentingan di Indonesia untuk pengernbangan bioenergi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; b. Menghubungkan dengan komunitas ilmiah dan pembangunan global untuk mendapatkan praktek terbaik ".Jan pelajaran yang dapat diambil; c.
Memfasilitasi pertukaran
pengetahuan
nasional
dan
global
antara
komunitas ilmiah dan pembuat kebijakan bioenergi; d. Mendukung dan meningkatkan kontribusi ilmiah Indonesia pada riset dan pambuatan kebijakan terkait bio-energi secara global; e. Penguatan kapasitas melalui kerja sama pendidikan dan pelatihan; serta f.
Bentuk-bentuk lain
l~erja
sama yang disepakati Para Pihak. · PASAL 3
lmplementasi
1. Para Pihak perlu menentukan
bid~ng
kerja sama yang spesifik dan
kegiatan-kegiata0 yang t.erkait atas kesepakatan bersama.
2. Ketentuan rinci terkait bentuk, metode dan kewajiba n keuangan serta kondisi bidang kerja sama yang disepakati akan diatur dalam pengaturan pelaksanaan yang terpisah yang akan diputuskan oleh Para Pihak.
3. Kegiatan-kegiatan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan Para Pihak.
PASAL 4
Hak Kekayaan lntelektual 1.
Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap menjadi milik Pihak tersebut.
2.
Setiap
hak
kekayaan
intelektual
yang
dihasilkan
oleh
kegiatan
oerdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan dimiliki bersama dan akan diatur secara terpisah , berdasarkan kesepakatan antar Para Pihak.
PASAL 5
Pembatasan Kegiatan Personil 1. ICRAF menjamin bahwa semua aktivitasnya dan para karyawannya
akan: a. Memahami, menghormati dan mematuhi hukum dan peraturan serta kebijakan Republik Indonesia; b. Menghormati integritas dan kedaulatan Repub lik Indonesia; c. Menghormati adat, tradisi , dan agama masyarakat setempat di Republik Indonesia, d. Menghind ari diri dari dukungan dan keterlibatan apapun dalam segala bentuk gerakan separatis di Republik Indonesia; e. Menghindari diri dari segala bentuk kegiatan intelijen apapun atau kegiatan klandestin di Republik Indonesia;
f. Menghindari diri dari keterlibatan dalam kegiatan politik apapun di Republik Indonesia; g. Menghindari diri dari keterlibatan dalam kegiatan komersial dan penggalangan dana di Republik Indonesia; h. Menghindari diri dari segala bentuk kegiatan penyebaran agama di Republik Indonesia; i. Menghindari diri dari segala bentuk keg iatan di wilayah konflik dan wilayah perbatasan yang sensitif. 2. Setiap pelanggaran atas butir-butir tersebut di atas akan berakibat dicabutnya semua perijinan dan termasuk atas stat bersangkutan dan pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini. PASAL6
Kerahasiaan
1
Setiap Pihak harus tunduk padc:i prinsip kerahasiaan atas dokumen, informasi dan data lain yang diterima atau diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada Pihak lainnya berdasarkan Memorandum Saling Pe:ngertian ini.
2. Jika salah satu Pihak ingin mengungkap kegiatan rahasia dan/atau doKumen rahasia berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini kepada Pihak ketiga, Pihak pengungkap harus mendapatkan ijin tertulis terlebih dahulu dan Pihak lain sebelum
p~ngungkapkan
dilakukan.
3. Ketentuar.-ketentuan dari Pasal ini tidak akan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku. 4. Para Pihak sepakat bahwa ketentuan dalam Pasal ini akan terus berlaku antara Para Pihak, sekalipun terjadi pengakhiran atas Memorandum Saling Pengertian ini.
PASAL 7 Penyelesaian Perselisihan
Tiap perselisihan yang timbul dari interpretasi atas penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosias1 antara Para Pihak, atas kesepakatan bersama, kesetaraan, kerja sama dan niat baik. PASAL 8 Amandemen
Ketentuan-ketentuan dalam Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah setiap saat atas kesepakatan bersama secara tertulis Para Pihak. Perubahan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian in1. PASAL 9 Tanggal Mulai Berlaku, Masa Berlaku dan Pengakhiran 1. Memorandum
Saling
Pengertian
ini
mulai
berlaku
sejak
tanggal
ditRndatangani. 2.
Memorandum Saling Pengertian ini berlaku efektif selama dua (2) tahun, dan
dapat diperpanjang
untuk
dua
(2) tahun
berikutnya
melalui
persetujuan tertulis Para Pihak. 3. Memorandum Saling Pengertian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan menyampaikan pemberitahuan
tertulis pada Pihak lainnya
mengenai keinginannya untuk mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini _selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang diinginkan. 4. Kecuali disepakati lain, pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian tiap program atau proyek yang sedang dilaksanakan yang telah disepakati oleh Para Pihak.
SEBAGAI BUKTI yang bertanda tangan, yang telah diberi kuasa telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini. DITANDATANGANI di Bali pada tanggal
l1-
Ok\i>'be,. 2.o \S
dalam dua
rangkap asli, dalam bahasa Indonesia dan lnggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam lnal terjadi perbedaan penafsiran atas Memorandum Saling Pengertian ini, maka naskah dalam bahasa lnggris yang berlaku.
UNTUK SADAN PENELITIAN DAN
UNTUK THE WORLD
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
AGROFORESTRY CENTRE
ENERGI DAN MINERAL
F.X Sutijastoto Kepala Badt=in
Tony Sim~ ns Direktur Jenderal
World Agroforeslry Centre ftANU
11111 N
l VU ANO lA~DSCAfU
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE WORLD AGROFORESTRY CENTRE
CONCERNING RENEWABLE ENERGY
The Agency of Research and Development for Energy and Mineral Resources of The Ministry of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia (ARDEMR) and the World Agroforestry Centre (ICRAF}, hereinafter referred to as the "Parties" collectively, or as a "Party" individually; CONSIDERING mutual interest in developing energy cooperation between the
Parties; DESIRING to strengthen efforts to enhance renewable energy development,
based on the principles of equality and mutual benefit; ACKNOWLEDGING the importance of energy to the sustainable economic
growth and development in Indonesia; PURSUANT to the prevailing laws and regulations in the Republic of Indonesia; HAVE REACHED the following understanding:
ARTI CLE 1
Purpose 1. The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish a framework for cooperation on energy development and conservation between the Parties.
2. The cooperation will address technology, policy and regulatory concern with between the government and private sectors. ARTICLE 2
Forms of Cooperation Cooperative activities performed under this MoU may include, but are not limited to, the following forms: a. Strengthen the capacity of stakeholders in Indonesia for developing bioenergy to support sustainable development; b
Connect with the global scientific and development community for best practices and lessons learned;
c.
Facilitate the national and global exchange of knowledge between the scientific community ci~d policy makers on bioenergy;
d. Support
and
enhance
Indonesia's scientific contributions
to
global
bioenergy related to research and policy making; e. Capacity·building through education and training cooperation; and f.
Any other forms of cooperation as agreed by the Parties. ARTiCLE 3
Implementation 1
The Parties shall determine specific area of cooperation and its related activities by mutual consent.
2.
The detailed provision relating to forms. methods, financial obligations and the condition of the agreed area of cooperation shall be set forth in a separate implementing arrangement to be concluded between the Parties.
3. The activities under this MoU will take account the resources and
capabilit:es of the Parties.
ARTICLE 4
Intellectual Property Rights
1. Any intellectual property brought by a Party for the implementation of this MoU shall remain the property of that Party. 2. Any intellectual property rights resulted from activities under this MoU shall be jointly owned and subject to a separate arrangement concluded between the Parties. ART ICLE 5 Limitation of Personnel Activities
1. ICRAF assures that all of its activities and employees shall: a. Observe, respect and comply with the laws and regulation and policies of the Republic of Indonesia; b. Respect the integrity and sovereignty of the Republic of Indonesia; c. Respect the customs, traditions and religions of the local community in the Republic of Indonesia; d. Refrain from supporting any form of separatist movements in the Republic of Indonesia: e. Refrain from involving in any form of intelligence or clandestine activities in the Republic of Indonesia : f. Refrain from engaging in any political in the Republic of Indonesia; g. Refrain from engaging in commercial activities and fund rising in the Republic of Indonesia; h. Refrain from c0nducting any religious propagation in the Republic of Indonesia;
i. Refrain from conducting any activit:es in conflict areas and sensitive border regions . 2. Any violation of the above mentioned points may result in revocation of all permits and the concerned
per~onnel
and termination of the MOU.
ARTICLE 6 Confidentiality
1. Each Party shall undertake to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received or supplied directly or indirectly to the other Party under this MoU. 2.
If either of the Parties wishes to disclose confidential activities and/or documents under this MoU to any third Parties, the disclosing Parties must obtain prior written consent from the other Parties before any disclosure can be made.
3. The provisions of this Article shall not prejudice the prevailing laws and regulations of the Government of the Republic of Indonesia. 4. The Parties agreed that the provision of this Article will continue to be effective between the Parties notwithstanding the cancellation of this MoU. ARTICLE 7 Settlement of Differences
Any differences resulting from interpretation of application of this MoU will be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties, based on mutual understanding, equality, cooperation and goodwill. ARTI CLE 8 Amendment
The provisions in this MoU may be amended at any time with the mutual written consent of the Parties. Such amendments shall form an integral part of this MoU. ARTICLE 9 Entry Into Force, Duration, and Termination
1. This MoU will come into force on the date of signature. 2. This MoU will remain effective for two (2) years, and may be extended for
another two (2) years by mutual written consent of the Parties.
3. This MoU may be terminated by either Party by giving written notification to the other Parties of its intention to terminate this MoU at least 60 (sixty) days prior to the intended date of termination. 4. Unless agreed otherwise, the termination of this MoU shall not prejudice the completion of any on -going programs or projects agreed by the Parties.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto have
signed this MoU . DONE in Bali on the \i' Oc.Ulber 10 c;
in two original copies, in Indonesian and
English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation of this MoU, the English text shall prevail.
FOR THE AGENCY OF RESEARCH AND DEVELOPMENT FOR ENERGY AND MINERAL RESOURCES
~~ F.XSutij~ Head of Agency
FOR THE WORLD AGROFORESTRY CENTRE
0~_.tot~u_ ~ Ton v Si1 nons Directo~ eneral
