Perkembangan Infrastruktur Indonesia
I.
Kondisi Umum Infrastruktur Indonesia
Kebutuhan infrastruktur di Indonesia semakin meninggi bersamaan dengan bertambah pesatnya jumlah penduduk dan kurangnya investasi sector serta tidak meratanya pembangunan infrastruktur selama puluhan tahun sehingga mencapai puncaknya. Sebagai contoh, antara tahun 2000 dan 2009, tingginya pertambahan jumlah kendaraan dan relatif tidak bertambahnya infrastruktur jalan, menyebabkan jumlah kendaraan per kilometer jalan meningkat hampir 3 kali lipat. Akibat dari ketidak-seimbangan antara permintaan akan infrastruktur dan penyediaan, maka peranan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi juga semakin menurun. Investasi dalam industri, misalnya, menuntut tersedianya tenaga listrik, jalan raya, dan infrastruktur lain yang selama ini tidak dapat disediakan oleh Pemerintah dalam jumlah yang mencukupi. Para investor menganggap kondisi infrastruktur sebagai salah satu penghambat utama bagi investasi asing di Indonesia selama ini. Beberapa kondisi umum Infrastruktur Indonesia yg memprihatinkan al; Kondisi infrastruktur di Indonesia yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penghambat investor melakukan bisinis di Indonesia. Kondisi Infrastruktur Indonesia pada saat ini berada pada peringkat ke-86 dari 134 negara (World Competitiveness Report tahun 2009-2010) Biaya logistik Indonesia sangat tinggi, rata rat 14,08 % dari total penjualan Hanya 11 % air irigasi yang berasal dari waduk, sisanya sekitar 89% berasal dari sungai/mata air. Daya tamping waduk terbangun hanya 30 meter kubik/kapita/tahun, lebih tinggi dari Ethiopia dan jauh berada dibawah negara asia lainnya (spt: Thailand, China,India, Maroco) Hunian yang layak sebagai kebutuhan dasar (pasal 28 UUD 1945) belum mendapat perhatian yang memadai. Ratio outstanding kredit perumahan terhadap PDB : - Amerika(47%) - Malaysia (27%) - Indonesia(1,8%) Kemampuan supply yang tidak seimbang dengan pertumbuhan penduduk Lambatnya pertumbuhan cakupan pelayanan air minum perpipaan 75 % air sungai tercemar, 70 % air tanah tercemar, 150 ribu orang meninggal pertahun akibat diare Permasalahan Pembangunan Infrastruktur; Rendahnya daya saing infrastruktur Indonesia Rendahnya kualitas sistem jaringan infrastruktur yang mampu menghubungkan antar wilayah (domestic connectivity) Belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap sarana dan prasarana diwilayah tepencil dan pedalaman Belum optimalnya dukungan infrastruktur sumber daya air terhadap ketahanan pangan serta semakin meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Sangat terbatasnya pengembangan infrastruktur broadband nasional yang saat ini masih didominasi wireless broadband dan jangkauannya baru mencapai 1 %. Upaya pencapaian target Millenium Development Goals (MDG) pada tahun 2015 masih perlu dipercepat karena akses penduduk terhadap air minum dan sanitasi masih rendah, yaitu 47,63 % (air minum) dan 51,02 % (sanitasi yang aman). Masih tingginya jumlah kekurangan rumah (backlog) yang mencapai 7,4 juta.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 41
Permasalahan Dalam Public Private Partnership (Kerjasama Pemerintah Swasta); Belum kondusifnya struktur kelembagaan dan peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong pelaksanaan kerjasama pemerintah dan swasta. Kurang matangnya perencanaan dan persiapan proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Masih belum optimalnya fasilitas – fasilitas untuk mendukung investasi dalam pembangunan dan pengoperasian proyek kerjasama pemerintah dan swasta. Kurangnya pemberian dukungan pemerintah untuk meningkatkan kelayakan financial (pengadaan tanah dan konstruksi) bagi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. II. Investasi dalam Infrastruktur Dengan keyakinan bahwa belanja infrastruktur dalam beberapa tahun mendatang akan meningkat, maka Pemerintah memproyeksikan besarnya nilai investasi dalam infrastruktur selama kurun 2010 – 2014 sebesar Rp1.923,7 Triliun. Namun demikian Pemerintah melalui APBN diperkirakan hanya dapat menyediakan Rp559,54 Triliun, ditambah dengan dana APBD sebesar Rp355,07 Triliun, dan BUMN diperkirakan akan menyumbang Rp340,85 Triliun. Sektor swasta diperkirakan akan mampu menyumbang sebesar Rp344,67 Triliun, sehingga diperkirakan masih akan ada kekurangan dana pembangunan infrastruktur sebesar Rp323,67 Triliun. Perkiraan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan Tahun 2010 – 2014
Sumber:Bappenas
Para analis memperkirakan bahwa kekurangan ini akhirnya akan tertutup bila: Pertama, Pemerintah meningkatkan defisit anggaran, yang sekarang kurang dari 2% menjadi kurang dari 3% dari PDB, yang masih dalam batas aman sesuai dengan prinsip kehati-hatian dengan membatasi defisit anggaran di bawah 3% dan rasio hutang kurang dari 60%. Kedua, pemberian kemudahan bagi PMA dalam infrastruktur, dikombinasikan dengan kenaikan anggaran infrastruktur Pemerintah dan penurunan biaya modal akibat peningkatan peringkat hutang Indonesia, akan menyebabkan crowding in investasi swasta dalam infrastruktur. III. Anggaran Infrastruktur pada APBN Dalam RAPBN tahun 2013, komitmen membenahi kualitas infrastruktur direfleksikan melalui alokasi belanja modal yang mencapai Rp.193.8 triliun atau 11,76% dari anggaran belanja negara sebesar Rp.1.657,9 triliun. Angka ini meningkat 14,9% dari alokasi belanja modal dalam APBN-P tahun 2012. Alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp. 188,4 triliun. Alokasi ini belum memperhitungkan Rp. 24 triliun dari SAL (Saldo Anggaran Lebih) tahun 2012, dan rencana target Rp.12 triliun dari pengalihan subsidi listrik untuk belanja modal. Besaran alokasi belanja negara ini ekuivalen dengan 13,8 % (Rp.229,8 triliun) dari total anggaran belanja negara 2013. Sementara itu, Bappenas Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 42
memproyeksikan adanya tambahan anggaran berasal dari alokasi anggaran transfer ke daerah untuk infrastruktur sebesar Rp. 96 triliun (18% dari total transfer ke daerah sebesar Rp. 518 triliun), kontribusi BUMN sebesar Rp. 77 triliun dan peran swasta diharapkan dapat mencapai minimal Rp. 60 triliun. Dengan demikian besaran alokasi pembangunan infrastruktur secara agregat dapat mencapai Rp.457,4 triliun atau sebesar 4,9% (hampir 5%) dari target PDB 2013 sebesar Rp. 9.300 triliun Dalam RAPBN 2014 Alokasi anggaran infrastruktur yang akan diajukan pemerintah kepada DPR dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 mencapai 209,7 triliun. Alokasi ini meningkat dibandingkan alokasi pada APBN Perubahan 2013 yang mencapai Rp 192,6 triliun. Anggaran untuk belanja infrastruktur 2014 tsb rencananya akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar seperti sistem penyediaan air bersih dan sistem irigasi untuk pedesaan. Sasaran yang akan dicapai pada prioritas infrastruktur dalam tahun 2014, antara lain: (1) meningkatkan kapasitas, kuantitas, dan kualitas infrastruktur penunjang pembangunan yang difokuskan di Indonesia bagian timur dan pusatpusat pertumbuhan; (2) terbangunnya secara bertahap potensi waduk multipurpose untuk ketahanan air, pangan, dan energi; (3) terbangunnya daerah irigasi baru dan rehabilitasi jaringan irigasi dalam menunjang surplus beras 10 juta ton; (4) meningkatnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir menuju debit periode ulang 25 tahun (Q25); (5) meningkatnya keterhubungan antarwilayah (domestic connectivity); (6) terwujudnya perkuatan virtual domestic interconnectivity; (7) meningkatnya akses terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau; (8) meningkatnya ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik; dan(9) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS). Dalam rangka mendukung tercapainya berbagai sasaran pada prioritas pembangunan infrastruktur dalam tahun 2014 tersebut, maka secara umum, arah kebijakan pembangunan infrastruktur akan difokuskan pada empat hal utama sebagai berikut. Pertama, bidang konektivitas nasional, antara lain melalui: (1) pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi; (2) memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah; (3) meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi; (4) mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres Nomor 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional; dan (5) penuntasan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan dimulainya beberapa proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap II berikut jaringan transmisinya. Kedua, bidang ketahanan pangan, antara lain melalui: (1) percepatan persiapan pembangunan waduk; engineering service, sertifikasi, dan pembebasan lahan waduk multipurpose dan inisiasi land banking persiapan lahan waduk; (2) rehabilitasi waduk eksisting dan peningkatan kapasitas operasi; (3) meningkatkan kehandalan layanan jaringan irigasi melalui sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan pertanian. Ketiga, bidang pengurangan risiko banjir, antara lain melalui: (1) normalisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir terutama di wilayah sungai CiliwungCisadane, Citarum dan Bengawan Solo; Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 43
(2) penyusunan/pembaharuan masterplan pengendalian banjir di kota-kota pusat kegiatan nasional; dan (3) pembangunan infrastruktur pengendali sedimen, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas air di 15 danau prioritas. Keempat, bidang skema kerjasama pemerintah dan swasta, antara lain melalui: (1) penyiapan proyek KPS bankable; (2) peningkatan kapasitas dukungan viability gap fund (VGF) dan jaminan pemerintah serta lembaga pembiayaan; (3) peningkatan kapasitas dan kelembagaan penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK). IV. Infrastruktur melalui kerjasama Pemerintah dan Swasta (Public Privat Partnership/PPP) Pemerintah melalui Menteri Keuangan dapat menyetujui pemberian Dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif perpajakan dan/atau kontribusi fiskal dalam bentuk finansial berdasarkan usulan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Menteri Keuangan juga menyediakan beberapa instrument untuk mendukung pelaksanaan proyek KPS. Fasilitas tersebut dilaksanakan melalui fasilitasi pelaksanaan proyek KPS terkait pemberian dukungan dan jaminan pemerintah melalui instrument sebagai berikut: a. Penyediaan dana talangan untuk dukungan Pemerintah dalam proyek KPS melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP); b. Penjaminan risiko infrastruktur melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur [PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)]. c. Penyiapan proyek KPS dalam tahap penyiapan dan pelaksanaan melalui lembaga pembiayaan infrastruktur [PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)] dengan skema Project Development Services (PDS). Penyiapan proyek melalui skema PDS merupakan bantuan yang diberikan Pemerintah terhadap PJPK dalam rangka mempersiapkan proyek KPS agar menarik dan siap ditawarkan kepada investor. Saat ini terdapat dua proyek yang mendapat bantuan dengan skema ini yakni Proyek Kereta Api Bandara Soekarno Hatta- Manggarai dan Proyek Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan di Jawa Timur Selain fasilitas tersebut, Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme pemberian dukungan kelayakan proyek kerja sama (Viability Gap Fund/VGF). Dukungan kelayakan proyek kerja sama merupakan dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiscal yang bersifat finansial atas porsi tertentu dari biaya konstruksi proyek kerja sama. Disamping itu,dukungan kelayakan bertujuan untuk: (1) meningkatkan kelayakan finansial proyek kerja sama; (2) meningkatkan kepastian pengadaan proyek kerja sama dan pengadaan badan usaha pada proyek kerja sama sesuai dengan kualitas dan waktu yang direncanakan; dan (3) mewujudkan layanan publik yang tersedia melalui infrastruktur dengan tarif yang terjangkau oleh masyarakat. Salah satu model proyek KPS yang saat ini telah memasuki kemajuan yang signifikan adalah pembangunan pembangkit listrik dengan kapasitas 2 x 1000 MW yang berlokasi di Batang, Jawa Tengah (IPP PLTU Jawa Tengah) atau lebih dikenal dengan proyek Central Java Power Plant (CJPP). Proyek CJPP sudah mendapatkan pemenang lelang dan telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama. Proyek ini dijadwalkan akan memulai konstruksi pada tahun 2014 dan akan mulai beroperasi pada tahun 2017. Dengan berhasilnya pelaksanaan proyek KPS CJPP ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik dalam waktu dekat dan mendorong pelaksanaan proyek-proyek KPS lain di Indonesia.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 44
Prospek Kerjasama Pemerintah – Swasta Para analis investasi internasional percaya bahwa prospek pengembangan dan pelaksanaan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Indonesia dalam tahun tahun mendatang sangat menjanjikan. Pertama, peraturan-perundangan sektor yang diperlukan telah hampir lengkap. Bila peraturan-perundangan mengenai pengadaan tanah dapat diselesaikan pada tahun 2011, maka perangkat peraturan-perundangan sektor telah dapat dianggap lengkap. Kedua, perangkat kelembagaan dan peraturan-perundangan tentang Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) termasuk kelembagaan pembiayaan dan penjaminan infrastruktur juga sudah cukup lengkap. Dalam rangka pengembangan kerangka kelembagaan, Pemerintah telah berupaya melakukan berbagai langkah terobosan guna mendukung pelaksanaan KPS. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah diubah untuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011. Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI) sebagai salah satu komite tingkat kementerian telah direvitalisasi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2011. Sementara itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) melalui anak perusahaannya PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) juga telah beroperasi secara penuh masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS. Landasan hukum operasional PT PII telah ditetapkan melalui Perpres 78/2010 serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 260/2010. Peraturan-perundangan dan Kelembagaan KPS
Sumber: Bappenas, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana
Ketiga, hambatan dalam bidang pembiayaan swasta meskipun masih ada namun dapat disiasati. Sebagaimana diketahui, jangka-waktu pengembalian modal (payback period) dari proyek-proyek KPS biasanya panjang, yang tidak sesuai dengan masa jatuh-tempo sumber dana perbankan. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perbankan di Indonesia juga tidak memungkinkan penerapan pola pembiayaan project financing karena tidak adanya jaminan (collateral) atas pinjaman. Namun dengan semakin stabil dan kuatnya perekonomian Indonesia dan semakin tingginya kepercayaan asing terhadap ekonomi kita, maka kemungkinan bagi masuknya investor asing dalam bidang infrastruktur dan diperolehnya pinjaman dana asing oleh investor dalam negeri menjadi terbuka lebar. Keempat, masalah penyiapan proyek KPS sedang dalam proses untuk diatasi. Sebagaimana diketahui, salah satu masalah dalam penyiapan proyek KPS di Indonesia adalah kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan mengenai KPS, yang menyebabkan proyek yang diusulkan menjadi proyek KPS adalah yang kelayakannya rendah, tidak Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 45
adanya anggaran untuk menyiapkan proyek, dan proses penyiapan kurang maksimal dan kurang seksama sehingga proyek KPS justru menjadi gagal. Permasalahan lain yaitu kurangnya pengalaman kita dalam penyiapan dan pelaksanaan proyek KPS dan belum banyak contoh-contoh proyek KPS yang telah berhasil dilaksanakan yang bisa menjadi “showcase” bagi pelaksanaan KPS di Indonesia. Upaya Bappenas dalam rangka mengatasi masalahmasalah diatas yaitu: (a) melaksanakan program sosialisasi dan pelatihan mengenai KPS, sehingga pemahaman para pemangku kepentingan mengenai KPS menjadi lebih baik dan kualitas usulan proyek KPS menjadi lebih tinggi; (b) memberikan bantuan teknis (tenaga ahli) untuk penyiapan proyek KPS bagi instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang mempunyai usulan proyek KPS yang dinilai akan bisa menjadi layak.
Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN – SETJEN DPR-RI | 46
