Dukungan Pemerintah dalam Pembiayaan UMKM “Mengawal Nawacita, Wujudkan Indonesia Sejahtera”
Workshop Sistem Informasi Kredit Program Kementerian Keuangan Surabaya, 3 Maret 2016
1
NAWACITA (SEMBILAN AGENDA PRIORITAS) 1. 2. 3. 4. 5.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6.
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya. 6.8 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 1) peningkatan agroindustri, hasil hutan dan kayu, perikanan, dan hasil tambang; 2) akselerasi pertumbuhan industri manufaktur; Meningkatkan produktivitas rakyat danpariwisata; daya saing di pasar Internasional sehingga 3) akselerasi pertumbuhan bangsa4)Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif; dan Asia lainnya. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis 5) peningkatan daya saing UMKM dan koperasi. Ekonomi Domestik
6. 7. 7. 8. 9.
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Arah Kebijakan dan Strategi (RPJMN) Arah Kebijakan: • meningkatkan daya saing UMKM koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-up) • mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi : 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia; 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan; i. pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan nonbank; ii. integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non-bank; dan iii. peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang; dan iv. advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi. 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran; 4. Penguatan kelembagaan usaha; dan 5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 3 Perluasan wirausahawan penerima KUR • •
Keluarga yang memiliki penghasilan tetap, dipertegas dapat menerima KUR untuk sektor usaha produktif. Goal: Mendorong Bank penyalur KUR untuk melakukan upaya pro-aktif menawarkan KUR. Mendorong tumbuhnya wirausahawan-wirausahawan baru.
Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Ke 4 Akses terhadap KUR diperluas a. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi: - UMKM yang produktif; - calon TKI yang akan bekerja di luar negeri; - anggota keluarga dari karyawan/TKI yang berpenghasilan tetap; dan - TKI yang purna dari bekerja di luar negeri. - TKI yang mengalami pemutusan hubungan kerja b. Usaha produktif meliputi sektor; - Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, Perdagangan dan Jasa (penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan, transportasi, pergudangan, komunikasi, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, jasa pendidikan). Goal: Mendorong peningkatan dan perluasan akses UMKM sektor usaha produktif kepada pembiayaan lembaga keuangan. Dalam jangka menengah meningkatkan inklusi finansial, yang saat ini masih relatif rendah dibanding negaranegara tetangga. (Dilakukan Perubahan Permenko No.6 Th.2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR) . Untuk memastikan ketepatan sasaran KUR maka calon debitur KUR harus sudah memiliki usaha selama minimal 6 bulan.
2
POTENSI UMKM Proporsi sektor usaha di Australia dan Indonesia Berdasarkan report OECD (The Organisation for Economic Cooperation and Development) berjudul “Small Business, Job Creation and Growth: Facts, Obstacles and Best Practices”: UMKM menyumbang 60-70% dari total lapangan kerja di mayoritas anggota OECD. Permasalahan utama yang dihadapi UMKM terkait pembiayaan: Harus membayar bunga pinjaman yg lebih tinggi Kekurangan jaminan/agunan untuk mengajukan pinjaman Fakta di Indonesia: UMKM merupakan mayoritas jenis usaha di Indonesia (99,9%) Menyediakan 97,2% lapangan kerja Menyumbang 59,1% PDB
Australia
Sumber: ABS, 2014
Besar 5.066 0.01%
Indonesia Sumber: Kemen-KUKM, 2013
Menengah 52.106 0.09% Kecil 654.222 1.13%
Mikro 57.189.393 98.77%
Tantangan UMKM di Indonesia: Proporsi usaha mikro di Indonesia belum ideal krn terlalu besar jika dibandingkan dengan klaster usaha di atasnya Idealnya, output produksi usaha mikro mensupport produksi usaha kecil dst scr berjenjang s.d. usaha besar utk bisa mandiri scr ekonomi Usaha menengah dan besar lebih bny menggunakan bahan baku impor krn usaha mikro dan kecil blm mampu mensupport Selain itu, proses pertumbuhan usaha antar klaster blm termonitor dgn baik Usaha mikro juga rentan jatuh/tdk berkembang krn berbagai permasalahan a.l. regulasi, manajemen, daya saing dan pembiayaan
Best Practice Dukungan Pembiayaan UMKM Support untuk UMKM di negara anggota OECD: Seperempat dari total program dukungan publik ditargetkan untuk UMKM (Jerman, Jepang, Selandia Baru, dan Islandia memberikan lebih dari 50%) Bentuk dukungan: hibah langsung, keringanan pajak, kredit berbunga rendah, atau penjaminan kredit. Lebih dari 50% program ke UMKM dikelola oleh pemerintah daerah sehingga koordinasi antar otoritas sangat penting. Lebih dari 70% program ke UMKM periodenya lebih dari 5 tahun
Lima area support untuk UMKM: 1) Pembiayaan Penyediaan atau bantuan modal untuk bisnis baru (start-up) Kemudahan perpajakan untuk UMKM 2) Iklim bisnis Pengurangan birokrasi khususnya untuk UMKM misalnya melalui penggunaan IT untuk memangkas birokrasi 3) Teknologi Pengenalan teknologi bagi UMKM (quality control, inovasi, perubahan teknis dan organisasi, dsb) 4) Kemampuan Manajerial Training bagi pemilik atau manajer UMKM Memberikan akses jasa pendampingan dan konsultasi 5) Akses Pasar Membantu akses ke pasar internasional Membantu akses UMKM untuk ikut serta dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah
3
Variasi Program dan Sumber Dana Dana Pemerintah bagi Masyarakat Kredit program (penjaminan, subsidi bunga dan dana bergulir) adalah dana yg dialokasikan oleh Kementerian/Lembaga/BLU untuk kegiatan perkuatan modal usaha dan investasi bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) serta usaha lainnya yang berada dibawah pembinaan K/L.
Variasi Program dan Sumber Dana
•16T
IJP (4,3T)
PMN KUR (11,7T) Subsidi Bunga (*1,7T)
PKBL 2015 )
LPDBKUMKM (BLU)
K/L: Kemenkop dan UKM Tgs: Dana bergulir KUMKM
3
PPP (BLU)
K/L: KemenPU dan Pera Tgs: Kredit perumahan bagi MBR
4
P2H (BLU)
K/L: Kemenhut dan LH Tgs: dana bergulir masy sekitar htn
P2H
5
KLH (BLU)
K/L: Kemenhut dan LH Tgs: Pembiayaan UMK u/ lingkungan
KLH
6
KUMK
K/L:Kementerian Keuangan Tgs:Pinjaman UKM u/ mdl kerja
Bank
7
KKP (BLU)
K/L: Kemen KP Tgs: Dana bergulir UKM Kelautan
8
PKBL
K/L: Kemen.BUMN Dana CSR BUMN
BUMN
9
BP3TI (BLU)
K/L: Kemen Kominfo Tgs: penyedia kom dan informasi
BP3TI
10
KKPE
K/L : Kementan dan Kelautan/Perikanan Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
SSRG (*189M)
11
KPENRP
K/L : Kementerian Pertanian Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
KUPS (*628M)
12
KUPS
K/L : Kementerian Pertanian Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
13
SSRG
K/L : Kementerian Pertanian Tgs : Penyaluran kredit bersubsidi
Bank
BP3TI
LP *) LPDB
RPH KUR (178T)
Dana APBD Dana Bank
Belanja (APBN) • 1,7T • 17T
2
KUMK
Dana Masyarakat
Jamkrida Bali KPENRP (*8,3T)
Rata2 Leverage (komulatif) 38,2T = 22 kali (subsidi) 178T = 10 kali (penjaminan)
KKPE (*12,7T)
Penyalur
K/L : 8 Kementerian Teknis Tgs : KMK dan KI kepada UMKM
KLH
Kelautan dan Perikanan (N.A)
Uraian
KUR
LPDB-KUMKM
Dana APBN
Institusi
1
PPP
Sumber Dana
Jamkrida Jatim
No.
*21,8T
33 Bank Pelaksana LPDB-KUMK
Bank Penyalur
LPDB-KUMKM
4
HASIL EVALUASI PEMBIAYAAN UMKM (2013) Keterangan
Skema Penjaminan (KUR)
Skema Subsidi Bunga
Dana Bergulir
Kelemahan 1
2
Sasaran Program
Efektifitas
-Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran (BPK 2012&2013) - Penyaluran Sektor Hulu minimal 25% tidak tercapai -Overlapping sasaran Program KUR yg berbasis komersial bermanfaat besar pada Bank Pelaksana dan Lembaga Penjamin, tetapi mengecilkan kontribusinya dalam pengentasan kemiskinan (LIPI)
-Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran (Audit BPK 2013) -Overlapping sasaran
- Tidak dapat diyakini ketepatan sasaran -Overlapping sasaran
Bank pelaksana masih kesulitan memilih debitur yang layak (BKF)
Kesulitan memilih debitur & menyalurkan kedit
Fungsi penjaminan kurang efektif, karena : - Debitur dapat menjadi nasabah bank tanpa KUR - Debitur mikro menggunakan agunan (74% responden- BKF)
Debitur tidak dapat menyediakan agunan (permasalahan yang terkait dengan sertifikasi lahan BKF)
Dana idle besar, tidak dapat di shift antar K/L antar kegiatan
Pemda/Dinas terkait : - Minimnya tenaga pendamping dari Pemda/ dinas terkait (BKF) - Lemahnya koordinasi Pemda/dinas terkait dengan kementerian teknis Masih rendahnya penyaluran kredit program Terfokus pada Bank Pelaksana, Lembaga Penjamin dan dibanding dengan komitmen awal bank pelaksana Pemerintah Pusat cenderung memarginalkan peran Pemda (LIPI) (BKF) Pembayaran subsidi tiga bulan sekali memberatkan Peran Kementerian Teknis tidak berjalan sesuai ketentuan bagi bank pelaksana karena mengganggu likuiditas dan cash flow (BKF) Penjamin : - Automatic Cover, bukan case by case - Tarif IJP tunggal meski risiko berbeda (Benchmark : leveling berdasarkan risiko)
3
4
Skema
Landasan Hukum
- Pengeloladanabergulir terpusat di Jakarta - Kurangnya pembinaan pada penerima yang tersebar diseluruh Indonesia. - Dana yang disediakan pemerintah sedikit - Biaya operasional tinggi Tingkat bunga ke end user tinggi
Linkage program KUR pola executing dan channeling masih perlu dikaji ketepatan sasarannya
- Banyaknya skema (5 jenis skema) subsidi bunga - Overlapping komoditas ygdibiayai tiap2 skema
Overlapping komoditas yg dibiayai
Perubahan kebijakan KUR yang tidak searah lagi dengan prinsip dasar dalam penyaluran KUR (diberikan kepada debitur yang bankable – BKF)
Produk hukum berbeda untuk masing-masing skema dan belum ada peraturan induk yang menaungi semua skema Landasan hukum program subsidi bunga hanya berupa PMK
Terdapat beberapa regulator untuk setiap pengelola dana bergulir
Terdapat peningkatan omzet, laba serta aset dari penerima kredit program (IPB)
Meningkatkan tenaga kerja pada UMKM
Landasan hukum program KUR belum kuat (MoU)
Kelebihan 1
Outcome
Meskipun kurang tepat sasaran, akan tetapi program KUR menghasilkan Outcome/Impact yang positif. Rata-2 kenaikan tenaga kerja: 22% per debitur(BKF)
- DirektoratJenderal Perbendaharaan-
SKEMA KREDIT PROGRAM TERINTEGRASI • Kemenko • K/L Teknis • Kemenkeu
Komite Kebijakan
SKEMA 1: SUBSIDI BUNGA
Regulasi, supervisi
SKEMA 2: DANA BERGULIR 2d Perintah Pencairan Pencairan Dana
Laporan
OJK
Laporan
DATABASE
2e
Fee
2h
Tim Independen
2g
Subsidi bunga
1d
BK/BI
2f
2b
1b
- Pegadaian - PNM (ventura) - BPR - dll
Koperasi Penjaminan Kredit (B to B)
Pelatihan/training/ monitoring
Kelompok Proposal
1f
Pinjaman 1e Pokok + bunga
1a
Lapora n
OK
Proposal
Laporan
Laporan
BANK
Laporan
Pemda dan K/L LKM *)
Tim Independen: - Universitas - Tokoh Masyarakat
Dana Bergulir
Proposal
Laporan
Fee
Proposal
Laporan
Assessment kredit
2h
1b
Lakukan Assessment
Pokok + bunga
Data Debitur, Akad, transaksi
Perusahaan Penjamin
1c 1c
Pendamping: • Koperasi • LH dan Kehutanan • Perindustrian • Dll sesuai sektor
2a
2f
End User 2g
Pelatihan/training/ monitoring
6
KONSEPSI PERBAIKAN SKEMA KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UNTUK UMKM 2015 s.d. 2018 Penggabungan semua skema untuk pembiayaan UMKM (KUR, Subsidi Bunga, Dana Bergulir)
Membangun Sistem Informasi Kredit Program
- Penyaluran Rp178,8 T - Suku Bunga 22% - Subsidi IJP 3,25% - Sektor usaha: Perdagangan & jasa lain :79% Pertanian& Industri olah :21% - Kredit Usaha yang dibiayai: Ritel : 46% Mikro: 54% - Jumlah debitur 12,48 juta
Dana Bergulir - Penyaluran Rp25,8 T
Total Penyaluran Rp 243 T Data UMKM dan penyaluran: manual
- Target Penyaluran Rp 100 Triliun - Suku Bunga 9% - Alokasi subsidi TA 2016 = Rp 10,5 T Jenis KUR
Rp22,8 T 1.003.553 debitur
1.Temuan BPK: a. Ketepatan Sasaran b. Efektifitas Penyaluran 2. Belum ada data konkrit jumlah UMKM
Skema Subsidi Bunga Lainnya: KKPE KUPS
Penggabungan Skema Kredit
KPENRP
SSRG KPP NAD NIAS
akan ditutup
Besaran Subsidi Bunga
Target Penyaluran
Mikro
10%
61%
Ritel
4,5%
35%
TKI
12%
4%
Database SIKP: - Alat bukti bayar subsidi - Data debitur UMKM
- Database SIKP: - Alat bukti bayar subsidi - Data debitur UMKM
Subsidi Bunga - Penyaluran Rp38,2 T - Suku Bunga 5% - 8,75%
KUR Baru
KUR Baru - Target Penyaluran Rp 30 Triliun - Suku Bunga 12% - Subsidi Bunga Alokasi KUR Mikro = 7% - Rp700 M KUR Ritel = 3% - Rp135 M KUR TKI = 12% - Rp 60 M - Sektor Usaha Pertanian, Perikanan, Industri Pengelohan, Perdagangan, dll - Realisasi per 31 Des. 2015:
KUR
Menuju UMKM yang mampu bersaing scr global
2016
2015 2008 s.d 2014
Membangun Unit Pelatihan dan Pendampingan UMKM
Sektor Usaha 1. Pertanian 2. Perikanan 3. Industri Pengolahan 4. Perdagangan 5. Jasa-jasa
Tidak dapat digabung dgn KUR karena konsepsi berbeda : • KUR tdk dpt memenuhi persyaratan agunan, SSRG memiliki agunan lebih besar daripada kreditnya. • Dalam kondisi normal KUR dibutuhkan, sedangkan SSRG tidak dibutuhkan (hanya dibutuhkan ketika harga jatuh saat panen).
7
2015
System Flow SIKP
KPA 5. Verifikasi Subsidi
4. Tagihan Subsidi
6. Pembayaran Subsidi
2016
Kementerian Teknis
Stakeholders 7. Monitoring/ Reporting 2. Download Calon Debitur Potensial
1. Upload Calon Debitur Potensial
Bank
3. Upload Debitur dan Data Transaksi
Pemerintah Daerah Existing IT System
LKM, Koperasi/Kelompok Diperlukan peran aktif Pemda c.q. Dinas dalam mengajukan calon debitur potensial dan melakukan pendampingan/monitoring atas kredit yang diterima atau calon yang belum berhasil mengakses kredit
SIKP
Perusahaan Penjamin
SIKP Database
8
Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor PER-30/PB/2015 tentang PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
9
1. Pengertian SIKP •
Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran Kredit Program
2. Fitur dan Layanan SIKP SIKP paling sedikit menyediakan layanan antara lain: a. manajemen pengguna b. manajemen data, meliputi: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
perekaman, perubahan, dan penghapusan data referensi; pengunggahan data calon debitur; pengunggahan data akad kredit debitur; pengunggahan data transaksi debitur; pengunduhan data calon debitur; pengunduhan data debitur; dan pemberitahuan hasil pengunggahan data.
c. perhitungan subsidi bunga d. pelaporan e. pemantauan.
3. Pengguna SIKP Pengguna SIKP meliputi: a. Kementerian Negara/Lembaga pelaksana teknis; b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; c. Pemerintah Daerah; d. KPA; e. Penyalur KUR; dan f. Pihak lain yang ditentukan oleh Komite Kebijakan.
4. Hak Akses Pengguna SIKP • Pemerintah Daerah memiliki hak akses: a. mengunggah data calon debitur; b. mengunduh data debitur; c. mengunduh laporan penyaluran KUR; dan d. mengakses data lain yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
• Pengguna yang memiliki akses SIKP pada Pemerintah Daerah adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk pada Pemerintah Daerah.
TERIMA KASIH
12
Proses Pembayaran Subsidi Bunga KUR H-1
Bank
H-2
H-3
H-4
Bank
KPPN
H-5
H-6
H-7
Bank
H-8
Bank
KPPN KPA
KPA
KPA
Rekon Hasil Verifikasi antara Bank dan KPA
Tanda Tangan Berita Acara Verifikasi antara Bank dan KPA
KPA
KPA
KPA
SIKP
SIKP Penyampaian Tagihan dan ADK
KPA
Penyampaian Rencana Kas/ Penarikan Dana
Proses Verifikasi oleh Aplikasi SIKP
Penyusunan dan Penetapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Penyusunan dan Penetapan Surat Perintah Membayar (SPM)
•Penyampaian SPM ke KPPN •Pemindah bukuan dana subsidi ke rekening Bank 13
Klasifikasi UMKM Secara umum pembagian UMKM dapat dilihat dari: • Jumlah pekerja • Total Asset • Jumlah Omset/Penjualan Tahunan GDP Per Capita
Pekerja <= 10
WorldBank
Indonesia
$ 3.492
Malaysia
$ 10.934
Usaha Mikro Aset
Omset
Pekerja
s.d. $ 10.000
s.d. $ 100.000
s.d. 50
~ s.d. Rp 130 Jt
~ s.d. Rp 1,3 M
s.d. Rp 50 Jt
s.d. Rp 300 Jt
<5
Usaha Kecil Aset
Omset
s.d. $ 3 Jt
Pekerja
Usaha Menengah Aset
s.d. 300
~ s.d. Rp 39 M s.d. Rp 500 Jt
~ s.d. Rp 202,5 M s.d. Rp 2,5 M
Industri Pengolahan: Omset s.d. MYR 15 Jt
s.d. MYR 300.000 5 s.d. 75
s.d. Rp 10 M
Sektor lain: Omset s.d. MYR 3 Jt
5 s.d. 30
~ Rp 157,5 M
30 s.d. 75
Sektor lain: Omset s.d. MYR 20 Jt
~ Rp 9,45 M Korea
$ 27.971
< 10
< 50
Industri Pengolahan: Aset s.d. KRW 8 Milyar
s.d. Rp 50 M Industri Pengolahan: Omset s.d. MYR 50 Jt
75 s.d. 200
~ Rp 47,25 M
~ Rp 945 Jt
Omset
s.d. $ 15 Juta
~ Rp 63 M
< 300
~ Rp 96 Milyar
<5
< 10
Pertanian: Omset s.d. KRW 20 Milyar
< 200
~ Rp 240 Milyar Singapura
$ 56.287
< S$ 100 Jt
< 200
~ Rp 970,3 M
India
$ 1.596
Industri Pengolahan: Aset s.d. Rps 25 Lakh
Industri Pengolahan: Aset s.d. Rps 5 Crore
Industri Pengolahan: Aset s.d. Rps 10 Crore
~ Rp 515 Jt
~ Rp 10,3 M
~ Rp 20,6 M
Sektor Jasa: Aset s.d. Rps 10 Lakh
Sektor Jasa: Aset s.d. Rps 2 Crore
Sektor Jasa: Aset s.d. Rps 5 Crore
~ Rp 206 Jt
~ Rp 4,12 M
~ Rp 10,3 M
Ukuran aset/omset UMKM berbanding lurus dengan pendapatan per capita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, semakin besar ukuran aset/omsetnya 14
KREDIT PROGRAM DANA BANK SUBSIDI BUNGA
1.KKP-E - Realisasi Penyaluran : Rp.12,3 T - Outstanding : Rp.4,5 T - Debitur: 19.802 (lancar)
2. KPEN-RP - Realisasi Penyaluran: Rp.2,7 T - Outstanding : Rp.2,7 T - Debitur: 80,829 (lancar)
PENJAMINAN
KUR - Realisasi Penyaluran Rp. 178 T - Outstanding : Rp. 47,4 T - Debitur: 10,4 juta - Kol. lancar
DANA PEMERINTAH RISK SHARING
KUT - Realisasi Penyaluran Rp. 7,6 T - Outstanding : Rp. 5,7 T - Kol. macet
Keterangan Singkatan:
3. KPP NAD-NIAS - Realisasi Penyaluran:Rp.10,3 M - Outstanding : Rp. 4,5 M - Debitur: 60 (lancar)
4. KUPS - Realisasi Penyaluran : Rp.597,3 M - Outstanding : Rp.387,6 M - Debitur: 368 (lancar)
5. S-SRG - Realisasi Penyaluran: Rp.145,7 M - Outstanding : Rp.17,98 miliar - Kolektibilitas lancar
- KKP-E: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi - KPEN-RP: Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan - KPP: Kredit Pemberdayaan Pengusaha - KUPS: Kredit Usaha Pembibitan Sapi - S-SRG: Skema Subsidi Resi Gudang - KUR: Kredit Urusan Rakyat - KUT: Kredit Usaha Tani - KIP: Kredit Investasi Pemerintah - KUMK: Kredit Usaha Mikro Kecil - IEPC: Industrial Efficiency and Polcian Control - PIR: Perkebunan Inti Rakyat - UPP: Unit Pelaksana Proyek - KLP: Kredit Listrik Pedesaan - P2A: Pengembangan Pendidikan Akuntansi
KIP - KUMK - Realisasi Penyaluran: Rp. 40,7 T - Outstanding : Rp. 2,7 T - - Debitur:2,574 Juta (lancar)
KIP - IEPC - Realisasi Penyaluran: done - Outstanding : done - Debitur:-
PIR Perkebunan - Realisasi Penyaluran: Rp. 1.048 M - Outstanding : Rp. 307,6 M - Debitur: 189.382 (macet)
UPP Perkebunan - Realisasi Penyaluran: 395,5 M - Outstanding : Rp. 311,5 M - Debitur: 562.121 (macet)
Peternakan - Realisasi Penyaluran: Rp. 146,1M - Outstanding : Rp. 97,2 M - Debitur: 266. 249 (macet)
KLP - Realisasi Penyaluran: 58,7 M - Outstanding : Rp.2,1 M - Debitur: 47.006 (macet)
P2A - Realisasi Penyaluran: 5,5 M - Outstanding : Rp.5,3 M - Debitur: 11.631 (macet)
EVALUASI PENYALURAN DAN PENGANGGARAN Penyaluran
(dalam jutaan)
Skema Penjaminan Target Realisasi 20,000,000 12,624,185 20,000,000 4,565,130 20,000,000 17,228,633 20,000,000 29,003,120 30,000,000 34,230,015 36,000,000 40,898,306 37,000,000 33,129,547 183,000,000 171,678,936
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Skema Subsidi Bunga Target Realisasi 50,183,135 2,326,439 48,421,990 3,169,284 52,998,160 4,183,111 53,207,255 5,931,098 52,867,285 7,134,399 54,193,935 7,676,653 53,702,605 7,766,735 365,574,362 38,187,719
Penganggaran
(dalam jutaan)
Skema Penjaminan Alokasi Realisasi 225,000 61,649 375,000 143,172 375,000 223,164 636,188 624,165 801,125 1,257,299 824,688 1,853,367 2,804,390 1,409,783 6,041,391 5,572,599
Tahun 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Grafik Target vs Realisasi Penyaluran
Skema Subsidi Bunga Alokasi Realisasi 1,124,097 77,611 951,058 152,069 944,177 183,790 454,355 286,931 369,299 309,154 355,897 300,567 411,416 405,248 4,610,299 1,715,369
Grafik Alokasi vs Realisasi Anggaran 3000000
60000000 50000000 Skema Penjaminan Target
40000000 30000000
Skema Penjaminan Realisasi
20000000 10000000 0
2500000
Skema Penjaminan Alokasi
2000000 1500000
Skema Subsidi Bunga Target
Skema Penjaminan Realisasi
1000000
Skema Subsidi Bunga Alokasi
Skema Subsidi Bunga Realisasi
500000
Skema Subsidi Bunga Realisasi
0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
LEVERAGE REALISASI APBN THD PENYALURAN KREDIT PENJAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA Leverage Penjaminan dan Subsidi Bunga Skema Penjaminan (Rp juta) Skema Subsidi Bunga (Rp juta) Leverage (kali) Penyaluran APBN Penyaluran APBN L Penjaminan L Sub. Bunga Tahun 12,624,185 1,511,649 2,326,439 77,611 8.4 30.0 2008 4,565,130 643,172 3,169,284 152,069 7.1 20.8 2009 17,228,633 2,023,164 4,183,111 183,790 8.5 22.8 2010 29,003,120 2,624,165 5,931,098 286,931 11.1 20.7 2011 34,230,015 3,257,299 7,134,399 309,154 10.5 23.1 2012 40,898,306 3,853,367 7,676,653 300,567 10.6 25.5 2013 40,297,557 3,409,783 7,766,735 405,248 11.8 19.2 2014 Total 178,846,946 17,322,599 38,187,719 1,715,369 10.3 22.3 Grafik Leverage Realisasi APBN vs Penyaluran Subsidi Penjaminan dan Subsidi Bunga 35.0 30.0 25.0 20.0 L Penjaminan 15.0
L Sub. Bunga
10.0 5.0 0.0 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
