PERANADMINISTRASIPUBLIKDALAM PENGEMBANGAN DAN DUNIA USAHA KEMITRAANPEMERINTAH Oleh: Prof. Dr. MustopadidjajaAR
1.
Pendahuluan
kemitraanpemerintahdan dunia usaha dalam menghadapi Pengembangan pembangunan dalam RepelitaVl dan PJP-ll dewasa ini, tantangan-tantangan serta peran administrasipublik di dalamnya,merupakanmasalahmendasardan strategis, karena menyangkut sistem pemerintahandan ekonomi bangsa dan negara serta akan mempengaruhipencapaiansasaran pembangunannasional yang penting. Perkembanganinternasionalyang ditandai arus globalisasiyang cepat dengan semangat liberalisasidan persainganyang meningkat sebagai konsekuensi persetujuanGATT dan A'PEC,akan terus mendorong perubahan lingkungan strategis l"strategic busrnessenvironment") yang mendasar dan mencakup dimensi-dimensiyang luas. Kondisi eksternal tersebut - bersama-sama f aktor-faktor internal - perlu diperhitungkandan diantisipasi secara cermat perkembangan,dampak dan berbagaiimplikasinyadalam kehidupan nasional' Semua itu memerlukan pemantauan dan pengkajian yang sistematis dan berkesinambungan,dan perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian strategi, kebijaksanaan,serta langkah-langkahoperasionalyang serasi dan tepat baik oleh organisasipublik maupun bisnis, apabila kita tidak ingin tertinggal dalam perkembangandan arena persainganyang mau tidak mau harus kita hadapi, baik dalam tatanan ekonomi nasionalmaupun internasional.Untuk menghadapi itu semua sangat diperlukankemitraanantara pemerintahdan dunia usaha, baik secara horisontal mau pun vertikal, dengan dukungan administrasi dan manajemenyang mantap baik dari organisasipublikmaupun bisnis' Perhatian PERSADIatas "policy rssues" tersebut, dengan menempatkannya dalam agenda seminar dalam rangka Kongres lll sekarang ini memberi petunjukbesarnyarasa tanggung jawab para sarianadan ahli administrasiyang tergabung di dalamnya terhadap sukses pembangunan, dan menyalanya
sadi - 2
semangatkejuanganuntuk mengabdikanpengetahuandan kemampuanprofesionalnya bagi kemajuan dan kebesaranbangsa. Untuk itu perkenankansaya, sebagai pelajar adminsitrasi,menyampaikanpenghargaanyang tulus kepada PimpinanPERSADI.Ucapanterima kasih yang dalamjuga ingin saya sampaikan kepada Panitiaatas undanganuntuk berpartisipasidalam kongres dan seminar ini. Permasalahan mengenaiperanapa yang perlu dilakukanadministrsipublik pengembangan kemitraannyadengan dunia usaha, dalam era dalam rangka globalisasi yang ditandai semangat liberalisasidan menajamnya persaingan tersebut, dalam kondisi di mana masih dihadapi berbagaitantangan pembangunan serta kelemahandalam struktur dan sistem kelembaganekonomi kita, yang.luas. Uraian ini dapat menyentuh medan dan kemungkinan-kemungkinan pada kelembagaan dalam sistem ekonomi beberapa dimensi akan membatasidiri kita, dan langkah-langkahkebijaksanaanyang mungkin ditempuh daiam "pengembangan kemitraan pemerintah dan dunia usaha"; juga tantangantantangan yang kita hadapi dalam pembangunan nasional dan beberapa permasalahandalam struktur dunia usaha. Namun demikian, uraian ini tidak mempunyai intensi akan menyentuh keseluruhandimensi permasalahanyang dihadapi tersebut apalagi mengembangkanseluruh kemungkinan solusinya, melainkan membatasi diri pada beberapa aspek yang berpengaruh, juga dikemukakansecaraumum. 2.
Sistem Ekonomi, Peran Negara dan Dunia Usaha
Pengembangankemitraan pemerintahdan dunia usaha merupakan permasalahanyang menyangkut sistem pemerintahandan ekonomi yang dianut suatu bangsa, dan menyentuh selain berbagaifaktor internal dan eksternaldi bidang ekonomi dan bisnis juga batasan-batasanhukum mengenai peranan negara dan dunia usaha dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan pada umumnya. Sebagai bagian dari penyelenggaraanpembangunannasional khususnya di bidang ekonomi, pengembangankemitraantersebut harus mengacu pada Kaidah Penuntun,-)dan diarahkanpada mantapnya perwujudan sistem ekonomi dan DemokrasiEkonomiberdasarkanPancasiladan UUD 1945.
*)
Kaidah Penuntunmerupakanpedomn bagi penentuankebijaksanaanper$angunannasional agaf senantiasa sesuai dengan lgndasan, maknadan hakekat, asas, Havasan.dan tujuannya, yang merupakanpengamatan sita Pancasita secara serasi dan merupakankesatuanyang utuh (GBHN1993).
sadi - 2
Dalamrangkapembangunannasionalkita, DemokrasiEkonomimerupakan sistem dan dasar mekanismeperekonomiandan kegiatan pembangunan,yang antara lain ditandaiadanya (a) mekanismepasar,dan keterkaitanpasar domestik dengan pasar internasional,regionaldan global; (b) intervensi pemerintah; (c) hak inisiatifdan budget DPR; (d) pengakuanterhadaphak milik perorangandan pemanfaatannya,serta peran aktif warga negara dan masyarakat, termasuk dunia usaha, dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan;dan (e) pengawasanlegislatifdan sosial. Hal-haltersebut merupakandeterminan bagi negara dan pembaadministrasidan manajemenpublik dalam penyelenggaraan ("democratic, ngunan secara demokratis,terbuka dan berpertanggung-jawaban transparant, and accauntable"). Selain itu, dalam upaya mewujudkan tujuan dan cita-citanasionalyang sesuaidengan Pancasiladan UUD 1945, pemerintah - bersama seluruh pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional - harus berupaya menghindarkansistem free fight liberalism,etatisme, persaingantidak sehat dan pemusatankekuatanekonomi pada suatu kelompok dalam berbagai bentuk monopolidan monopsoniyang merugikanmasyarakatdan bertentangan d e n g a nc i t a - c i t ak e a d i l a ns o s i a l( G B H N1 9 9 3 ) . Dalam penentuanberbagaikebijaksanaanpembangunanditetapkan pula Trilogi Pembangunan sebagai acuan strategik agar kegiatan dan kinerja pembangunannasionalterarah pada pemerataan,pertumbuhan,dan stabilitas nasionalyang sehat dan dinamis.Dengantegas GBHN 1993 menetapkanbahwa pembangunannasionaldiselenggarakanoleh masyarakatbersama pemerintah. Dalam hubungan ini pemerintah berkewajibanuntuk memberikan pengarahan dan bimbingan, serta menciptakan iklim yang mendorong peran serta aktif masyarakatdalam pembangunan.Pembangunanekonomi yang didasarkanpada demokrasiekonomi menentukanbahwa masyarakatharus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan.Oleh karenanyaPemerintahberkewajiban memberikanpengarahandan bimbingan,serta menciptakaniklim yang sehat bagi perkembangandunia usaha dalam rangkamewujudkanperekonomianyang maju, mandiri dan andal, yang disusun sebagaiusaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan,dengan kemitraanyang kukuh antara badan usaha,koperasi, negara, dan swasta, sesuai dengan sistem ekonomi dan peranan pemerintah UUD 1945. s e b a g a i m a ndai a m a n a t k a n Yang dimaksud dengan kemitraan yang kukuh adalah terjadinya kerja sama antarpara pelaku ekonomi dan penyelenggarapembangunantermasuk
pemerintah,atas dasar saling membutuhkan,memperkuat,dan menguntungkan dalam berbagaibidang kegiatanekonomi dan pembangunan.Dengan kemitraan tersebut kemampuannasionaldalam menghadapiberbagaitantangan, peluang, potensi, ataupun kendala,baik dalam tatanan ekonomi nasionalmaupun internasional meningkat, sehingga berbagaisasaran pembangunandapat dicapai secaralebih optimal. Rumusan Demokrasi Ekonomi lndonesia tersebut lahir sebagai suatu kristalisasipengalamanpanjang dari sejarah perjuangannasional, khususnya setelah IndonesiaMerdeka, dan dari pengalamansejarah bangsa-bangsalain, yang sama-samatelah mengalamikegagalandari sistem liberalisme("market failure"l dan etatisme l"government failure") dalam penyelenggaraannegara dan pembangunannya. Dalam Demokrasi Ekonomi tersebut, kegiatan ekonomi nasionaltidak sepenuhnyadiserahkankepada "mekanisme pasar", melainkan dilengkapi dengan intervensi pemerintah,disertai pengawasan legislatif dan partisipasisosial. Disadaribenar, mekanismepasar tidak dapat menyelesaikansemua persoalan ekonomi dan pembangunan,seperti ketimpangan lokasi investasi, kelemahanstruktur dunia usaha, dan kelemahanposisi tawar usaha kecil dan menengah.Mekanismepasar juga tidak dapat mencegahpemusatankekuatan ekonomi, dan mengoreksi ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk itu, intervensipemerintahdiperlukan,baik untuk menkoreksipersainganyang kurang sehat, lebih memberdayakanusaha kecil dan menengah, mau pun untuk mengoreksi ketimpangandistribusiinvestasi dan pendapatan.Di sadari pula, pemerintah pun tidak bisa sendiri memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa secara memadai dan efisien. Sejarah menunjukkan, penguasaandan pengendalianlangsung oleh pemerintahatas sistem produksi dan distribusi,yang dicapaibahkan bertentangandengan harapan.Yang terjadi adalah over-bureaucracy,korupsi, in-efisiensi,inflasi, dan degradasi kesejahteraan. Sekalipun demikian,intervensipemerintahtidak dimaksudkanmengganagar pasar tikan fungsi ataupun mekanismepasar,melainkanmempengaruhinya dapat berfungsi sebagai sarana transaksi bisnis yang sehat, terbuka, dan efisien; dan sebagai institusi ekonomi dapat berperan dalam mewujudkan pemerataandan pertumbuhanyang berkeadilan.
sadi - 2
Dalam membangun masyarakat yang modern di mana dunia usaha menjadiujung tombaknya,terwujudnyakemitraandan modernisasidunia usaha, terutama usaha kecil dan menengahamat penting. Dalam upaya mengembangkan kemitraandunia usaha yang saling menguntungkanantara usaha besar, menengah,dan kecil, perananpemerintahditujukan ke arah pertumbuhanyang serasi.Pemerintah berperan dalam menciptakaniklim usaha dan kondisi lingkungan bisnis, melalui berbagai kebijaksanaandan perangkat aturan perundangan yang mendorongterjadinyakemitraandalam berbagaikegiatanekonomi dan pembangunan,dan pengintegrasianusaha kecil ke dalam sektor modern dalam ekonominasional,serta mendorongprosespertumbuhannya. Kemitraan antarpelakuekonomi harus didasarkan pada persepsi yang sarna rlengenai asas kekeluargaandan DemokrasiEkonomi. Dalam hubungan ini, peran pemerintahdiwujudkansebagaipenjagakepentinganumum serta persaingan sehat, pendorong kemitraan usaha, pengatur distribusi manfaat dan kesempatanekonomi serta menjalankanbisnis rintisan di mana sektor swasta belum mampu atau kurang berminat, dan berbagaikegiatan yang mempunyai fungsi pelayananpublikyang erat kaitannyadenganhajat hidup orang banyak. 3.
KemitraanDan TantanganPembangunan
K o n s e pk e m i t r a a ns u d e ht e r s u r a td a l a m U U D 1 9 4 5 , P a s a l3 3 a y a t ( 1 , 2 , 3). Berdasarketentuan konstitusi tersebut kemudian berkembangdan dikembangkan 3 bentuk badan usaha, yaitu BUMN, koperasi,dan BUMS. Pasal 33 ayat (1) mengamanatkan: Perekonomiandisusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.Semangat kekeluargaandan kebersamaan tersebut juga dapat diartikan untuk diwujudkan oleh dan pada segenap unsur pelaku ekonomi, yaitu ketiga badan usaha di atas bersamapemerintah.Secara dinamik,semangatkekeluargaandan kebersamaantersebutjuga dapat diartikan dan diwujudkan dalam bentuk kemitraanantarparapelaku ekonomi tersebut di atas, pada berbagaitingkat dan satuan analisa (level and unit of analysesl dalam berbagaikegiatanekonomidan pembangunansepertiakan diuraikanlebih lanjut d i b a w a hi n i . Sejalan dengan sistem ekonomi yang kita anut, dunia usaha nasional merupakan mitra pembangunandan penggerakyang semakin dominan bagi pencapaiansasaran-sasaran strategis,seperti peningkatanpemerataan,pertum-
buhan, mobilisasidana dan investasi,penerimaannegara dan devisa, kesempatan kerja, penyediaanberbagai macam sarana dan prasarana,peningkatan kualitassumberdaya manusiadan iptek serta pemanfaatannya,penanggulangan kemiskinan,dan pelestarianfungsi sumber-sumberalam dan lingkunganhidup. Sebagaipenyederhanaan,berdasarberbagaikontribusi nyata dari kegiatan dunia usaha terhadap sasaran-sasaranstrategis pembangunannasional tersebut dapat kita identifikasipola kemitraan pemerintahdan dunia usaha dalam beberapa tingkat dan satuan analisa;yaitu kontribusi:(1) kepadayang bersifat makro dan antarsektorkita sebut "kemitraanmakro", (2) kepadayang bersifat mikro dan dalam salah satu sektor kita sebut "kemitraan sektoral", (3) kepada suatu wilayah atau kawasan kita sebut "kemitraanregional",dan secara keseluruhan merupakan kemitraan nasional yang strategis ( national strategic alliance"). Selain itu, pada tingkatan yang lebih operasionaldapat diidentifikasi pula beberapa"kemitraan",seperti (1) "kemitraanpembiayaan"yang dikembangkan sebagai solusi masalah kelangkaandana atau keterbatasanmodal, dan (2) "kemitraan teknis" sebagai solusi atas kekurangantenaga profesional, dan kelemahaniptek, baik daiam organisasipublikmaupunbisnis. Pada tingkat global dan regional, persetujuanmengenai GATT, APEC, AFTA, dan NAFTA,merupakangejalanyata dalam tatanan perekonorniandunia yang menggambarkan konsensus antarpemerintahsecara global untuk mendukungaktivitas dunia usaha dari masing-masing dan antar negara,sebagai "strategicallience"yang juga jelas menunjukankemitraanpemerintahdan dunia usaha. Secara sederhana dapat dikemukakan, kesepakatan internasional tersebut telah mengarahkanperkembangantatanan ekonomi dunia "seolah" menjadi suatu sistem pasar yang membuka peluang bagi dunia usaha dari negara mana pun untuk melakukankegiatanbisnis di bagian dunia mana pun. perdagangandan investasi,misalnya, Di antara persetujuantersebut, liberalisasi membuka peluang bagi dunia usaha Indonesiauntuk "go international" dan melakukan kegiatan bisnisnya tersebut di (investasi)dan ke (perdagangan) negara-negarayang menyepakati "international agreements" tersebut. Sebaliknya, peluang-peluang investasidan pasar domestikkita pun harus terbuka bagi dunia usaha dari negara-negaralain. Dengan perkataanlain dunia usaha kita juga akan semakin menghadapisaingan dalam memanfaatkanpeluang bisnis serupayang ada di tanah air. Dalamhubunganini, peningkatandaya saing dunia usaha kita merupakantantangan dan sekaliguskunci bagi keberhasilanmemanfaatkan peluangbisnisnasional,internasional, regional,dan global. sadi - 2
I I
I
Pada tingkat nasional,peranan pemerintahdan dunia usaha jelas akan bertambah besar, oleh karena dalam Repelita Vl dan PJp Il direncanakan pertumbuhanekonomi yang cukup tinggi yaitu sebesar 6,2o/o rata-rata per tahun, yang diharapkan dapat semakin meningkat dalam Repelita-repelita berikutnya sehingga mencapai 8,7a/opet tahun dalam Repelita X. Ini berarti sefamaPJPll rata-ratapertumbuhanadalahlebih dari 7o/oper tahun. Untuk itu diperlukan "kemitraan makro", antara pemerintah dan dunia usaha, meliputiupaya pencapaiansejumlahsasaran antara lain sebagaiberikut. Pertama dunia usaha nasional bersama masyarakatdiharapkan dapat menghimpun dana investasi yang semakin besar. Pada RepelitaVl jumlah investasi yang diperlukanuntuk mengejartingkat pertumbuhantersebut di atas adalah sekitar Rp 660,1 triliun; dari masyarakat{termasuk dunia usaha) diharapkan sekitar68,87o dari seluruhkebutuhaninvestasi,berartidari pemerintahdiperkirakan hanya sekitar 25,7o/o-nya. Dari dunia usaha juga diharapkankontribusinyadalam penerimaanpajak yang diharapkanmeningkatrata-rata17,3 persen per tahun, sehinggaperanan penerimaanpajak dalam penerimaandalam negeri akan meningkat dari sekitar 64, 1 persen pada akhir Repelita V menjadi sekitar 77,3 persen pada akhir RepelitaVl. PenerimaanpemerintahdalamAPBN selamaRepelitaVl diperkirakan berjumlah Rp443,5 triliun, dengan perincian Rp382,0 triliun merupakan p e n e r i m a a nd a l a m n e g e r i ,d a n R p 6 1 , 5 t r i l i u n m e r u p a k a nb a n t u a n l u a r n e g e r i . Sasaranpenerimaannegaraini merupakantantanganbagi pemerintah,yang juga tergantung kepada kemantapan dunia usaha dalam memanfaatkan peluang bisnis,serta disiplindalam pembayaranpajak. Bantuan luar negeri sebagai sumber dana pembangunan merupakan pelengkapyang masih dibutuhkan.Namun demikianperanannyaharus diupayakan terus berkurang,dan senantiasaberada di dalam batas-batasyang aman. Sebagai persentasedari PDB, stok hutang Indonesia diharapkan turun dari sekitar 57 persen pada akhir RepelitaV menjadisekitar 46 persen pada akhir RepelitaVl. Rasio pelunasanhutang pemerintahdan swasta terhadap ekspor (Debt Service Ratio) diupayakanterus menurun dari sekitar 30,5 persen pada akhir RepelitaV menjadisekitar20,6 persenpada akhir RepelitaVl.
sadi - 2
MenurunkanDSR dan terjaganyabatas pinjamanyang aman merupakan tantanganbagi pemerintahmau pun dunia usaha. Dalam rangka itu dunia usaha ditantanguntuk meningkatkanekspor,khususnyaekspor non migas yang diharapkan akan meningkatdengan rata-rata 16,5o/oper tahun dalam RepelitaVl. Dunia usaha nasionalmemerlukan"dukungan" pemerintahdalam menghadapi persainganpasardalam dan luar negeri,dalam upaya meningkatkandaya saing, dan perluasannegarasasaranekspor. Dalam rangka "kemitraan sektoral" diharapkan kontribusi dunia usaha dalam peningkatanlapangankerja yang diperlukanoleh tenaga kerja yang akan semakinmeningkat.dari sekitar 79 juta pada akhir RepelitaV menjadisekitar 91 juta pada akhir RepelitaVl dan mencapaisekitar 140 juta pada akhir RepelitaX. Pada RepelitaVl angkatan kerja diperkirakanakan meningkat dengan sekitar 12,6 juta orang. Sebab itu masalah penyediaan lapangan kerja produktif merupakan tantangan yang sangat mendesak. Sebagian terbesar tambahan lapangan kerja baru ini harus disediakanterutama oleh dunia usaha nasional pada umumnya. Kemitraansektoraljuga perludikembangkan,dalam meningkatkankualitas sumber daya manusia,misalnyaantaralain dalam pembangunanpendidikandan kesehatan.Pembangunan sektor pendidikandiarahkanpada peningkatankualitas serta pemerataan pendidikan, terutama pendidikan dasar serta pendidikan kejuruan,untuk menghasilkantenaga-tenagaterampildan profesional.Sedangkan pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakattermasuk perbaikan gizi. Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayananpendidikandan kesehatan,pemerintah perlu meningkatkanpengembangandan pengendalianmutu. Keadaan prasaranaekonomi yang tidak seimbang dengan peningkatan produksidan jasa merupakankendaladan mengurangitingkat efisiensiekonomi secara nasional,yang dapat mengurangidaya saing dan ketahananekonomi. Untuk mendukungkegiatanekonomiyang makin meningkat,prasaranaekonomi sepertijalan, jembatan, pengairan,pelabuhanlaut dan udara, sarana pengangkutan, tenaga listrik,telekomunikasi,dan saranapengairanperluterus dibangun. Pembangunanprasaranadan sarana tersebut membutuhkanbiaya yang besar. MenyadariterbatasnyakemampuanPemerintah,padahal kebutuhan prasarana
amat besar, maka partisipasimasyarakatdan dunia usaha dalam membangun prasaranaakan terus didorong,terutama di daerah yang tingkat pertumbuhannya tinggi, di mana investasiswasta mempunyaikelayakanekonomi yang cukup tinggi. Dalam rangka itu dapat ditempuh "kemitraan pembiayaan", melalui berbagaibentuk sepertiBOI BOO,dan sebagainya. "Kemitraan Begional" ditujukan untuk mewujudkan pemerataanpembangunan daerah dengan mendorong investasidan mempercepatupaya peningkatan sumber daya manusia di wilayah yang belum berkembang. Perhatian khusus diberikan antara lain kepada daerah terpencil, daerah minus, daerah kritis, daerah perbatasan,dan daerah terbelakanglainnya, yang disesuaikan denganprioritasdan potensidaerahyang bersangkutan.Pembangunankawasan timur Indonesia(KTl), mendapatkanperhatianlebih besar dalam Repelita Vl. PembangunanKTI dimaksudkan untuk membangun kawasan yang rata-rata masih tertinggal dibanding kawasan lainnya, dengan memanfaatkan sumber daya setempatseoptimalmungkin. "KemitraanTeknis"dimaksudkanuntuk pendayagunaanpemanfaatandan meningkatkankemampuanprofesional,teknis (teknologis)dan manajerialsehingga dapat meningkatkanpula efisiensidan kualitasproses dan kinerja pelaksanaan kegiatanbaik dalam penyusunandan pelaksanaanrencana,kebijaksanaan, dan program-programinvestasi, produksi termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa,pemasaran,dan perdagangansehinggameningkatkandaya saing b a r a n gd a n j a s a y a n g d i h a s i l k a n . Sementara itu diidentifikasiadanya kelemahan struktural dalam dunia usaha nasional, khususnya berupa ketimpangan dalam penguasaan asset, kemampuantehnis, dan kemampuanpembiayaanantarusahabesar, menengah dan kecil. Usaha yang berskalakecil jumlahnyasangat besar tetapi menguasai asset yang kecil, sedangkanusaha besaryang jumlahnyakecil menguasaiasset yang sangat besar. Pada usaha kecil pada umumnya tingkat pembentukan modal masih rendah, manajemennyajuga masih bersifat sederhana,teknologi masih mengandalkanketrampilanbukan mesin, dan ruang lingkup pemasaran umumnya terbatas. Dalam rangka peningkatan pemerataan kesempatan berusaha,perhatianyang lebih besar diberikanuntuk mengembangkanusaha kecil termasuk pengusaha sektor informal, tradisional dan koperasi juga dikembangkan "kemitraan teknis" dan "kemitraan pembiayaan" antara lain sadi - 2
berupa perluasanaksesnyaterhadapsumber daya ekonomi, kemudahanmemasuki pasar,pengadaanbarang pemerintah,dan pemberdayaannya secarateknis dan manajerial. Kemitraanjuga diperlukandalam upaya penanggulangan kemiskinanyang dilakukandengan memadukanberbagaikemitraanpembangunandi atas. Dalam hubungan ini, pada program IDT berperanpula bentuk kemitraan pembiayaan Canteknis. 4.
PeranAdministrasiPublik Dalam PengembanganKemitraan
Sejalan dengan peranan pemerintah dalam sistem pemerintahan dan ekonomi, sistem administrasinegara memiliki peranan dan tanggung jawab dalam menyusun strategi, rencana, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan, serta pengendalianpelaksanaannya. Hal ini dimaksudkanagar perkembangan dan kehidupanbangsa kita senantiasasesuai dengan nilai-nilaidasar yang melandasinya,dan terarah pada perwujudancita-cita dan tujuan bangsa bernegarasebagaimanadiamanatkanpara pemimpin bangsa dan para pendiri Republikini, dan telah ditetapkansecarakonstitusional. Perubahankondisi lingkungan perekonomiandunia yang menimbulkan persainganpasar yang semakin ketat dan tajam, merupakan tantangan dan peluangbagi ekonomi nasionaltermasuk dunia usaha. Dunia usaha Indonesia d i t u n t u t u n t u k m e n i n g k a t k a nd a y a s a i n g n y a ,b a i k d i d a l a m m a u p u n d i l u a r negeri. Kemampuandan kesiapandunia usaha dalam bersaing merebut pasar tersebut memerlukan kegigihan, kecepatan dalam mengambil keputusan, pengetahuanyang luas mengenai pasar, dan kemampuan manajemenusaha yang canggih baik dalam produksi maupun pemasaran. Pengalaman kita menunjukkanbahwa dengan sinergi yang dinamis antara pemerintah,masyarakat dan dunia usaha, dihasilkanekonomi nasionalyang memiliki daya tahan tangguh,bahkandaya saing yang meningkat. Dari sudut pengembangan"kemitraanmakro" strategis, langkah penting adalah peningkatandaya saing. Yang harus dikembangkanadministrasipublik adalah peningkatanefisiensi, antara lain dengan upaya peningkatanefisiensi investasiberupa penurunandana investasiyang dibutuhkanbagi setiap satuan peningkatan produksi. Upaya ini mencakup antara lain: (a) meningkatkan
:
kebijaksanaanderegulasidan debirokratisasiuntuk menghapuskanhambatan yang menghalangigerak perekonomian;(b) meningkatkanupaya penyempurnaan dan pemantapan kelembagaansecara menyeluruh baik pada aparatur pemerintah pusat dan daerah, maupun dunia usaha dan masyarakat pada umumnya; (c) memanfaatkansecara optimal kapasitasyang ada serta memeliharasaranadan prasaranayang telah dibangun. Dalam rangka deregulasidan debirokratisasi, usaha besar pada dasarnya membutuhkan hapusnya kendala yang menjadi penghalangpeningkatandaya saingnya; serta semacam kepastian rambu-rambudalam usahanya sehingga mampu bergeraksecara kreatif dan produktif dalam batas ketentuanyang ada. Sementaraitu, usaha menengah dan kecil lebih membutuhkan aturan yang memberikankepastianhukum dan perlindunganterhadappersainganyang tidak seimbang serta permodalan dan pemasaran sehingga dapat mendorong pertumbuhannya. Dari segi pengembangan "kemitraan sektoral", peranan yang perlu ditempuh antara lain adalah (a) meningkatkanpelayanan informasi termasuk prioritasalokasidana investasipemerintah,(b) memberi perhatiankhusus bagi pengembanganusaha menengah dan kecil termasuk koperasi yang banyak menyeraptenaga kerja, untuk memperkukuhstruktur dunia usaha nasional,(c) mendorong "kemitraan pembiayaan",dalam menanggung beban pembiayaan pembangunanprasarana,pendidikan,kesehatan,dan pengembanganiptek, dan (d) identifikasi kegiatan-kegiatanyang tidak dijangkau atau tidak dapat diserahkanpada dunia usaha,namun dianggappenting untuk dilaksanakandemi tercapainyasasaranpembangunanlainnya. Selain itu, dalam hubungan pengembangan "kemitraan pembiayaan" tersebut, perhatian juga perlu diarahkan kepada upaya untuk memperbesar akses kredit pengusaha kecil dan menengahsehingga mampu meningkatkan kemampuan mereka dan sekaligus menjadi mitra yang baik bagi pengusaha besar, dan pemerintah. Dalam pada itu, usaha besar didorong untuk lebih memanfaatkanpasar modal dengan dana internasionalsebagai sumber utama pembiayaan.Usaha kecil dan menengahyang sudah cukup mapan dapat pula memanfaatkanpasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaanantara lain melaluibursa paralel,dan atau modal ventura.
I I
Dalam rangka pengembangan"kemitraanregional"perlu dipertimbangkan (1) perbedaan perkembanganantardaerah,yang masing-masingmempunyai implikasi yang berbeda pada macam dan intensitas peranan pemerintah, (2) desentralisasidalam pemberian perizinan penanaman modal, dan efisiensi dunia usaha, (3) insentif fiskal dan pelayananbirokrasibagi kegiatan-kegiatan pembangunan di kawasan-kawasantertinggal, moneter yang lebih nyata bagi khususnya pada Kawasan Timur lndonesia, dan (4) ketersediaan dan kemudahanmendapatkaninformasiyang lengkapdan akurat mengenaipotensi bisnis daerah \" regianalresources endowment"l. Dalam pengembangan"kemitraanteknis" diperlukanpengendalianmutu terpadu dalam kegiatanpendidikandan pelatihanbaik di dalam maupun di luar negeritermasuksistem magang dan "internship"serta pengembanganpola-pola "tink and match", pemanfaatantenaga profesionalyang tersediapada organisasi masing-masingsebagaibantuan teknis, termasukdalam kegiatanpenelitiandan pengembanganiptek untuk berbagaiindustridan bisnis.Dapat dipertirnbangkan yang bersifat semi pemerintah, di mana Pemerintah pula Lembaga-lembaga bermitradengan swasta yang dalam hal ini pemerintahmenyediakandana dan swasta yang melakukan pengelolaansecara profesional dengan mengurangi birokrasi.Selain perannya dalam mengembangkanmodel-modelyang bersifat analitis dan membantu dalam merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunanekonomi, lembagatersebutjuga membantu mencarijalan keluar dari dampakpembangunanyang seringmenimbulkankonflik kepentingan' Dalam rangka pengembangankemitraan antara pemerintah dan dunia usaha perlu diciptakaniklirn yang mendukungbagi terselenggaranyakemitraan pemerintahdan dunia usaha melalui pengembanganberbagai sistem insentif, baik yang positif berupa keringananpajak dan kemudahan prosedur maupun yang negatif, yang memungkinkandunia usaha maju dan berkembang.Selain itu, perlu disiapkanaspek hukumnya,sepertidalam pemilihanbentuk kemitraan' bentuk badan hukum yang tepat, dan sebagainya.Legalitasformalnya perlu dipilihsesuaidengankepentingannya. Agar pelaksanaanprogramkemitraandapat lebih efektif dan efisien,maka perlu lebih diarahkanpada hal-hal yang sangat diperlukanatau permasalahan yang mendesakdan diprioritaskanuntuk dipecahkanmelaluiprogram kemitraan antara pemerintahdan dunia usaha, sepertidalam pengembangansumber daya
j
I
J i
manusia,temasuk program pendidikandan pelatihandengan dana luar negeri, agroindustri,manufacturing, pembangunaninfrastruktur,dan pengembangan iptek. yang berkaitandenganberbagaipola kemitraanpemerintah Kebijaksanaan dan dunia usahatersebut di atas perlu lebih transparan,dan dalam perumusannya perlu lebih akomodatifterhadapberbagaipemikiranyang berkembangdalam masvarakat.
5.
Penutup
Dalam dekade-dekadeyang akan datang pemerintah dan dunia usaha akan menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan ekonomi dan pembangunan yang cukup berat dan kompleks,yang hanya mungkin teratasi apabila dihadapidengan kemitraan yang tepat dalann sistem kelembagaan ekonomi yang mantap. Sasaranyang ingiq dicapai pada PJP ll dalam bidang ekonomi adalah terciptanya perekonomianyang mandiri dan andal ciengan peningkatankemakmuranrakyat yang makin merata,pertumbuhanyang cukup tinggi dan stabilitas nasionalyang mantap, bercirikanindustri yang kuat dan maju, pertanianyang tangguh, koperasiyang sehat dan kuat, serta perdagangan yang maju dengan sistem distribusi yang mantap. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan sistem ekonomi yang dikembangkan sebagai usaha bersama berdasaratas asas kekeluargaan,yang didukung kemitraanyang kukuh antara pemerintahdan dunia usaha,dan antarpelakuduniausahaitu sendiri. fungsi-fungsi Perananadministrasipublik meliputi baik penyelenggaraan umum pemerintahan,sepertl pertahanandan keamanan,pengembangandan penegakan hukum (law development and enforcement), serta penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, sesuai dengan tingkat perkembangan yang dihadapi, negara pun mempunyai kewajiban dalam penyelenggaraanpembangunan. Hal terakhir dilakukanmelalui berbagaisistem intervensi,baik secara langsung dengan berbagai program dan penyediaandananya, maupun tidak langsungdengan mempengaruhimekanismepasar.Di antara sasaranintervensi pemerintahtersebut termasuk pengembanganiklim yang kondusif dan kompetitif bagi peningkatankegiatan investasi, produksi dan perdagangan;peningkatan kesejahteraan sosial; pengembanganinfrastrukturfisik dan sosial; pemeliharaankelestarianfungsi sumber alam dan lingkunganhidup; pengembangan
LJ
keterkaitan dan kemitraanusaha; pemberdayaanusaha kecil dan menengah; peningkatankualitassdm; pengembanganiptek; peningkatanpemerataan,dan pengentasankemiskinan. Dimensikelembagaantersebutdi atas adalahpenting,karenakeberhasilan pembangunanjuga tergantung pada mantapnya sistem kesinambungan dan kelembangaanekonomi yang ada. Hal ini menyangkut paling sedikit dua hal. Pertama,adanya komitmendan kebijaksanaan yang jelas dari pemerintahuntuk mengembangkan lembaga-lembagatersebut. Kedua, adanya perundangundanganuntuk menjagakeseimbanganantaraperananpemerintahdan peranan dunia usahadalam berbagaikegiatanekonomi. Dalam hubunganini diharapkanpara sarjanadan ahli administrasidapat memberi makna dan peran nyata, sebab "administrasi"tidak hanya merupakan "science" tetapi juga "arl". Administrasibukan saja ilmu untuk peganganberpikir; tetapi juga "art" dalam melakukan tindakan bersama secara bijak dan efektif.
^^li
^
l4
