Bersama Wujudkan Infrastruktur Indonesia

Negara Hadir Membangun Perbatasan

9

Edisi 11/Tahun XIII/November 2015

IPLT SUwung untuk Denpasar Lebih Sehat

15

329 Kabupaten/Kota Miliki Perda Bangunan Gedung

20

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Indonesia Infrastructure Week 2015

Bersama Wujudkan Infrastruktur Indonesia LENSA CK • Duta Sanitasi binaan Kementerian PUPR dari angkatan 2008 hingga 2014 mendapatkan penyegaran di Bogor, 29 Oktober - 2 November 2015

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

daftar isi

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

Berita Utama Infrastructure Week 2015 4 Indonesia Bersama Wujudkan Infrastruktur Indonesia

Indonesia 2015 7 Konstruksi Daya Saing Konstruksi dan

Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi

liputan khusus Hadir Membangun 9 Negara Perbatasan

4

info baru

19

Kapasitas 13 Tingkatkan SDM PDAM ala Multi Level Marketing

SUwung untuk Denpasar 15 IPLT Lebih Sehat 18 Wujudkan Universal Access 2019 Kementerian PUPR Galang Dukungan di Ajang KSAN

Kota Pusaka, 19 Melestarikan Menjaga Warisan Budaya Bangsa

18

Kabupaten/Kota Miliki 20 329 Perda Bangunan Gedung Mendorong 21 BPPSPAM Peningkatan Kinerja PDAM

21

Melalui Pendampingan Penyusunan Business Plan

Karya Rangkul Para 22 Cipta Stakeholder Sosiaisasikan

22

Gerakan Hemat Air Indonesia

inovasi Tertib 23 Mendorong Prosedur Operasi-PeliharaRawat TPA Sampah

Pengembangan 26 SOP Sistem Informasi untuk

e-Government Ditjen Cipta Karya

Sebaiknya Ini Baik? 31 Mengapa Mengapa Ini Kurang Baik?

2

23

editorial Pelindung Pelindung Budi Yuwono P Andreas Suhono Penanggung Jawab Antonius Budiono Penanggung Jawab Dewan Redaksi Rina Agustin Indriani Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, GuratnoRedaksi Hartono, Tamin MZ. Amin, Dewan Nugroho Utomo Adjar Prajudi, Rina Farida, Dwityo A.Tri Soeranto, Dodi Krispatmadi, Pemimpin RedaksiMochammad Natsir, Nugroho Tri Utomo Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan,Redaksi Bukhori Pemimpin Deddy Sumantri, Sri Murni Edi K. Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Penyunting RedaksiBernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Ardhani P, Bhima Dhananjaya, Bukhori Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bagian Produksi Bhima Dhananjaya, Waluyo Widodo, Bukhori, Ari Iswanti,Djati Bramanti Nawangsari Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Santoso, Astaf AjiJoni Pranaya, FajarNurfathiah Drestha Birawa Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Kontributor Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Sudarwanto, Abdurrahman, Adjar Prajudi,Edward Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, Tanozisochi Diana Kusumastuti, RG. Eko DjuliLase, S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Dian Irawati, Didiet A. Akhdiat,Syamsul Hadi, Respati, Joerni Makmoerniati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, M. Sundoro, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Oloan MS, Sandhi Eko Bramono, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Ade Syaiful Rachman, Kusumawardhani, Rudi A.Widyahapsari. Arifin, Endang Setyaningrum, Indah Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Alamat Redaksi Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M.Kebayoran Aulawi DzinBaru Nun, Jl. Patimura No. 20, 12110 Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Telp/Fax. 021-72796578 Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Email Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, [email protected] Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi website http://ciptakarya.pu.go.id Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 twitter Telp/Fax. 021-72796578 @ditjenck Email [email protected] instagram @ditjenck Cover : Anak-anak Mottaain Kabupaten Belu, NTT, mengekspresikan keceriaan mereka menyusul dibangunnya PLBN dan penataan infrastruktur permukiman (foto : Asep) Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

Peluang Investasi Menggiurkan bidang Permukiman Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan ketersediaan infrastruktur yang andal. Infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai infrastruktur dasar memiliki peran penting yang mampu menghapuskan kesenjangan wilayah dan mampu menggerakkan perekonomian wilayah serta nasional. Di dalamnya terdapat infrastruktur permukiman (subbidang Cipta Karya) yang mempunyai manfaat lang­ sung untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Infrastruktur sub bidang Cipta Karya terdiri dari Pengembangan Permukiman, Bina Penataan Bangunan, Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Investasi di sektor air minum dan sanitasi merupakan salah satu peluang bisnis yang menjanjikan. Karena sanitasi dan air minum merupakan syarat mutlak bagi kehidupan. Saat ini ada jutaan warga di berbagai daerah di tanah air yang masih kesulitan mengakses air minum karena keterbatasan infrastruktur dan fasilitas yang ada. Capaian pelayanan infrastruktur air minum dan sanitasi hingga saat ini masih jauh lebih rendah dari target pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi. Pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Pe­ ru­mahan Rakyat memiliki tujuan dalam rangka memenuhi target capaian Renstra Direktorat Jenderal Cipta Karya 2015-2019 yang dikenal dengan Gerakan 100-0-100 (100% terpenuhinya akses air minum, 0% tersisanya kawasan permukiman kumuh, dan 100% ketersediaan akses dasar sanitasi). Untuk mencapai target pembangunan tersebut, Kementerian PUPR merumuskan strategi pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, diantaranya memperkuat kapasitas SDM di tingkat pusat dan daerah, memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di daerah, mengembangkan pola pembiayaan melalui pelibatan dunia usaha/swasta, dan melengkapi produk peraturan perundangan sebagai lan­ dasan dalam pengelolaan air minum dan limbah. Salah satu tantangan dalam pe­ nyediaan akses air minum di Indonesia adalah mengoptimalkan potensi pendanaan. Rendahnya kinerja keuangan PDAM menyebabkan PDAM mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pen­danaan dari pihak lain, seperti lembaga donor maupun pi­ hak perbankan. Potensi sumber dana, khususnya dana swasta (melalui skema Cor­porate Social Responsibility/CSR dan KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) dan swasta/KPS) perlu te­rus didorong. Investasi infrastruktur merupakan salah satu prasyarat utama tercapainya per­ tumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Pemerintah sangat sadar dengan keterbatasan pendanaan yang dimiliki sehingga dibutuhkan alternatif pendanaan lain melalui pelibatan peran badan usaha, baik BUMN/BUMD maupun swasta, serta masyarakat. Namun tentunya para pelaku usaha tersebut perlu mendapatkan informasi yang cukup dan dapat menarik minat untuk berinvestasi. Melalui pameran dalam event Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015, Indonesia menghadirkan produk-produk inovasi di bidang konstruksi dari 200 perusahaan dari 20 negara. Dalam salah satu ajang IIW 2015 terdapat Konstruksi Indonesia 2015 yang me­ na­­ warkan kesempatan strategi percepatan pertumbuhan industri konstruksi dan kemitraan antara stakeholder dalam mendukung dunia jasa konstruksi yang ber­ dayasaing dan berkelanjutan di Indonesia, menghadirkan berbagai pembicara dari dunia usaha, termasuk sektor jasa konstruksi dan sektor terkait dari perbankan / pem­ biayaan. (Teks : Redaksi) Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

3

berita utama

Indonesia Infrastructure Week 2015

Bersama Wujudkan Infrastruktur Indonesia Para pemangku kepentingan dan pelaku usaha kembali bertemu dalam pameran dan konferensi infrastruktur yang paling penting di Indonesia, Indonesia Infrastructure Week 2015, yang dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres Jusuf Kalla membuka Indonesia Infrastructure Week 2015 di Jakarta didampungi Menteri PUPR, Menteri Kominfo, dan Ketua KADIN

4

H

adir pada kesempatan ini pula Suryo Bambang Sulisto Ketua Umum KADIN, Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Basuki Hadimuljono Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jusuf Kalla mengatakan dalam pidatonya, infra­struk­ tur menjadi kebutuhan bagi bangsa untuk maju ke depan dan memang tidak bisa berhenti karena selalu berkembang kapasitas kualitas dan jumlahnya bagi negara manapun. “Tidak cukup hanya berbicara tapi harus dikerjakan dengan kerjasama dengan sektor swasta koorporasi untuk melaksanakan yang menjadi kebutuhan kita bersama,” ujar Kalla. JK mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sustainable. “Pentingnya mengambil tindakan nyata dalam

berita utama menindaklanjuti hasil-hasil konferensi dan seminar infrastruktur yang telah dilakukan berkali-kali. Kita harus bekerja, semua orang butuh jalan, air, listrik, dan itu semua dipacu oleh bagaimana kita bekerja hari ini,” ujar Kalla. Suryo Bambang Sulisto, Ketua Umum KADIN juga mengatakan, Indonesia memimpin pembangunan infrastruktur dengan me­ nge­luarkan empat kebijakan ekonomi baru yang membuktikan komitmen negara ini untuk membangun ekosistem yang ramah investor. “Saya ingin menyampaikan pesan kepada para investor bahwa Indonesia siap dan berkomitmen untuk membangun in­ frastruktur domestik,” kata Suryo. Pembangunan infrastruktur mencakup sektor penting seperti maritim, pelabuhan laut, transportasi, tenaga listrik, air, dan manajemen sampah, ekspansi produk berbasis manufaktur, dan piranti lunak untuk infrastruktur. Tahun 2015 ini, menurut KADIN, terdapat 43 proyek infrastruktur yang didanai oleh sektor swasta, dengan nilai sebesar US$ 52 miliar; serta yang didanai oleh sektor publik senilai US$ 23 miliar. “KADIN mendukung penuh terciptanya kemitraan sektor publik dan swasta dalam menjamin proses implementasi rencana pembangunan infrastruktur yang lancar,” tambah Suryo. Pada saat yang sama, Basuki Hadimuljono, menekankan pen­ tingnya sektor konstruksi untuk berjalan bersama dengan pem­ bangunan infrastruktur. “Kami melaksanakan proyek pem­ ba­ ngunan di Papua dan Kalimantan. Kami sedang menye­lesaikan pembangunan 4000 km jalan Trans Papua, sambil membangun 7000 km jalan yang menghubungkan Aruk di Kalimantan Barat dan Longidang di Kalimantan Utara. Proyek pembangunan ini

dengan memiliki agenda pameran dan dialog dari em­pat sektor industri utama, yaitu, pertama Indonesia Inter­national Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2015, diselenggarakan oleh KADIN Indonesia. Kedua, Konstruksi Indonesia (KI) 2015, diselenggarakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ketiga, Airports and Aviation Indonesia (AAI) 2015, diselenggarakan oleh Masyarakat Trans­portasi Indonesia. Keempat, Connect Expo Comm Indonesia (CECI) 2015, diselenggarakan oleh Masyarakat Telematika Indonesia.

Wapres Jusuf Kalla memberi sambutan pembukaan IIW 2015

Direktorat Jenderal Cipta Karya turut berpartisipasi dalam memamerkan informasi tentang penanganan infrastruktur di 9 kawasan perbatasan. Tahun 2015 ini ada tujuh kawasan perbatasan Indonesia di tiga provinsi dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sembilan kawasan di lima provinsi dilakukan Pengembangan Infrastuktur Permukiman (PIP). Tujuh kegiatan pengembangan PLBN dan infrastruktur per­ mukiman dilakukan diantarnya di tiga kabupaten di provinsi Kalimantan Barat (Aruk-Kabupaten Sambas, Entikong-Kabupaten Sanggau, Nanga Badau-Kabupaten Kapuas Hulu), tiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Motaain-Kabupaten Belu, MotamasinKabupaten Malaka, dan Wini-Kabupaten Timor Tengah Utara), dan satu di Provinsi Papua (Skouw, Kota Jayapura). Sedangkan dua Bangunan Sedimentasi dalam Sistem Penyediaan Air Minum Regional Penet Bali Sekretaris Ditjen Cipta Karya Rina Agustin memaparkan kepada Wapres Jusuf Kalla tentang kegiatan infrastruktur PLBN dan permukiman di perbatasan

diproyeksikan selesai pada 2018. Hal ini menunjukkan bahwa kami berkomitmen membangun infrastruktur Indonesia dan akan terus berupaya merealisasikan visi Presiden Joko Widodo untuk membuka peluang Indonesia menjelang pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN,” tutur Basuki. Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015 merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh PT. Infrastructure Asia ber­­­­ kolaborasi dengan beberapa mitranya. Tahun ini, IIW dise­leng­­ garakan di Jakarta Convention Centre pada tanggal 4-6 November

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

5

berita utama

Kegiatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Kampung Kumuh Tambak Lorok Kota Semarang menyerap banyak tenaga kerja

Drainase Lingkungan di Kota Pontianak dibangun tahun 2013

kegiatan pengembangan infrastruktur permukiman lainnya yaitu di Kalimantan Timur (Long Apari), dan Kalimantan Utara (Sebatik Tengah). Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki fung­ si sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk ne­gara dan juga menjadi “teras” bagi negara. Kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada di kawasan perbatasan, yaitu fasilitas PLBN yang rusak dan penataannya kurang baik. Selain itu ba­ nyak perkampungan yang terisolir karena akses terputus, ja­ lan lingkungan yang rusak, permukiman yang berada di sekitar sungai sering terkena banjir pada musim hujan, fasilitas pasar yang kondisinya sangat tidak layak, saluran yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan, hingga belum adanya TPA sehingga pembuangan dilakukan di lahan terbuka. Kegiatan utama untuk menjawab permasalahan tersebut adalah melalui pelaksanaan kegiatan fisik yang menjadi fokus pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR un­ tuk perbatasan melalui pembangunan PLBN dan kawasan se­ kitarnya, jalan dan jembatan poros desa, jalan lingkungan (antar permukiman dalam desa) dan kegiatan pembangunan prasarana

6

dan sarana dasar infrastruktur permukiman seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan. Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan, IIW 2015 merupakan kesempatan bagi para pelaku usaha dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengapresiasi dunia jasa konstruksi. IIW 2015 diharapkan dapat meningkatkan daya saing para tenaga kerja dan karya konstruksi dalam negeri menghadapi persaingan dengan negara lain. Dia menilai menghadapi Ma­sya­ rakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, tenaga kerja asing semakin mudah masuk ke dalam negeri. “Indonesia saat ini harus mengadopsi dan mempelajari teknik teknologi baru di semua jenis konstruksi bangunan, termasuk penggunaan material dan peralatan yang dapat memacu pro­ duktivitas kerja penyedia jasa konstruksi,” kata dia. (Teks : Buchori/berbagai sumber)

Pemanfaatan Air Minum di kawasan permukiman kumuh Tambak Lorok Kota Semarang

berita utama

Konstruksi Indonesia 2015 Daya Saing Konstruksi dan Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi Pameran Konstruksi Indonesia (KI) merupakan pameran produk, peralatan dan teknologi terbaru sektor konstruksi.

pasar konstruksi nasional dan internasional, serta menjalin ker­ jasama dengan mitra global. “Pameran Konstruksi Indonesia ini menjadi langkah penting dalam strategi pembangunan infrastruktur yang sedang di­ga­ lakkan oleh pemerintah. Pemerintah menetapkan sejumlah tar­get besar dalam pembangunan infrastruktur selama lima tahun ke depan,” ungkap Yusid. Sejak tahun 2003, Kementerian PUPR bersama Masyarakat Jasa Konstruksi menyelenggarakan kegiatan Konstruksi Indonesia. Tema Konstruksi Indonesia 2015 ini yaitu “Ketahanan Masyarakat Jasa Konstruksi Indonesia Menghadapi Liberalisasi Perdagangan Barang dan Jasa”. Tema ini diangkat sebagai respons Masyarakat Jasa Konstruksi dalam menghadapi arus barang, jasa, modal dan

Booth Pameran Kementerian PUPR di ajang Konstruksi Indonesia mendapat perhatian luas dari pengunjung

P

ergelaran ini menjadi ajang pertemuan kontraktor be­sar Indonesia dan juga sebagai ajang perluasan ja­ringan dengan pengambil keputusan utama dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan dinas terkait dari 34 Provinsi. Indonesia adalah pasar kontruksi terbesar di wilayah ASEAN dengan potensi pasar senilai US$ 267 miliar. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yusid Toyib dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR mengungkapkan harapan pemerintah bahwa dalam ajang ini pe­ laku pasar konstruksi dalam negeri dapat merespons kebutuhan

Booth Pameran menginformasikan kegiatan pembangunan infrastruktur PUPR di Perbatasan

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

7

berita utama

Mahasiswa turut memeriahkan pameran Konstruksi Indonesia 2015

tenaga kerja dengan pasar lebih terbuka. Sektor Jasa Konstruksi Nasional harus terus mengedepankan profesionalisme sebagai titik sentral pengembangannya, baik aspek sumber daya manusia dan badan usaha jasa konstruksi, mengingat tantangan ke depan menghadapi liberalisasi perdagangan barang dan jasa. Pameran ini menghadirkan produk-produk inovasi di bidang konstruksi dari 200 perusahaan dari 20 negara. Diantaranya Jerman, Prancis, Turki, Australia, Korea, Malaysia, Thailand, Italia, China, Inggris dan Yunani. Konstruksi Indonesia 2015 merupakan sebuah capaian aktivitas yang dipicu oleh Kementerian PUPR agar dapat memotivasi para stakeholder jasa konstruksi dan masyarakat umum untuk memberikan gagasan, inovasi, saran, dan kreativitas serta kritikan yang membangun untuk pemerintah sebagai pe­ nyelenggara negara, baik dari pihak individu maupun badan usaha milik negara dan swasta. Konstruksi Indonesia melalui acara forum nasional menawar­ kan kesempatan strategi percepatan pertumbuhan industri kons­ truksi dan kemitraan antara stakeholder dalam mendukung dunia jasa konstruksi yang berdayasaing dan berkelanjutan di Indonesia, menghadirkan berbagai pembicara dari dunia usaha, termasuk sektor jasa konstruksi dan sektor terkait dari perbankan / pem­ biayaan. Acara ini merupakan forum kolektif yang mempertemukan para pihak‐pihak terpenting dengan acara infrastruktur dalam satu atap untuk berkumpul, membuat rencana, dan menjalankan program nasional. Dengan lebih dari USD 450 milyar dianggarkan oleh pemerintah untuk 5 tahun ke depan, serangkaian forum yang ada di Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2015 kembali menyediakan platform nasional untuk mendukung implementasi agenda infrastruktur pemerintah. Rangkaian kegiatan dalam ajang Konstruksi Indonesia 2015 meliputi Lomba Pekerja Konstruksi dan Sarasehan Pekerja Konstruksi, Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia, Lomba Jurnalistik/Karya Tulis Media Cetak, Penghargaan Karya Kontruksi, Penghargaan Kinerja Proyek Konstruksi, Seminar dan Pameran Konstruksi Indonesia 2015, serta kegiatan pendukung. Puncak

acara Konstruksi Indonesia 2015 diselenggarakan acara Indonesia Infrastructure Week 2015 (IIW 2015) pada tanggal 4-6 November 2015. Pameran ini menghadirkan produk-produk inovasi di bidang konstruksi yang terdiri dari 200 perusahaan di 20 negara, diantaranya yakni Jerman, Perancis, Turki, Australia, Korea, Malaysia, Thailand, Italia, China, Inggris, dan Yunani. Dalam acara IIW 2015, diselenggarakan juga forum nasional dan internasional yang mempertemukan para stakeholder infrastruktur dan menawarkan kesempatan strategi percepatan pertumbuhan industri konstruksi dan kemitraan dalam mendukung dunia konstruksi di Indonesia. Salah satu forum yang diselenggarakan pada IIW 2015 yaitu Regional Governments Conference (RGC), yang merupakan forum nasional bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyam­ paikan proyek infrastruktur prioritas di Indonesia yang fokus pada pembangunan daerah termasuk pelabuhan, kereta api, pembangkit listrik dan distribusi. Pada RGC 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya turut berpartisipasi dalam sesi Water Forum yang mengangkat tema “The Essential and Interconnected Role of Water as a Key Element of Public Health, Food Supply, Energy Security, And Industrial Development”. Dirjen. Cipta Karya pada kesempatan tersebut diwakili oleh Direktur Pengembangan SPAM, Moh. Natsir menyampaikan paparannya dengan tema Rencana Aksi Air Minum Aman 100%. Dengan fokus yang tertuju pada sembilan agenda prioritas yang dinamakan “Nawa Cita”, seperti yang disampaikan Presiden Republik Indonesia, forum IIW akan menilik kembali progres yang telah tercapai di tahun pertama program “Kabinet Kerja”, sembari menunggu peluang untuk memajukan infrastruktur bersama sektor publik dan swasta. Dibutuhkan investasi dalam jumlah besar dari sektor publik maupun swasta untuk merealisasikan rencana pemerintah dalam hal pembangunan dan konstruksi, misalnya perumahan rakyat dan proyek‐proyek infrastruktur baru, termasuk perbaikan jalan dan sistem irigasi. Konstruksi Indonesia 2015 merupakan sebuah capaian aktifitas yang dipicu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat agar dapat memotivasi para stakeholder jasa konstruksi dan masyarakat umum untuk memberikan gagasan, inovasi, saran, dan kreativitas serta kritikan yang membangun untuk pemerintah sebagai penyelenggara negara, baik dari pihak individu/perorangan maupun badan usaha milik negara dan swasta. (Teks : Rizqiah D/berbagai sumber)

Warga Indonesia kembali dari kunjungannya ke Kuching Malaysia melewati PLBN Entikong

liputan khusus

Negara Hadir Membangun Perbatasan Bhima Dhananjaya*)

Gani, pada masa Operasi Seroja tahun 1975 merupakan prajurit TNI yang bertugas di Timor Leste, wilayah bekas jajahan Protugis yang ditinggalkan oleh penjajahnya.

Kawasan Perbatasan RI-Timor Leste di Motaain Kabupaten Belu NTT

G

ani yang merupakan putra asli Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur menceritakan sejarah proses perubahan fungsi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) akibat perubahan politis di wilayah Timor Leste tersebut. Menurutnya, sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia dan Portugis di Timor Leste, PLBN Motaain sudah berfungsi sebagaimana pos perbatasan dua negara. Kemudian, akibat terjadinya revolusi di negara Portugis dan perang saudara di wi­ layah Timor Leste pada tahun 1975 menyebabkan pemerintah Timor Leste meninggalkan wilayah jajahannya ini dalam keadaan kacau. Setelah pemerintah Republik Indonesia mengambil alih wila­ yah Timor Leste dan menjadikannya provinsi ke 27, maka fungsi PLBN Motaain kehilangan fungsinya. PLBN yang awalnya berfungsi untuk mendata pelintas batas negara menjadi sekedar perbatasan provinsi saja. Namun menurut Gani, fungsi PLBN kala bergabungnya Provinsi Timor Timur adalah untuk menangkal gerilyawan Fretilin yang masuk ke wilayah Provinsi NTT. Selama 24 tahun Timor Timur bergabung dalam NKRI, pada tahun 1999 dilakukan jajak pendapat yang hasilnya adalah kemer­

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

9

liputan khusus dekaan Timor Timur. Provinsi ini kemudian menjadi sebuah negara resmi yang diakui oleh PBB dengan nama Republica Democratica de Timor Leste (RDTL). Akibatnya, PLBN Motaain kembali lagi ke­ pada fungsinya sebagai pos perbatasan dua negara. Mengingat kembali sejarah hubungan Republik Indonesia dengan RDTL memberikan gambaran yang jelas pentingnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai identitas dan kebanggan suatu negara. “Indonesia adalah negara yang besar, jauh lebih besar dibandingkan Timor Leste. Indonesia negara yang sangat kaya, sumber daya alamnya jauh lebih banyak dibandingkan Timor Leste, tetapi kenapa halaman depan perbatasan dengan Timor Leste tidak lebih baik kondisinya?”, ungkap Gani menggambarkan perbedaan kualitas bangunan PLBN dan permukiman di per­ batasan Motaain. Pasca Timor Leste menjadi sebuah negara, terdapat lima kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste yaitu, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Malaka, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Alor. Khusus Kabupaten Alor dan Kabupaten Kupang merupakan wilayah yang berbatas laut dengan wilayah Timor Leste. Sejak kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2014, wilayah perbatasan dua negara ini bisa dikatakan tidak tersentuh pembangunan infrastruktur. Kualitas bangunan PLBN di wilayah Indonesia sangat memprihatinkan dibandingkan dengan bangunan PLBN di wilayah RDTL. Bangunan PLBN milik RDTL sudah menggunakan konsep bangunan modern yang mengintegrasikan pelayanan administrasi lintas batas, sedangkan bangunan PLBN Indonesia masih menggunakan ba­ ngunan sederhana yang terpisah-pisah dan tidak ada integrasi pelayanan administrasi mulai dari Pos pemeriksaan keamanan, kantor Imigrasi, Bea Cukai, Karantina dan sebagainya. Aktivitas pelintas batas di PLBN Motaain dimulai pada pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WITA. Setiap hari terdapat sedikitnya 100–130 pelintas batas dengan kepentingan yang berbeda-beda, akan tetapi pelintas batas bisa lebih banyak jika ada perayaan seperti hari raya Natal dan hari besar umat Katolik seperti Paskah dan hari Arwah. Pada hari raya ini pelintas batas bisa mencapai ribuan orang per hari. PLBN Motaain cukup ramai karena menjadi pos lintas batas yang banyak dilalui pelintas batas warga RDTL dari wilayah District Oecussi yang berada di tengah-tengah wilayah Kab. Timor Tengah Utara, karena jarak yang lebih dekat untuk menuju ke Dili, ibukota RDTL. Masyarakat Indonesia yang melintas ke wilayah RDTL biasanya hanya untuk urusan keluarga seperti berziarah ke makam leluhur, mengunjungi keluarga yang masih tinggal di RDTL serta acara adat lainnya. Jarang sekali warga Indonesia yang melintas untuk urusan bekerja, berdagang ataupun bersekolah. Sebaliknya, banyak warga RDTL yang melintas untuk bekerja, berbelanja, bersekolah dan untuk urusan keluarga. Meskipun sudah menjadi negara merdeka, masyarakat RDTL masih sangat bergantung terhadap Indonesia terutama untuk kebutuhan pokoknya. Bahkan menurut petugas penjaga perbatasan Motaain, pegawai Imigrasi di RDTL selalu melintas ke wilayah Indonesia hanya untuk sarapan dan makan siang. Proses administrasi di PLBN Motaain sangat sederhana, hanya dengan menunjukkan pasport dan sedikit wawancara, masyarakat bisa melintas menuju wilayah RDTL atau sebaliknya menuju wilayah Indonesia. Bahkan untuk warga masyarakat tertentu dapat melintas batas negara hanya dengan menggunakan Pas

10

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengnjungi proses pembanguan PLBN Motaain

Lintas Batas. Pas Lintas Batas merupakan dokumen lintas batas bagi penduduk lokal di kecamatan perbatasan dari kedua negara untuk dapat melintasi perbatasan hingga sejauh 10 kilometer dari pintu lintas batas. PLBN Motaain terdiri dari bangunan dan fasilitas yang sangat sederhana, pengecekan dan pendataan para pendatang dari RDTL masih dilakukan secara manual, bisa dikatakan tidak ada peralatan canggih atau modern seperti alat pemeriksaan X-ray, penimbang barang digital, metal detector, pemindai suhu badan (thermal scanner) untuk mendeteksi penyakit pada tubuh manusia, serta pemindai paspor dan kamera untuk mendata pelintas batas, sehingga tidak bisa dilakukan pencegahan terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan tertentu karena tidak ada data secara online soal terkait permintaan pencegahan orang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia. Memang sejauh ini belum ditemukan kasus kejahatan transnasional yang terjadi di wilayah perbatasan Indonesia – RDTL, tetapi sebaiknya kualitas PLBN Motaain tetap perlu ditingkatkan menjadi lebih baik dibandingkan pos perbatasan milik RDTL. PLBN Mottaain Mulai Dibangun Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan adalah salah satu butir Nawacita dalam menangani kawasan perbatasan, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya. Pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari pengembangan infrastruktur kawasan permukiman dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Pemerintah Republik Indonesia mulai melaksanakan pem­ ba­ngunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ditandai dengan peletakkan batu pertama (groundbreaking) oleh Menko Pol­ hukkam, Luhut B. Panjaitan, di kawasan Motaain Kabupaten Be­lu, Nusa Tenggara Timur, Kamis (5/11/2015). “Pembangunan kawasan perbatasan terdiri dari Pengem­ bangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu dan Pengem­ bangan Infrastruktur Permukiman di wilayah perbatasan negara sebagai beranda depan wilayah Republik Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Cipta Karya, Andreas Suhono. PLBN Terpadu merupakan pos pemeriksaan lintas batas orang dan barang keluar masuk batas wilayah Negara. PLBN merupakan bangunan yang menyelenggarakan fungsi kemigirasian, ke­ pa­ beanan, karantina, keamanan, dan fungsi-fungsi lain yang diper­ lukan.

liputan khusus Untuk periode tahun anggaran 2015-2016, Ditjen Cipta Karya menangani pembangunan kawasan perbatasan di dua wilayah, yaitu Kawasan Entikong Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Malaysia, dan Provinsi NTT yang berbatasan dengan RDTL. Dari beberapa PLBN di NTT, terdapat tiga pos yang akan dikembangkan yaitu PLBN Motaain di Kabupaten Belu, PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka, serta PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana pengembangan PLBN Motaain seluas 9,7 Ha ini meliputi zona inti yang terdiri dari Gerbang Tasbara dan Pos Jaga,

Negara Hadir Membangun dari Pinggiran Presiden Joko Widodo memberi amanat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk membangun perbatasan dengan slogan “Kebersamaan Membangun Kawasan Permukiman Perbatasan yang Terbaik di Beranda Depan Negara Republik Indonesia”. Tahun 2015 ini ada tujuh kawasan perbatasan Indo­nesia di tiga provinsi dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan sembilan kawasan di lima provinsi dilakukan Pengembangan Infra­stuktur Permukiman (PIP). Tujuh kegiatan pengembangan PLBN dan infrastruktur per­ mukiman dilakukan diantarnya di tiga provinsi yaitu Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur dan Papua. Wilayah Kalimantan Barat meliputi wilayah permukiman di Aruk-Kabupaten Sambas, Entikong-Kabupaten Sanggau, Nanga Badau-Kabupaten Kapuas Hulu. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi Motaain-Kabupaten Belu, Motamasin-Kabupaten Malaka, dan Wini-Kabupaten Timor Tengah Utara dan kawasan Skouw, Kota Jayapura di Provinsi Papua. Sedangkan dua kegiatan pengembangan infrastruktur per­mukiman lainnya yaitu Long Apari di Kalimantan Timur, dan Sebatik Tengah di Kalimantan Utara. Kawasan perbatasan merupakan kawasan yang memiliki fungsi sangat strategis karena merupakan pintu keluar masuk negara dan juga menjadi halaman depan suatu negara. Karena itu, kondisi kawasan perbatasan dapat dijadikan patokan bagi negara lain tentang negara lokasi kawasan perbatasan. Dalam arahan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Nasional yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019, diantaranya adalah Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, salah satunya diwujudkan dengan menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

Menko Polhukam Luhut Panjaitan mendapat penjelasan dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR tentang pembangunan PLBN Mottain dan 7 kawasan perbatasan lainnya

Karantina Tumbuhan dan Hewan, Pemeriksaan Imigrasi, Jembatan Timbang, Pemeriksaan X-Ray Kendaraan, Bea Cukai, dan Lambang Negara Indonesia. Untuk zona sub inti dan pendukung terdiri dari Wisma Indonesia dan Mess Karyawan serta sarana pendukung lainnya. Bangunan PLBN mengadopsi bentukan atap rumah Matabesi, rumah tradisional masyarakat Belu. “Kita akan membangun di tujuh PLBN untuk mendorong local economy daerah perbatasan. Penataan kawasan permukimannya dengen menyediakan prasana dan sarana air minum, sanitasi, dan pengelolaan persampahan. Sedangkan aspek sosial ekonominya misalnya membutuhkan revitalisasi pasar penyediaan sentra kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Ini dilakukan sesuai semangat membangun dari pinggiran, dan membuktikan negara hadir di daerah pinggiran,” ujar Andreas. “Yang sekarang dibangun saya kira sudah pas, bahkan kalau bisa ditambah lagi dengan permukiman, terutama perumahan yang layak, sanitasi, dan air bersih, supaya …”, ungkap Gani untuk harapannya pada pembangunan PLBN Motaain. Primus Pras, Kepala Desa … dan Aloysius Timo menaruh harapan terkait peningkatan ekonomi masyarakat di sekitar PLBN, “dengan pembangunan ini maka masyarakat punya pendapatan akan meningkat”, ucap Primus.

Proses pembangunan PLBN Mottaain

Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dise­ butkan bahwa kawasan perbatasan menjadi salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN). KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, ka­ rena mempunyai pengaruh sangat penting se­cara nasional ter­

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

11

liputan khusus hadap kedaulatan negara, pertahanan dan kea­ manan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Karena itu pembangunan kawasan perbatasan bertujuan untuk; (i) Menjadikan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang negara; (ii) Pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security), dan lingkungan (environment) secara serasi; (iii) Perlindungan SDA hutan tropis dan konservasi, pengembangan kawasan budidaya secara produktif; (iv) Pe­ ningkatan kualitas SDM: (v) Pengembangan pusat-pusat per­ tumbuhan ekonomi di wilayah yang berbatasan langsung secara selektif dan bertahap sesuai prioritas dan kebutuhan; dan (vi) Peningkatan kerjasama pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya dan keamanan dengan negara tetangga. Kegiatan-kegiatan harus dilakukan adalah kegiatan untuk menjawab permasalahan yang ada di kawasan-kawasan per­ba­ tasan mulai fasilitas PLBN banyak yang rusak dan pena­taannya sangat kurang. Banyak perkampungan yang terisolir karena akses terputus, jalan lingkungan masih banyak yang rusak, permukiman yang berada di sekitar sungai langganan banjir pada musim hujan, fasilitas pasar yang kondisinya sangat tidak layak, saluran yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan genangan hingga belum adanya TPA sehingga pembuangan dilakukan di lahan terbuka. Kegiatan utama untuk menjawab permasalahan lingkungan tersebut adalah melalui pelaksanaan kegiatan fisik yang menjadi fokus pemerintah melalui Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR

untuk perbatasan melalui pembangunan PLBN dan kawasan se­ kitarnya, jalan dan jembatan poros desa, jalan lingkungan (antar permukiman dalam desa) dan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana dasar bidang Cipta Karya seperti jalan, drainase, air bersih, sanitasi, dan penataan bangunan dan lingkungan. Tugas yang besar ini tentu tidak dapat dilakukan hingga tun­ tas dalam satu tahun, karena itu penetapan prioritas-prioritas kegiatan dan lokasi pelaksanaan tiap tahunnya harus dilakukan dengan lebih detail dan fokus. Tantangan selanjutnya adalah ba­ gaimana kita akan melaksanakannya ke depan, menjaga output dan outcome yang akan dicapai, mejaga pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan tetap konsisten untuk menjaga apa tujuan awal kegiatan ini “Membangun Kawasan Permukiman Perbatasan yang Terbaik di Beranda Depan Negara Republik Indonesia” akan tercapai. “Diharapkan dengan pembangunan PLBN ini dapat mening­ katkan citra pemerintah Republik Indonesia di mata negara te­ tangga, sekaligus sebagai pemicu peningkatan kualitas ling­ kungan permukiman di kawasan perbatasan yang selama ini ter­­tinggal,” ujar Andreas Suhono. (bcr) *) Kepala Seksi Pengelolaan Data, Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Gambar teknis rencana PLBN Mottaain

12

info baru

Tingkatkan Kapasitas SDM PDAM ala Multi Level Marketing Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melakukan terobosan melalui program Center of Excellence(CoE).

P

rogram CoE itu sendiri merupakan program pening­ katan kapasitas Sumber Daya manusia (SDM) dengan pendekatan Multi Level Marketing, dimana satu orang yang memperoleh bimbingan teknis melalui program CoE ini diharapkan bisa membimbing minimal dua orang di PDAM dan dapat menjadi agen perubahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan acara Workshop Program Center of Excellence (CoE) tahun anggaran 2015 yang dibuka Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Agustin Indriani yang me­ wakili Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono, di Jakarta, Selasa (17/11/2015). Program CoE yang mulai dirintis sejak tahun 2011 ini memiliki 3 macam materi yakni penanganan kebocoran air, efesiensi energi, dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas anpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP). Pada tahun-tahun mendatang program CoE dikembangkan untuk materi-materi lain sesuai kebutuhan

PDAM. Peserta CoE selain mendapatkan materi-materi tersebut, akan memperoleh tambahan materi mengenai kepribadian dan kemampuan public speaking, sebagai modal peserta untuk men­ jadi agen perubahan di PDAM tempat mereka bekerja. Rina Agustin Indriani mengatakan, air merupakan kebutuhan esensial bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga konstitusi negara menjamin pemenuhan hak rakyat atas air. Untuk itu pembangunan prasarana dan sarana air minum terus ditingkatkan selama 3 dasawarsa terakhir. Program CoE ini bertujuan untuk mencetak SDM handal

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

13

info baru masinya sampai ke tempat mereka. “Ternayata setelah kami mendapatkan sosialisasi tersebut, kami mengerti bahwa CoE merupakan suatu pelatihan yang sangat bermanfaat”, tuturnya. Kemudian Peni Pintarto selaku Pembina Nasional CoE saat menceritakan tentang pengalamannya mengikuti program CoE. Ia mengatakan, awalnya ada motivasi yang kuat dalam dirinya, karena banyak pengetahuan yang diperoleh tentang bagaimana kita mengelola air yang baik dan benar.

bidang air minum khususnya PDAM maupun di luar PDAM seperti Dinas Pekerjaan Umum, Satker PKPAM Provinsi, maupun praktisi. “Program ini dirancang agar peserta mengimplementasikan wa­ wasan yang telah didapatkan selama mengikuti rangkaian pro­ gram di PDAMnya sekaligus mampu menjadi pembina pro­fesional. Pembina profesional diharapkan dapat menyebarkan ilmunya melalui konsep pelatihan berjenjang (multi level marketing) di PDAM-nya masing-masing maupun kepada PDAM lainnya,” ujar Rina. Salah satu pencapaian dari pembangunan ini menurutnya ada­lah telah terlampauinya target MDGs sebesar 68,9%. Namun demikian, pembangunan bidang air minum masih dihadapkan pada tantangan yang lebih besar sebagaimana diamanatkan da­ lam RPJMN 2015-2019, bahwa akses aman air minum 100% harus dapat terwujud pada akhir 2019. “Amanat ini juga selaras dengan amanat The United Nations Conference on Sustainable Development atau Rio+20, yang me­ nyepakati, bahwa air minum merupakan inti dari pem­ba­ngunan berkelanjutan karena berhubungan erat dengan se­jumlah tan­ tangan global yang dalam hal ini meliputi per­tumbuhan pen­ duduk, pembangunan dan ekonomi yang me­nun­tut pe­me­nuhan kebutuhan akses air minum yang layak, handal, berkualitas dan berkelanjutan. Acara Workshop Program CoE ini diisi dengan Talk Show de­ ngan topik “CoE Sebagai Terobosan Peningkatan Kompetensi SDM” yang menampilkan narasumber yakni Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta karya Kementerian PUPR Mochammad Natsir, Direktur Teknik PDAM Kota Malang Teguh Cahyono, Direktur PDAM Kabupaten Donggala, dan Pembina Nasional CoE Peni Pintarto. Direktur Pengembangan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta karya Kementerian PUPR Mochammad Natsir mengatakan, sejauh ini CoE ini memang sudah berlangsung selama empat tahun dan tentunya telah mencetak 90 orang pembina profesional dengan jumlah SDM yang telah mendapatkan bimbingan teknis sebanyak 1.700 orang. Hal serupa dikatakan oleh Direktur Teknik PDAM Kota Malang Teguh Cahyono. Program CoE ini merupakan terobosan yang luar biasa, karena dalam kurun waktu 3 tahun saja yang awalnya hanya 4 orang pembina dan sekarang sudah berkembang menjadi 90 instrukur. “Untuk PDAM Kota Malang itu sebenarnya SDM sudah mapan, akan tetapi dengan adanya program CoE ini diharapkan lebih meningkatkan lagi pengetahuannya terutama yang berkaitan bimbingan teknis yang diberikan melalui program CoE,” katanya. Sementara, Direktur PDAM Kabupaten Donggala Ali Abdullah mengutarakan, ketertarikannya untuk mengikuti CoE ini ada­lah berawal adanya sosialisasi dan penjaringan minat yang infor­

14

Capai 100 % Akses Aman Air Minum Dalam kesiapan pencanangan target 100% akses aman untuk air minum Direktur Pengembangan Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta karya Kementerian PUPR Mochammad Natsir mengungkapkan, dalam RPJP 2004-2025 dan RPJMN 2015-2019 pemerintah telah mencanangkan target 100 % akses aman air minum dan ke depan harus ada 3 layer yaitu yang pertama, akan membangun sistemnya itu sendiri; yang kedua, pengelolaanya harus ditingkatkan yang juga bisa memfasilitasi PDAM yang di daerah; yang ketiga yaitu akan memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan air yang baik. Ketua Umum PERPAMSI Rudie Kusmayadie menegaskan, PERPAMSI membantu program pemerintah dalam memenuhi ke­ butuhan air bersih bagi masyarakat, dan tentunya juga berupaya terus untuk memotivasi PDAM sendiri untuk meningkatkan pe­ ngetahuan,keahlian dan perencanaan yang baik. Sementara itu, Penggagas CoE Danny Sutjiono meminta kepada PDAM itu agar bisa mendapatkan kemampuan pemahaman yang baik dan bisa bergandeng tangan dan tidak berjalan sendirisendiri. “Karena kalau semua PDAM bergandengan tangan tentunya akses 100% bagi masyarakat Indonesia dapat terwujud,” harapnya. Untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) bidang air minum, khususnya PDAM, Kementerian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya, bekerjasama dengan Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah 1 (BTAMS I) yang berlokasi di Bekasi dan wilayah 2 (BTAMS II) yang berlokasi di Surabaya telah melaksanakan program Center of Excellence (CoE) sejak tahun 2012. “Program ini mengoptimalisasi fungsi Pusat Informasi Pengem­ bangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) menjadi pusat pe­ latihan di tingkat provinsi untuk mengimbangi keterbatasan kapasitas dan sarana Balai Teknik Air Minum dan Sanitasi Wilayah I dan Wilayah II dalam melaksanakan bimbingan teknis bagi SDM bidang Air Minum,” tutur Rina. Rina berharap workshop CoE TA 2015 dapat menjaring du­ kungan dan komitmen dari para pemangku kepentingan terkait pengembangan program ini kedepannya. “Dengan adanya du­ kungan dari berbagai pemangku kepentingan diharapkan se­lan­ jutnya PDAM dapat secara mandiri meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air minum secara berkesinambungan,” tutup Rina. (Teks: Ari Iswanti)

info baru

IPLT Suwung untuk Denpasar Lebih Sehat Heny Susanti *)

Kota Denpasar sudah berwajah cantik, tapi sanitasi sebagai ‘urusan belakang’ masyarakatnya juga perlu dibenahi. Keberadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) melengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah yang sudah ada. Dengan sistem perpipaan terpusat ini ditargekan melayani sedikitnya 1,6 juta jiwa penduduk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Bangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Suwung kapasitas 400 m3

K

ota Denpasar terus membenahi lingkungannya. Sebagai ikon wisata andalan Indonesia, perma­sa­ lahan penyehatan lingkungan permukiman, khu­ susnya air limbah, menjadi isu strategis yang perlu ditingkatkan karena efek berantai yang dapat ditim­ bulkan dari aspek ekonomi bahkan sampai politik di tingkat global. Sejak tahun 2008, pembangunan prasarana air limbah terpusat di Denpasar dan Kawasan Kuta (Denpasar Sewerage Development Project atau DSDP) telah menjawab permasalahan pembuangan air limbah di Kota Denpasar dan sekitarnya. Perluasan jaringan terus dilaksanakan diantaranya untuk area Pedungan di Kecamatan Denpasar Selatan. Di wilayah ini, penduduk yang belum terlayani sistem terpusat masih menggunakan septik tank untuk pengolahan limbahnya. Secara berkala fasilitas tersebut perlu dikuras dengan menggunakan jasa penguras lumpur tinja. Permasalahannya adalah Kota Denpasar tidak memiliki Instalasi Pengolahan Lum­ pur Tinja (IPLT), dan saat ini hanya mengandalkan Holding Tank yang ada di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) DSDP yang ber­ dampak pada operasionalnya. Untuk itu, IPLT dibangun dengan ha­rapan kinerja IPAL bisa kembali normal.

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

15

info baru

IPLT dan IPAL dikelola oleh UPT Pengelolaan Air Limbah Bali di bawah Dinas PU Provinsi Bali.

Kegiatan Strategis Pembangunan IPLT di Suwung, Kota Denpasar, ini merupakan salah satu kegiatan strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja PAMS Provinsi Bali. Seperti kegiatan strategis lainnya, proses pembangunan IPLT terus dipantau langsung oleh Menteri PUPR. Dalam pengelolaan IPLT, sistem pembuangan lumpur sesuai yang direncanakan yaitu diawali dengan truk tangki langsung dibuang ke tangki penerima lumpur yang berada pada ruang tertutup, melalui pipa pembuang. Hal tersebut perlu disosialisasikan kepada masyarakat dan operator. Lumpur yang boleh dibuang ke IPLT adalah dari limbah domestik dan yang sejenis seperi dari perumahan, bangunan kantor, pertokoan, dan fasilitas umum. Area Pelayanan IPLT Suwung dengan target 153 ribu jiwa untuk layanan Kuta Selatan dan Utara, serta Kota Denpasar yang belum terlayani IPAL DSDP

Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Bali, Ida Bagus Lanang Suardana, mengungkapkan tujuan dibangunnya sistem pengolahan air limbah terpusat ini adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan dan perairan (air tanah, sungai dan pantai), serta menjaga image pariwisata Bali di dunia internasional. “Manfaatnya adalah lingkungan sekitar menjadi bersih dan sehat. Dibangunnya IPLT ini diharapkan para jasa penguras lumpur tinja tidak membuang lumpurnya di sembarang tempat. Demikian pula IPAL dapat beroperasi dengan optimal,” kata Lanang. IPLT dan IPAL dikelola oleh UPT Pengelolaan Air Limbah Bali di bawah Dinas PU Provinsi Bali. Pengembangan sistem pengolahan air limbah terpusat dilaksanakan untuk area Pedungan sebelah tengah di Kecamatan Denpasar Selatan, dimana jaringannya akan tersambung ke sistem perpipaan yang telah terpasang pada tahap sebelumnya. IPLT dengan kapasitas pengolahan 400 m3 per hari diharapkan dapat melayani area Kota Denpasar serta kawasan wisata Ka­ bupaten Badung sebelah selatan yang belum terlayani dengan sistem perpipaan air limbah terpusat. Estimasi jumlah penduduk yang terlayani sebanyak 1.618.249 jiwa, yaitu 50% dari jumlah penduduk yang belum terlayani sistem perpipaan air limbah. Saat ini tarif retribusi berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik, yaitu Rp75.000,- per truk tangki atau Rp2,7 miliar per tahun. Dengan kapasitas IPLT 400m3 per hari atau sekitar 100 truk tangki per hari. Dengan kata lain, biaya operasional diperkirakan sebesar Rp898.600.000,- juta per tahun, meliputi biaya listrik (Rp305.260.000), bahan kimia (Rp311.340.000) dan gaji pegawai (Rp282.000.000)

16

Manhole yang menandai jaringan air limbah perpipaan sepanjang 5 km dari permukiman ke IPLT Suwung

“Kalau perlu ada kerja sama dengan asosiasi pengusaha jasa kuras Tinja di Denpasar dan sekitarnya,” sambung Lanang. Pengolahan cairan/efluen yang keluar dari bak pengental lumpur (thickener) dilakukan dengan dua komponen utama. Per­tama, dengan Reaktor Anaerobik Bersekat yang bererfungsi untuk mengolah limbah dengan kandungan bahan organik yang cukup tinggi. Komponen ini terdiri dari empat unit paralel, masing - masing dengan ruang pengendap dan lima kompartemen. Lumpur yang terendap dikuras secara periodik dengan pompa lumpur dan selanjutnya dikeringkan di mesin pengering lumpur. Kedua, Biofilter Aerobik yang dilengkapi dengan media filter sarang tawon dan untuk suplai oksigen digunakan rangkaian diffuser. Air efluen dialirkan ke saluran efluen IPAL, untuk selan­ jutnya disalurkan ke saluran menuju Teluk Benoa. Sistem pengolahan air limbah melalui IPLT ini terdiri dari pemisahan dan pengolahan/pengeringan padatan. Pengolahan

info baru Ca O Polimer

BAK PENGADUK

BELT FILTER PRESS

PENGERING LUMPUR IPAL

Kompositing Dumping/TPA

Filtrat PENANGKAP PASIR (GRIFT CHAMBER)

PENGENTAL (THICKENER)

REAKTOR ANAEROBIK BERSEKAT (ABR)

BIOFILTER ANAEROBIK (ABF)

Saluran Efluen IPAL DSDP

Penampung Pasir

Skema Sistem Pengolahan IPLT

Saat ini tarif retribusi berdasarkan Perda Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair Domestik, yaitu Rp75.000,- per truk tangki atau Rp2,7 miliar per tahun.

cairannya dengan efluen sesuai baku mutu lingkungan (Peraturan Gubernur Bali no.8 tahun 2007). Dengan kapasitas Pengolahan

Truk tangki tinja akan dilayani di IPLT Suwung

rata-rata 400 m3 per hari, IPLT ini menggunakan teknologi yang relatif lebih canggih. IPLT ini memiliki tangki penerima lumpur terpadu yang terdiri dari screen, penangkap pasir dan pemisah lemak, dengan sistem pencucian sehingga mengurangi bau. Pemanfaatan lahan juga dapat dikurangi dengan adanya mesin pengering lumpur untuk mempercepat pengeringan dan mengurangi penggunaan lahan untuk pengeringan lumpur. Alat penerima lumpur dan bangunan serta peralatan pengolahan dan pengeringan lumpur berad dalam ruangan beratap yang dilengkapi dengan ventilasi dan peredam bau. Selain mengurangi bau terhadap lingkungan sekitar, juga untuk para operator. Bak pengaduk lumpur tinja yang akan menghasilkan residu lumpur padat yang dapat dikeringkan

*) PPK Air Limbah Satker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Bali

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

17

info baru

Wujudkan Universal Access 2019

Kementerian PUPR Galang Dukungan di Ajang KSAN

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus menggalang dukungan dalam upaya pencapaian target universal access 2019. Dibutuhkan kerjasama lintas kementerian dan instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, stakeholders lainnya.

H

al tersebut diungkapkan Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Andreas Suhono pada acara Kon­ferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional (KSAN) 2015 di Jakarta, Rabu (11/11/2015). Kerjasama lintas instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta stakeholders lainnya perlu dikembangkan dan ditingkatkan. “Tugas mulia ini bukan hanya tugas Kementerian PUPR, namun merupakan tugas bersama seluruh komponen penyelenggara air minum dan sanitasi,” ujar Andreas. Andreas mengatakan, untuk menjawab tantangan pem­ bangunan infrastruktur, Kementerian PUPR telah mene­ tapkan visi kementerian, yaitu “Terwujudnya Infrastruktur PUPR yang Handal dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Man­ diri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Salah satu sasaran strategis untuk mewujudkan visi tersebut adalah dengan meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan infra­ struktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. “Untuk itu kami menginisiasi Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai upaya perwujudan akses universal terhadap air minum yang aman dan sanitasi layak serta pengurangan luasan permukiman kumuh,” tutur Andreas.

18

Lebih lanjut Andreas menjelaskan, pembangunan infrastruk­ tur dasar yang efektif harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, pembangunan infrastruktur harus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Kedua, pembangunan harus memperhatikan ekspektasi masyarakat sebagai pemanfaat layanan air minum dan sanitasi. “Di era sekarang, saat teknologi dan arus informasi berkem­ bang pesat, standar ekspektasi masyarakat semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu mengimbangi hal tersebut melalui penyelenggaraan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Andreas. Ketiga, pembangunan infrastruktur dasar dapat melayani se­ luruh masyarakat tanpa terkecuali. Makna infrastruktur dasar harus dipahami sebagai suatu hal yang mendasar yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk dapat hidup. Menurut Andreas, dalam melaksanakan misi pembangun­ an infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR melakukan tiga fo­kus, yaitu membangun sistem infrastruktur permukiman, fa­ silitasi Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota serta BUMD ter­ kait dalam penguatan kelembagaan, keuangan, ter­masuk pem­ binaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan untuk menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah dalam me­ nye­lenggarakan infrastruktur permukiman, serta pember­dayaan masyarakat yang dilakukan pada skala lingkungan melalui pem­ bangunan infrastruktur permukiman berbasis masya­rakat seper­ti Pamsimas dan Sanimas. “Bukan hanya membangun, kita harus juga memperhatikan siapa yang akan memanfaatkan infrastruktur tersebut dan mem­ bangun pada saat ada kebutuhan terhadap infrastruktur tersebut,” ujar Andreas. Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bap­ penas) Sofyan Djalil mengungkapkan, sanitasi dan air minum me­­ru­pakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar masyarakat bisa menikmati hidup yang lebih baik. Karena diyaki­ni bahwa perbaikan kesehatan mampu meningkatkan kesejahtera­an dan pendidikan masyarakat. Menurut Sofyan, KSAN merupakan ajang advokasi dua ta­ hunan yang digagas Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang mendorong komitmen para pe­ mangku kepentingan agar terus meningkatkan akses air minum dan sanitasi di Indonesia. Acara KSAN tahun ini bertema “Mencipta Masa Depan Sanitasi dan Air Minum” dan dirancang sebagai salah satu ujung tombak pencapaian universal access 2019. (Teks : bns)

info baru

Melestarikan Kota Pusaka, Menjaga Warisan Budaya Bangsa Tujuan pelestarian Kota Pusaka tidaklah semata-mata demi kepentingan ekonomi, namun justru terkait dengan aspek sosial budaya karena melestarikan Kota Pusaka tersebut sama halnya dengan melestarikan warisan budaya sebagai jati diri.

“K

eberhasilan dalam pelestarian budaya tersebut nan­ tinya akan berdampak pada pergerakan ekonomi kota bila Kota Pusaka pada akhirnya dapat menjadi tujuan wisata,”kata oleh Andreas Suhono, Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada saat memberikan sambutan pem­ bukaan pada acara Workshop Penguatan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), Selasa (24/11/15) di Werdhapura, Bali. Andreas Suhono menyatakan bahwa workshop tersebut me­ rupakan sebuah kesempatan untuk duduk bersama, menya­makan persepsi, visi, tujuan dan sasaran program serta memetakan dan mengevaluasi kembali keefektifan program-program terkait Kota Pusaka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Diharapkan akan ada rencana aksi yang lebih realistis dalam mengawal peningkatan kualitas pelestarian Kota Pusaka sehingga dapat mendorong ter­ wujudnya cita-cita menjadi World Heritage City. Sejalan dengan pernyataan Dirjen Cipta Karya, Hashim Djo­ do­ hadikusumo, selaku Ketua Dewan Pembina BPPI, me­ nya­ takan bahwa selain mampu melestarikan pusakanya, Kota Pu­ saka di Indonesia juga harus mampu mengembangkan aspek budaya dan ekonomi yang berbasis pada kearifan lokal. Tidak sekadar melestarikan bangunan fisik namun juga harus mampu melestarikan budaya karena budaya adalah identitas bangsa. Kota Pusaka harus dilestarikan melalui pengelolaan aset-aset pusaka yang memiliki karakter khas dan keunikan identitas masingmasing kota. Ditegaskan juga oleh Wiendu Nuryanti, bahwa untuk mewu­ judkan hal tersebut, pelestarian Kota Pusaka harus memiliki kom­ ponen-komponen penting, antara lain memiliki unsur tangible (ragawi) dan intangible (non ragawi), berkelanjutan, memiliki in­ frastruktur yang memadai, adanya keterlibatan para stakeholder serta memiliki mekanisme penetapan dan evaluasi Kota Pusaka. Taufan Madiasworo, Kepala Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, dalam laporan penyelenggaraan workshop, mewakili Sekretaris Ditjen Cipta Karya, menyampaikan bahwa Workshop Penguatan Pelaksanaan Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP) ini merupakan suatu bentuk upaya kolaboratif dan kemitraan antar berbagai unsur pelaku pelestarian, baik Pe­ merintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, pemerintah

daerah, akademisi, Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan praktisi pelestarian kota pusaka. Adapun tujuan dari penyelenggaraan workshop ini adalah un­tuk memetakan ragam pencapaian, tantangan dan kendala kota pusaka yang terlibat dalam P3KP, menggali peran berbagai ak­tor pusaka baik di pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/ kota maupun jejaring lainnya dalam upaya penataan dan pe­les­ tarian kota pusaka, sekaligus merupakan suatu upaya untuk me­ ningkatkan kepedulian pemangku kepentingan dan menjaga ke­ berlanjutan kota pusaka. Workshop dimulai dengan presentasi 10 kabupaten/kota yang merupakan pilot pelaksanaan P3KP yaitu Kota Sawahlunto, Kota Palembang, Kota Bogor, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Denpasar, Kota Banjarmasin, Kota Ternate, Kota Bau-Bau, dan Kabupaten Karangasem. Kemudian dilanjutkan dengan paparan para pakar sekaligus refleksi dari presentasi daerah. Adapun narasumber yang memberikan paparan antara lain Adjar Prayudi, Direktur Bina Penataan Bangunan, dengan judul paparan Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka dalam Perspektif Bangunan dan Lingkungan, Gunawan Tjahjono dengan judul Peluang Pengembangan Arsitektur Kota Pusaka, Walikota Banda Aceh yang diwakili oleh Kepala Bappeda Kota Banda Aceh dengan judul Kelembagaan dan Tata Kelola Kota Pusaka, Laretna T. Adishakti dengan judul paparan Keunggulan dan Kemitraan Kota Pusaka serta Endy Subiono dengan judul Pengembangan Kota Pusaka dalam Konteks Desain dan Pemanfaatan Ruang. Workshop Penguatan Pelaksanaan P3KP ini akan dilaksanakan selama tiga hari, dimulai dari hari Selasa (24/11/15) sampai dengan hari Kamis (26/11/15) dan diakhiri dengan acara kunjungan lapangan ke salah satu aset pusaka di Kabupaten Karangasem. Workshop ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Cipta Karya, Direktur Bina Penataan Bangunan, Ketua Dewan Pembina BPPI, Bupati Gianyar, Kepala Bappeda Kota Banda Aceh, Kepala Balai Informasi Permukiman dan Perkotaan, para narasumber dan fasilitator yang terdiri atas unsur pejabat struktural di lingkungan Ditjen Cipta Karya, akademisi, praktisi, dan para peserta yang merupakan per­ wakilan dari instansi pemerintah daerah yang berasal dari un­ sur Dinas Pekerjaan Umum atau dinas teknis yang membidangi pelaksanaan P3KP serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah. (BIPP Ditjen Cipta Karya)

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

19

info baru

329 Kabupaten/Kota Miliki Perda Bangunan Gedung

Berdasarkan data jumlah daerah yang telah menetapkan Perda Bangunan Gedung hingga Bulan November 2015, baru ada 329 kabupaten/kota atau sekitar 64,89% yang memiliki Perda Bangunan Gedung.

P

ermasalahan utama rendahnya angka penyelesaian Perda Bangunan Gedung adalah jadwal dan prioritas Prolegda yang tidak sinkron dengan penyusunan Ranperda, kurangnya pemahaman teknis dan urge­ nitas anggota dewan terkait penyelenggaraan ba­ ngunan gedung, kepentingan politis, dan kepentingan bisnis. Hal tersebut diungkapkan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Andreas Suhono pada acara Kolokium Percepatan Penyelesaian Penyusunan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung di Jakarta, Rabu (25/11/2015). “Ditjen Cipta Karya melalui Direktorat Bina Penataan Bangunan (BPB) tidak hanya pada saat penyusunan dan legalisasi Perda Bangunan Gedung saja. Kami juga melakukan pendampingan Im­ple­mentasi Perda Bangunan Gedung, terutama yang terkait dengan implementasi IMB, SLF, TABG, dan pendataan bangunan gedung. Kegiatan ini diberikan kepada kabupaten/kota yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung,” tutur Andreas. Andreas mengungkapkan, selain pendampingan implementasi di atas, Ditjen Cipta Karya juga berkomitmen untuk menurunkan anggaran pembangunan kepada daerah yang telah memiliki Perda Bangunan Gedung, dengan kata lain Perda Bangunan Gedung menjadi readiness criteria dalam pemberian alokasi kegiatan keCipta Karya-an setiap tahunnya. Sehingga keberadaan Perda Bangunan Gedung diharapkan menjadi kunci program ke-Cipta Karya-an dan memberikan motivasi bagi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen segera menerbitkan dan melaksanakan Perda Bangunan Gedung di daerahnya masing-masing. Lebih lanjut Andreas menjelaskan, Peraturan Daerah Bangunan Gedung (Perda Bangunan Gedung) memiliki arti penting bagi pemerintah daerah dalam berbagai aspek. Berkaitan dengan

20

Foto Kanan : Kampung Nelayan Beting di Kota Pontianak Foto Kiri : Suasana bangunan yang dilintasi drainase

aspek teknis, Perda Bangunan Gedung penting untuk menjamin tertib pembangunan dan keandalan bangunan gedung di daerah, termasuk di dalamnya keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan sesuai apa yang diamanahkan UU-BG dan PP-BG. “Dalam penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, kean­­ dalan bangunan gedung sangat penting karena menjamin ke­ selamatan pengguna di dalamnya, termasuk pada saat terjadi bencana alam maupun bencana akibat kelalaian manusia seperti kebakaran dan lain sebagainya. Bangunan gedung harus dapat menjamin pengguna bangunannya memiliki waktu untuk eva­ kuasi ke tempat yang aman sehingga bangunan gedung tidak boleh serta merta rubuh pada saat terjadi bencana. Alat pe­ ngen­dali keandalan bangunan gedung ini salah satunya adalah Sertifikat Laik Fungsi (SLF),” ujar Andreas. Selain itu, Perda Bangunan Gedung merupakan salah satu pe­ ngaturan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan amanat pembagian urusan pemerintahan konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, Pemerintah Ka­ bupaten/Kota harus menyelenggarakan pemberian Izin Men­di­ rikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ba­ngunan gedung. Pengaturan mengenai IMB dan SLF ini diatur dalam Perda Bangunan Gedung sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan peraturan turunannya. Selain amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perda Bangunan Gedung juga merupakan salah satu instrumen bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mencapai target Standar Pelayanan Mi­ nimal (SPM) Kabupaten/Kota. Berdasarkan Permen PU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, salah satunya da­lam bidang penataan bangunan dan lingkungan dengan in­ dikator persentase jumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan sebesar 60% pada tahun 2019. (Teks : fdb/bns)

info baru

BPPSPAM Mendorong Peningkatan Kinerja PDAM Melalui Pendampingan Penyusunan Business Plan Membuat business plan wajib dilakukan PDAM, sebab dengan adanya business plan akan terdapat gambaran yang jelas apa yang akan dilakukan PDAM menuju kinerja yang lebih baik. di Wilayah Sumatera, di Kota Padang 2-4 November 2015. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan legalisasi business plan PDAM Kota Padang dan Kabupaten Bengkulu Utara oleh Pe­ merintah Daerah sehubungan dengan telah diselesaikannya pe­ nyusunan business plan pada dua PDAM itu. Kegiatan ini diikuti para Direksi dan Dewan Pengawas PDAM

Anggota BPPSPAM Aulawi DZ memaparkan kebijakan Kementerian PUPR untuk pendampingan penyusunan rencana bisnis PDAM

A

nggota Badan Pendukung Pengembangan Sis­tem Penyedian Air Minum (BPPSPAM) dari unsur pe­ me­rintah, M. Aulawi Dzin Nun mengatakan, tanpa perencanaan yang baik maka PDAM tidak akan mencapai kinerja sehat dan mandiri. Oleh karenanya BPPSPAM terus mendorong peningkatan kinerja PDAM melalui pendampingan penyusunan business plan. “Jadi business plan itu gunanya untuk merencanakan kede­pan lebih baik secara teknis dan managerial. Jadi jelas program, dana, waktu, dan jelas yang akan dikerjakan. Baik yang akan dikerjakan sendiri maupun yang akan dikerjasamakan dengan pihak swasta,” ujar Aulawi, Selasa (17/11/2015). Melalui business plan PDAM melakukan perencanaan dengan memotret kondisi yang ada saat ini, dan terdapat rencana program dan kegiatan termasuk ren­ cana pengembangan SPAM yang memuat rencana investasi dan alternatif sumber pembiayaan. Menurutnya hal ini penting mengingat keterbatasan dana dari pemerintah untuk mencapai target akses aman air minum 100 % di tahun 2019, sehingga dibutuhkan investasi dari sumber lain. “Dengan business plan tersebut PDAM merencanakan beberapa hal seperti membangun intake, transmisi, maupun program peningkatan pendapatan misalnya melalui peningkatan efisiensi, penurunan tingkat kehilangan air atau NRW, penggantian meter air, penambahan sambungan rumah dan lain-lain. Dari proses identifikasi permasalahan ini dibuatlah business plan kedepan seperti yang diharapkan,” tuturnya. BPPSPAM selalu siap untuk membantu PDAM melalui pendam­ pingan penyusunan business plan, seperti yang dilaksanakan saat ini, yaitu Workshop Hasil Penyusunan Dokumen Business Plan PDAM

SPAM IKK Kuala Behe Kabupaten Landak Kalimantan Barat

Kota Padang dan Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Daerah serta DPRD kedua daerah tersebut, Direktorat Pengembangan SPAM Ditjen Cipta Karya, Kepala Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (Satker PAMS) Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu. “Business plan tersebut telah disusun oleh tim dari PDAM dan telah melalui beberapa kali tahapan pendampingan, yang dimulai dengan tahapan awal yaitu pemahaman penyusunan business plan hingga pendampingan pembahasan penyempurnaan,” ung­ kapnya. Aulawi juga berharap dengan dilegalkannya dokumen business plan tersebut dapat mempercepat pengembangan Sis­ tem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagai upaya peningkatan cakupan pelayanan air minum. (Teks : Hendra Jamaludin/Sof/ari)

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

21

info baru

Cipta Karya Rangkul Para Stakeholder Sosiaisasikan Gerakan Hemat Air Indonesia Ketersediaan air tawar sebagai air baku untuk pemenuhan kebutuhan air minum mendorong kita harus semakin bijak dalam menggunakan sumber daya yang semakin langka dan mahal tersebut.

Narasumber dari pengamat dan wakil instansi dalam evaluasi pemanfaatan air di lingkungan kantor pemerintah

H

al itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya yang diwakili oleh Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum M. Natsir dalam acara Sosialisasi Gerakan Hemat Air Indonesia, Senin (16/11/2015) di Jakarta. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pengembangan melalui sentuhan teknologi salah satunya dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Laut dengan teknologi reverse osmosis, namun biaya pengolahan yang tinggi menjadi ken­dala. “Dalam hal konservasi sumber daya air, Pemerintah tidak dapat bekerja sendirian, sehingga keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (dunia usaha dan elemen masyarakat) merupakan keniscayaan,” tutur Natsir. Natsir menjelaskan, pelaksanaan Gerakan Hemat Air Indone­sia diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran setiap pemangku kepentingan akan pentingnya penghematan air sebagai salah satu upaya konservasi air. “Sejak tahun 2011 Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan kemitraan audit penghematan penggunaan air, dan telah mengaudit sebanyak 6.586 gedung di seluruh Indonesia, dengan hasil sebanyak 4.228 gedung atau sekitar 64% berstatus boros”, ungkap Natsir. Alasan tersebut mendorong Ditjen Cipta Karya mengundang keseriusan dan komitmen instansi kementerian atau lembaga untuk menggerakkan aparatur daerah, guna memberikan teladan dengan melakukan gerakan penghematan penggunaan air di bangunan gedung negara dengan slogan Hemat Air Indonesia, agar dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan Gerakan Hemat Air In­ donesia ini dihadiri oleh Gugus Tugas Provinsi dan Kepala Biro Umum sebagai Penanggung Jawab Penghematan Energi dan Air di Kementerian/Lembaga. “Pada rangkaian kegiatan ini akan

22

Peserta Gugus Tugas Gerakan Hemat Air dari semua instansi melihat pengelolaan air di Kampus Kementerian PUPR

Pelaksanaan Gerakan Hemat Air Indonesia ini dihadiri oleh Gugus Tugas Provinsi dan Kepala Biro Umum sebagai Penanggung Jawab Penghematan Energi dan Air di Kementerian/ Lembaga.

dilaksanakan pemaparan oleh Kepala Biro Umum Kementerian PUPR tentang Implementasi Bangunan Gedung Hijau di Kemen­ terian PUPR. Harapannya kegiatan yang dilakukan saat ini da­­­pat menciptakan efek keberlanjutan,” ujar Natsir. Natsir menambahkan, melalui gerakan ini, saya percaya se­ luruh pemangku kepentingan dapat secara terus menerus me­ rubah perilaku aparatur sebagai pelopor penghematan air di masyarakat. “Kami berharap agar rangkaian kegiatan hari ini da­ pat menghasilkan kesepahaman dalam upaya melakukan peng­­­ hematan air yang dimulai dari gedung pemerintahan, untuk ke­ mudian dapat menjadi bagian dari gerakan nasional yang masif pada seluruh kegiatan penyelenggaraan SPAM di Indonesia dalam upaya konservasi air baku,” harap Natsir. (Teks : riq/ari)

inovasi

Mendorong Tertib Prosedur Operasi-Pelihara-Rawat TPA Sampah Arinditta Dessi Permatasari dan Mulyatno)*

Permasalahan sampah dan pengelolaannya kini menjadi masalah yang kian mendesak dan merupakan permasalahan publik yang selalu ada seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk serta berkembangnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

TPA Buku Deru Deru Takome Kota Ternate

B

eberapa permasalahan yang mendesak umumnya adalah keterbatasan daya tampung TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) sampah, dimana selain kuantitas sampah yang tinggi, namun seringkali masih belum diikuti dengan belum dilaksanakannya tertib pro­ sedur operasi-pelihara-rawatnya. Laju pertumbuhan penduduk sangat sulit ditekan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat tentunya akan terus meningkat, merupakan suatu kondisi dimana timbulan sampah akan juga terus meningkat. Oleh karenanya, sekiranya tidak dilakukan upa­ ya tertib prosedur operasi-pelihara-rawat TPA sampah yang me­ madai, maka dapat dipastikan umur teknis TPA sampah akan menurun, yang disertai dengan tidak tertanganinya sampah di perkotaan dengan baik. Kondisi Eksisting Pada kenyataannya, TPA sampah saat ini masih digunakan sebagai tempat untuk menampung seluruh sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka TPA sampah akan membutuhkan lahan yang relatif luas, namun hanya dapat beroperasi dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

23

inovasi Upaya pemisahan sampah menjadi dua atau tiga jenis di TPS (Tempat Penampungan Sementara), ternyata sampai saat ini dinilai belum efektif, ditambah dengan armada pengangkutan sampah yang tidak terdapat pemilahan sampahnya. Sekiranya pemilahan sampah benar-benar dilaksanakan, tentunya akan sa­ngat membantu dan mempermudah pengelola TPA sampah, un­tuk dapat menjamin hanya sampah residu yang diolah di TPA sam­pah. Hal ini juga akan berdampak pada menurunnya kuantitas sampah yang harus diolah di TPA sampah. Kondisi Yang Diharapkan Proses pengolahan sampah di TPA sampah yang paling baik dan berwawasan lingkungan adalah dengan proses lahan urug terkendali (controlled landfill) untuk kota kecil dan kota sedang, serta proses lahan urug saniter (sanitary landfill) untuk kota besar dan kota metropolitan. Potret eksisting menunjukkan bahwa TPA sampah di Indonesia, masih banyak yang dioperasikan dengan proses pembuangan Aspek Kelembagaan o o o o

Institusi pengelola sampah masih multi sektor Kebelumjelasan fungsi operator dan regulator Kualitas SDM keahlian bidang persampahan masih terbatas Mutasi kerja di daerah sering terjadi, sehingga pengembangan profesionalisme SDM sulit o Bentuk kelembagaan yang ada kurang fleksibel dalam penyediaan anggaran, penggunaan, dan pertanggungjawaban

terbuka (open dumping). Kondisinya saat ini sangat jauh dari kaidah teknis yang diharapkan, sebagaimana termaktub dalam UndangUndang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Keterbatasan pemadatan sampah dan pengurugan atau pe­ lapisan dengan pelapis harian/mingguan sintetis, menjadikan umur teknis TPA sampah menurun, akibat dari pemakaian ruang dalam unit pengolahan sampah (sel landfill) secara tidak optimal. Tahun 2013 merupakan tahun kelima, sebagai batas waktu yang diamanatkan oleh Undang-Undang, dimana pengoperasian-pe­ meliharaan-perawatan TPA sampah seharusnya sudah dilak­ sanakan sesuai dengan kaidah teknisnya. Fakta menunjukkan bahwa masih dijumpai sejumlah Pemerintah Daerah yang me­ miliki keterbatasan dalam melaksanakannya, dengan salah satu penyebab adalah keterbatasan dalam aspek kelembagaan dan pembiayaan operasi-pelihara-rawat. Besaran Biaya Operasi-Pelihara-Rawat Yang Dibutuhkan Dalam kaidah operasi-pelihara-rawat TPA sampah dengan proses Aspek Pembiayaan o Belum menjadi prioritas baik kepala daerah maupun legislatif (DPRD) o Secara umum alokasi anggaran persampahan < 5 % dari total APBD o Rendahnya realisasi penarikan retribusi o Satuan biaya yang terkait pengelolaan sampah masih belum masuk dalam mekanisme sistem anggaran umum o Belum ada kebijakan insentif terhadap keberhasilan komunitas dalam pengelolaan sampah o Belum ada alokasi biaya kompensasi lingkungan maupun kompensasi sosial

Kondisi Eksisting Kelembagaan dan Pembiayaan Operasi-Pelihara-Rawat TPA Sampah di Indonesia

TPA Regional Suwung Denpasar

24

inovasi

TPA Blang Bintang Aceh

pengurugan (landfill), maka disyaratkan untuk melakukan pe­ nutupan sampah dengan lapisan tanah atau pelapis sintetis yang dilakukan pada akhir operasi (penutupan harian), secara berkala (penutupan antara), dan penutupan akhir saat sebuah unit pengolahan sampah sudah mencapai masa akhir pelayanan. Dengan proses tersebut, maka dampak negatif dari pengelolaan sampah di TPA sampah dapat diminimasi. Namun sudah barang tentu hal tersebut akan berdampak terhadap peningkatan ke­ butuhan biaya operasi-pelihara-rawat. Sejumlah komponen yang ikut mempengaruhi besaran biaya tersebut, adalah laju alir sampah, volume kebutuhan tanah atau pelapis penutup, jumlah/jenis alat berat, pengolahan air lindi, gaji personil, pemeliharaan sarana penunjang, serta biaya sosial. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu komitmen tinggi dalam penyediaan biaya operasi-pelihara-rawat yang kuantitasnya memadai, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Terlampir estimasi kebutuhan biaya operasi-pelihara-rawat TPA sampah yang dbutuhkan, dengan be­ saran biaya rerata sebesar Rp 60.000/ton sampah.

Dengan melihat kebutuhan biaya operasi-pelihara-rawat ter­­­ sebut, maka diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat meng­­­hitung sendiri kebutuhan penganggaran per tahunnya. Se­ lain itu, dibutuhkan suatu komitmen dan kerjasama yang me­ma­ dai dari semua pihak untuk dapat mencapai kinerja TPA sam­pah yang disyaratkan. Kolaborasi peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lem­ baga komunitas/masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta, perlu untuk dikoordinasi dengan baik dalam upaya peningkatan kinerja TPA sampah yang efisien, efektif, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. *) Penulis adalah staf Seksi Wilayah I, Subdirektoraat Pengelolaan Persampahan, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: dessipu@ yahoo.com

jumlah penduduk terlayani (jiwa)

biaya operasi-pelihara-rawat (Rp/ton sampah)

≤ 75.000

100.000

100.000

95.000

200.000

57.000

300.000

52.000

400.000

39.000

500.000

61.000

600.000

60.000

700.000

59.000

800.000

57.000

900.000

56.000

1.000.000

55.000

1.500.000

54.000

1.750.000

53.000

≥ 2.000.000

53.000

Kebutuhan Biaya Operasi-Pelihara-Rawat TPA Sampah

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

25

inovasi

SOP Pengembangan Sistem Informasi untuk e-Government Ditjen Cipta Karya Wayan Lindu Suwara*)

Sistem informasi sangat dibutuhkan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dalam era millenium ini, perencanaan dan pengelolaan yang baik sangat diperlukan dalam pemilihan teknologi ataupun implementasi teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

I

nstruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2003 tentang ke­ bijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government menyebutkan salah satu kunci keberhasilan dari terlak­sa­ nanya pengembangan dan implementasi pelayanan pe­ me­ rintahan berbasis elektronik atau e-Government, akan sangat tergantung dari ketersediaan dan keterpaduan dari semua komponen teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai lembaga publik sedang

26

me­nyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya. SOP ini akan menjadi standarisasi dalam pengembangan sistem informasi agar lebih mudah, jelas, dan efektifitas untuk mendukung operasional data warehouse dan sitroom Cipta Karya serta menjamin pe­ laksanaan e-Government untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel yang pada akhirnya dapat me­ning­ katkan pelayanan, baik pelayanan informasi kepada publik yang mencakup pelayanan dalam penyampaian informa­ si kepada publik, sebagai media penampung masukan dan keluhan publik, maupun pelayanan bersifat koordinasi internal antar unit di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Penyajian informasi yang dinamis, monitoring pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman dan lain-lain ditunjang dengan infrastruktur TIK dan sumber daya manusia yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan sehingga penyajian data dan informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya akan terpenuhi secara opti­mal sesuai konteks good governance. Dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem teknologi informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya saat ini masih terdapat permasalahan antara lain; (i) Penyusunan dan pengembangan sistem informasi masih tersebar di masing-masing unit eselon 2 dan Satker; (ii) Bahasa pemrograman yang dipergunakan dalam penyusunan dan pengembangan sistem/aplikasi berbeda-beda; (iii) Sistem informasi terhosting diluar dan tidak menjadi bagian domain Ditjen Cipta Karya; (iv) Sistem informasi tidak dikelola secara terpusat dan sering terjadi perubahan software serta tidak

inovasi terdokumentasi baik; (v) Sulit dilakukan pengelolaan dan integrasi Sistem informasi. Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 215 tang­gal 22 Juni 2015 Tentang Penataan Nama Domain Pe­nye­lenggara Negara, dimana nama domain yang wajib mengikuti ketentuan Pera­turan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 adalah nama domain yang dibiayai oleh APBN/APBD/Hibah/Hutang atau ang­garan resmi milik Negara lain­nya. Nama domain instansi penyelenggara negara saat ini telah diperluas pemanfaatannya seperti kelembagaan pemerintah. Melalui ketentuan ini, setiap instansi penyelenggara negara dapat mendaftarkan kelembagaan yang menjadi instansi vertikal atau kewilayahan dengan domain. go.id. Pada tahun 2014 Dirjen Cipta Karya menerbitkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 21/DC/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya yang memuat Struktur Organisasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Pengendalian Perangkat dan Manajemen Tata Kelola TIK dan Pelaksanaan Operasional TIK diharapkan dari penerapan SE ini agar dapat menciptakan Tata Kelola TIK yang baik dalam pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dan meningkatkan pemahaman pengetahuan di bidang Teknologi Informasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ditjen Cipta Karya mela­kukan identifikasi sistem infor­ masi yang dikembangkan oleh unit eselon II dilingkungan Ditjen Cipta karya dimana masih terdapat 21 sistem in­for­masi yang dihosting/ disim­pan diluar server cipta karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, berikut disampaikan daftar sis­ tem informasi yang belum terhosting pada domain pu.go.id. Penyusunan dan penerapan SOP pengembangan sistem infor­ masi di lingkungan Ditjen Cipta Karya memerlukan partisipasi penuh seluruh unit kerja dan stakeholder terkait. Dokumen SOP yang disiapkan merupakan dokumen yang berisi prosedurprosedur pengembangan sistem informasi yang distandarkan yang secara keseluruhan membentuk satu kesatuan proses, se­

No

Unit Eselon II

1 1

2 Dit. Pengembangan SPAM

Pada tahun 2014 Dirjen Cipta Karya menerbitkan Surat Edaran Dirjen Cipta Karya Nomor: 21/ DC/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya

hingga informasi yang dimuat dalam dokumen SOP meliputi Un­ sur Dokumentasi dan Unsur Prosedur. Manfaat yang dapat diambil dari penyusunan SOP pengem­ bangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya antara lain: untuk internal yaitu; (i) Memupuk kemandirian pe­ gawai sehinggga tidak selalu tergantung pada pimpinan dalam menjalankan tugasnya; (ii) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengembangan sistem informasi; (iii) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi kegiatan yang dilakukan; (iv) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan (v) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan procedural dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan dalam pengembangan sistem informasi. Sedangkan manfaat untuk eksternal Unit Eselon II di ling­ ku­ngan Ditjen Cipta Karya, yaitu; (i) Adanya standarisasi yang dipergunakan unit kerja untuk melakukan pengembangan sis­ tem informasi; (ii) Menciptakan efisiensi dan efektifitas unit ker­ ja dalam pengembangan sistem informasi; (iii) Menjamin kon­ sistensi pelayanan kepada unit kerja, baik dari sisi mutu, waktu

Sistem/Aplikasi Hosting

Jumlah

pu.go.id

di luar

3

4 1

5 6

7

2

Dit. Pengembangan PLP

1

2

3

3

Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

2

6

8

4

Dit. Bina Penataan Bangunan

2

2

4

5

Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

3

1

4

6

Setditjen

3

3

6

7

BPPSPAM

0

1

1

12

21

33

36,36

63,64

Total Prosentase

Gambar 1: Daftar Sistem informasi yang Belum Hosting di VPS Cipta Karya

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

27

inovasi

dan prosedur; dan (iv) Terintegrasinya sistem informasi data untuk mendukung data warehouse dan Sitroom Ditjen Cipta Karya. Untuk melihat dan mengukur keberhasilan dari penyusunan dan penerapan SOP pengembangan sistem informasi di ling­ kungan Ditjen Cipta Karya dapat diuraikan sebagai berikut; (i) Tersedianya standarisasi dalam penyusunan dan pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya; (ii) sistem informasi terhosting di server Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan menjadi domain pu.go.id; (iii) sistem in­ formasi yang akan disusun dan dikembangkan mempergunakan bahasa pemrograman sesuai dengan standar yang ditetapkan; (iv) Stakeholder dalam pengembangan sistem informasi difasilitasi dan didampingi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permuki­man up. Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi; dan (v) Tidak memerlukan biaya hosting, tidak melakukan pengadaan server, dan sewa langganan bandwith. SOP pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya diharapkan mampu menciptakan panduan kerja yang jelas, mudah, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam penyusunan dan pengembangan sistem/aplikasi yang dapat di­ ja­dikan acuan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam meningkatkan kualitas layanan di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta menjamin ter­ laksananya e-Governance untuk mewujudkan tata kelola peme­ rintahan yang baik. Pelaksanaan tiap tahapan kegiatan ini terdiri dari: Identifikasi sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Telahaan pe­ raturan tentang TIK, Penyusunan SOP, Ujicoba SOP, Perbaikan SOP. Dalam Penerapan SOP Pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya tersebut unit eslon II telah me­ ngusulkan sistem informasi yang telah dibangun dan dikem­

28

Penyusunan dan penerapan SOP pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya memerlukan partisipasi penuh seluruh unit kerja dan stakeholder terkait.

bangkan untuk di pindah hostingnya dari provider luar ke dalam virtual privat server (VPS) ciptakarya di Pusdatin Setjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut informasi jumlah aplikasi yang terhosting pada domain ciptakarya.pu.go.id dimana semula terdapat 12 (36,36%) sistem informasi yang terhosting pada VPS ciptakarya, namun setelah penerapan SOP terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 29 (87,88%) sistem informasi yang melakukan hosting di server ciptakarya, harapan kami sam­ pai akhir tahun 2015, 33 sistem informasi tersebut seluruhnya dapat di hosting pada server Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berikut rekapitulasi sistem informasi setelah penerapan SOP: Dari proses penerapan SOP yang telah dilakukan, ada bebera­ pa kesimpulan yang dapat dicatat. Pertama, rencana penyusunan dan pengembangan sistem informasi yang akan dilakukan kerja oleh unit eselon II di lingkungan Ditjen Cipta Karya dapat me­

inovasi

Pelaksanaan tiap tahapan kegiatan ini terdiri dari: Identifikasi sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Telahaan peraturan tentang TIK, Penyusunan SOP, Ujicoba SOP, Perbaikan SOP.

ngacu sesuai dengan SOP pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya. Kedua, SOP pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya merupakan salah satu upaya untuk menjamin terlaksananya prinsip-prinsip Good Governance, sehingga proses pengembangan sistem dan aplikasi dapat memberikan kejelasan

Pelaksanaan tiap tahapan kegiatan ini terdiri dari: Identifikasi sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, Telahaan pe­raturan tentang TIK, Penyusunan SOP, Ujicoba SOP, Perbaikan SOP.

No

Unit Eselon II

1

2

waktu, standarisasi atas bahasa pemrograman, hosting dan domain pu.go.id. Ketiga, dengan diterapkannya SOP pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya, unit kerja terkait dalam menyusun dan pengembangan sistem informasi difasilitasi dan didampingi Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman up. Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi dan meminimalkan biaya hosting. Ada beberapa rekomendasi terkait upaya mendorong Op­ timalisasi Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Infor­ masi Melalui Penyusunan dan Penerapan SOP Pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya yang dapat disampaikan. Pertama, Komitmen. Proses penyelenggaraan sistem informasi yang telah diatur dan dibakukan melalui SOP pengembangan sistem informasi akan berjalan dengan baik apabila seluruh unit kerja di lingkungan Ditjen Cipta Karya memiliki komitmen kuat dalam menjalankan SOP pengembangan aplikasi tersebut, sehingga akan dapat membantu mempermudah dalam penye­ diaan data dan informasi kepada pimpinan dalam pengam­bilan keputusan.

Sistem/Aplikasi Hosting

Jumlah

pu.go.id

di luar

3

4

5

1

Dit. Pengembangan SPAM

7

0

7

2

Dit. Pengembangan PLP

2

1

3

3

Dit. Pengembangan Kawasan Permukiman

5

3

8

4

Dit. Bina Penataan Bangunan

4

0

4

5

Dit. Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

4

0

4

6

Setditjen

6

0

6

7

BPPSPAM Total Prosentase

1

0

1

29

4

33

87,88

12,12

Gambar 3: Rekapitulasi sistem informasi setelah penerapan SOP

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

29

inovasi

Upaya untuk menyederhanakan dan memperlancar proses penyelenggaraan sistem melalui penerapan SOP Pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya ini harus terus dilakukan secara konsisten.

Kedua, Konsistensi. Upaya untuk menyederhanakan dan mem­ perlancar proses penyelenggaraan sistem melalui penerapan SOP Pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya ini harus terus dilakukan secara konsisten. Ketiga, Keberlanjutan. SOP Pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya akan ditindaklanjuti dengan dimasukan dalam revisi Surat Edaran Dirjen Cipta Karya tentang Petunjuk Pelaksanaan TIK di lingkungan Ditjen Cipta Karya dan perlu pengesahan oleh pejabat berwenang sehingga dapat men­jamin keberlanjutan peningkatan terhostingnya sistem in­ formasi yang dilakukan unit kerja terkait yang pada gilirannya juga

30

menjamin terlaksananya prinsip-prinsip Good Governance Ditjen Cipta Karya. Penerapan Pengembangan sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya perlu disertai pemantauan dan evaluasi se­ hingga pengembangan sistem informasi dapat terselanggara dengan optimal, efisien dan efektif. *) Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi, Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Landmark|Desain

Desain

Konteks dan Nilai Sejarah

Desain

Desain yang baik dan megah, memudahkan Landmark berupa gerbang seperti ini juga Tugu yang sudah berdiri sejak lama ini mampu menguatkan identitas kawasan, berulang kali direnovasi namun wajah masyarakat mengenali kawasan. asli tugu ini tetap dipertahankan untuk juga sebagai penanda kawasan. menjaga nilai sejarah.

MENGAPA INI KURANG BAIK ? Landmark|Desain

Desain

Desain

Ruang Publik

Desain landmark harus dibuat dengan baik Landmark tidak harus selalu berupa tu­ agar dapat dengan mudah dikenali. Desain gu atau monumen, namun dapat juga meng­­gunakan ruang luar yang terdesain pada contoh kurang baik. dengan baik. Pada contoh, desain ruang luar kurang baik sehingga tidak terlalu me­ miliki identitas yang kuat.

Monumen ini memiliki desain yang kurang baik, sehingga tidak memiliki identitas yang kuat sebagai acuan orientasi pada kawasan.

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

31

sebaiknya anda tahu

MENGAPA INI BAIK ? Sambungan Rumah (SR)

Sambungan Rumah Kota Malang, Jawa Timur Pemasangan Sambungan Rumah (SR) baik karena dilengkapi dengan keran standar, meter, dan penutup meter pelanggan, serta diletakkan pada dudukan khusus.

MENGAPA INI KURANG BAIK ? Sambungan Rumah (SR)

SPAM di Perkotaan Sambungan Rumah tidak dilengkapi keran standar untuk memudahkan pengguna. Disamping itu, meter pelanggan tidak diberi pelindung sehingga tidak aman dan mudah rusak.

32

lensa ck

Duta Sanitasi binaan Kementerian PUPR dari angkatan 2008 hingga 2014 mendapatkan penyegaran di Bogor, 29 Oktober - 2 November 2015

Foto-foto : Manti dan Aji

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

33

seputar kita

Cipta Karya Melakukan Kerjasama SPAM Regional Dengan Sumatera Utara

Cipta Karya Sosialisasikan 3R dan Persampahan di Malang Dalam rangka mewujudkan Gerakan 100-0-100, Satker Penyeha­ tan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM) me­ lak­sanakan Sosialisasi dibangunnya 3R-Persampahan di Malang, selama 3 hari (02-04/11/2015). Sosialisasi tersebut dihadiri oleh 86 peserta dari Satker PAMS di 34 provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani pengelolaan persampahan (3R) berbasis masyarakat di 68 kabupaten/kota. Direktur Pengembangan PLP Direktorat Jenderal Cipta Karya Dodi Krispratmadi mengatakan, salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah adalah penanganan sampah, yang disebabkan pertambahan penduduk dan arus urbanisasi yang amat pesat, sehingga mengakibatkan timbunan sampah di per­ kotaan semakin tinggi. “Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan dapat meng­ alo­ kasikan dana untuk pengoperasian, pemeliharaan, perawatan TPS 3R. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota juga diharapkan dapat memfasilitasi pengangkutan residu dari TPS 3R ke TPA sampah terdekat, pemasaran kompos padat, kompos cair, maupun pro­ duk daur ulang lainnya, serta melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap TPS 3R di kabupaten/kota masing-masing,” harap Dodi.

Direktorat Jenderal Cipta Karya dan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemerin­tah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kota Binjai, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penandatanganan MoU tentang Penyelenggaraan Pengem­ bangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Medan, Binjai, dan Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (05/11/2015). Plt. Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuraidi, dalam sam­butannya menyampaikan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar yang bermanfaat untuk meningkatkan kua­ litas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi, oleh se­ bab itu pemenuhan kebutuhan akan air minum harus dijamin oleh pemerintah. “Kondisi ini merupakan suatu tantangan bagi pemerintah untuk dapat mencapai sasaran ,” kata Erry.

Gubernur Jatim Dukung Kampanye dan Edukasi Peduli Sanitasi Sejak Dini

Pada acara Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Tahun 2015, Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyerahkan Penghargaan kepada Pemenang Lomba Lingkungan Peduli Sanitasi Tingkat Sekolah Dasar se-Provinsi Jawa Timur yang diselenggarkan oleh Satuan Kerja Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya, beberapa waktu lalu. Setelah melalui proses sosialisasi, penilaian portofolio dan penilaian lapangan maka sebagai Pemenang I adalah SDN Purwantoro 1 Kota Malang, Pemenang II SDN Tenggilis Mejoyo

34

1 Kota Surabaya dan Pemenang II SD Pembangunan Jaya 2 Kabupaten Sidoarjo. Kasatker Pengembangan Air Minum dan Sanitasi (PAMS) Provinsi Jawa Timur Zainal Arofin mengatakan, lomba ini sangat penting untuk meningkatkan peran masyarakat khususnya generasi muda dalam mendorong terjadinya perubahan pe­ rilaku sanitasi masyarakat sehingga diharapkan kedepannya terjadi peningkatan kualitas kesehatan dan lingkungan pada permukiman masyarakat dan nanti akan bermuara pada ter­ wujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Jawa Timur akan terus mendorong dan mendukung gerakan 100-0-100 sebagai amanat RPJMN dan Renstra PUPR mau­ pun RPJMD Provinsi Jawa Timur baik dengan dukungan peng­ anggaran maupun program yang memadai.

Membangun Indonesia dari Pinggiran Menkoppolhukam melakukan groundbreaking PLBN Mottain di perbatasan RI - Timor Leste

Edisi 114Tahun XIII4November 2015

Kunjungi Kami di : website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :

@ditjenck

instagram :

@ditjenck

facebook :

ditjen cipta karya