PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PAUD DI INDONESIA Annisa Meitasari Wahyono 125120307111071 PENDAHULUAN Pendidikan Anak Usia Dini atau biasa disebut dengan PAUD bukanlah sesuatu yang asing di kalangan masyarakat pada saat ini. Kehadiran PAUD ini pun telah diakui dengan adanya Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang terdapat dalam bagian tujuh, pasal 28 ayat 1-6, dimana pendidikan anak usia dini diarahkan pada pendidikan pra sekolah yaitu anak usia 0 sampai dengan usia 6 tahun. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pendidikan anak usia dini tidak hanya mencakup Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) namun juga meliputi kegiatan lainnya, seperti tempat penitipan anak, kelompok bermain, dan lain sebagainya yang sejenis. Peran pendidikan anak usia dini sangat penting bagi tumbuh kembang anak sama seperti peran keluarga, lingkungan, dan sekolah yaitu memberikan pembelajaran sejak dini dengan metode yang menyenangkan bagi anak. Dengan metode yang menyenangkan atau yang biasa disebut merode bermain sambil belajar inilah secara tidak langsung anak akan mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuannya di usia pra sekolah. Berkembangnya suatu instansi atau lembaga pendidikan tak luput dari peran pemerintah, masyarakat, dan orang tua itu sendiri. Namun karena minimnya kesadaran masyarakat akan pentingnya suatu pendidikan anak usia dini, keterbatasan dana untuk memasukkan anak dalam PAUD, dan keterbatasan dana alokasi dari pemerintah membuat angka partisipan pada PAUD tergolong rendah, terutama pada masyarakat pelosok yang belum memiliki PAUD di daerahnya. Hal ini perlu ditanggapi serius mengingat bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak-anak di dunia terutama di Indonesia.
KAJIAN TEORI Pendidikan anak usia dini adalah salah satu faktor penting dalam dunia pendidikan di Indonesia yang memiliki peran penting dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam pendidikan anak. Pentingnya pendidikan usia dini pada anak telah menjadi perhatian Internasional. Dalam sebuah pertemuan yang dilakukan di Jakarta, Stefan Koeberle (Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia) mengatakan bahwa, “Anak-anak yang mendapat pendidikan usia dini memperlihatkan perkembangan fisik, sosio-emosional, dan kognitif yang jauh lebih besar dari anak-anak yang tidak mendapat layanan tersebut.” Pada hakikatnya, pendidikan anak usia dini merupakan upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh, dan menyediakan kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan anak, serta memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan anak sejak dini. Dalam UU No. 20 Tahun 2003 telah diatur bahwa 1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; 2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal; 3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat; 4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; dan 5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan Kondisi tumbuh kembang anak yang baik akan berpengaruh pada kualitas anak di kemudian hari. Riset atas perkembangan anak dan hasil pendidikan menunjukkan adana keuntungan jangka panjang dan jangka pendek dari PAUD (Barnett, S.W , 1992; Hart dan Schumacher, 2004; Shore, 1997 dalam Agung, 2010). Keuntungan jangka pendek adalah peningkatan aspek kecerdasan anak, sedangkan keuntungan jangka panjang adalah peningkatan angka penyelesaian sekolah. PEMBAHASAN Pendidikan merupakan salah satu pondasi bagi tumbuh kembang seorang anak untuk memperoleh masa depan yang lebih baik. Pendidikan juga bermanfaat agar generasi muda dapat menghadapi persaingan global dunia. Pendidikan harus di mulai sejak dini, karena pendidikan ini
dapat membentuk mental dan karakter anak di usia 0-6 tahun sebelum masuk pada jenjang sekolah dasar (SD). Selain itu, pada usia 0-6 tahun, anak-anak mengalami masa golden age atau masa keemasan dimana pada masa tersebut anak lebih peka untuk menerima berbagai rangsangan yang diterimanya. Salah satu pemenuhan pendidikan bagi anak usia 0-6 tahun yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat adalah program pendidikan anak usia dini (PAUD). Pada penyelenggaraannya, PAUD tidak menggunakan kurikulum baku dari Depdiknas namun menggunakan rencana pembelajaran yang disebut dengan menu besar. Menu besar ini mencakup pendidikan moral dan nilai keagamaan, fisik/motorik, bahasa, sosio emosional, dan seni. Selain tidak menggunakan kurikulum baku, PAUD pada dasarnya ditujukan bagi kalangan ekonomi miskin karena pada umumnya PAUD tidak menarik iuran sekolah atau jika menarik iuran dengan jumlah yang kecil. Berbicara mengenai pendidikan maka akan berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Karena kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan terutama dalam pendidikan usia dini dinilai masih cukup rendah. Hal ini dikarenakan adanya ketidaktahuan, kemiskinan, gagasan orang tua tentang perkembangan anak yang masih sangat tradisional, motivasi yang rendah karena kebutuhan yang masih sangat mendasar, masih dipengaruhi budaya setempat yang sempit, kondisi geografis yang tidak memungkinan, serta ketersediaan lembaga PAUD di derahnya. Selain itu, pemahaman masyarakat akan pendidikan usia dini juga masih sangat rendah. Pada umumnya, mereka berpikir bahwa pendidikan identik dengan sekolah sehingga bagi anak usia dini, pendidikan merupakan hal yang tidak penting. Hal ini juga membuat rendahnya partisipasi anak yang mengikuti pendidikan usia dini. Selain itu, rendahnya partisipasi anak mengikuti pendidikan anak usia dini dipengaruhi oleh terbatasnya dan tidak meratanya PAUD yang ada di masyarakat terutama di daerah pedesaan, serta kurangnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Fakta menunjukkan bahwa dari 41.317 buah TK di seluruh Indonesia, 41.092 buah (99,46%) didirikan oleh pihak swasta sedangkan pemerintah hanya mendirikan 225 buah (0,54%) (Rosadi, 2002). Melihat data diatas dapat dipastikan bahwa masih kurangnya peran pemerintah dalam membangun dan mengembangkan PAUD di Indonesia. Meskipun kita tahu bahwa keberhasilan PAUD bukanlah tanggung jawab pemerintah semata namun juga menjadi tanggung jawab bersama masyarakat terutama orang tua anak.
Selain kurangnya peran pemerintah dalam hal pembangunan PAUD, pemerintah juga kurang mengalokasikan dana untuk kebutuhan pendidikan anak usia dini. Sebetulnya pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional terutama Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah sebenarnya sudah menyiapkan dana untuk operasional PAUD, namun dana tersebut tidak mencukupi untuk keseluruhan PAUD yang ada di seluruh Indonesia sehingga pemerintah memberikan proposal untuk menambah sumbangan dana bagi PAUD. Permasalahan dana ini merupakan masalah yang cukup mendasar dan kontradiksi mengingat bahwa pemenuhan hak pendidikan seharusnya gratis namun pada kenyataannya belum bisa gratis. Sehingga untuk mendapatkan hak pendidikan penuh masyarakat masih harus mengeluarkan biaya. Dan tentu saja bertentangan dengan pasal 26 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, setidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar diperlukan untuk menjaga perdamaian”. Masalah-masalah diatas sebenarnya tidak akan terjadi apabila pemerintah melakukan upaya-upaya yang optimal demi pemenuhan hak pendidikan bagi anak-anak di Indonesia. Upaya tersebut antara lain: 1) Pemerintah seharusnya memasukkan PAUD menjadi pendidikan yang wajib bagi seluruh warga negara, sehingga PAUD menjadi prioritas pemenuhan pendidikan sesuai dengan UU yang berlaku, 2) Membuat anggaran pendidikan tersendiri, anggaran ini harus memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan anggaran-anggaran lainnya yang belaku baik dalam negara maupun daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 3) Pengumpulan dana pajak atau retribusi dari perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah PAUD yang di lakukan oleh pemerintah setempat yang digunakan terutama untuk pembiayaan pendidikan. Adanya kerjasama, peran, serta sikap jujur baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menunjang keberhasilan dan pengembangan PAUD dapat membuat anak-anak mendapatkan hak penuh pendidikan secara gratis terutama bagi anak-anak yang kurang mampu secara ekonomi sehingga tidak ada alasan lagi tidak dapat mengemban pendidikan karena tidak adanya dana. KESIMPULAN
Pendidikan anak usia dini memegang peranan penting dalam hal tumbuh kembang anak usia dini. Hal ini sama dengan peranan sebuah keluarga dan lingkungannya. Tidak semua anak di Indonesia terjamah oleh pendidikan anak usia dini, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terutama orang tua untuk memasukkan anaknya ke dalam PAUD. Orang tua berpikir bahwa pendidikan belum cocok untuk anak dengan usia dini, tidak adanya biaya untuk masuk PAUD, dan tidak adanya PAUD di daerah tempat tinggal terutama daerah pedesaan. Oleh karena itu diperlukan beberapa upaya untuk mengembangkan PAUD agar semua anak di Indonesia dapat merasakan pendidikan usia dini dan mencapai salah satu tujuan Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa yang berartii bahwa pemerintah Indonesia harus membiayai pendidikan anak-anak di seluruh Indonesia tanpa terkecuali.
REFERENSI
Agung, I. (2010). Perluasan Wajib Belajar 12 Tahun : Suatu Pemikiran. Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan : 119 – 135.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2007). Undang-undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Depdiknas:Jakarta.
Rosadi, D. (2002). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kerangka Otonomi Daerah. Buletin Padu Jurnal Ilmiah Anak Dini Usia, 60-72.
http://paud.kemdikbud.go.id/article/detail/pendidikan_anak_usia_dini-2
diakses
pada
Senin, 20 April 2015.
http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2012/11/05/indonesia-early-childhoodlearning-deserves-greater-attention diakses pada Jumat, 17 April 2015.
