REPUBLIJ[ INDONESIA
NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPOLISIAN HONG KONG DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN INTERNASIONAL DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS
Kepolisian Negara Republik Indonesia (INP) dan Kepolisian Hongkong Daerah Administratif Khusus Hong Kong dari Republik Rakyat China (HKPF) selanjutnya disebut sebagai "Peserta", Berkeinginan untuk lebih mengembangkan kerja sama dan mengkonsolidasikan hubungan persahabatan yang ada dan memperkuat kapasitas kerja sama kepolisian; Memperhatikan kepentingan utama kerja sama antara para Pes~rta dalam rangka mencegah dan memerangi kejahatan internasional serta meningkatkan pembangunan kapasitas; · Mengakui bersama;
prinsip-prinsip
non-interferensi,
kesetaraan
dan
keuntungan
Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi masingmasing, termasuk prosedur dan kebijakan dari masing-masing Peserta; Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:
Bagian 1 TUJUAN Nota Kesepahaman (MoU) inimenetapkan kerangka kerja sama antara Polri dan HKPF dalam mencegah dan memerangi kejahatan internasional.
J
2 Bagian 2 TUJUAN DAN LINGKUP KERJA SAMA Para Peserta akan bekerja sama, dalam kompetensi mereka dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di dalam yurisdiksi masing-masing termasuk prosedur dan kebijakan dari masing-masing Peserta dalam:
1:
..
Pencegahan dan pemberantasan kejahatan internasional, khususnya tindakan tindakan kriminalyang berkaitan dengan: a.
perdagangan gelap obat-obat narkotika dan zat psikotropika;
b.
penyelundupan manusia dan perdagangan orang;
C.
kejahatan seksual lintas yurisdiksi;
d.
Kejahatan dunia maya;
e.
pencucian uang;
f.
kejahatan ekonomi dan pelacakan aset lintas yurisdiksi;
g.
penipuan dan pemalsuan;
h.
perdagangan dan penyelundupan senjata api ilegal;
i.
penyelundupan barang-barang ilegal;
J.
kejahatan lain yang diputuskan secara bersama-sama oleh para peserta.
2.
Pelacakan aset.
3.
Pengembangan kapasitas
Bagian 3 BENTUK KERJA SAMA 1.
Kerja sama antara para Peserta akan dilaksanakan dalam bentuk:
a.
pertukaran informasi, termasuk intelijen, di bidang penegakan hukum;
b.
Operasi kepolisian terkoordinasi, subjek, syarat dan ketentuan diputuskan secara bersama;
c.
pembangunan kapasitas dan pengembangan profesional melalui pertukaran personil untuk t ujuan studi, program-program pelatihan, seminar, konferensi, serta pertukaran peralatan dan sumber daya.
Bagian 4 KERAHASIAAN 1.
Pertukaran lnformasi dan intelijen antara para Peserta di bawah MoU ini akan dilaksanakan sesuai dengan hukum nasional masing-masing berkaitan dengan privasi dan kerahasiaan.
3 2.
Setiap Peserta melakukan pengamatan kerahasiaan dokumen, informasi dan data lain yang diterima dari Peserta lain selama periode pelaksanaan MoU ini atau pengaturan yang dibuat sesuai dengan MoU ini.
3.
lnformasi dan intelijen yang dipertukarkan berdasarkan ketentuan di dalam MoU ini akan digunakan untuk tujuan intelijen dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain atau diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Peserta yang menyediakan informasi tersebut.
4.
Bagian ini akan terus berlaku antara para Peserta meskipun MoU ini dihentikan, kecuali ditentukan oleh Peserta . Bagian 5 PENGUMUMAN MEDIA
1.
Baik secara individual maupun bersama-sama, penyiaran media yang berhubungan dengan bantuan atau kerja sama diatur dibawah MoU akan dikoordinasikan oleh kedua peserta untuk memastikan bahwa kepentingan kedua pihak terlindungi.
2.
penyiaran media dimaksudkan sebagai bagian dari kampanye dan diseminasi informasi berkenaan dengan kemampuan para peserta dalam memerangi kegiatan para penjahat internasional. Bagian 6 PEMBIAYAAN
1.
Bila dianggap layak, tiap Peserta dapat meminta bantuan dari Peserta lain untuk membiayai operasi terkoordinasi yang menjadi perhatian bersama dan untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan.
2.
Peserta yang diminta memiliki wewenang penuh dalam menentukan jumlah dana, jika ada, yang akan diberikan sesuai dengan permintaan tersebut sebagai bantuan. Peserta dapat saling menerima pengaturan untuk menetapkan rincian dari setiap dana yang disediakan di bawah MoU ini.
3.
Bagian 7 KONTAK POIN 1.
Untuk tujuan dari MoU ini, yang menjadi kontak poin adalah: a. b.
2. 3.
Divisi Hubungan lnternasional untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia; Biro Penghubung Interpol untuk Kepolisian Hongkong;
Peserta akan membangun saluran komunikasi antara kontak point untuk memastikan aliran informasi akurat antara para Peserta. Peserta dapat melakukan konsultasi untuk meninjau dan menilai operasi dan efektivitas MoU ini.
4 Bagian 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN Setiap perselisihan yang timbul dari interpretasi dan pelaksanaan MoU ini akan diselesaikan oleh kedua Peserta melalui konsultasi atau dengan cara lain secara bersama-sama diputuskan oleh paraPeserta
Bagian 9 DURASI DAN PENGHENTIAN 1.
MoU ini akan mulai berlaku pada saat ditandatangani oleh pejabat yang diberikan kewenangan dari masing-masing peserta.
2.
MoU ini dapat diubah dan diputuskan secara bersama oleh para Peserta. Amandemen akan mulai berlaku pada tanggal yang akan diputuskan bersama oleh Peserta. .
3.
MoU ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima tahun .dan dapat diperpanjang selama lima tahun pada saat jatuh tempo diputuskan bersama oleh Peserta.
4.
Setiap Peserta dapat mengakhiri MoU ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Peserta lain tiga bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
November 2014, Ditandatangani dalam rangkap dua di Monaco pada ; masing-masing dalam bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua naskah tersebut berkekuatan sama.' Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah bahasa lnggris yang berlaku.
Untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Divisi Hubungan lnternasional
Untuk Kepolisian Hongkong
Signed
Signed
SUGENG PRIYANTO lnspekturJenderal Polisi
LO Mung-~g Senior Assistant Commissioner Director of Crime and Security Hong Kong Police Force
.
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INDONESIAN NATIONAL POLICE AND HONG KONG POLICE FORCE ON PREVENTING AND COMBATING INTERNATIONAL CRIME AND CAPACITY BUILDING
The Indonesian National Police of the Republic of Indonesia (INP) and the Hong Kong Police Force of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (HKPF) hereinafter referred to as the "Participants", Desiring to further develop co-operation, consolidate existing friendly relations and to strengthen the police cooperation capacities; Noting the central importance of the cooperation between the Participants to prevent and combat international crimes as well as to enhance capacity building; Recognizing advantages;
the
principles
of
non-int,erference,
equality
and
mutual
Pursuant to the prevailing laws and regulations in their respective jurisdictions, as well as the procedures and policies of each of the Participants;
Having reached the following understanding:
Section 1 PURPOSE This Memorandum of Understanding (MoU) sets out the framework for cooperation between the INP and the HKPF in preventing and combating international crime;
2 Section 2 OBJECTIVE AND SCOPE OF COOPERATION The Participants will cooperate, within their competence and in accordance with prevailing laws and regulations in their respective jurisdictions as well as the procedures and policies of each of the Participants in: 1·.
Preventing and combating international crimes, in particular criminal acts relating to: a.
illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropics substances;
b.
human smuggling and human trafficking;
c.
cross-jurisdictional sexual offences;
d.
cyber crime;
e.
money laundering;
f.
cross-jurisdictional economic crime;
g.
fraud and forgery;
h.
illegal firearms trafficking and smuggling;
i.
smuggling of illicit goods;
j.
any other crimes as jointly decided by the Participants.
2.
Asset tracking.
3.
Capacity building.
Section 3 FORMS OF COOPERATION 1.
Cooperation between the Participants may take the following forms: a.
Sharing information, including intelligence, in the area of law enforcement;
b.
Coordinated police operations, subject to jointly decided terms and conditions;
c.
capacity building and profesional development through exchange of personnel for study purpose, training programs, seminars, conference, as well as exchange of equipment and resources.
Section 4 CONFIDENTIALITY 1.
Exchange of information and intelligence between the Participants under this MoU will be carried out in accordance with their respective domestic laws relating to privacy and secrecy.
'l·
3 2.
Each Participant undertakes to observe the confidentiality and secrecy of documents, information and other data received from the other Participant during the period of the implementation of this MoU or any other arrangements made pursuant to this MoU.
3.
Information and intelligence exchanged under the provisions of this MoU will be used for the intelligence purposes and will not be used for any other purpose or provided to third parties without the prior written consent of the Participant providing such information.
4.
This section will continue to take effect between the Participants notwithstanding the termination of this MoU, unless otherwise determined by the Participants.
Section 5 MEDIA ANNOUNCEMENT 1.
Both individual and joint media release relating to assistance or cooperation rendered under this MoU will be coordinated by both Participants to ensure that the interest of both are protected.
2.
Media releases should be intended as part of media campaign and dissemination of information regarding the capabilities of the Participants to combat activities of international criminals.
Section 6 FUNDING 1.
When deemed appropriate, either Participant may request assistance from the other Participant to fund coordinated operations of mutual concern and to improve institutional capabilities. ·
2.
The requested Participant has the sole discretion to determine the amount of funding, if any, to be provided pursuant to such a request for assistance.
3.
Participant may come into mutually acceptable arrangements to set out the details of any funding provided under this MoU.
Section 7 POINTS OF CONTACT 1.
For the purpose of this MoU, the points of contact are: a.
the International Relations Division for the Indonesian National Police
b.
the Liaison Bureau of the Hong Kong Police Force
-:a•
4 2.
The Participants will establish communication channel between the points of contact to ensure the accurate informartion flow between the Participants.
3.
The Participants may hold consultation to review and assess the operation and effectiveness of this MoU.
Section 8 SETILEMENT OF DISPUTES Any dispute arising out of the interpretation and implementation of this MoU will be resolved by both Participants through consultation or by any other means jointly decided by the Participants.
Section 9 DURATION AND TERMINATION 1.
This MoU will come into effect -·upon signature by an authorized representative of each of the Participants.
2.
This MoU may be amended as jointly decided by the Participants. The amendments will come into effect on a date to be jointly decided by the Participants.
3.
This MoU will remain in effect for a period of five years and may be extended for a further five years upon expiration as jointly decided by the Participants.
4.
Either PartiCipant may termihate this MoU at any time by giving notice in writing to the other Pa·rticipant three months prior to th~ intended· date of termination. ·
November 2014, each in the Indonesian Signed in duplicate at Monaco on 3 and Englis~ languages, all texts being equally valid. ·In case of any divergence of interpretatton, the English text will prevail.
For the Indonesian National Police Head of International Relations Division
For the Hong Kong..f>olice Force
Signed
Signed
SUGENG PRIYANTO Police Inspector General
LO Mung-hung Senior Assistant Commissioner Director of Crime and Security · Hong Kong Police Forrp
