PERAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON DALAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN AYAM

PERAN PEMERINTAH KOTA TOMOHON DALAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN AYAM (Studi Peternakan Ayam Di Desa Tara-Tara, Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon) Oleh : Michel Christian Turambi

Abstrak Penelitian ini mengangkat peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Usaha Peternakan Ayam, Suatu studi pada usaha peternakan di Desa TaraTara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan hasil penelitian didapati Peran pemerintah beternak Ayam di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dirasakan sangat mendorong / Sangat bermanfaat. Hal ini disebabkan karena program dari pemerintah setempat juga medukung dalam hal peningkatan populasi peternakan Ayam seperti program penyuluhan dan pelatihan peternak, bantuan bibit unggul dan bantuan pinjaman modal untuk meningkatkan produktifitas peternak. Pemberdayaan UKM peternakan Ayam Desa Tara-Tara kota Tomohon menghadapi permasalahan meliputi: keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan akses teknologi; masalah infrastruktur,seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM. Key Words : Peranan Pemerintah Daerah, Pemberdayaan, Peternakan Ayam

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar - benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, khususnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat desa mulai dari keikutsertaan perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut.

1

Desa Tara-tara telah dikenal sebagai salah satu tempat kegiatan agribisnis peternakan ayam potong di Kota Tomohon. Kegiatan agribisnis ini banyak dikelola masyarakat Tara-tara dan sudah menyebar secara merata ke seluruh wilayah. Sebagai-mana sifat pertanian tradisional di daerah agraris pada umumnya, maka pemeliharaan ternak di Kota Tomohon telah menjadi salah satu andalan dari mata rantai kegiatan ekonomi rumah tangga petani. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tomohon memandang bahwa kegiatan agribisnis peternakan ini mempunyai prospek yang sangat potensial untuk mengangkat pertumbuhan per-ekonomian daerah, sehingga Pemerintah Kota Tomohon perlu membangun komitmen yang tinggi untuk menjadikan Tara-Tara sebagai salah satu pusat pe-ngembangan agribisnis peternakan di Provinsi Sulawesi Utara. Kegiatan agri-bisnis Peternakan di Kota Tomohon dapat dikembangkan secara berkelanjutan. Kegiatan agribisnis peternakan di Kota Tomohon, dikembangkan dengan konsep pem-bangunan kawasan terpadu dengan memper-tahankan kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dengan telah terwujudnya inti pengembangan pada kawasan-kawasan peternakan tersebut, akan menjadi tan-tangan untuk dapat menumbuhkan kreasi-kreasi penerapan teknologi, guna pengembangan ke-giatan agribisnis peternakan yang telah ada, se-suai dengan keinginan dan kebutuhan masya-rakat peternak setempat. Fakta ini, merupakan indikator yang harus diakui semua pihak bahwa kegiatan peternakan di Kota Tomohon merupakan salah satu basic pem-bangunan ekonomi kerakyatan yang utama dan terpenting dalam pengembangan ekonomi guna memacu pertumbuhan ekonomi daerah pada umumnya dan khususnya dan peningkatan kese-jahteraan penduduk. Dalam upaya mempertahankan dan me-ningkatkan kesejahteraan produsen peternakan melalui penguatan daya saing pasar (Competition power), Pemerintah mengarahkan agar para pela-ku agribisnis peternakan untuk saling menjalin kerjasama kemitraan. Karena kemitraan difor-mulasikan sebagai kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar, yang disertai adanya pembinaan dan pendampingan oleh usaha menengah dan atau

2

usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memperkuat, saling menghidupi dan harus saling menguntungkan. Sementara itu, anggaran pemba-ngunan peternakan yang disediakan Pemerintah melalui Departemen Pertanian sangat tidak memadai untuk membiayai pelaksanaan pembangunan pada sektor per-tanian. Sehingga secara keseluruhan petani peternak menghadapi kesulitan untuk mem-pertahankan investasi dengan tidak menda-pat solusi pelayanan yang cepat dan tepat dari pemerintah. Terbatasnya anggaran Pemerintah dan tidak dapat tersalurnya dana crash programme dari perbankan pelaksana untuk mendorong kegiatan investasi agribisnis pe-ternakan, menarik perhatian dari Pemerintah Kota Tomohon untuk mengalokasikan dana pinjaman lunak dengan persyaratan mudah dan pelayanan cepat bagi masyara-kat peternak. Melalui Badan Layanan Umum (BLU), sebagian kesulitan permodalan dari para peternak dapat sedikit terobati. Tetapi kenyataan di lapangan, ter-nyata masih juga didapati adanya kemacetan

pengembalian pinjaman, meskipun persen-tasinya kecil. Berbagai

permasalahan yang ditemu-kan pada kemitraan usaha kecil dan mene-ngah peternakan tersebut, dapat digolong-kan menjadi 4 golongan, yaitu : Masalah Pemasaran, Masalah Produksi, Masalah Organisasi, Masalah Keuangan Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul: Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Usaha Peternakan Ayam, Suatu studi pada usaha peternakan di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon. Berdasarkan latar belakang pemikiran diatas maka dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa permasalahan yaitu: Bagaimana peranan pemerintah Kota Tomohon dalam memberdayakan masyarakat dalam usaha peternakan di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon ? Untuk mengetahui dan menganalisis peranan Pemerintah dalam memberdayakan masyarakat di Desa TaraTara Kecamatan Tomohon Barat Kota Tomohon, ditinjau dari penyelesaian masalah-masalah UMKM peternakan meliputi kualitas SDM pelaku UKM; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan, akses teknologi, akses Pemasaran, Terciptanya iklim yang kondusif; masalah infrastruktur; dan

3

masalah birokrasi pemerintah serta faktor pendukung dan penghambat yang muncul dalam memberdayakan masyarakat di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Barat, Kota Tomohon.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Peternak Ayam di Desa Tara-tara Kota Tomohon terdapat beberapa kecamatan yang bergerak pada usaha peternakan ayam ras petelur, antara lain Kecamatan Tomohon Utara khususnya di Kelurahan Tara-tara Dua dan Tara-tara Tiga yaitu salah satunya terdapat perusahaan ayam ras petelur UD. Tara-tara Indah dan CV. Nawanua Farm. Perusahaan CV. Nawanua Farm merupakan perusahaan warisan keluarga yang didirikan pada tahun 1987 dengan populasi awal ternak ayam ras petelur sebanyak 1000 ekor. Tahun 2013 perusahaan tersebut memiliki populasi ternak ayam ras petelur sebanyak 21.000 ekor dan memiliki luas lahan sebesar 2 hektar. Sedangkan perusahaan UD. Tara-tara Indah merupakan perusahaan milik sendiri yang didirikan pada tahun 1986 dengan populasi awal ternak ayam ras petelur sebanyak 1500 ekor. Tahun 2013 memiliki populasi ternak ayam ras petelur sebanyak 60.000 ekor dan memiliki luas lahan sebesar 4 hektar. Harga bibit ayam ras petelur yang dibeli baik UD. Tara-tara Indah dan CV. Nawanua Farm rata-rata Rp 5.500/ekor. Perusahaan UD. Tara-tara Indah dan CV. Nawanua Farm memperoleh bibit ayam dari Surabaya. Tenaga kerja pada perusahaan ayam ras petelur baik perusahaan UD. Tara-tara Indah dan perusahaan CV. Nawanua Farm umumnya berasal dari luar keluarga. Kegiatan yang dilaksanakan setiap hari yaitu menyusun ransum, pemberian ransum dan air minum, membersikan kandang dan peralatan, pengumpulan telur dan menampung

kotoran

(feces).

Kegiatan

tersebut

dilaksanakan setiap hari mulai jam 07.00 pagi dan berakhir pukul 17.30 sore. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tugas dan kerja masingmasing pekerja yang sudah ditugaskan oleh manajer. Jumlah tenaga kerja pada perusahaan UD. Tara-tara Indah sebanyak 27 orang dengan jumlah ternak ayam ras yang dipelihara sebanyak 60.000 ekor,

4

sedangkan perusahaan CV. Nawanua Farm menggunakan tenaga kerja sebanyak 19 orang dengan jumlah ternak ayam ras petelur yang dipelihara sebanyak 21.000 ekor. Menurut Rasyaf (2001) menyatakan bahwa 1 orang tenaga kerja laki-laki dewasa mampu menangani 3500 ekor ayam ras petelur fase layer secara manual. Tenaga kerja yang digunakan pada kedua perusahaan ayam ras petelur, baik perusahaan UD. KI dan perusahaan UD. Lokon telah terjadi kelebihan tenaga jika dibandingkan dengan anjuran Rasyaf (2001). Apabila perusahaan UD. Tara-tara Indah berjumlah 27 orang tenaga kerja seharusnya jumlah ternak yang ditangani sebanyak 94.500 ekor, sedangkan perusahaan CV. Nawanua Farm berjumlah 19 orang tenaga kerja seharusnya jumlah ternak yang ditangani sebanyak 66.500 ekor. Penggunaan tenaga kerja pada kedua perusahaan ayam ras petelur, baik perusahaan UD. Tara-tara Indah dan perusahaan CV. Nawanua Farm tidak efisien. B. Pemberdayaan UKM Peternakan Ayam Desa Tara-Tara oleh Pemerintah Kota Berdasarkan permasalahan UKM kota Tomohon sebagaimana telah dikemukakan, meliputi permasalahan kualitas SDM pelaku UKM; terbatasnya akses UKM terhadap sumberdaya produktif; masuknya produk negara lain; masalah pembangunan infrastruktur; dan masalah pembangunan birokrasi pemerintah daerah; maka pemerintah daerah kota Tomohon perlu melakukan pemberdayaan UKM dalam rangka MDGs 2015 sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3/2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, yang menginstruksikan antara lain program penanggulangan kemiskinan berupa perluasan penyaluran kredit dengan sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil. Selain itu, diperlukan pengembangan SDM UKM; serta peningkatan produktivitas dan optimalisasi koordinasi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 1. Pengembangan SDM UKM Pengembangan SDM merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill). 2. Peningkatan Akses UKM terhadap Sumberdaya Produktif

5

Permodalan merupakan salah satu kebutuhan penting yang diperlukan untuk memajukan dan mengembangkan UKM. Pemerintah melalui kebijakannya telah berupaya menyediakan berbagai skema kredit dan bantuan permodalan yang dibutuhkan UKM. Namun kredit

permodalan

kenyataannya

dilapangan

menunjukkan

bahwa

yang disediakan pemerintah tersebut sulit didapatkan oleh

pelaku UKM. Di satu pihak, pelaku UKM dengan keterbatasan modal sulit memenuhi administrasi dan persyaratan perbankan seperti agunan dan jaminan lain yang dapat menghubungkan dengan bank. Di lain pihak, sistem perbankan dan situasi perbankan yang kurang memberikan toleransi agar UKM dapat akses dengan modal. Hal ini ditopang juga oleh lembaga pendukung seperti lembaga penjaminan dan lembaga pelayanan jasa kurang berkembang dan terkoordinir untuk membangun iklim kondusif agar pengusaha memiliki akses permodalan, sehingga saling terkait satu dengan yang lain. Konsepsi penyusunan strategi pengembangan akses UKM untuk dapat mengakses modal dari masyarakat ini tentunya akan sulit untuk dapat dilakukan sendiri oleh UKM. 3. Peningkatan Produktivitas Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan produktivitas UKM, melalui berbagai strategi antara lain informasi teknologi tepat guna, pelatihan penerapan teknologi, fasilitasi penerapan teknologi, standar kualitas mutu produksi dan kemitraan penerapan teknologi.

4. Optimalisasi Koordinasi Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan UKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran lembagalembaga swasta dan masyakat, menyediakan regulasi/kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan UKM. Upaya Pemberdayaan UMKM Oleh Pemerintah Daerah Upaya

yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dari berbagai

instansi seperti Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Peternakan, selama ini adalah: 1. Permodalan

6

Dalam

hal

pemodalan

Dinas

Koperasi

Perindustrian

dan

Perdagangan memberikan bantuan berupa pinjaman yang disebut dengan pinjaman perkuatan modal. Besar kecilnya dana yang dipinjam tergantung juga pada besar kecilnya usaha untuk lebih efektif dalam pemanfaatan pinjaman modal. Bantuan pinjaman perkuatan modal ini tidak ada bunga untuk pengembalian pinjaman namun pengembalian pinjaman harus dikembalikan dengan jangka waktu 10 bulan dari mulai ketika meminjam. 2. Pelatihan Program pelatihan yang dilakukan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) diadakan sejak tahun 2007 dengan tujuan meningkatkan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar lebih terampil dan lebih kreatif. Dalam pelatihan pemerint ah daerah mendatangkan pelatih dari pengusaha yang sudah berpengalaman dibidangnya dan para pelaku UMKM tidak dipungut biaya untuk mengikuti pelatihan tersebut. 3. Pemasaran Di beberapa daerah, masalah pemasaran menjadi perhatian utama, khususnya untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan produk lokal. Beberapa dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tradisional masihmenggunakan metode pemasaran kadaluarsa seperti memasarkan produknya hanya dari mulut ke mulut saja.Hal tersebut bisa membuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini tidak mengalami perkembangan yang pesat atau bahkan bisa menurun. Maka sebab itu Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota TOMOHON berupaya untuk mendorong perkembangan Usaha

Mikro,

Kecil,

dan

Menengah

(UMKM)dengan

memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lewat beberapa program pameran- pameran yang digelar di dalam daerah maupun luar daerah. Dengan begitu upaya mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pemasaran inovatif dan modern bisa membantu meraih kembali keuntungan pasar. 4. Sarana dan prasarana usaha yg memadai

7

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota TOMOHON memiliki Klinik UMKM yang merupakan sarana dan prasarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 5. Terciptanya iklim yang kondusif Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah

memperoleh

pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluasluasnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peranan sektor pertanian dan peternakan dalam penyerapan tenaga kerja di Kota Tomohon masih sangat besar. Namun, serapan tenaga kerja sektor pertanian di atas, ternyata baru mampu memberikan kon-tribusi terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota. D. Permasalahan Peran Pemerintah Permasalahan Pembangunan peternakan, bukan hanya peningkatan produksi (aspek teknis) saja, tetapi bagaimana cara untuk meng-hasilkan produk dan jasa secara efisien pada taraf produksi tertentu (segar, beku, olahan atau hasil industri), bukan hanya untuk mening-katkan daya beli melalui efisiensi produksi serta harga produk murah, jumlah pembeli meningkat, tetapi tujuan akhirnya adalah meningkatkan tingkat penghidupan dan kesejahteraan peternak dengan cara meningkatkan pendapatannya.

a. Operasional Terbatasnya anggaran Pemerintah dan tidak dapat tersalurnya dana crash programme dari perbankan pelaksana untuk mendorong kegiatan investasi agribisnis pe-ternakan, menarik perhatian dari Pemerintah Kota Tomohon untuk mengalokasikan dana pinjaman lunak dengan persyaratan mudah dan pelayanan cepat bagi masyara-kat peternak. Melalui Badan Layanan Umum (BLU), sebagian kesulitan permodalan dari para peternak dapat sedikit terobati.

8

Namun pada pelaksanaannya, per-mintaan dana pinjaman dari masyarakat terakumulasi sangat besar, sehingga ba-nyak yang tidak dapat dilayani. Peluncuran dana ini, sebenarnya bertujuan untuk me-ningkatkan investasi dan kesejahteraan peternak, mewujudkan peternak yang profes-sional dan unggul dalam persaingan. Tetapi kenyataan di lapangan, ternyata masih juga didapati adanya kemacetan pengembalian pinjaman, meskipun persen-tasinya kecil.

b. Kelembagaan dan Institusi di Daerah Dalam menjalankan kegiatan bisnis peternakan, para pengusaha sering dilanda berbagai jenis penyakit, dari penyakit yang sederhana sampai penyakit yang sangat komplek, yang dapat mengganggu atau bahkan dapat mematikan usaha. Berbagai permasalahan yang ditemu-kan pada kemitraan usaha kecil dan mene-ngah peternakan tersebut, dapat digolong-kan menjadi 4 golongan, yaitu :

c. Masalah Pemasaran : Banyak dihadapi oleh para pengusaha Ternak ayam ras potong di Desa Tara-Tara Kota Tomohon. Belum ada organi-sasi peternak yang mewadahi berbagai kepentingan para peternak. Para meter-nak berusaha sendiri-sendiri, tanpa ber-hubungan satu dengan yang lainnya.

d. Masalah Produksi : Banyak peternak kecil yang ha-nya memiliki satu pemasok sara-na produksi ternak. Penyakit demikian disebut kurang pemasok. Bahkan, dalam kemi-traan ayam ras potong, dengan satu pe-masok sapronak sekaligus menjadi satu-satunya pembeli produknya. Dengan demikian masalah yang dihadapi peter-nak adalah tidak mampu menentukan harga pembelian dan kualitas sapronak dan juga tidak mampu menentukan har-ga jual produknya. Biasanya juga hanya memproduksi satu produk dan sudah ketinggalan zaman.

e. Masalah Organisasi :

9

Banyak peternak kecil di Tara-tara yang memasuki bisnis peternakan dengan tanpa ke-terampilan yang memadai, atau dengan keterampilan yang sangat terbatas, dan terus dipertahankan selama menjalan-kan usahanya. Penyakit ini sering di-alami oleh para peternak kecil yang menganggap usahanya sebagai usaha sampingan, dengan ciri-ciri kepemilikan ternak yang sedikit, cara budidaya yang sederhana dan tidak disertai perhitung-an laba rugi secara cermat. Mereka tidak mau mengembangkan usahanya, tidak mengalami kemajuan,bahkan lebih cepat mengalami kebangkrutan. Adanya berbagai kemu-dahan pendirian koperasi, menyebabkan banyak koperasi yang hanya berorien-tasi untuk mengejar pinjaman modal dari pemerintah, sedangkan kekuatan modal internal koperasi sering kurang menda-pat perhatian para pendirinya.Keadaan ini berakibat pada rendah dan kurang-nya peran kelompok tani dan koperasi di Tomohon terhadap

upaya

penguatan posisi tawar peternak.

f. Masalah Keuangan : Penyakit yang paling parah dan banyak dijumpai pada peternak kecil adalah penyakit campur aduk keuangan per-usahaan dengan keuangan keluarga. Tidak ada pemisahan antara urusan perusahaan dan urusan keluar-ga, baik yang menyangkut keuangan, tenaga kerja maupun pengambilan keputusan. Dalam masalah keuangan, pe-ternak membeli keperluan keluarga dengan menggunakan uang perusaha-an. Keadaan ini membuat kesulitan dalam mengontrol keuangan perusaha-an dan menjadi contoh tidak baik bagi karyawan perusahaan. Kenyataan bahwa jumlah waktu yang ter-serap dalam kegiatan agribisnis peternakan ber-hubungan nyata dengan jumlah anggota keluarga yang ikut aktif mengelola usaha

dan adanya keterbatasan luas lahan yang digarap, meng-

indikasikan bahwa para peternak belum efektif dalam penggunaan tenaga kerja dan waktu. Adanya keterbatasan anggaran Pemerintah dan sulitnya mengakses dana pinjaman permodalan dari perbankan umum, semestinya pemerintah sudah saatnya mempertimbangkan pendirian Lembaga Keuangan Perbankan Pertanian, yang secara khusus diarahkan untuk melayani permodalan

10

dan

investasi kegiatan

agribisnis pertanian secara luas. Keberadaan perbankan ini sangat penting, karena dengan adanya akumulasi modal tersebut akan dapat lebih mendorong masyarakat peternak menuju industri biologi peternakan maju, yang dapat memperlancar kegiatan produksi dan peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi Agribisnis Peternakan di Tara-tara tersebut, sangat diyakini dapat membuka la-pangan kerja baru untuk pemberdayaan tenaga kerja penganggur, yang

secara

sinergi

dan

terfokus pada

upaya mewujudkan

kemakmuran rakyat. Beberapa aspek yang terangkat dari dampak pelaksanaan kegiatan ini antara lain adalah meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Peternakan Tomohon dan daerah di sekitarnya serta adanya peningkatan kemampuan ekonomi dan penguasaan teknologi yang ramah ling-kungan, seiring dengan pelaksanaan berbagai kegiatan agribisnis peternakan. Dampak lain yang tercakup dari pelak-sanaan kegiatan pembangunan peternakan melalui pengembangan investasi agribisnis peternakan di Tara-Tara Kota Tomohon adalah munculnya multiplayer effects positif terhadap peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM), mening-katnya kemampuan ekonomi dan penguasaan

teknologi serta semakin menurunnya angka kemiskinan penduduk.

Realisasi pembangunan peternakan selama ini, sangat diyakini mampu meningkatkan eliminasi berbagai kemungkinan faktor pemicu munculnya bahaya “ Impending disaster “ ditengah-tengah masyarakat Tomohon. Kondisi demikian dapat terwujud sebagai dampak dari semakin membaiknya kinerja dan produktivitas Pemerintah Daerah dan Masyarakat Tomohon, sehingga mampu menurunkan angka pengangguran tenaga kerja, terwujudnya keberhasilan peningkatan ketahanan pangan

dan peningkatan

kemakmuran yang semakin dapat dirasakan dan dinikmati rakyat Tomohon secara adil. Kebijakan peternakan unggas diarahkan pada visi pemberdayaan peternak dan usaha agribisnis peternakan, peningkatan nilai tambah dan dayasaing dengan

11

misi mendorong pembangunan peternakan unggas yang tangguh dan berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang diperlukan dan berpengaruh efektif mencapai visi tersebut adalah kebijakan dalam memperluas dan meningkatkan basis produksi melalui peningkatan investasi swasta, pemerintah dan masyarakat; serta kebijakan pewilayahan komoditas dan peningkatkan penelitian, penyuluhan dan pendidikan bagi peternak disertai pengembangan kelembagaan. Apabila sasaran pengembangan agribisnis komoditas ternak unggas ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pangan protein hewani pada 10 tahun mendatang, maka setara dengan 1.250 milyar ekor denagn nilai mencapai Rp. 24,5 trilyun. Pelaku investasi pengembangan agribisnis komoditas unggas dibedakan dalam tiga kelompok, yakni investasi yang dilakukan oleh rumah tangga peternak (masyarakat), swasta dan pemerintah.

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan 1. Peran pemerintah beternak Ayam di Desa Tara-Tara Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon dirasakan sangat mendorong / Sangat bermanfaat. Hal ini disebabkan karena program dari pemerintah setempat juga medukung dalam hal peningkatan populasi peternakan Ayam seperti program penyuluhan dan pelatihan peternak, bantuan bibit unggul dan bantuan pinjaman

modal

untuk

meningkatkan

produktifitas

peternak.

Pengembangan ternak di daerah, dianggap perlu untuk dilandasi dengan suatu

peraturan

pemerintah

sehingga

mampu

untuk

mengikuti

perkembangan permintaan akan daging, baik pada tingkat regional, nasional untuk ekspor. Meski sebagian peternak ayam tidak merasa mendapat bantuan dari pemerintah, karena mereka menjalankan usahanya sendiri. 2. Pemberdayaan UKM peternakan Ayam Desa Tara-Tara kota Tomohon menghadapi permasalahan meliputi: keterbatasan kualitas SDM pelaku UKM ditandai dengan minimnya pelaku UKM yang berpendidikan tinggi; akses terhadap sumberdaya produktif seperti keterbatasan permodalan dan

12

akses teknologi; masalah infrastruktur,seperti pasar yang representatif dan sarana jalan yang memudahkan bagi UKM untuk menjual hasil usahanya; dan masalah birokrasi pemerintah, seperti kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemerintah dalam pembinaan dan pendampingan bagi UKM.

B. Saran 1. Untuk mendorong tumbuhnya UKM serta iklim usaha dan investasi yang baik dalam rangka pemerintah daerah kota Tomohon perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui pengembangan SDM UKM; peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit usaha rakyat dengan sasaran meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil; serta peningkatan produktivitas melalui kemitraan dan optimalisasi koordinasi.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Mufiz, Drs,1995, Pengantar Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Andy Sutardy, MBA, Drs. Engkoem Damini, 1973, Pokok-pokok Ilmu Administrasi dan Manajemen, PT. Ikhtiar Baru, Jakarta Atmosudirdjo, Prajudi, 1978, Dasar-dasar Administrasi, Balai Aksara, Jakarta Bayu Suryaningrat, 1979, Desa dan Kelurahan, Rineka Cipta, Jakarta Dedy Supriady Bratakusuma, Ph.D. Dadang Solihin, MA. 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Depdikbud RI, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta Handayaningrat, Soewarno, 1982, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Ibnu Syamsi, Drs. 1983, Pokok-pokok Organisasi dan Manajemen, Bina Aklsara, Jakarta Joko Prakoso, SH, 1987, Hukum Asuransi Indonesia, Bandung Koentjaraningrat, 1990, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka, Jakarta Lembaga Administrasi Negara RI, 1997, Sistem Administrasi Negara RI, Gunung Agung, Jakarta Moenir A.A., 1987, Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian, Gunung Agung, Jakarta Nainggolan, 1984, Pembinaan Pegawai Negeri Sipil, Depdikbud, Jakarta

13

Peraturan Daerah Kabupaten Umum, 2001, Lembaran Daerah Kabupaten Umum, Tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa. Sulastomo, 1999, Asuransi Kesehatan (Sebuah Kapitas Selekta), Jakarta Surachmad, Winarno, 1972, Dasar-dasar Tehnik Research, Tarsito, Bandung The Liang Ge, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Nur Cahaya, Yogyakarta Widjaja, HAW., Prof. Drs.,2003, Pemerintahan Desa / Marga, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tambunan, Tulus TH. DR. Usaha Kecildan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting, Penerbit Salemba Empat Tahun 2002, hai 61. Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Bali Triwulan IV, 2006 Bank Indonesia, Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Provinsi Bali, Vol.7 No.1 Januari2007. Bank Indonesia, Provinsi Sulawesi Utara Triwulan 1,2007. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, Bali Dalam Angka, 2006. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Utara Dalam Angka, 2006. PT. Permodalan Nasional Madani, Strengthening Platform for Growth, Laporan Tahunan 2005. PT. Permodalan Nasional Madani, Company Profile, Bali, 2006. Materi Training Workshop on "Income Generation for Women in Rural Areas Though Business Development Services", 9-16 Desember 2009, Bali. Dokumen: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecildan Menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Internet Budiwati, Neti. Manajemen Keuangan dan Permodalan Koperasi. 2009. Diunduh dari http://netibudiwati.blogspot.com pada tanggal 5 Juni 2009. Sofia, Hanni. Memperkuat Struktur Permodalan UMKM. Laporan diunduh dari http://www.pelita.or.id/cetakartikel.php?id=33124 pada tanggal 6 Juni 2009. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM)

14