KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
PADA ACARA KNOWLEDGE MANAGEMEN FORUM 2015 (ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA) Kamis, 20 Agustus 2015
LATAR BELAKANG 1.
2.
3.
4.
5. 6.
UUD 1945 Pasal 28 H Ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 12 ayat (2) huruf e. Lingkungan hidup merupakan urusan wajib dan menjadi tanggung jawab daerah. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 65 Ayat (1) : “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”. Ayat (2) : “Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Aspek kelestarian lingkungan hidup untuk kesinambungan kehidupan antar generasi menjadi komitmen mutlak yang mendasari setiap kebijakan pengelolaan lingkungan hidup setiap negara di masa kini maupun masa mendatang Pembangunan berkelanjutan KTT Dunia 2005, yang menjabarkan pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga tiang utama (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang saling bergantung dan memperkuat Diperlukan personil yang kompeten dalam penanganan, pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup baik di pusat maupun di daerah Penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan hidup belum optimal.
1
Longsor
Banjir
Alih Fungsi Lahan
Kekeringan
LANGGANAN BANJIR
Kompas
2
ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan perubahan iklim (termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim) untuk mengurangi potensi kerusakan, peluang yang timbul dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul bisa diatasi
SIAPA YANG BERPERAN DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM?
3
PEMERAN DALAM ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
Pemerintah (Government) PUSAT
DAERAH
Melalui
Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dalam kewenangannya masing-masing
PEM BA G I A N U RU S A N PEM ERI NTA H A N 1. politik luar negeri;
ABSOLUT : 2. pertahanan; 3. keamanan;
4. yustisi; 5. moneter dan fiskal nasional; dan 6. agama.
Urusan Wajib (24) Bersifat Pelayanan Dasar (6) 1. 2. 3. 4.
KONKUREN :
pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan 6. sosial
Urusan Pilihan (8) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; Kehutanan; energi dan sumber daya mineral; perdagangan; perindustrian; dan\ transmigrasi.
PEMERINTAHAN UMUM
Bersifat Non Pelayanan Dasar (18) 1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan;
5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. kearsipan.
4
Pembagian Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup Berdasarkan Lampiran UU 23/ Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 1. 2.
Perencanaan Lingkungan Hidup Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 3. Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup 4. Keanekaragaman Hayati (Kehati) 5. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), & Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 6. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 7. Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kerarifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH 8. Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 9. Penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat 10. Pengaduan Lingkungan Hidup 11. Persampahan
Pusat Provinsi Kab/Kota
5
6
7
Pasal 14, ayat (1) – UU. 23 / 2014 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi.
8
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dan Kesiapsiagaan Banjir serta Kebakaran Pemda Prov (Gubernur)
1. 2.
Masyarakat
Koordinasi. Pengintegrasian perencanaan pembangun daerah prov untuk mendukung API.
•SKPD •Instansi vertikal •Dunia usaha
•Binwas •Pendampingan •Pembiayaan •Sarana/prasarana
Pemda Kab/Kota (Bupati/ Walikota)
•BPBD •SKPD Terkait 1. 2. 3. 4.
Pencegahan Kesiapsiagaan Menugaskan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Menginstruksikan SKPD terkait
9
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM ANTISIPASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM 1. Perubahan pola pikir bahwa masalah lingkungan hidup tidak hanya terbatas masalah sampah saja, sehingga perlu ada kelembagaan yang kuat dengan tugas dan kewenangan yang jelas, serta pendanaannya dalam APBD 2. Inventarisasi sektor dan wilayah di Daerah yg rentan terkena dampak perubahan iklim, Misalnya wilayah Jakarta Utara untuk Provinsi DKI Jakarta 3. Menyusun strategi adaptasi dan program prioritas penanganan dampak perubahan iklim 4. Memperkuat kapasitas perubahan iklim
kelembagaan
pemda
dlm
mengatasi
dampak
5. Menekan Emisi Gas Rumah Kaca •
Sektor transportasi
•
Sektor limbah
•
Sektor Industri
•
Sektor Energi
•
Sektor pertanian
•
Sektor kehutanan dan lahan gambut
Lanjutan……………… 6. Kebijakan-kebijakan Daerah (Local Policy) •
Tata Ruang - Antisipasi terhadap daerah yang terkena banjir, Rob - Zonasi, dll
•
RPJMD
•
KLHS
7. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar daerah dan instansi terkait di daerah dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim. 8. Penguatan SDM Lingkungan (Aparatur) - Diklat, Bintek, Sosialisasi dsb 9. Penguatan Masyarakat • Pelatihan dan empowering • Membagi peran • Tidak Membakar sampah • Pembukaan lahan dengan cara tidak dibakar • Pola tanam
10
Lanjutan……………… 10.Melibatkan “stakeholder” yang lain • Dunia usaha • Perguruan tinggi • LSM, dll
Dampak Perubahan Iklim & Ketahanan Kota Kota perlu menerapkan perencanaan dan strategi desain yang mampu menerapkan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim
11
Tindak Lanjut Pemda 1. Inventerisasi sektor dan wilayah di Daerah yg rentan terkena dampak perubahan iklim 2. Menyusun strategi adaptasi dan program prioritas penanganan dampak perubahan iklim 3. Memperkuat kapasitas kelembagaan pemkot dlm mengatasi dampak perubahan iklim 4. Penyusunan tata ruang kota yang berorientasi pada adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim 5. Meningkatkan kerjasama antar daerah dan instansi terkait di daerah dalam rangka mengatasi dampak perubahan iklim.
Terima Kasih
12
