PERAN PEMERINTAH DALAM KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA

PERAN PEMERINTAH DALAM KEMAJUAN UMKM DI INDONESIA Christimulia Purnama Trimurti Universitas Dhyana Pura Bali Email : [email protected]

ABSTRACT SMEs are very developed and participated in supporting the Indonesian economy in the economic crisis. Government to give attention to the development of SMEs through the allocation of funds for business credit (KUR) and coaching SMEs through government agencies and financial institutions. This study uses secondary data with descriptive qualitative analysis techniques. This study found that: 1). Distribution of small loans to SMEs lending is increasing but still not optimal because financial institutions cautious in lending, 2). Government's role has not been executed and felt by all SMEs in accordance with Undang-Undang No. 20 Tahun 2008, 3). The government has to educate youth through entrepreneurship education, but not monitoring, mentoring, funding support and open market access for new young entrepreneurs are good; 4). Partnership arrangements between government and SMEs is still very small run by the Government. Keyword : Indonesian SMEs, Government Support 1.

PENDAHULUAN Indonesia telah beberapa kali mengalami ujian krisis ekonomi dalam 15 tahun terakhir mulai dari tahun 1998

krisis ekonomi dalam negeri hingga krisis keuangan global yang melanda seluruh dunia dari tahun 2008 hingga dampaknya masih terasa saat ini. Banyak usaha-usaha besar dalam negeri yang merasakan dampak negatif dari krisis ekonomi ini, namun banyak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mampu bertahan dan turut serta menopang perekonomian nasional. Peningkatan jumlah berdirinya UMKM di Indonesia dari waktu ke waktu makin pesat meningkat dibandingkan dengan jumlah Usaha Besar di Indonesia. Adapun perbandingan jumlah berdirinya UMKM dan Usaha Besar di Indonesia dapat di lihat pada Grafik 1 berikut. Grafik 1 Perbandingan Jumlah UMKM dan Usaha Besar di Indonesia Tahun 2006-2012

2006

49,021,803

50,145,800

51,409,612

52,764,603

53,823,732

55,206,444 56,534,592

4,577

4,463

4,650

4,677

4,838

4,952

2007 2008 Usaha Besar (Unit)

4,968

2009 2010 2011 2012 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Unit)

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, 2012 Pada Grafik 1 memperlihatkan bahwa peningkatan berdirinya jumlah UMKM jauh lebih baik dibandingkan dengan Usaha Besar. Pada tahun 2006, jumlah UMKM yang berdiri sebanyak 49.021.803 unit dan meningkat sebesar 15% di tahun 2012 menjadi 56.534.592 unit, sedangkan Usaha Besar yang berdiri di tahun 2006 sebanyak 4.577 unit dan meningkat sebesar 9% di tahun 2012 menjadi 4.968 unit. Data di tahun 2007 menunjukkan terjadinya penurunan jumlah Usaha Besar sebanyak 114 unit usaha, sedangkan pada tahun yang sama UMKM terlihat makin meningkat sebanyak 1.123.997 unit usaha. 310

Sistem ekonomi Pancasila yang dianut Indonesia telah menjiwai masyarakat Indonesia sehingga banyak tumbuh wirausaha dan pekerja yang bekerja di Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Hal ini menjadi salah satu keunikan dari Indonesia dibandingkan dengan negara lain terutama negara-negara Barat yang menganut sistem Kapitalisme dimana lebih banyak Usaha Besar yang tumbuh serta banyak pekerja yang bekerja di dalamnya. Adapun perbandingan orang yang bekerja di UMKM dibandingkan dengan Usaha Besar dapat di lihat pada Grafik 2 berikut.

Grafik 2. Perbandingan Pekerja di UMKM dan Usaha Besar di Indonesia dari Tahun 2006-2012

90,491,930

94,024,278

96,211,332

99,401,775

101,772,458

107,657,509

87,909,598

2,441,181

2,535,411

2,756,205

2,674,671

2,839,711

2,891,224

3,150,645

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Usaha Besar (Orang)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Orang)

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013 Dari Grafik 2 memperlihatkan bahwa pekerja yang terserap di UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan pekerja yang terserap di Usaha Besar. Pada tahun 2006, UMKM menyerap 87.909.598 orang dan meningkat sebesar 22% di tahun 2012 menjadi 107.657.509 orang, sementara Usaha Besar menyerap tenaga kerja di tahun 2006 sebanyak 2.441.181 orang dan meningkat sebesar 29% di tahun 2011 menjadi 3.150.645 orang. Dari segi pertumbuhan penyerapan tenaga kerja Usaha Besar sedikit lebih baik dibandingkan dengan UMKM, namun jumlah tenaga kerja di UMKM jauh lebih banyak dibandingkan dengan Usaha Besar. Sumbangan yang diberikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibandingkan Usaha Besar terhadap perekonomian Indonesia sangat besar. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia telah mampu menghasilkan penghasilan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Usaha Besar. Adapun perbandingan penghasilan yang dihasilkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dibandingkan dengan Usaha Besar dapat di lihat pada Grafik 3 sebagai berikut. Grafik 3 Perbandingan Penghasilan UMKM dan Usaha Besar di Indonesia dari Tahun 2006-2012

4,303,571.5 2,613,226.1 1,783,423.8 1,387,993.3

2,993,151.7

3,466,393.3

2,107,868.1 1,637,681.2

2006 2007 2008 Usaha Besar (Rp.Milyar)

2,080,582.9

2,301,709.2

4,869,586.1

2,602,369.5

3,123,514.63,372,296.10

2009 2010 2011 2012 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Rp. Milyar)

Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, 2013

311

Dari Grafik 3 memperlihatkan bahwa sejak tahun 2006penghasilan yang didapatkan dari UMKM lebih dari penghasilan yang didapatkan oleh Usaha Besar. Penghasilan UMKM jauh lebih baik dibandingkan peningkatan pendapatan dari Usaha Besar. Pada tahun 2006, UMKM mendapatkan penghasilan Rp. 1.783.423,8 Milyar meningkat sebesar 131% di tahun 2012 menjadi Rp. 4.869.586,1 Milyar, dan sedangkan Usaha Besar di tahun 2006 mendapatkan penghasilan Rp. 1.387.993,3 Milyar meningkat sebesar 143% di tahun 2011 menjadi Rp. 3.372.296,1 Milyar. Walaupun penghasilan UMKMdiatas Usaha Besar namun perlu diwaspadai di masa mendatang karena tingkat pertumbuhan penghasilan UMKM yaitu 131% lebih kecil dibandingkan tingkat pertumbuhan penghasilan Usaha Besar yaitu 143%. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia berasaskan: kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. (Undang-Undang No.20 Tahun 2008). Pemerintah berusaha mengembangkan UMKM menjadi lebih melalui Kementerian Koordinator Perekonomian dengan kebijakan pemberian bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah telah memberikan plafon KUR di tahun 2012 sejumlah Rp. 96.438,2 Milyar, namun KUR yang tersalurkan sebesar 58,2%sejumlah Rp. 40.333,4 Milyar dengan jumlah debitur yang dapat menikmati KUR sejumlah 7.659.840 orang dengan rata-rata setiap orang menerima sejumlah Rp. 13,2 juta. Sektor perbankan sendiri belum banyak melirik potensi kredit bagi UKM, terutama karena alasan UKM masih banyak yang belum bankable dan sebaliknya, perbankan nasional justru banyak yang melirik usaha besar meskipun pada akhirnya banyak yang macet. Ketidakmampuan pelaku UKM dalam membuat proposal dan tidak adanya jaminan menjadi alasan perbankan belum mampu menyalurkan kredit nya bagi UKM. Yang penting bagi UKM adalah bagaimana modal kerja yang mereka butuhkan secepatnya cair tanpa harus memberikan agunan yang nilainya melampaui kredit yang diharapkan. Political will pemerintah terhadap perkembangan UKM agaknya masih setengah-setengah dan sama seali tidak konsisten. (Baasir, 2003). Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 6 menyatakan bahwa: (1). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); (2). Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah); c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut: a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah danbangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar limaratus juta rupiah) sampai denganpaling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) Baswir (2010:134) mengatakan ciri-ciri umum usaha kecil adalah sebagai berikut: (1). Kegiatan cenderung tidak formal dan jarang memiliki rencana usaha, (2). Struktur organisasi bersifat sederhana, (3). Jumlah tenaga kerja terbatas dengan pembagian kerja yang longgar, (4). Kebanyakan tidak melakukan pemisahan antara kekayaan pribadi dengan kekayaan perusahaan, (5). Sistem akutansi kurang baik, bahkan kadang-kadang tidak memilikinya sama sekali, (6). Skala ekonomi terlalu kecil sehingga sukar menekan biaya, (7). Kemampuan

312

pemasaran serta diversifikasi pasar cenderung terbatas; dan (8). Marjin keuntungan sangat tipis. Noor (2013:72) mengatakan peran pemerintah bukan hanya dalam bentuk perizinan usaha saja, namun yang lebih mendasar adalah bagaimana mengarahkan aktivitas ekonomi nasional agar bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat melalui 3 peran yang harus di lakukan yaitu : (1). Peran Pengarah, peran ini dalam bentuk : a. bidang usaha (bisnis) apa saja yang perlu di lindungi (protected) oleh negara, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional, b. bidang usaha (bisnis) mana saja yang perlu dibantu (assisted) oleh negara, dalam rangka pemberdayaan kelompok masyarakat tertentu demi keadilan dan pemerataan pembangunan nasional, sehingga negara perlu memfasilitasi, menyediakan sarana atau prasarananya, c. bidang usaha (bisnis) mana saja yang perlu didorong (promoted) pengembangannya oleh negara karena memberikan dampak (multiplier effect) positif yang besar bagi ekonomi nasional, sehingga perlu diberi insentif atau reward yang memadai, d. bisnis atau usaha apa saja yang harus dilarang (banned) oleh negara, karena memberikan dampak buruk kepada masyarakat; (2) Peran Pengatur, perlu mengatur dan menetapkan: a. bidang usaha (bisnis) apa yang dapat dilakukan oleh asing, b. bidang usaha (bisnis) apa yang hanya boleh untuk UKM dan koperasi, c. bidang usaha (bisnis) apa yang hanya boleh untuk BUMN, d. bidang usaha (bisnis) apa yang harus ada kemitraan dengan usaha lokal atau badan usaha milik negara (BUMN atau BUMD), koperasi, dan seterusnuya; (3) Peran Pengawas yaitu mengawasi penggunaan sumber daya ekonomi nasional supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif dalam bentuk sebagai berikut: a. bidang usaha (bisnis) apa saja yang harus dikurangi (deducted) oleh negara, b. bidang usaha (bisnis) yang harus dibatasi (stop) oleh negara. Baasir (2003:6-7) mengatakan UMKM bertahan menghadapi krisis setidaknya didukung oleh beberapa faktor :(1). sebagian besar usaha kecil menghasilkan barang-barang konsumsi (consumer goods), khususnya yang tidak tahan lama, (2). mayoritasusaha kecil lebih mengandalkan pada non-banking financing dalam aspek pendanaan usaha, (3). pada umumnya usaha kecil melakukan spesialisasi produksi yang ketat, dalam artian hanya memproduksi barang atau jasa tertentu, (3). terbentuknya usaha-usaha kecil, terutama di sektor informal sebagai akibat dari banyaknya pemutusan hubungan

kerja di sektor formal akibat krisis yang

berkepanjangan.Kuncoro (2010:196) mengatakanmasalah dasar yang dihadapi UMKM adalah : (1). kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar, (2). kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan, (3). kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia, (4). keterbatasan jaringan usaha kerja sama antar pengusaha kecil (sistem informasi pemasaran), (5). iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan, (6). pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 pada Pasal 4 mengatakan bahwa Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yaitu : a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri, b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, c. pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; d.peningkatan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu. Kuncoro (2010:199) mengatakanpengembangan UMKM diawali dengan: (1). peningkatan alat produksi, efisiensi, dan produktivitas melalui sistem kerja dan rekam jejak yang ditujukan untuk memperbaiki

313

proses produksi, (2). untuk memenuhi tujuan tersebut, kualitas SDM harus ditingkatkan yakni melalui pendidikan dan pelatihan, (3). masalah ketersediaan bahan baku juga menjadi perhatian dalam pengembangan UMKM, (4). akses pasar/pembeli yaitu dengan adanya peningkatan daya saing produk-produk UMKM, (5). masalah modal juga menjadi perhatian dalam upaya pengembangan UMKM, (6). perbaikan pada sisi manajemen terutama pemasaran produk kurang efisien, sistem akutansi dan audit yang baik belum diterapkan, kurang mampu beradaptasi dengan lingkungan usaha, manajer kurang kompeten, belum dapat memenuhi kepuasan pelanggan, etika manajemen kurang mendukung. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampumeningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangankerja, dan pengentasan kemiskinan. (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Pasal 2 ayat 1, Bank Umum wajib memberikan kredit atau pembiayaan UMKM.Baswir (2010:150) mengatakan bahwa penyaluran kredit untuk usaha-usaha ekonomi rakyat harus dilakukan secara bersamaan dengan pengembangan modal intelektual dan modal institusional pada usaha-usaha ekonomi rakyat yang bersangkutan. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 pada pasal 23 menyatakan: (1). untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: a. menumbuhkan, mengembangkan, dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; b. menumbuhkan, mengembangkan,

dan memperluas jangkauan lembaga penjamin

kredit; c.

memberikan kemudahandan fasilitas dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; (2). dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara: a. meningkatkan kemampuan

menyusun studi kelayakan usaha; b. meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan c. meningkatkan pemahaman dan ketrampilan teknis serta manajerial usaha. Green (2003:82) mengatakan credit restrictions tend to hinder small firms from developing their full economic and social potential and can therefore have considerable adverse effects on economic growth in the long run. Obtaining finance for working capital, investment and/or leasing purposes enables small businesses to improving their competitiveness and to extend their economic activity. North dalam Arsyad (2010:486) mengatakan institusi sebagai aturan-aturan (constrains) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial, dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut terdiri dari aturan-aturan formal, aturan-aturan informal, dan proses penegakan aturan tersebut. Aturan-aturan tersebut diciptakan manusia untuk membuat tatanan (order) yang baik dan mengurangi ketidakpastian (uncertainty) di dalam proses pertukaran.North dalam Arsyad (2010:489) mengatakan peran institusi-baik institusi formal maupun institusi informal-sangat penting dalam pembangunan ekonomi. Tanpa adanya institusi yang baik, biaya transaksi (transaction cost) dalam setiap kegiatan ekonomi akan menjadi lebih tinggi. Kehadiran institusi sangat penting sebagai alat untuk mengatur dan mengendalikan para pelaku ekonomi di dalam pasar. Institusi yang baik akan menciptakan persaingan yang adil dan dinamis. Rodrick dalam Arsyad (2010:489) mengatakan ada empat fungsi institusi dalam kaitannya dengan mendukung kinerja perekonomian yaitu: (1). menciptakan pasar (market creating): institusi yang melindungi

314

hak kepemilikan dan menjamin pelaksanaan kontrak, (2). mengatur pasar (market regulating): institusi yang bertugas mengatasi kegagalan pasar yakni institusi

yang mengatur masalah eksternalitas, skala ekonomi

(economies of scale), dan ketidaksempurnaan informasi untuk menurunkan biaya transaksi, (3). menjaga stabilitas (market stabilizing): institusi yang menjaga agar tingkat inflasi rendah, meminimumkan ketidakstabilan makro ekonomi, dan mengendalikan krisis keuangan, (4). melegitimasi pasar (market legitimizing): institusi yang memberikan perlindungan sosial dan asuransi, termasuk mengatur redistribusi dan mengelola konflik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 Pasal 12 ayat 1, dalam hal pencapaian realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c, huruf d, dan huruf f tidak terpenuhi pada akhir tahun, Bank Umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM. Bakhas Imraan GH (2009) menemukan bahwa 1) adanya kelangkaan pengusaha di sektor UKM, kehatihatian lembaga keuangan atas resiko yang tinggi, lemahnya dukungan fungsional dan lingkungan pengembangan di North West Province of South Africa, 2) secara formal dan inisiatif kolaborasi terstruktur antara lembaga keuangan dan dukungan organisasi UKM sangat penting untuk meningkatkan akses UKM kepada pembiayaan di North West Province of South Africa. Ahiawodzi & Adade (2012) menemukan bahwa akses terhadap kredit memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan UKM di HoMunicipality of Ghana. Akisimire (2010) menemukan bahwa 1) ada hubungan positif dan signifikan antara persyaratan kredit dan kinerja UKM, 2) ada hubungan positif dan signifkan antara lembaga keuangan mikro UKM dan kinerja UKM

2. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilakukan di Bali dengan mengamati perekonomian makro Indonesia melalui data sekunder. Data sekunder adalah data sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung melalui Kementerian Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bank Indonesia. Data – data yang diperoleh tersebut selanjutnya di analisa sehingga dapat menampilkan kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang telah diajukan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif deskriptif yaitu teknik analisis yang sifatnya menyajikan data dalam bentuk tabel dikaitkan antara teori dan empiriknya di lapangan kemudian diambil suatu kesimpulan.

3. HASIL

DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Pemerintah Mendorong Lembaga Keuangan memberikan KUR kepada UMKM Pemerintah memberikan perhatian terhadap setiap usaha rakyat pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui program bantuan Kredit Usaha Rakyat yang di salurkan melalui Lembaga Keuangan Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah di bawah pengawasan Bank Indonesia. Adapun perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat yang telah berhasil di salurkan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari tahun 2010-2012 sebagai berikut.

315

Grafik 4 Perbandingan Outstanding KUR dan Plafon KUR Tahun 2010-2012 93,220,700,000,000 63,421,070,000,000 34,417,948,000,000

40,333,400,000,000

30,486,370,000,000 16,203,291,000,000

2010 2011 Outstanding KUR (Rupiah)

2012 Plafon KUR (Rupiah)

Sumber : Statistik Perekonomian Menko Bidang Perekonomian, 2010-2013 Pada grafik 4 dapat dilihat bahwa peningkatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat kepada pengusaha UMKM tidak sebanding dengan dana Kredit Usaha Rakyat yang disediakan

oleh Pemerintah. Bank berhasil

menyalurkan KUR tahun 2010 hanya 52,9% dari Rp. 34.417.948.000.000, tahun 2011menyalurkan KUR 51,9% dari Rp. 63.421.070.000.000, tahun 2012 menyalurkan KUR 56,7% dari Rp. 93.220.700.000.000. Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/22/PBI/2012 untuk mendorong Perbankan di Indonesia membiayai usaha mikro, kecil dan menengah. Bank Indonesia melalui PBI Nomor 14/22/PBI/2012 tersebut secara tegas mewajibkan Bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan UMKM serta Bank Umum wajib menyelenggarakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tidak sedang dan/atau belum pernah mendapat Kredit atau Pembiayaan UMKM. PBI Nomor 14/22/PBI/2012 belum sepenuhnya dijalankan oleh Bank Umum karena Bank Umum masih berhati-hati di dalam menyalurkan kredit. Adapun kondisi penyaluran kredit setelah dikeluarkannya PBI Nomor 14/22/PBI/2012 dapat dilihat pada Grafik 5. Grafik 5 Perbandingan Outstanding KUR dan Plafon KUR Januari 2013-April 2013

100,263,000,000,000

103,025,600,000,000

108,442,300,000,000111,865,500,000,000

40,668,100,000,000

41,466,700,000,000

42,493,600,000,000 43,374,400,000,000

Jan-13

Feb-13 Outstanding KUR (Rupiah)

Mar-13 Apr-13 Plafon KUR (Rupiah)

Sumber : Statistik Perekonomian Menko Bidang Perekonomian, 2010-2013 Pada Grafik 5 terlihat bahwa Plafon KUR yang disediakan oleh Pemerintah masih jauh tersisa dibandingkan dengan penyaluran KUR yang berhasil dilakukan oleh Bank, bahkan selama Januari 2013-April 2013 Bank Umum hanya mampu menyalurkan rata-rata 40% dari Plafon yang disediakan oleh Pemerintah atau jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata prosentase penyaluran KUR di tahun 2010-2012. PBI Nomor 14/22/PBI/2012 belum berhasil mendorong Bank Umum untuk menyalurkan KUR secara maksimal sesuai dengan harapan Pemerintah karena Bank Umum terlalu berhati-hati terhadap resiko kredit macet (Non Performing Loan-NPL) 316

yang tinggi. Banyak prosedur yang diterapkan oleh Bank Umum sehingga banyak para pengusaha UMKM dinilai tidak layak mendapatkan KUR dan banyak pula yang tidak mau berurusan dengan pihak Bank akibat prosedur dan penilaian Bank yang begitu ketat.

3.2. Peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja UMKM Pemerintah berupaya meningkatkan kinerja UMKM dari pemberian bantuan kredit dan juga pembinaan lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Adapun pembinaan yang dilakukan Pemerintah terhadap UMKMadalah sebagai berikut: (1). Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, (3). Pengembangan usaha ini dilakukan dengan : a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi produk UMKM; c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan; d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi Usaha Menengah; (4). Pengembangan usaha dalam bidang pemasarandilakukan dengan cara : a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran; b. menyebarluaskan informasi pasar; c. meningkatkan kemampuan manajemen dan tehnik pemasaran; d. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang,

dan promosi Usaha Mikro dan Kecil; memberikan dukungan promosi produk, jaringan

pemasaran, dan distribusi; d.menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran; (5). Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusiadilakukan dengan cara : a. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan; b. meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial; c. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru; (6). Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologidilakukan dengan : a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu; b. meningkatkan kerjasama dan alih teknologi; c. meningkatkan kemampuan UKM di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru; d. memberikan insentif kepada UKM yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; e. mendorong UMKM untuk memperoleh sertifikat hak atas kekayaan intelektual; (7). Membangun kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha,dan masyarakat melalui pola: a. inti-plasma; b. subkontrak; c. waralaba; d. perdagangan umum; e. distribusi dan keagenan; f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Jika dilihat pada realita yang ada, pemerintah hanya menjalankan sebagian kecil dari peran yang diamanatkanoleh Undang-Undang dan hanya sebagian kecil UMKM turut merasakan peran yang harus dijalankan pemerintah. Ada beberapa peran pemerintah yang sangat memberatkan UMKM dari segi waktu dan biaya seperti memperoleh hak atas kekayaan intelektual, dalam hal pemasaran dimana seringnya UMKM dibebankan biaya. Apabila pemerintah melakukan pembinaan, pemerintah hampir tidak pernah melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan atau kegagalan dari pembinaan yang telah dilakukan. Keberhasilan UMKM yang terjadi selama ini di akibatkan bukan dari pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, namun keberhasilan UMKM terjadi karena kemandirian dan kerja keras yang dilakukan oleh pengusaha UMKM untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis.

317

3.3. Peran pemerintah di dalam menumbuhkan wirausaha baru untuk menekan angka pengangguran dan kemiskinan Setiap negara di dunia tentunya akan memperhatikan masalah pengangguran dan kemiskinan karena kedua hal ini memberikan andil terhadap tumbuhnya kepercayaan masyarakat atas roda pemerintahan suatu negara. Menekan angka pengangguran dan kemiskinan akan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di negara tersebut sehingga negara dalam kondisi damai dan sejahtera. Jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia dari tahun 2006-2012 dapat dilihat pada Grafik 6 berikut. Grafik 6 Jumlah Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 20062012 39.3

10.93

37.17

10.01

34.96

9.39

2006

32.53

31.02

30.02

29.13

8.96

8.32

7.70

7.24

2007 2008 2009 Jumlah Pengangguran (Juta Orang) Sumber : Bappenas, 2013

2010 2011 2012 Penduduk Miskin (Juta Orang)

Grafik 6 memperlihatkan bahwa angka pengangguran semakin menurun dari tahun 2006-2012 dimana penurunan tersebut berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja pada Grafik 2 dimana penyerapan tenaga kerja untuk UMKM dan Usaha Besar semakin meningkat. Angka kemiskinan pada Grafik 8 terlihat menunjukkan penurunan dimana penurunan tersebut berbanding terbalik dengan penyerapan tenaga kerja untuk UMKM dan Usaha Besar. Adanya peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja pada UMKM dan Usaha Besar turut serta dalam mengurangi angka kemiskinan di Indonesia dari tahun 2006-2012. Dari data tersebut maka Pemerintah wajib melakukan pembinaan yang baik terhadap UMKM di Indonesia karena adanya pembinaan yang baik akan memberikan peluang dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk memperkuat dan memajukan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Pendekatan dan pembinaan yang baik dari Pemerintah kepada generasi muda untuk mau membuka lapangan pekerjaan dalam ruang lingkup UMKM merupakan hal utama yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.Generasi muda di Indonesia sangat berpotensi menjadi wirausaha karena memiliki daya kreatifitas, daya berpikir dan semangat tinggi untuk terjun di UMKM dibandingkan negara lain. Program penciptaan wirausaha muda oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta yang berkembang saat ini perlu mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari Pemerintah dari berbagai segi sebagaimana yang tercantum di dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008. Pembentukan pola pikir menjadi wirausaha di kalangan generasi muda yang telah masuk melalui pendidikan kewirausahaan di tingkat Sekolah maupun Perguruan Tinggi merupakan langkah maju dari Pemerintah dalam menciptakan wirausaha muda baru. Pemerintah perlu melakukan monitoring, pendampingan, dukungan pendanaan serta membuka akses pasar bagi wirausaha muda baru sehingga pendidikan kewirausahaan yang ada dapat dirasakan manfaatnya bagi kehidupan untuk masa kini dan masa mendatang.

318

3.4. Peran pemerintah di dalam menjalin kemitraan dengan UMKM Jalinan kemitraan sangat diperlukan UMKM untuk dapat bertahan dan mengembangkan bisnis di tengahtengah persaingan dengan Usaha Besar yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya jalinan kemitraan antara Pemerintah dengan UMKM akan memperkuat ekonomi kerakyatan sebagai wujud dari pelaksanaan Sistem Ekonomi Pancasila yang telah menjadi pedoman ekonomi bagi Bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jalinan kemitraan antara Pemerintah dengan UMKM sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 adalah: (1). Inti Plasma dengan melakukan : a. penyediaan dan penyiapan lahan; b. penyediaan sarana produksi; c. pemberian bimbingan teknis produksi dan manajemen usaha; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan; f. pemasaran; g. penjaminan; h. pemberian informasi; i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha, (2). Subkontrak dengan melakukan : a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponennya; b. kesempatan memperoleh bahan baku yang diproduksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar; c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen; d. perolehan, penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan; e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan hubungan sepihak, (3). Waralaba dengan melakukan : perlindungan terhadap UMKM oleh Pemerintah dengan memberikan kesempatan dan mendahulukan UMKM yang memiliki kemampuan dalam menjalankan Waralaba, (4). Perdagangan Umum dengan melakukan : perlindungan terhadap UMKM oleh pemerintah dengan adanya kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari UMKM oleh Usaha Besar; serta pemenuhan kebutuhan barang dana jasa Usaha Besar dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan, (5). Bentuk kemitraan lain seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (joint venture), dan penyumberluaran (outsourcing). Dari berbagai macam kemitraan yang harus dijalankan Pemerintah dengan UMKM, Pemerintah hanya mampu menjalankan sebagian kecil dari peran kemitraan yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2008, dan jangkauan Pemerintah terhadap UMKM dalam menjalankan kemitraan yang terjadi selama ini sangat terbatas. Berbagai alasan penghambat dari peran kemitraan Pemerintah terhadap UMKM yaitu : keterbatasan jumlah dan kemampuan intelektual sumber daya aparatur Pemerintah, keterbatasan anggaran pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana kerja aparatur Pemerintah, masih kurangnya integritas aparatur Pemerintah dalam bekerja untuk masyarakat, dan budaya birokrasi yang masih kuat di dalam Pemerintahan. Berbagai hambatan peran Pemerintah dalam mendorong kemajuan UMKM perlu menjadi perhatian serius dengan melakukan evaluasi dan pembenahan untuk menjadi lebih baik di masa mendatang. Peran Pemerintah yang baik terhadap UMKM akan menciptakan daya saing Indonesia terhadap negara-negara di dunia semakin tinggi dan ekonomi Indonesia menjadi kuat menuju masyarakat adil dan makmur.

4. KESIMPULAN Dari pembahasan di atas dapat di simpulkan sebagai berikut: (1). Pemerintah sudah menyiapkan dana besar dan mendorong Lembaga Keuangan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun banyak UMKM yang dinilai tidak Bankable sehingga Lembaga Keuangan sangat berhati-hati dalam menyalurkan KUR. Dana KUR yang disalurkan kepada masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahun namun Dana KUR yang 319

tersisa masih tetap besar, (2). Pemerintah hanya berhasil melakukan sebagian kecil pembinaan yang seharusnya dilakukan terhadap UMKM. Beberapa peran pemerintah cenderung memberatkan UMKM dari segi waktu dan biaya seperti memperoleh hak atas kekayaan intelektual, dan seringnya UMKM dibebankan biaya dalam hal pemasaran. Keberhasilan UMKM terjadi karena kemandirian dan kerja keras yang dilakukan oleh pengusaha UMKM untuk bisa bertahan dalam dunia bisnis; (3). Pemerintah berusaha mendorong masyarakat terutama generasi muda untuk menjadi wirausaha karena peningkatan penyerapan tenaga kerja pada UMKM berhasil menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah merancang dan menerapkan pendidikan kewirausahaan di tingkat Sekolah dan Perguruan Tinggi untuk mendorong generasi muda membuka lapangan pekerjaan pada UMKM. Pemerintah perlu melakukan monitoring, pendampingan, dukungan pendanaan serta membuka akses pasar bagi wirausaha muda baru yang sejalan dengan penerapan pendidikan kewirausahaan, (4). Pemerintah menjalankan sebagian kecil peran jalinan kemitraan dengan UMKM. Berbagai alasan penghambat dari peran kemitraan Pemerintah terhadap UMKM yaitu : keterbatasan jumlah dan kemampuan intelektual sumber daya aparatur Pemerintah, keterbatasan anggaran Pemerintah, keterbatasan sarana dan prasarana kerja aparatur Pemerintah, masih kurangnya integritas aparatur Pemerintah dalam bekerja untuk masyarakat, dan budaya birokrasi yang masih kuat di dalam Pemerintahan. Adapun saran yang bisa diberikan sebagai berikut: (1). Kementerian Koperasi & UMKM serta Lembaga Keuangan harus bekerja keras dan melonggarkan prosedur kredit untuk dapat menjangkau UMKM dan melakukan pembinaan kepada UMKM sesuai amanat Undang-Undang No.20 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 sehingga UMKM banyak tumbuh di Indonesia dan banyak UMKM dapat menerima dana KUR karena dinilai Bankabel, (2). Dalam menjalankan perannya, pemerintah sebaiknya tidak memberatkan UMKM terutama pembebanan biaya, namun seharunya pemerintah memfasilitasi UKM untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memacu kinerja UKM menjadi lebih baik lagi, (3). Pemerintah tetap fokus mendidik generasi muda menjadi wirausahawan dan melakukan monitoring, pendampingan, dukungan pendanaan serta membuka akses pasar bagi wirausaha muda baru yang sejalan dengan penerapan pendidikan kewirausahaan, (4). Pembenahan Birokrasi Pemerintahan terutama aparatur negara secara konsisten terus dijalankan serta pembenahan sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk mendukung peran pemerintah dalam upaya pembinaan UMKM

UCAPAN TERIMAKASIH Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas Dhyana Pura yang telah mendukung hasil penelitian ini sehingga dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penelitian ini yang telah memberikan data dan informasi sehingga penelitian ini dapat selesai.

DAFTAR PUSTAKA Ahiawodzi Anthony K. & Adade Thomas C., November 2012, Access to Credit and Growth of Small and Medium Scale Enterprises in the Ho Municipality of Ghana, Brithish Journal of Economics, Finance and Management Sciences, Vol. 6(2), ISSN 2048-125X Akisimire Richard, July 2010, Microfinance Credit Terms and Performance of SMEs in Uganda: A Case Study of SMEs in Mbarara Municipality, A Dissertation for The Degree of Master of Science in Accounting and Finance,Makerere University

320

Arsyad Lincolin. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi Kelima, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Baasir Faisal. (2003). Pembangunan dan Krisis (Kritik dan Solusi Menuju Kebangkitan Indonesia), Cetakan Pertama. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2013). Data dan Informasi Kinerja Pembangunan Nasional 2004-2012. Bakhas Imraan GH. (2009). Improving SME Access to Finance in North West Province of South Africa, Dissertation for the Degree Masterof Business Administration, North-West University. Baswir Revrisond. (2010). Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Delokomotif. Green Anke, August. (2003). Credit Guarantee Schemes for Small Enterprises: An Effective Instrument to Promote Private Sector-Led Growth?, First Published, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO). Kuncoro Mudrajad. (2010). Ekonomika Pembangunan (Masalah, Kebijakan, dan Politik). Jakarta: Erlangga. Noor Henry Faizal. (2013). Ekonomi Publik (Ekonomi untuk Kesejahteraan Rakyat), Cetakan Pertama. Padang: Akademia Permata. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan dan Bantuan Teknis dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

321