Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

LIPUTAN KHUSUS Siapa Lagi Setelah Negeri Kanguru? 9

INFO BARU 1 Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) dalam Upaya Mencapai MDGs 13

Revitalisasi Berbasis Hunian untuk Kawasan Kota Tua Jakarta

Edisi 08/Tahun IX/Agustus 2011

Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim

daftar isi AGUSTUS 2011

Berita Utama 4 Mitigasi dan Adaptasi http://ciptakarya.pu.go.id

Pelindung Budi Yuwono P Penanggung Jawab Antonius Budiono Dewan Redaksi Susmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo Pemimpin Redaksi Dian Irawati, Sudarwanto Penyunting dan Penyelaras Naskah T.M. Hasan, Bukhori Bagian Produksi Erwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso Bagian Administrasi & Distribusi Luargo, Joni Santoso, Nurfathiah Kontributor Dwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi Alamat Redaksi Jl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578 Email [email protected]

Redaksi menerima artikel, berita, karikatur yang terkait bidang cipta karya dan disertai gambar/foto serta identitas penulis. Naskah ditulis maksimal 5 halaman A4, Arial 12. Naskah yang dimuat akan mendapat insentif.

Perubahan Iklim

Liputan Khusus 9 Siapa Lagi Setelah Negeri Kanguru?

Info Baru 13 Urban Sanitation and

Rural Infrastructure (USRI) dalam Upaya Mencapai MDGs

15 Membangun Masyarakat, Menanggulangi Kemiskinan

Inovasi

4

18 Revitalisasi Berbasis Hunian untuk Kawasan Kota Tua Jakarta

23 Sampah Bisa Bikin Kaya

18

25 Corporate Social

Responsibility di Tengah Masyarakat

Lensa CK 29 Peresmian Hibah Air

Minum dan Air Limbah AusAID Wilayah Kalimantan dan Jawa

Gema PNPM 30 Peran Aspek Sosial Ekonomi dalam Penataan Kawasan Kumuh PerkotaanWilayah Kalimantan dan Jawa

29

editorial Perubahan Iklim Urusan Semua

Foto Cover : TPA Sistem Sanitary Landfill

di Sungai Enam Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau.



Separuh kecil dari cerita besar perubahan iklim kini sedang dirasakan masyarakat dunia. Kenaikan muka air laut yang dapat menggenangi ratusan pulau dan menenggelamkan batas wilayah Negara, termasuk Indonesia. Musim tanam dan panen yang tidak menentu diselingi oleh kemarau panjang yang menyengsarakan. Banjir melanda sebagian besar jalan raya di berbagai kota besar di pesisir. Air laut menyusup ke delta sungai, menghancurkan sumber nafkah pengusaha ikan. Anak-anak menderita kurang gizi akut. Itu bukan berita perubahan iklim kita yang biasa. Umumnya berita perubahan iklim di Indonesia berkisar pada soal penggundulan hutan secara besar-besaran, kebakaran hutan, kerusakan lahan rawa, serta hilangnya serapan karbondioksida – yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang utama pemanasan global. Di tahun-tahun belakangan ini masyarakat dunia semakin meresahkan efek pemanasan global dan di awal tahun 1990an telah mengonsep United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), yang diberlakukan pada 1994. Di dalam kerangka ini mereka mengajukan dua strategi utama: mitigasi dan adaptasi (Boks 5). Mitigasi meliputi pencarian cara-cara untuk memperlambat emisi gas rumah kaca atau menahannya, atau menyerapnya ke hutan atau ‘penyerap’ karbon lainnya. Sementara itu adaptasi,mencakup cara-cara menghadapi perubahan iklim dengan melakukan penyesuaian yang tepat – bertindak untuk mengurangi berbagai pengaruh negatifnya, atau memanfaatkan efek-efek positifnya. Indonesia, yang dalam hal ini di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang dikenal dengan RAN GRK. RAN tersebut diprogramkan menjadi suatu Peraturan Presiden (Perpres) dan saat ini masih dalam proses legalisasi. Draft RAN yang disusun untuk Indonesia tersebut merupakan program pengurangan emisi GRK. Penjabaran kegiatan program itu sendiri secara detil nantinya masih harus dijabarkan di dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang disusun oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Mitigasi dan adaptasi tak melulu urusan pemerintah. Sudah sejak lama, tanpa disadari, masyarakat sudah terbiasa dengan adaptasi. Contohnya orang-orang yang tinggal di wilayah yang rentan banjir sejak dulu membangun rumah panggung dan banyak masyarakat masa kini masih meneruskan praktik ini, meski bahan-bahan yang digunakan sudah modern seperti tiang beton atau genteng besi.Di wilayah rawan longsor, orang-orang membangun tanggul penahan longsor yang kukuh. Para petani yang terpapar kemarau panjang sudah belajar untuk mendiversifikasikan sumber pendapatan mereka, menanam tanaman pangan yang tahan kekeringan dan mengoptimalkan penggunaan air yang terbatas, bahkan bermigrasi sementara untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Apakah itu melalui prakarsa di tingkat publik atau individual, adaptasi hendaknya mencakup penguatan sumber-sumber penghidupan dan mengurangi kerentanannya.Hal ini akan mempersyaratkan suatu perubahan dalam arah pembangunan. Keterpaduan semua komponen patut ditunggu dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Selamat membaca dan berkarya!

.....Suara Anda

Pendamping pemenang Duta Sanitasi tingkat Nasional Yth. Bapak panitia Duta sanitasi tingkat Nasional,saya mohon dengan hormat untuk pendamping ke tingkat Nasional alangkah sebaiknya guru pembimbing dari sekolah yang menang di tingkat Provinsi bisa mendampingi sampai ke tingkat Nasional karena dari sekolah saya SMPN1 Banjarmasin Kalsel 2011,termasuk yang lolos 3 orang ke t.k. Nasional. Saya mohon tahun yang akan datang guru pembimbing bisa diikutkan mendampingi sampai ke tingkat Nasional tidak hanya sampai di tingkat Provinsi saja, atas perhatian dan perkenan Bapak Panitia tingkat Nasional saya mengucapkan banyak terima kasih. Amat Sanusi

Kepada Yth. Bapak Amat Sanusi Sebagaimana kita ketahui Jambore Sanitasi 2011 di Jakarta diikuti oleh para pemenang I,II dan III Lomba Poster dan Lomba Karya Tulis & Penyuluhan di tingkat Provinsi, serta didampingi oleh 1 orang dari Dinas Pendidikan Provinsi dan 1 orang dari Dinas PU Provinsi. Kementerian PU menginginkan sebanyak mungkin pihak dapat berpartisipasi dalam Jambore Sanitasi 2011 untuk mempercepat perubahan perilaku dalam bidang sanitasi. Namun karena keterbatasan pembiayaan, maka Kementerian PU baru dapat menyertakan 2 orang pendamping yang dapat mewakili para guru.

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 3

Berita Utama 4 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

Mitigasi dan Adaptasi

Perubahan Iklim Kati Andraini D. *)

Penduduk bumi sudah saatnya melakukan antisipasi dan aksi nyata atas fenomena alam yang diakibatkan oleh perubahan iklim atau climate change. Fenomena itu diakibatkan terutama karena pencemaran gas CO2 serta gas Methana. Harapan boleh kita gantungkan kepada negara-negara yang memiliki komitmen, baik negara maju, negara industri, negara penghasil minyak, maupun negara berkembang. Harapan khusus kita tambatkan pada kelompok negara-negara yang tergabung di bawah naungan United Nations Framework for Climate Change Convention (UNFCCC).

P

Pencemaran gas CO2 ini bisa diakibatkan karena buangan gas antara lain dari kegiatan industri, pemakaian energi, dan penggundulan hutan. Pencemaran akibat pengelolaan limbah domestik yang tidak dilakukan seba­ gaimana mestinya juga memberikan kontribusi gas CO2 di lapisan atmosfir.Sehingga kemudian menyebabkan terjadinya perubahan iklim yang tentu saja memberikan dampak yang cukup serius akhir-akhir ini seperti terjadinya kenaikan muka air laut, kenaikan suhu udara dan beberapa fenomena alam lainnya. Terkait dengan isu perubahan iklim bebe­ rapa tahun terakhir ini, secara garis besar ada dua bahan pembahasan penting yang dilakukan secara terus menerus dalam forum diskusi dikoordinir oleh UNFCCC. Pembahasan atas dua hal itu diadakan secara periodik, bahkan

BERITAUTAMA ada beberapa topik tertentu yang dibahas setiap tahun oleh kelompok-kelompok kecil. Seluruh negara anggota yang berkepentingan dengan masalah perubahan iklim hadir pada acara tersebut, diwakili oleh delegasi masing-masing negara anggota. Dua topik utama yang selalu dibahas tersebut adalah: pertama, Adaptasi, pada intinya berisikan program kegiatan tentang bagaimana masyarakat dunia harus meng­ antisipasi dengan adanya perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini. Dalam hal ini, fenomena alam yang sudah terjadi, misalnya terjadinya kenaikan muka air laut sehingga mengakibatkan air pasang yang mengaliri atau membanjiri daratan jauh lebih ke dalam, bahkan rob tersebut jadi lebih sering terjadi. Kenaikan muka air tersebut menggenangi area yang mungkin semula tidak / belum pernah tergenang. Selain rob, terjadi hujan yang tidak dapat diprediksi, baik frekuensi maupun intensitasnya, karena hujan dapat secara tiba-tiba turun dan dalam jangka waktu yang relatif singkat atau sesaat tetapi dengan intensitas yang sangat tinggi sehingga menyebabkan frekuensi banjir yang lebih sering terjadi. Di negara – negara yang terletak di pulau-pulau kecil, dampak perubahan iklim tersebut memberikan dampak yang sangat ekstrim. Dengan kenaikan muka air laut yang diperkirakan bisa mencapai tujuh meter, maka sebagian daratan negara tersebut akan hilang atau tidak tampak dan bahkan bagian daratan negara tersebut akan hilang sama sekali. Untuk itu, negara-negara kepulauan tersebut yang tergabung dalam satu kelompok AOSIS di UNFCCC, memperjuangkan secara gigih guna mendapatkan kompensasi karena termasuk dalam katagori vulnerable countries. Kedua, Mitigasi. Pada intinya berisikan program penanganan dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Misalnya pengurangan emisi gas GRK terutama Carbondioksida atau CO2 dan gas Methana atau NH4. Hal itu terjadi akibat adanya kegiatan atau aktivitas manusia yang selama ini memberikan dampak negatif, misalnya dengan menghasilkan gas-gas tersebut yang dilepas di lapisan atmosfir. Pencemaran gas-gas tersebut menyebabkan terjadinya lubang pada lapisan ozon. Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur di atmosfir. Kenaikan temperatur tersebut memberikan dampak negatif pada kehidupan di muka bumi ini. Kenaikan suhu ini merupakan salah

satu fenomena alam yang sering kita dengar dengan global warming. Di forum diskusi internasional, disebutkan bahwa segala upaya perlu dilakukan oleh seluruh negara yang ada di bumi ini untuk menekan angka kenaikan suhu tersebut. Sebisa mungkin agar kenaikan tersebut di bawah dua derajat Celcius. Sehubungan dengan rencana pengurangan emisi GRK, di forum internasional, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK dengan capaian target sebesar 26% sampai dengan tahun 2020 nanti. Pernyataan Indonesia tersebut bahkan disampaikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, pada kesempatan di acara pertemuan di Copenhagen pada tahun 2009 yang lalu. UNFCCC merupakan salah satu badan dunia yang memang dibentuk khusus untuk menangani climate change atau perubahan iklim yang akhir-akhir ini telah menjadi fenomena alam. Dengan demikian sudah saatnya masalah perubahan iklim ditangani secara serius oleh semua negara yang ada di dunia ini. Begitu kompleks dan pentingnya, sehingga untuk itu perlu dibantu dengan adanya Kantor Sekretariat UNFCCC yang mengatur agenda diskusi setiap kelompok negara diskusi antar kelompok, maupun diskusi menyeluruh secara periodik. Sebagai contoh, Ad-hoc Working Group on Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol (AWG-KP) dimana Amerika Serikat tidak ikut serta menjadi anggota karena tidak turut menandatangani kesepakatan Kyoto Protocol. Jadi hanya beranggotakan negara-negara yang berkomitmen pada acara Kyoto Protocol, termasuk Indonesia. Kantor sekretariat UNFCCC yang dimaksud berkantor pusat di Bonn, Jerman. Fenomena alam seperti terjadinya perubahan cuaca akibat hujan turun tidak sesuai musimnya, atau hujan turun dengan intensitas yang sangat tinggi dan sesaat, kenaikan muka air laut yang lebih tinggi dari biasanya, dimana hal itu mau tidak mau harus kita hadapi, perlu dilakukan beberapa kegiatan persiapan sebelumnya. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah masyarakat perlu dipersiapkan sedemikian rupa sejak dini agar dapat beradaptasi secara baik, dapat menerima terjadinya perubahan tersebut tanpa harus panik atas perubahan iklim yang terjadi secara tiba-tiba pada akhir-akhir ini. Sosialisasi atau penyuluhan tentang ada­ nya perubahan iklim dan sebagainya perlu Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 5

diketahui dan dipahami secara baik oleh masyarakat. Early warning system atau peri­ ngatan sejak dini yang tersistem perlu dilakukan dan dilembagakan. Artinya ada lembaga yang secara khusus menangani secara terus menerus. Kegiatan atau upaya yang inovatif perlu dilakukan juga guna mengantisipasi misalnya dengan terjadinya hujan yang turun dengan intensitas tinggi. Hal itu perlu dipersiapkan sejalan dengan ketersediaan Pedoman Teknis yang diikuti dengan melaksanakan beberapa kegiatan percontohan. Kedepan juga perlu diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Antisipasi dalam menghadapi perubahan iklim juga dilakukan dengan menyiapkan atau menyusun Pedoman Teknis yang relevan. Jika diperlukan dengan melakukan modifikasi perencanaan teknis yang selama ini digunakan. Misalnya dengan memperhitungkan faktor tingginya intensitas hujan dan sebagainya. Kemudian hal itu dapat memberikan pertimbangan tentang cara penanganan yang terbaik. Dalam program perubahan iklim, seba­gai­ mana digariskan oleh kelompok kerja pada UNFCCC terkait dengan kegiatan mitigasi, yang juga tercantum dalam Rencana Aksi Nasional (RAN) GRK Indonesia, pada intinya terbagi menjadi tiga kategori atau bidang, yaitu: pertama, bidang terkait dengan lahan, misalnya sektor kehutanan, sektor lahan gambut, dan sektor pertanian. Pada sektor kehutanan, dipermasalahkan bagaimana kondisi hutan yang gundul akibat illegal logging atau pembukaan hutan tidak sebagaimana mestinya sebagai upaya perluasan area permukiman atau area pertanian, telah turut ambil bagian dalam meningkatkan volume gas khususnya CO2 pada lapisan atmosfir. Selain itu, dengan dibukanya lahan gambut untuk penambahan area permukiman atau pertanian misalnya, juga menambah kontribusi gas CO2 dan NH4 di atmosfir karena gas-gas tersebut yang selama ini terperangkap di bawah tanah gambut, justru akan terlepas ke lapisan atmosfir apabila lahan gambut tersebut dibuka. Kedua, bidang energi, misalnya sektor listrik, transportasi, dan industri. Penggunaan sumber daya listrik, misalnya dengan memanfaatkan batubara, akan membebani kandungan gas CO2 di atmosfir serta dinilai tidak ramah lingkungan karena untuk proses menghasilkan batubara memerlukan waktu yang sangat lama. Dalam hal transportasi, terutama transportasi darat, yaitu penggu-

6 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

naan kendaraan yang memanfaatkan bahan bakar bensin dan sejenisnya, memberikan peningkatan kandungan gas CO2 di lapisan atmosfir. Pemanfaatan Bahan Bakar Gas (BBG) untuk transportasi darat seperti mobil dan sebagainya dinilai lebih dapat diterima oleh alam atau ramah lingkungan. Ketiga, bidang pengelolaan limbah, misalnya sektor limbah padat domestik, sektor limbah cair domestik, dan sektor limbah industri. Di sektor limbah padat domestik atau yang sering kita sebut dengan sampah, de­ ngan tidak dikelolanya Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah secara ramah lingkungan menyebabkan bertambahnya volume gas CO2 dan NH4 di atmosfir dan tentu saja hal ini mencemari lingkungan. Selain itu, pengelolaan limbah cair domestik yang tidak sesuai dengan standar teknis, juga menambah jumlah kandungan NH4 di lapisan atmosfir. Pada tahun 2020, sesuai dengan RAN GRK khususnya untuk dua sektor, yaitu limbah padat dan limbah cair domestik, diperkirakan berpotensi menurunkan emisi GRK sebesar 0,048 giga ton. Indonesia, yang dalam hal ini di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), saat ini sedang menyusun Rencana Aksi Nasional dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang dikenal dengan RAN GRK. RAN tersebut diprogramkan menjadi suatu Peraturan Presiden (Perpres) dan saat ini masih dalam proses legalisasi. Draft RAN yang disusun untuk Indonesia tersebut merupakan program pengurangan emisi GRK untuk setiap bidang (ada tiga bidang serta sektor) sesuai dengan apa yang telah menjadi komitmen Indonesia secara internasional. Total potensi angka penurunan emisi GRK dari seluruh bidang dan seluruh sektor yang terangkum di dalam bidang-bidang tersebut, mencapai angka akumulasi sebesar 26% pada tahun 2020. RAN GRK tersebut merupakan rencana aksi masing-masing bidang serta sektor, baik kegiatan yang dikerjakan oleh Pemerintah Pusat maupun oleh Pemerintah Daerah. Penjabaran kegiatan program itu sendiri secara detil nantinya masih harus dijabarkan di dalam dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang disusun oleh Pemerintah Daerah masing-masing. Target yang dibuat di masing-masing daerah dapat disesuaikan dengan potensi penurunan emisi GRK yang ada di masing-masing daerah. Sangat dimungkinkan angka target yang diprogramkan ber­ beda antara satu daerah dengan daerah lain-

nya. Terkait dengan lingkup tugas Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Per­mukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, khususnya untuk mitigasi, ada dua sektor yang sangat relevan, yaitu sektor limbah padat domestik dan limbah cair domestik. Sebagaimana kita ketahui, sejak tahun 2008 kegiatan pengelolaan, baik limbah padat maupun limbah cair domestik, telah didesentralisasikan. Sehingga Pemerintah Daerah adalah subjek atau pelaksana yang melakukan kegiatan di lapangan secara langsung dalam rangka kegiatan mengurangi emisi GRK. Suatu tantangan kedepan yang cukup berat dan harus dihadapi oleh pemerintah. Disebut tantangan karena untuk melakukannya memerlukan beberapa dukungan yang mungkin tidak mudah, antara lain dukungan politik dari para pengambil keputusan khususnya di daerah. Untuk menjamin keberhasilan kegiatan mitigasi, perlu dilakukan kegiatan nyata di lapangan yang dilengkapi dengan kegiatan monitoring tersistem, yaitu Measurable, Reportable, Verifiable (MRV). Dengan MRV, kegiatan monitoring yang dilaksanakan harus merupakan kegiatan yang terukur secara kuantitatif, harus dilaksanakan

BERITAUTAMA

Pengolahan sampah berbasis Clean Development Mechanism (CDM di TPA Sumur Batu Bekasi yang diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sebagai penyebab gas rumah kaca.

tercatat dan dilaporkan secara periodik, serta dilakukan dengan mekanisme pelaporan yang baik serta harus dapat diverifikasi kebenaran isi laporannya. Agar kegiatan monitoring dapat dilaksanakan memenuhi ketiga hal (MRV) tersebut, sangat diperlukan dukungan seluruh pihak. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat. Kegiatan tersebut perlu didukung dengan kesiapan kelembagaan penge­ lola, kesiapan sumber daya manusia yang mengelola, serta kesiapan pendanaan tidak saja untuk biaya pembangunan tetapi juga biaya operasi dan pemeliharaan yang mencukupi. Sementara di lain pihak, pengelolaan limbah domestik padat maupun cair tersebut belum dapat mengandalkan sistem biaya pemulihan (cost recovery). Kesiapan kelembagaan pengelola yang dimaksudkan adalah lembaga pengelola yang jelas tugas pokok dan fungsinya serta didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten dalam menyelenggarakan sistem pengelolaan limbah domestik tersebut. Sedangkan kesiapan pendanaan yang dimaksudkan adalah pendanaan yang diperlu-

kan tersedia secara memadai atau mencukupi, baik untuk biaya investasi/pembangunan maupun untuk keperluan biaya operasi dan pemeliharaan. Salah satu alternatif sumber pendanaan yang potensial dan perlu dikembangkan khususnya yang mendukung biaya pembangunan, yaitu melalui kerjasama atau kemitraan dengan badan usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengelolaan, baik untuk sampah maupun limbah cair. Untuk pencatatan dan mekanisme sistem pelaporannya pun perlu dirancang sedemikian rupa, tersistem, sehingga dapat dilakukan pencatatan yang akurat, jelas, dan mudah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah khususnya oleh institusi pengelola. Keberhasilan kegiatan mitigasi sangat tergantung dengan sistem pengelolaan yang dilaksanakan di daerah, untuk itu diperlukan dua hal. Pertama, pengelolaan limbah padat domestik atau sampah yang sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan dalam mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana. Hal ini termasuk cara penanganan gas CO2 dan NH4 yang harus dapat dilakukan secara terukur, tercatat, dilaporkan serta diverifikasi kebenaran tentang apa

yang dilaporkan. Apabila prasarana pengelolaan sampah itu berupa TPA, maka harus dioperasikan secara sanitary landfill sehingga tidak mencemari lingkungan. Gas landfill terutama gas CO2 dan NH4 harus ditangani secara benar, antara lain melalui proses gas flaring (pembakaran gas) yang dinilai ramah lingkungan. Caranya dengan mengurangi atau menghilangkan gas-gas tersebut melalui pembakaran gas, atau dapat pula dilakukan dengan proses Waste to Energy (WTE), yaitu dengan cara menampung gas yang dihasilkan kemudian memanfaatkannya dengan cara merubahnya menjadi energi listrik. Pemanfaatan energi listrik yang meng­ guna­kan bahan baku dari gas dinilai sebagai penggunaan energi listrik yang ramah lingkungan. Selain penanganan gas, penanganan leacha­te (air lindi) juga harus dilakukan secara benar yang memenuhi baku mutu efluen yang dipersyaratkan sehingga tidak mencemari lingkungan. Perangkat lunak yang mendukung seluruh kegiatan yang tersebut telah tersedia, yaitu Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu juga telah tersedia Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 14 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 21 tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Kedua, pengelolaan limbah cair domestik yang dibangun serta dioperasikan sesuai dengan standar teknis yang dipersyaratkan, tidak mencemari lingkungan. Gas yang dihasilkan misalnya gas Methana dari proses pengolahan secara un-aerobic yang dilakukan. Gas yang tertangkap dapat diproses dengan cara flaring atau Waste to Energy. Hal ini akan lebih mudah dilakukan apabila pembangunan prasarana dilaksanakan secara komunal, dimana akumulasi gas yang dihasilkan volumenya cukup untuk dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Misalnya untuk memasak di lingkungan permukiman di sekitarnya. Pengolahan limbah cair domestik dengan sewerage system yang dibangun khususnya untuk skala kota jelas akan menghasilkan sejumlah gas Methana yang peruntukannya juga perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan dan ter­ ukur. Saat ini sudah ada beberapa sistem pemanfaatan gas yang dihasilkan tetapi baru sebatas skala komunal dan baru diterapkan Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 7

BERITAUTAMA

Foto Atas : Aktifitas di TPA Sumurbatu Bekasi. Foto Bawah : TPA Sistem Sanitary Landfill di Sungai Enam Kec. Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau.

di beberapa kawasan permukiman, selain itu juga belum dikelola secara terukur. Melalui badan-badan internasional, baik multilateral maupun bilateral, dana hibah yang dikenal dengan sebutan trust fund dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan sebagaimana tercantum dalam dokumen trust fund, yaitu dana hibah yang diperuntukkan bagi kegiatan terkait dengan adaptasi dan mitigasi sebagai dampak terjadinya perubahan iklim. Untuk penanganan kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim di Indonesia, di tingkat nasional telah dibentuk kantor Sekretariat Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang didampingi atau difasilitasi oleh United Nations Development Program (UNDP).

8 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

Kantor sekretariat tersebut mempunyai tugas memfasilitasi kementerian/lembaga yang akan memanfaatkan dana hibah atau trust fund tersebut untuk menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan yang diperlukan, baik terkait dengan adaptasi maupun terkait dengan mitigasi, serta tentu saja yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan persyaratan yang digariskan UNFCCC dimana kegiatan yang dilaksanakan terukur, kemudian dilaporkan secara periodik de­ ngan mekanisme pelaporan yang tersistem serta dapat diverifikasi (MRV) untuk akurasi isi laporan yang disampaikan. Program Clean Development Mechanism (CDM) yang telah berjalan dalam penanga-

nan gas landfill terutama Carbon di Oxide dan Methana, selama ini memanfaatkan dana hibah yang dikelola langsung oleh badanbadan internasional yang diberi kewenangan. Bisa melalui lembaga bilateral seperti KfW maupun lembaga multilateral seperti ADB dan Bank Dunia. Untuk penanganan gas CO2 dan NH4 di TPA atau penanganan gas NH4 di sektor limbah cair dalam rangka penurunan emisi GRK kenyataannya memang tidak mudah karena harus melalui proses yang juga tidak sederhana. Hal itu disebabkan karena sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan, harus disiapkan feasibility study terlebih dahulu guna mengetahui secara jelas, seberapa banyak atau potensi gas yang akan ditangani dan diperkirakan dapat dilakukan untuk jangka waktu berapa lama. Banyak tidaknya gas yang dapat ditangkap sangat tergantung pada berapa besar potensi limbah yang akan atau dapat diproses. Kemudian dilanjutkan dengan proses registrasi untuk mendapatkan persetujuan pendanaannya. Trust fund merupakan salah satu sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang terkait dengan penanganan gas tersebut. Melalui pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan pedoman MRV, verifikasi nantinya dapat dilakukan oleh tim verifikator independen. Pelaksanaan penurunan emisi GRK yang dilakukan tersebut, tidak hanya memecahkan masalah pencemaran akibat gas tetapi sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memperoleh Carbon Emission Reduction (CER) certificate. Dengan komitmen melalui program penurunan emisi GRK, diperoleh bantuan pendanaan yang besarannya setara dengan target rencana penurunan emisi GRK yang dilaksanakan. Bantuan pendanaan tersebut, selain dimanfaatkan untuk pengembalian biaya investasi yang dilakukan oleh mitra kerja swasta (apabila investasi dilakukan oleh mitra kerja swasta), juga dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menanggulangi sebagian biaya operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana di TPA misalnya. Selama ini biaya tersebut sering tidak tersedia secara memadai serta menjadi kendala di daerah sehingga pengoperasian dan pemeliharaan tidak dilakukan sebagaimana seharusnya. *) Anggota IATPI (Ikatan Ahli Teknik Penyehatan Lingkungan Indonesia), dan Pejabat Fungsional Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman (Madya) Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, DJCK

Liputan Khusus

LIPUTANKHUSUS

K

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meresmikan hibah bantuan sambungan air minum dan air limbah dari AusAID di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Siapa Lagi

Setelah Negeri Kanguru? Sekilas jika dilihat ke bawah, rumah-rumah panggung itu tampak semrawut dengan jajaran tiang kayu galam maupun ulin yang bercampur selonjor pipa menuju instalasi pembuangan air. Pemandangan yang lazim ini bisa ditemui di Kota Banjarmasin, salah satu kota besar yang berukuran kecil di Indonesia, luasnya lebih kecil daripada Jakarta Barat. Sejenak terpikir, kemana para penghuninya membuang limbah rumah tangga itu?

Kompromi mutualisme antara alam dan kebudayaan manusia bisa ditemui di banyak kawasan perumahan di Kota Banjarmasin. Sekira 8 dari 10 rumah yang ada di sana menggantung di atas tanah, alias tidak melekat secara langsung. Ini menjadi ciri khas perumahan di Banjarmasin sebagai akibat dari kondisi alam yang 90% merupakan lahan rawa. Pengurugan tanah dianggap tidak memungkinkan berakibat terganggunya ekosistem karena berkurangnya media resapan air. Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, wilayah seluas 97 km2 dengan penduduk 627.245 jiwa (2008), terletak 0,16 m di bawah permukaan laut. Sebagian besar wilayahnya merupakan rawa dengan jenis tanah aluvial yang didominasi struktur lempung. Karena itu rumah-rumah di kota ini baik yang tidak permanen, semi permanen atau permanen, menggunakan konstruksi rumah panggung. Rumah tidak permanen banyak dibangun di perkampungan. Umumnya memakai tiang penyangga kayu ulin. Sedangkan rumah semi permanen dan permanen mengguna­ kan dasaran kayu galam yang dibenamkan

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 9

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meninjau lokasi hibah bantuan sambungan air minum dan air limbah dari AusAID di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

ke dalam lumpur sebagai pijakan pondasi, dan kolom penyangga dari beton bertulang. Kendati pengerjaan rumahnya cukup rumit, jumlah perumahan yang sedang dikembangkan cukup banyak. Pengamatan sekilas ini mengiringi langkah redaksi saat menyiapkan peresmian hibah air limbah dan air minum bantuan Pemerintah Australia di halaman kantor Kecamatan Banjarmasin Utara, awal Agustus 2011 lalu. Bagi masyarakat Banjarmasin secara umum mungkin tidak tahu apa yang dibantu, namun bagi penerimanya, bantuan ini sangat meringankan mereka menikmati akses sanitasi yang layak, terhindar dari penyakit akibat pencemaran air, serta tentu saja mengurangi resiko pengeluaran tinggi akibat penyakit yang ditimbulkannya. Bisa dibayangkan, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang tidak memiliki jamban dan hidup di pinggiran kota yang tak terjangkau infrastruktur sanitasi berupa jaring­an air limbah. Mereka bisa saja seenak­ nya membuang limbah di Sungai Mertapuran yang membelah kota ini. Sungai Martapura dipengaruhi oleh pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap

10 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

kehidupan masyarakat, terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu prasarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan. Curah hujan yang turun rata-rata per tahunnya kurang lebih 2.400 mm dengan fluktuasi tahunan berkisar antara 1.600-3.500 mm, jumlah hari hujan dalam setahun kurang lebih 150 hari dengan suhu udara yang sedikit bervariasi, sekitar 26 °C. Kota Banjarmasin termasuk wilayah yang beriklim tropis. Angin Muson dari arah Barat yang bertiup akibat tekanan tinggi di daratan Benua Asia melewati Samudera Hindia menyebabkan terjadinya musim hujan, sedang­ kan tekanan tinggi di Benua Australia yang bertiup dari arah Timur adalah angin kering pada musim kemarau. Hujan lokal turun pada musim penghujan, yaitu pada bulan-bulan November–April. Dalam musim kemarau se­ ring terjadi masa kering yang panjang. Curah hujan tahunan rata-rata sampai 2.628 mm dari hujan per tahun 156 hari. Sungai menjadi bagian yang terpisahkan dari Kota Banjarmasin sehingga Banjarmasin mendapat julukan “kota seribu sungai” meski sungai yang mengalir di Banjarmasin tak sampai seribu. Sungai menjadi wadah

aktivitas utama masyarakat zaman dahulu hingga sekarang, utamanya dalam bidang perdagangan dan transportasi. Data dari Dinas Kimprasko Banjarmasin menunjukkan pada 1997 di Ibu Kota Kalimantan Selatan itu terdapat 117 sungai, kemudian pada 2002 berkurang menjadi 70 sungai, lalu pada 2004 sampai sekarang hanya tinggal 60 sungai. Penataan kota Banjarmasin semestinya penataan daratan harus mengikuti penataan sungai, artinya penataan sungai yang didahulukan baru penataan daratan. Pengolahan Air Limbah Mengapa air limbah perlu diolah? Pertanya­ an mendasar ini perlu dijawab karena tidak semua orang sadar akan pentingnya pengelolaan air limbah. Sebelum dibuang ke badan sungai, terlebih dahulu air limbah menga­ lami proses pengolahan dengan tujuan, pertama, mengurangi penyebaran penyakit menular yang disebabkan oleh organisme pathogen (pembawa penyakit) yang terkandung dalam air limbah (water borne disease) seperti typhus, diare, dan dysentri. Kedua, mencegah pencemaran pada air permukaan dan air tanah. Sebagai salah satu upaya untuk men-

LIPUTANKHUSUS

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto meninjau berdialog dengan masyarakat penerima hibah bantuan sambungan air minum dan air limbah dari AusAID di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

ciptakan kondisi lingkungan dan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik, Pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pembangunan Sistem sanitasi terpusat (Off Site), yakni pengelolaan air limbah buangan dialirkan melalui sistem jaringan pipa penya­ lur air limbah (sewers) yang secara khusus dikelola oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL), mengusung prinsip yang Mandiri dalam pengelolaan air limbah buangan dengan mengutamakan pelayanan prima dan profesional serta menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Pengolahan limbah di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan sistem biologis, dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan-bahan organik dan racun yang berbahaya pada air limbah dengan teknologi RBC (Rotating Biological Contactor) sehingga dihasilkan effluent (hasil pengolahan) yang memenuhi standar baku mutu air yang diijinkan. Kantor Pusat Pengelola Air Limbah (PAL) kota Banjarmasin terletak di kecamatan Banjar Tengah Kelayan Luar di Jl. Pasar Pagi No. 89 RT. 02 Banjarmasin dikelola oleh Perusahaan Daerah Pengelola Air Limbah (PD PAL), Instalasi Pengolahan Air Limbah PD PAL mempunyai kapasitas pengolahan rata-rata 500 M3 / hari dan dapat mengolah BOD dan SS (parameter kualitas air) dari 300 ppm menjadi 20 ppm, sesuai dengan standar effluent dan badan air penerima (sungai Martapura ). Pengolahan Air Limbah secara terpusat

merupakan “Pilot Project” bagi kota Banjarmasin, dimana cakupan area pelayanannya masih terbatas, artinya hanya masyarakat yang berada dikawasan jaringan air limbah yang sementara ini bisa dilayani dengan menggunakan jaringan perpipaan. Adapun kawasan jaringan air limbah meliputi Kawasan Lambung Mangkurat, Kawasan Pekapuran Raya, dan Kawasan Hasan Basri / HKSN. Teknologi yang diterapkan di semua IPAL merupakan Pengolahan Biologis de­ngan Proses Attached Growth melalui Rotating Biological Contactor (RBC). Untuk melayani masyarakat diluar kawasan pelayanan jaringan air limbah, PD PAL Banjarmasin menyediakan bentuk pelayanan dengan mobil khusus penyedot limbah sesu­ ai dengan permintaan kebutuhan masyarakat. Bentuk pelayanan mobil ini bisa juga untuk mengatasi permasalahan masyarakat terhadap WC / Septic Tank–nya yang bermasalah. Tapi kini dengan sambungan rumah, masyarakat tak perlu lagi mengundang mobil penyedot. Pelayanan sanitasi di Kota Banjarmasin sampai dengan tahun 2009 baru mencakup 15.675 jiwa atau 2,45 % dari total jumlah penduduk sebanyak 638.899 jiwa (BPS, 2009). Dalam rangka percepatan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Permukiman khususnya bagi Masyarakat Penghasilan Rendah (MBR), Pemerintah Kota Banjarmasin mendapat bantuan Hibah Air Limbah dari Pemerintah Australia melalui Program Indii Ausaid. Pro-

gram tersebut dilaksanakan dalam rentang waktu Juni 2010 hingga Juni 2011 sebanyak 2.000 unit Sambungan Rumah atau setara Rp. 10 miliar. Secara nasional, AusAID memberikan hibah air limbah kepada lima kabupaten kota senilai sekitar Rp 20 miliar untuk melayani 4826 sambungan rumah. Pembiayaan hibah ini dadasari output yang dihasilkan. Artinya, jumlah dana yang diberikan kepada pemerin­ tah daerah maksimal sebesar dana APBD yang telah dikeluarkan untuk kegiatan penyambungan air minum maupun air limbah. Dana hibah diberikan untuk setiap Sambungan Rumah (SR) yang dibangun dan berfungsi dengan baik sejak tercatat sebagai sambungan pelanggan baru sampai de­ ngan pembayaran dua bulan rekening. Untuk sistem pengolahan air limbah perpipaan skala komunal dibebani Rp 2 juta per SR. sedangkan untuk skala kota sebesar Rp 5 juta per SR. Hibah ini menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ditetapkan Pemda dengan kriteria anatara lain rumah tangga yang memiliki daya listrik terpasang kurang dari 1300 VA dan 50% diantara target tersebut memiliki daya kurang dari 90 VA. Konsumen juga harus bersedia dan memenuhi syarat sebagai pelanggan PDAM/PDPAL. Peresmian Hibah Itulah sebabnya masyarakat penerima bantuan sambungan air minum dan air limbah ini amat senang dengan peresmian hibah itu. Apalagi yang meresmikan tidak tanggungtanggung tokohnya, yaitu Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Direktur Jenderal Australian AID Peter Baxter. Mereka sekaligus menyerahterimakan pemanfaatan sambung­ an rumah (SR) air minum dan air limbah di wilayah Kalimantan dan Jawa. Total SR yang diresmikan dan telah dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 11.250 SR untuk air minum dan 4.826 SR untuk air limbah. Acara itu juga dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin, Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono, wakil Walikota Banjarmasin Irwan Anshari, dan unsur AusAID di Jakarta, Bappenas, dan Pemda penerima hibah. Dalam sambutannya Djoko Kirmanto meng­ungkapkan, peningkatan akses air minum untuk MBR merupakan langkah tepat karena jumlah MBR yang signifikan di perkotaan. “Kami memberi apresiasi yang Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 11

LIPUTANKHUSUS Sedangkan Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Arifin mengakui saat ini dengan dukungan pemerintah dan hibah AusAID, akses masyarakat untuk mendapatkan air minum dan air limbah yang layak semakin mudah. Saat ini PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin telah mencapai pelayanan air minum sebanyak 98,5% masyarakatnya. “Selain jadi kebanggaan, kami harapkan dapat menular ke Pemda lainnya” ujarnya.

Foto Atas : Pengolahan air limbah di IPAL Pekapuran, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Foto Bawah : Lingkungan permukiman nelayan di Kecamatan Banjarmasin Utara.

tinggi kepada Pemerintah Australia yang telah memperpanjang dan menambah hi­ bah, khususnya untuk program air minum dan air limbah hingga tahun 2014,” ujarnya. Pemerintah Kota Banjarmasin merupakan salah satu Pemda yang mendapatkan hibah air minum AusAID dengan jumlah bantuan seebsar Rp 9,5 miliar untuk subsidi pemasangan 3.500 SR yang telah selesai dilaksanakan. Atas prestasinya, Pemkot Banjarmasin mendapatkan tambahan sebesar Rp 4,5 miliar untuk 1.500 SR. “Jumlah itu belum termasuk hibah air limbah Kota Banjarmasin sebesar Rp 10 miliar untuk mensubsidi pemasangan sambungan air limbah sebanyak 2000 SR,” imbuh Djoko. Selain Kota Banjarmasin, hibah AusAID

12 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

bidang air minum yang diresmikan antara lain Kota Balikpapan sebanyak 1.000 SR, Kota Banjar Baru 1.500 SR, Kabupaten Banjar 2000 SR, Kabupaten Kapuas 1000 SR, dan Kota Palangkaraya. Sedangkan hibah air limbah antara lain, Kota Balikpapan 200 SR, Kota Surakarta 800 SR, DKI Jakarta 326 SR, dan Kota Bandung 1.500 SR. Dirjen Perimbangan Keuangan dalam sambutannya mengatakan, hibah AusAID bidang air minum dan air limbah ini merupakan prototype dan pilot project yang berhasil karena memiliki model yang akurat dan simpel serta mudah diterima Pemda. “Kami harap AusAID untuk meneruskan program hibah ini di masa mendatang,” kata Marwanto.

Hibah Air Minum Program Hibah Air Minum adalah upaya percepatan pelayanan air minum melalui hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menambah sambungan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini diselenggarakan melalui penerapan output based atau berdasarkan kinerja yang terukur. Pemerintah daerah disyaratkan untuk melakukan investasi terlebih dahulu dengan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada PDAM untuk membiayai pemasangan sambungan rumah bagi MBR. Pemerintah pusat mentransfer biaya investasi kepada pemerintah atas dasar jumlah SR yang dipasang dan memenuhi syarat serta ketentuan yang ditetapkan. Indonesia mendapatkan hibah ini untuk MBR di 34 kabupaten/kota dengan manfaat sebanyak 77 ribu SR baru. Untuk wilayah Kalimantan mencakup 6 kabupaten/kota dengan total jumlah sambungan rumah sebanyak 11.250. Sasaran program hibah air minum di Kota Banjarmasin adalah untuk meningkatkan akses bagi 5.000 SR untuk MBR yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap I sebanyak 3.500 SR dan Tahap II 1.500 SR yang tersebar di lima kecamatan yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Selatan dan Banjarmasin Te­ ngah. Hibah dari negeri kanguru ini meringankan beban Indonesia dalam mencapai target Millennium Development Goals (MDGs). Di bidang air minum sebesar 68,87% penduduk Indonesia harus memiliki akses air minum yang aman dan tambahan sekitar 8 juta SR. sedangkan di bidang sanitasi target MDGs sebesar 76,8% masyarakat Indonesia harus sudah menikmati akses sanitasi yang layak dan aman. Upaya yang sangat berat dan tak mungkin dipikul pemerintah sendiri. Maka, setelah Negeri Kanguru, Negara mana lagi yang akan mengucurkan bantuannya ke Indonesia?. (bcr)

Info Baru 1

INFOBARU 1

Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI)

dalam Upaya Mencapai MDGs Ajeng Febry Hapsari *)

Saat ini masih ada sekitar 70 juta penduduk Indonesia melakukan Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi menjadi latar belakang paling dominan, selain tentu saja faktor kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sisi lain, sarana dan prasarana kota bidang sanitasi juga masih sangat kurang. Dari data Susenas 2007, baru 11 kota memiliki sistem offsite dengan cakupan 2,33 % dari jumlah penduduknya.

D

Dalam mencapai Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals/MDGs), Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan sebesar 50% dari jumlah penduduk yang belum memiliki akses sanitasi dasar dan air minum di tahun 2015. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya berusaha mewujudkan tujuan tersebut melalui program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) yang diselenggarakan sebagai program pendukung PNPMMandiri. Program ini bertujuan untuk mencip-

takan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. USRI menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan. Mulai dari pengorganisasian masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program sampai dengan upaya keberlanjutannya. Cara ini dipilih

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 13

INFOBARU 1 karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhan infrastruktur di wilayah mere­ka. Dengan keikutsertaan secara langsung, masyarakat akan merasa memiliki dan akan ikut memelihara infrastruktur tersebut. Persiapan Program USRI sebenarnya sudah dimulai sejak Tahun 2010 dan direncanakan akan dilaksanakan pada tahun 20122014. Program ini biayai oleh dana pinjaman ADB sebesar US$ 100 juta dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran sanitasi melalui kampanye praktik hidup bersih dan sehat untuk masyarakat. Selain itu juga dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dan lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan sarana sanitasi komunal yang berkelanjutan, berkualitas, dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Program ini dibagi menjadi dua target sasaran pelaksanaan, yaitu: 1. Urban Sanitation Sasaran dari urban sanitation atau sanitasi di perkotaan adalah pembangunan sanitasi komunal berbasis masyarakat yang akan dilaksanakan di beberapa lokasi. Lokasi yang dimaksud harus memenuhi syarat, yaitu kabupaten/kota penerima bantuan harus te­­lah atau sedang menyusun dokumen sa­ nitasi kota. Sedangkan untuk kelurahan adalah yang sudah mendapat bantuan PNPM Mandiri Perkotaan (Program Penanggulang­ an Kemiskinan di Perkotaan/P2KP) sebanyak tiga kali siklus Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

14 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

Kebijakan tersebut diambil dengan pertimbangan wilayah yang menjadi sasaran sudah mempunyai susunan organisasi yang baik dan berpengalaman, sehingga mampu menjalankan program berbasis masyarakat ini. Besarnya bantuan yang akan disalurkan untuk tiap Kelurahan sebesar 350 juta. Setelah melalui tahapan seleksi tersebut, maka telah terpilih daerah yang akan menjadi sasaran program ini, yaitu di 1.350 kelurahan yang tersebar di 34 kabupaten/kota di lima yang telah memiliki Strategi Komunikasi Kabupaten/Kota (SSK). Lima propinsi yang dimaksud yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara 2.Rural Infrastructure Support 3 (RIS-3) RIS-3 dikenal dengan kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan tahap 3. RIS 3 ini direncanakan akan dilaksanakan di 600 desa, terdiri dari 400 desa baru dan 200 desa lama yang pernah memperoleh RIS PNPM II dan bantuan serupa lainnya. Masing-masing desa tersebut akan diberi dua siklus BLM yang nilai tiap siklusnya sebesar Rp 250 juta. Pemerintah memberikan kebebasan masing-masing desa untuk memilih jenis pembangunan yang akan dilaksanakan. Tidak heran jika outputnyapun akan berbeda-beda di masing-masing desa. Pembangunan bisa berbentuk jalan lingkungan, jembatan, dermaga atau perbaikan infrastruktur sekolah. Hal ini karena pemerintah memahami bahwa yang paling mengerti kebutuhan suatu desa adalah masyarakat desa itu sendiri, sehingga

program menjadi tepat sasaran. Kesuksesan program USRI tak lepas dari peran serta dari masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Peran serta inilah yang diharapkan mampu mewujudkan MDGs Tahun 2015. Dalam hal pendekatan dan sosialisasi program kepada masyarakat, Pemerintah pusat dibantu oleh fasilitator. Fasilitator berfungsi sebagai jembatan penghubung antara Pemerintah dengan masyarakat sekaligus bertugas melaksanakan pendampingan dan pengendalian kualitas pekerjaan, agar mak­ sud serta tujuan program ini dapat tercapai sesuai harapan semua pihak. Kementerian Keuangan juga telah menyampaikan konfirmasi hasil pertemuan ter­ sebut kepada ADB melalui surat DJPU KemKeu No. S-618/PU.2/2011 tertanggal 17 Juni 2011 dan saat ini Kementerian Keuangan sedang memproses pengesahan Loan Agreement. Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya bertanggung jawab penuh terhadap keberhasilan program ini, dimana tindak lanjut yang perlu dilakukan saat ini adalah melakukan Follow Up terhadap konsep Perdirjen yang sudah dikirimkan ke Ditjen Perbendaharaan untuk dapat ditindaklanjuti dalam forum pembahasan bersama. Segera setelah mendapat persetujuan Board ADB, Cipta Karya akan segera melakukan sosialisasi kepada daerah-daerah agar mulai melakukan persiapan. *) Staf Subdit Kerjasama Luar Negeri, Direktorat Bina Program, Ditjen Cipta Karya

Info Baru 2

INFOBARU 2

Membangun Masyarakat, Menanggulangi Kemiskinan Moch.Yasin kurdi *) Paradigma peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan harus bertumpu pada pembangunan kualitas dan derajat manusia Indonesia seutuhnya

M

Menanggulangi kemiskinan merupakan program besar yang membutuhkan konsistensi, keberanian, inisiatif dan dana yang memadai. Agar upaya ini berjalan dengan baik, tentu profil kemiskinan harus dikenali terlebih dahulu. Tanpa pemahaman yang baik, tanpa data-data yang akurat dan tanpa analisa yang tepat, penanggulangan kemiskinan akan salah arah, bahkan akan mengalami kegagalan. Dalam Human Development Report edisi 1990-an, UNDP tidak hanya menganggap In-

donesia mampu mengurangi jumlah keluarga miskin, juga menggolongkannya sebagai kelompok negara yang mampu mengkombinasikan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan perbaikan indeks pembangunan manusia secara cepat. Sayangnya, tren yang sangat bagus itu terhenti 2-3 tahun menjelang krisis ekonomi. Kendati perekonomian nasional tumbuh lebih pesat, perbaikan indeks pembangunan manusia justru melambat. Tantangan lain adalah fakta bahwa poverty incidence masih

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 15

tinggi tetapi juga cenderung heterogen. Untuk menjawab hal itu, pemerintah telah berupaya dengan menempuh beberapa langkah strategis, Pertama, telah meng-anggarkan program kemiskinan dengan PNPM, dengan mengingat program ini program open menu, jenis kegiatanya ditentukan oleh masyarakat desa/kelurahan sendiri. Kedua, sejak tahun 2006 pemerintah telah meluncurkan program nasional yang

16 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

kom­prehensif berupa penggabungan dua program kemiskinan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan dan Program Pengurang­ an Kemiskinan di Wilayah Perkotaan (P2KP) dan Perdesaan kedalam program nasional PNPM tersebut. Ketiga, pemerintah akan mengaitkan program pengembangan energi alternatif de­ ngan program penanggulangan kemiskinan di perdesaan yang sebagian besar kegiatan-

nya di bidang pertanian. Keempat, penempatan pembangunan manusia sebagai aktor inti pembangunan nasional dan program kemiskinan. Tantangan fundamental yang dihadapi saat ini adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan manusia secara utuh dan menyeluruh. Paradigma peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan harus bertumpu pada pembangunan kualitas dan

INFOBARU 2

derajat manusia Indonesia seutuhnya. Indonesia adalah negara kaya sumber daya alam, tetapi belum dikatakan negara yang makmur bila dibandingkan dengan Singapura, Korea dan Jepang. Mengapa demikian? Untuk menjawab hal tersebut sumber daya alam yang berlimpah tidak akan ada artinya bila sumber daya manusianya rendah. Maka sangatlah penting menjadikan manusia sebagai prioritas pem-

bangunan. Bagaimana mungkin mengelola sumber daya alam bila kemampunan manusia terbatas. Penanggulangan dan pengurangan kemiskinan tidaklah cukup hanya dengan mem­berikan bantuan dan dukungan agar masyarakat miskin tidak lebih terpuruk. Tetapi masyarakat miskin juga diupayakan lebih berdaya, dan harus didorong untuk memiliki daya dan motivasi keluar dari lingkaran kemiskinan dengan peningkatan pendidikan menyeluruh. Jumlah penduduk Jawa Barat (hasil Sensus Penduduk 2010) sebanyak 43,053,732 jiwa. Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan Maret 2011 sebesar 4.648.630 orang (10,65 persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2010 yang berjumlah 4.773.720 orang (11,27 persen), jumlah penduduk miskin bulan Maret 2011 mengala­ mi penurunan sebesar 125.090 orang (0,61 persen). Jumlah penduduk miskin bulan Maret 2011 untuk daerah perkotaan sebanyak 2.654.690 orang (9,26 persen terhadap jumlah penduduk perkotaan) sedangkan di dae­rah pedesaan sebanyak 1.992.930 orang (13,32 persen). Dalam kurun waktu setahun terakhir, persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar 0,56 persen sedangkan di daerah perkotaan turun 0,17 persen. Secara absolute, selama periode Maret 2010 – Maret 2011, penduduk miskin di perdesaan berkurang 429.260 orang sementara di perkotaan naik sebanyak 304.160 orang. Dalam kontek ini, pemerintah perlu me­ nempuh langkah nyata untuk mengubah perilaku dan orientasinya dari provider yang menyediakan semuanya, menjadi fasilitator yang membantu penyelenggarakan kese­jah­ teraan rakyat. Di bidang lain, perumahan merupakan masalah utama pembangunan yang komplek dan multidimensional akan kebutuhan penyediaan perumahan bagi masyarakat. Bahkan di Jawa Barat sendiri, kebutuhan perumahan hampir linier terhadap pertumbuh­ an penduduk, sehingga backlog mencapai lebih dari 1000.000 unit. Masalah perumahan dan permukiman tentu saja bukan urusan konstruksi semata, dibelakangnya tersembunyi permasalahan sosial dan budaya yang komplek, yang jika tidak didisain secara professional bisa melahirkan persoalan baru berupa kantong-kantong kemiskinan baru di

wilayah kumuh. Untuk menjawab tantangan tersebut, salah satunya dengan peningkatan pendidikan SDM terlebih dahulu pada masyarakat. Memang persoalan penyediaan perumahan bagi rakyat miskin bukan perkara mudah. Itu karena penyelesaian kemiskinan harus mencakup berbagai aspek dan dimensi pengelolaan seluruh sektor pembangunan. Dalam mengatasi kemiskinan diperlukan aktualisasi tata pemerintahan yang baik (good governance) penyelenggaraan pembangunan yang terdesentralisasi dalam kerangka otonomi daerah, orientasi pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat miskin di perdesaan maupun diperkotaan. Tentunya dengan permasalahan yang ada ini, kepada dunia internasional kita tentu tidak boleh menjual kemiskinan, tetapi yang harus dipikirkan adalah bagaimana menjual aspek-aspek keunggulan kita ke dunia internasional untuk membantu mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan dengan meningkatkan SDA dengan kearifan lokalnya. Sebagai basis kekuatan menghadapi glo­balisasi adalah menciptakan entrepreneurship di bidang usaha mikro (UKM) yang berkembang dan berkelanjutan. Tentu pe­ merintah harus memberikan akses pembia­ yaan bagi koperasi dan UKM yang lebih luas. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memfasilitasi perangkat peraturan untuk memungkinkan lembaga keuangan mikro berkembang lebih pesat dan sehat agar pilihan akses UKM lebih besar dan beragam khususnya dalam mempermudah akses pembiayaan. Untuk memperluas usaha kredit kepada UKM tidak bisa dilakukan sepihak. Diperlukan kerjasama semua pihak, seperti pemerintah, swasta, LSM dan organisasi usaha lainnya. Sebagai contoh organisasi pengusaha bisa menjalin kerjasama dengan perbankan untuk menyelenggarakan klinik perbankan bagi koperasi dan UKM. Melalui klinik ini bisa memberikan penjelasan mengenai persyaratan untuk mendapatkan kredit bagi masyarakat, dan bisa menjadi bagian dari perusahaan untuk memberikan bagian dalam bentuk corporate social responsibility (CSR) guna membantu usaha mikro dan kecil mendapatkan akses kreditnya. Sudah barang tentu kita optimis dapat mengentaskan kemiskinan, asal dapat berkomitmen. *) Kasubag Jasa Keuangan dan Perbankan, Biro Administrasi Perekonomian, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 17

Inovasi 1

Revitalisasi Berbasis Hunian

untuk Kawasan Kota Tua Jakarta Ratih Fitriani *)

D

Demikian juga yang terjadi di Jakarta. Pembangunan mal, plaza, pusat perdagangan, apartemen, gedung bertingkat memenuhi hampir seluruh ruang kota, tetapi bangunan artistik di Kota Tua, yang sarat dengan nilai sejarah peninggalan masa lalu, justru terabaikan. Kawasan Kota Tua Jakarta memerlukan sebuah suntikan kegiatan untuk menjadikan kawasan tersebut hidup selama 24 jam, sekaligus menaikkan tingkat ekonomi masyarakat lokal. Saat ini di kawasan Kota Tua Jakarta terdapat banyak bangunan tua yang kosong yang menyebabkan kawasan tersebut mati. Menjamurnya permukiman kumuh di kawasan Kota Tua Jakarta dengan jelas menja­

18 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

Ars longa vita brevis. Seni itu usianya panjang, sementara hidup manusia itu pendek (Rikard Bagun). Ungkapan ini bermakna bahwa manusia boleh datang dan pergi silih berganti, dari generasi ke generasi, tetapi sejarah sebagai karya seni akan tetap abadi. Dalam kenyataannya, ketika manusia menghuni sebuah tempat dan sebuah kota dibangun, sering kali peninggalan-peninggalan sejarah di kota tersebut dihancurkan.

wab betapa rendahnya tingkat perekonomian kawasan tersebut. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memberikan suntikan kegiatan hunian pada kawasan Kota Tua Jakarta. Suntikan kegiatan hunian pada sebuah kawasan akan mampu menggerakkan roda perekonomian sebuah kawasan. Djoko Kirmanto, saat masih menjadi Dirjen Perumahan dan Permukimaan De­ partemen Kimpraswil, mengatakan bahwa pem­bangunan perumahan dan permukiman diyakini mampu mendorong lebih dari seratus macam kegiatan industri yang berkaitan dengan bidang perumahan dan permukiman. Dengan kata lain, penyelenggaraan pe-

rumahan dan permukiman sangat berpotensi dalam menggerakkan roda ekonomi dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif. Dengan revitalisasi berbasis hunian dimungkinkan kawasan Kota Tua Jakarta men­jadi kawasan yang hidup dan dapat mem­bangkitkan roda ekonomi di kawasan ter­sebut. Kawasan Kota Tua Jakarta mengalami penurunan vitalitas kawasan sehingga perlu adanya upaya direvitalisasi. Adapun kategori indikasi penurunan vitalitas kawasan tersebut (Dep. Kimpraswil, 2003), yaitu; Pertama, menurunnya vitalitas ekonomi kawasan. Kedua, meluasnya kantong-kantong kumuh yang terisolir (enclave). Ketiga, keterbatasan

INOVASI 1 nomi bawah (6), menengah (3) serta atas (1). ‘Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) sedang mengkaji kebijakan baru yang akan mengikat pengembang besar untuk menaati pembangunan hunian berimbang (miwibowo, 14 maret 2008).’ Hunian berimbang dengan penggunaan komposisi 6-3-1 banyak menuai kritik karena angka tersebut tidak bisa dipukul rata dalam tiap kawasan. Penulis hanya ingin menunjukkan bahwa social mix itu merupakan bagian dari konsep hunian berkelanjutan, yaitu konsep yang ingin penulis ajukan dalam kajian ini. Untuk komposisi social mix menggunakan hunian berimbang 6-3-1, penulis hanya memberi gambaran bahwa implementasi social mix dapat berupa komposisi masyarakat dalam konsep hunian berimbang. pelayanan jaringan prasarana dan sarana. Penurunan kondisi dan pelayanan prasarana (jalan/jembatan, jaringan air bersih, drainase, sanitasi dan sistem persampahan) dan saran (pasar, ruang untuk industri, ruang untuk kegiatan ekonomi formal/nonformal, fasilitas budaya-sosial dan saran transportasi) pada kawasan. Keempat, degradasi kualitas lingkungan (environmental quality). Kelima, kerusakan bentuk ruang kota. Keenam, pudarnya tradisi sosial-budaya setempat dan kesadaran publik. Hunian Berkelanjutan Housing led economic development, merupakan sebuah strategi yang digagas oleh National Housing Institute (Bennett, 1996), yaitu sebuah strategi yang menawarkan sebuah fungsi hunian yang dapat menciptakan pekerjaan serta meningkatkan penghasilan penghuninya. Terdapat empat prinsip dalam strategi Housing Led Economic Development, yaitu; pertama, Decrease cash outflows. Menurunkan arus uang keluar dari sebuah lingkungan permukiman. Para penduduk diharapkan bisa membeli barang maupun jasa dari dalam lingkungan permukiman mereka sendiri, sehingga uang yang keluar dari seorang penghuni dinikmati oleh penghuni permukiman itu sendiri. Kedua, Better use of space. Meletakkan fungsi-fungsi servis ke dalam lingkungan permukiman, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dll. Hal tersebut bisa mengurangi energi yang dibutuhkan penghuni untuk mencapai ke tempat pelayanan umum. Ketiga, Increase cash inflows. Menciptakan pelayanan umum yang dikelola di dalam ka-

wasan permukiman sehingga meningkatkan uang masuk ke dalam kawasan. Keempat, Build contracting capacity. Meningkatkan kemampuan kerja. Hal ini berkaitan erat dengan poin ketiga, ketika kemampuan kerja meningkat maka pemasukan ke dalam kawasan permukiman pun meningkat. Cara untuk meningkatkan kemampuan kerja yaitu dengan sistem pendampingan, semua pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh penduduk di dalam kawasan akan diambil dan dilakukan pendampingan. Pekerjaan tersebut merupa­ kan pekerjaan harian yang dapat dengan mudah dipelajari seperti mengecat rumah, menata taman, serta mendirikan unit kerja yang bertugas untuk mencarikan pekerjaan di lingkungan sekitar kawasan bagi penduduk yang sudah terampil. Keberlanjutan kedua adalah lingkungan. Polusi dari penggunaan kendaraan bermotor di dalam hunian merupakan masalah umum yang harus dicari solusinya untuk dapat mewujudkan hunian yang berkelanjutan secara lingkungan. Ketergantungan penghuni terhadap kendaraan bermotor bisa dikurangi dengan cara mengurangi keinginan para peng­huni untuk bepergian jauh, yaitu dengan menyediakan semua fasilitas publik seharihari di dalam kawasan perumahan. Keberlanjutan terakhir adalah sosial. Secara sosial, dimana seringkali housing led revitalization dibayangi oleh permasalahan gentrification, maka dapat digunakan konsep hunian berimbang (6-3-1) di dalam perumahan. Konsep tersebut merupakan konsep social mix yang memiliki arti dalam sepuluh rumah dalam sebuah perumahan, harus merupakan percampuran dari masyarakat sosial eko-

Gentrifikasi Gentrifikasi sering mengiringi proses perjalanan revitalisasi sebuah kawasan, terutama revitalisasi berbasis hunian. Gentrifikasi sering diperdebatkan karena sebagian orang mendukung sedangkan sebagian yang lain menentang dengan keras. Para pendukung gerakan gentrifikasi ber­pendapat bahwa fokus dari peremaja­ an sebuah kawasan (urban renewal) adalah keuntungan ekonomi, seperti peningkatan nilai lahan. Dengan meningkatnya nilai lahan, dapat dipastikan penduduk lokal –yang kebanyakan adalah dari kalangan ekonomi bawah- akan merasa keberatan dan akhirnya mau tidak mau mereka meninggalkan tempat itu untuk mencari tempat dengan harga sewa yang rendah. Dengan demikian diharapkan kawasan revitalisasi akan terisi dengan orangorang kalangan elit, dan para pendukung gentrification juga berpendapat bahwa dengan memindahkan penduduk yang berpenghasilan rendah ke tempat lain, maka kawasan revitalisasi akan berkurang tingkat kejahatannya. Berbeda dengan pandangan orang-orang pendukung gentrification, para kritikus berpendapat bahwa dengan menaikkan harga sewa dan pajak adalah sama dengan melakukan pengusiran terhadap penduduk lokal. Para pemilik rumah akan menjual rumahnya dan menghilangkan komunitas yang telah terbentuk di kawasan tersebut. Sedangkan tingkat kejahatan yang oleh para pendukung gentrification disebutkan dapat tereduksi, oleh para kritikus disebutkan bahwa kejahatan tidak akan dapat tereduksi melainkan berpindah ke daerah penduduk ekonomi bawah yang lain. Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 19

Revitalisasi berbasis hunian dianggap sebagai revitalisasi yang seringkali berakhir pada gentrifikasi. Hal tersebut wajar karena revitalisasi ini menggunakan hunian sebagai ujung tombak dalam meningkatkan nilai kawasan. Secara tidak langsung semua hunian di kawasan yang akan direvitalisasi menjadi fokus perhatian. Biasanya, penduduk lokal memiliki hunian yang kurang sesuai dengan konsep revitalisasi yang akan dilakukan. Oleh karenanya dilakukan penataan sesuai konsep, namun penataan tersebut seringkali merugikan penduduk lokal. Penataan yang tidak pro terhadap penduduk lokal akan memindahkan mereka jauh di luar kawasan revitalisasi, dengan kata lain mereka diusir dari tempat tinggalnya. Dalam kasus di beberapa kota di dunia, upaya revitalisasi suatu kawasan bersejarah selalu menemui beberapa kendala. Terutama pada gerakan revitalisasi kawasan tua yang bertumpu pada kegiatan hunian (housing led revitalization). Banyak kasus yang terjadi yang menyimpulkan bahwa housing led revitalization akan menimbulkan gentrification. Seperti yang terjadi di kota Paris, di kawasan Marais. Kawasan ini mulai hidup sejak dibangunnya Place Royale pada zaman Henry IV tahun 1605. Marais menjadi sangat padat pada akhir abad ketujuhbelas. Sepanjang abad ke-19, kawasan Marais mengalami penurunan nilai menjadi tempat para tukang bekerja. Setiap ruang yang ada digunakan untuk workshop dan pabrik industri kerajinan tangan. Pada awal tahun 1960-an, ter-

20 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

dapat 74.000 penduduk yang hidup di Marais dengan kepadatan 585 jiwa/ha. Tujuhpuluh persen rumah tinggalnya tidak memiliki toilet di dalam, dan kawasan tersebut menjadi kawasan terpadat dan kumuh di Paris. Revitalisasi kawasan Marais menelan biaya £ 1 million/ acre, dilakukan pada tahun 1962 hingga 1966. Revitalisasi tersebut berkonsentrasi pada rehabilitasi fisik dan restorasi kawasan bersejarah, dengan memgutamakan bangunanbangunan tambahan yang dibangun pada bangunan bersejarah. Hasilnya adalah clearance of ‘parasite’ buildings, termasuk 1000 penduduk di dalamnya dan workspace yang menjadi mata pencaharian 10.000 jiwa. Hal tersebut mendapat kecaman dari beberapa pihak, dan mendapat slogan “conservation equals deportation” oleh para demonstran, walaupun saat ini kawasan Marais telah berhasil melakukan revitalisasi kawasan bersejarahnya. Saat ini kawasan Marais dihuni oleh penduduk kelas atas dengan suasana abad ke -16 dan 17. Kawasan Marais menjadi sebuah kawasan elit dengan hunian mewah dan hotelhotel elit, dan di sekitarnya masih terdapat banyak penduduk kelas menengah bawah. Kasus di kawasan Marais di Paris ini dianggap cukup berhasil dari segi ekonomi, meskipun banyak yang menentang karena proses revitalisasi kawasan tersebut kental dengan nuansa gentrification. Saat ini kawasan Marais Paris menjadi sebuah kawasan elit yang hidup dan dapat dikatakan sebagai kawasan revitalisasi yang sukses.

Sedikit berbeda dengan kawasan Marais di Paris, yang menghidupkan kawasan bersejarahnya dengan hunian dan hotel kelas atas. Central Bologna di Italia yang memiliki 20 mil arcaded street yang berkarakter, memilih menghidupkan kawasan tuanya dengan Universitas dan hunian. Dalam proses revitalisasi, sebagian besar rumah tinggal digantikan dengan flat, dan sebagian warga tetap tinggal di kawasan tersebut. Komposisi sosial yang ada di Central Bologna berubah. Kawasan ini pada awalnya merupakan kawasan tua yang terpinggirkan sehingga akhirnya menjadi kawasan industri yang kotor. Saat ini setelah proses revitalisasi, kawasan tersebut menjadi tempat hunian, aktivitas universitas, pariwisata, serta pertokoan kecil dan perdagangan. Beberapa industri yang dulunya berada di tengah kawasan sekarang dipindahkan di daerah pinggiran kota. The Merchant City, Glasgow adalah contoh yang baik dalam menerapkan proyek revitalisasi di kawasan tuanya. The Merchant city merupakan ‘new town’ pada zaman abad pertengahan, dan memiliki bangunan yang sudah berumur lebih dari 250 tahun dengan langgam arsitektur abad pertengahan yang sangat indah. Pada tahun 1960 kawasan itu digunakan untuk perdagangan grosir dan

INOVASI 1

bangunan-bangunannya berfungsi sebagai gudang, sampai akhirnya mengalami penurunan nilai dan kawasan tersebut semakin tidak tertata. Pada tahun 1970, kawasan ini mulai ditinggalkan dan akibatnya banyak bangunanbangunan yang kosong. Proyek revitalisasi di kawasan tersebut dilakukan dengan cara mengubah fungsi bangunan yang semula gudang, menjadi hunian yang berupa flat. Sejak tahun 1982 hingga saat ini lebih dari 1.200 flat telah disediakan untuk menampung penduduk asli kawasan tersebut dan memenuhi kebutuhan pasar. Hunian ini sanggup menghidupkan kawasan tuanya selama 24 jam. Kawasan lain yang patut dicontoh adalah kawasan Bologna Italia, yaitu fungsi hunian didampingi oleh fungsi pendidikan serta pariwisata, sehingga dapat diperhitungkan revenue yang diterima oleh pemerintah setelah proses revitalisasi selesai. Revitalisasi pada Merchant city juga patut dicontoh dalam memfungsikan bangunan tuanya sebagai flat (hunian). Revitalisasi Kota Tua Jakarta Kawasan Jakarta Kota yang terbentuk akibat penjajahan, saat ini telah ditinggalkan dan hanya menjadi sebuah artefak sejarah. Dengan ditinggalkannya kawasan tersebut, maka

terjadilah penurunan kinerja kawasan, hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian kemampuan tempat atau bangunan dengan kebutuhan masa kini. Melihat sejarah permukiman di Kota Tua Jakarta dapat kita simpulkan bahwa kegiatan hunian merupakan sebuah kegiatan yang telah lama melekat di kawasan Kota Tua Jakarta sejak abad ke-18. Bahkan dapat kita bayangkan, hunian yang terdapat di kawasan tersebut dulunya merupakan hunian kelas atas. Sehingga bukan hal yang mustahil, jika kita melakukan revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta berbasis hunian. Meskipun pencanangan penataan Kota Tua Jakarta telah dimulai sejak masa Ali Sadikin, tetapi konsep revitalisasi baru dimulai pada awal tahun 1990-an pada masa Wiyogo Atmodarminto. Dan revitalisasi Kota Tua Jakarta sampai sekarang belum satupun yang menyentuh aspek hunian. Berikut adalah yang dilakukan oleh gubernur-gubernur DKI Jakarta pada masa kepemimpinannya: Ali Sadikin (1966-1977) meletakkan tonggak kuat untuk melestarikan Kota Tua. Konsep dan perangkat hukum juga sudah dibuat. Studi dan penelitian banyak dilakukan. Sayang sekali masa jabatannya berakhir sebelum tun-

tas upaya pelestariannya. Pada 1972, Gubernur ini mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 11 mengenai penetapan kawasan cagar budaya Kota Tua Jakarta. Blok taman Fatahillah, Pasar Ikan, dan Glodok ditetapkan sebagai zona konservasi. Arsip studi, penelitian, dokumentasi Kota Tua banyak dihasilkan dari berbagai lembaga riset, yang merekomendasikan strategi dan rencana revitalisasi kawasan Kota Tua. Pemugaran Museum Fatahillah, Museum Wayang, Museum Keramik, trotoar Kali Besar, dan Jembatan gantung kota Intan adalah sebagian yang pernah dikerjakan oleh Ali Sadikin. Sedang konservasi lingkungan dan sosial ekonomi belum sempat dikerjakan karena masa jabatannya telah selesai. Tjokropranolo (1977 – 1982), Selama lima tahun, Tjokropranolo lebih banyak mengerjakan penataan pedagang kecil dan kesejahteraan buruh. Kebijakan dan upaya penyelamatan kawasan Kota Tua tak dilanjutkan sampai masa jabatannya berakhir, meski ia tahu soal rancangan penyelamatan kawasan Kota Tua karena satu tahun menjadi asisten gubernur Ali Sadikin. R. Soeprapto (1982-1987), Tak terlihat ada gerak-gerik pemugaran kawasan Kota Tua yang terlantar dan rusak. Pernah ia meresmikan Gedung Kesenian Jakarta sebagai arena pertunjukan kesenian Jakarta pada 5 september 1987. Gedung yang tak termasuk dalam kawasan Kota Tua ini berhasil diselamatkannya. Namun Kota Tua kembali terabaikan selama 5 tahun. Wiyogo Atmodarminto (1987-1992), lebih banyak mengurusi masalah perkotaan, seper­ ti becak, tanah, sanitasi, dan masalah transportasi. Di masa kepemimpinannya dikenal penge­lolaan kota metropolitan Jakarta dengan konsep BMW: Bersih, Manusiawi, dan Wibawa, namun revitalisasi Kota Tua ia lewatkan. Karena itu, semasa kepemimpinannya kawasan Kota Tua seperti kota mati. Bangunannya tak terawat, dan lingkungannya tidak sehat. Air di Kali Besar berwarna hitam, bau tak sedap, banyak mengalirkan sampah. Soerjadi Soedirja (1992 – 1997), Ia menata kawasan Kota Tua. Pemugaran fisik bangunan dilakukan. Ali Sadikin memberikan apresiasi baik terhadap langkah Soerjadi Soedirja pada 1997. Pada tahun 1993, Soerjadi Soedirja menetapkan gedung kantor berita Antara di Pasar Baru, Jakarta Pusat, termasuk bangunan cagar budaya yang dilindungi. Sutiyoso (1997-2007), kondisinya tak banyak berubah. Bangunan-bangunan di kawasan Kota Tua Jakarta semakin rusak dan tidak terBuletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 21

INOVASI 2

urus. Kali Besar tetap berwarna hitam, berbau tak sedap. Bangunan di zona konservasi masih terlihat buram. Lingkungan kotor dan tak menarik. Padahal, decak kagum nampak setiap melihat kemegahan bangunan kolonial itu, terlebih bangunan itu menyimpan nilai sejarah perjalanan Jakarta. Pada 2006, setahun sebelum jabatannya berakhir, revitalisasi Kota Tua digaungkan. Sutiyoso menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 34 tahun 2006 tertanggal 27 Maret mengenai penguasaan perencaan penataan Kota Tua (Bataviase Nouvelles, 2006). Sejarah revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta yang dicanangkan sejak tahun 1990-an hingga sekarang belum ada satupun yang berhasil. Pemikiran tentang konsep revitalisasi berbasis hunian pun belum pernah terlontar. Diskusi Sebelum melemparkan konsep revitalisasi hunia, ada baiknya memahami dulu sejauh mana keuntungan dengan merevitalisasi Kota Tua Jakarta. Konsep revitalisasi seharusnya didasarkan pada apa yang menjadi potensi dan permasalahan di kawasan yang akan direvitalisasi. Kawasan Kota Tua Jakarta mempunyai potensi akan kebutuhan hunian yang bisa digunakan sebagai kekuatan untuk menghidupkan kawasan. Di samping itu permasalahan yang terjadi di sana adalah merebaknya permukiman kumuh yang liar sebagai akibat dari tingginya kebutuhan hunian di kawasan tersebut yang tidak digubris pemerintah. Dari beberapa kajian dan preseden yang telah dijabarkan di atas, fungsi hunian merupakan fungsi yang tepat untuk menjadi basis revitalisasi kawasan Kota Tua Jakarta. Selain untuk menghidupkan kawasan selama 24 jam, dapat meningkatkan sense of belonging,

22 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

juga dapat mengurangi tingginya kebutuhan hunian di kawasan itu. Pemanfaatan bangunan tua sebagai hunian dapat dilakukan dengan melihat Merchant City sebagai contoh nyata. Selain itu, hunian yang harus dikembangkan di dalam kawasan kota tua Jakarta adalah sebuah konsep hunian yang sustainable (berkelanjutan), dengan tiga prinsip yaitu berkelanjutan secara lingkungan, ekonomi dan sosial. Hunian yang berkelanjutan secara lingkungan dapat dilakukan dengan mendekatkan fungsi-fungsi publik ke dalam kawasan hunian sehingga mengurangi ketergantungan masyarakat sekitar terhadap penggunaan kendaraan bermotor. Untuk mendukung penurunan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor maka perlu disediakan jalur pejalan kaki serta jalur sepeda yang nyaman. Dalam konteks lingkungan yang beriklim tropis, maka di jalur pedestrian dan jalur sepeda dirancang dengan pepohonan yang teduh. Pepohonan tersebut selain sebagai peneduh juga sebagai produsen oksigen di daerah tersebut. Untuk hunian yang berkelanjutan secara ekonomi dilakukan dengan menggunakan strategi Housing led economic development, dimana diharapkan perekonomian masyarakat dapat mengalami kenaikan secara perlahan namun pasti. Untuk hunian yang berkelanjutan secara sosial dapat digunakan prinsip 6-3-1 sebagai campuran penduduk di kawasan tersebut. Yaitu 60% untuk kelas sosial bawah, 30% untuk kelas sosial ekonomi menengah serta 10% untuk kelas sosial ekonomi atas. Angka tersebut bukan angka mati, yang menjadi prinsip dalam angka-angka tersebut adalah bahwa sebuah permukiman harus terdiri dari per-

campuran berbagai kelas sosial untuk dapat saling melengkapi. Untuk mencegah terjadinya gentrifikasi, proses revitalisasi berbasis hunian ini harus mengutamakan kepentingan penduduk lokal. Pelaksanaan hunian berkelanjutan sangat baik diterapkan untuk mengangkat tingkat sosial ekonomi penduduk lokal. Revitalisasi adalah sebuah kegiatan yang memerlukan waktu lama sebelum mendapatkan hasilnya. Tujuan akhir revitalisasi berbasis hunian di Kota Tua Jakarta ini adalah menyelesaikan permasalahan ekonomi di kawasan tersebut dengan melihat potensi yang ada. Potensi yang terdapat di kawasan Kota Tua Jakarta adalah bangunan-bangunan tua bersejarah yang dibiarkan kosong oleh pemiliknya. Potensi tersebut memunculkan konsep revitalisasi berbasis hunian seperti yang dilakukan oleh kawasan Marais, Central Bologna serta The Merchant City. Dengan memanfaatkan bangunan tua yang kosong sebagai bangunan yang bisa mewadahi kegiatan hunian, maka akan terjadi multiplayer effect di kawasan Kota Tua Jakarta. Multiplayer effect ini akan berdampak pada meningkatnya tingkat sosial ekonomi masyarakat lokal di kawasan Kota Tua Jakarta. Hal yang paling penting dalam konsep revitalisasi berbasis hunian ini adalah kemampuan pemerintah dalam mengadakan kerjasama dengan pemilik bangunan. Apakah dengan mengambil alih semua bangunan tua yang kosong atau dengan kerjasama yang sa­ ling menguntungkan. Dalam kerjasama tersebut pemerintah harus bisa konsisten dalam konsep yang telah ditetapkan, sehingga perlahan namun pasti revitalisasi berbasis hunian ini akan berjalan dengan lancar. Berkaitan dengan konsep revitalisasi ber­­basis hunian, harus diwaspadai gejala gen­­trifikasi dalam kawasan tersebut. Gentrifikasi dapat dengan mudah terjadi jika revitalisasi dilakukan secara tergesa-gesa. Gentrifikasi dapat dicegah jika revitalisasi dilakukan dengan sistematis dan konsep yang digunakan adalah hunian berkelanjutan de­ngan pemberdayaan penduduk lokal. Dengan demikian isu gentrifikasi tidak akan mencuat, karena penduduk lokal yang telah mendapatkan manfaat dari revitalisasi akan dengan sendirinya meningkat kelas ekonominya se­ iring dengan berhasilnya revitalisasi di kawasan Kota Tua Jakarta. Semoga.. *) Staf Subdit Evaluasi Kinerja, Direktorat Bina Program Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

Inovasi 2

INOVASI 2

Sampah

Bisa Bikin Kaya Ade Syaiful R *) Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari dunia sampah. Salah satu pemicu lahirnya sampah adalah manusia itu sendiri. Bahan sisa proses pemanfaatan dan pengolahan sumber daya alam yang dirasa tidak ada gunanya lagi inilah yang akhirnya menjadikan onggokan sampah. Sampah selalu menyertai sela-sela kehidupan manusia.Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga tidak salah jika ada yang mengatakan dimana ada manusia disitu pasti ada sampah.

S

Sampah selalu identik dengan barang sisa atau hasil buangan tak berharga bagi kebanyakan orang. Meski setiap hari manusia selalu menghasilkan sampah dan limbah, manusia pula yang paling menghindari sampah. Kebanyakan mereka hanya bisa membuangnya, namun kurang peduli dam­ pak dari hasil pembuangannya tersebut. Akibatnya, manusia kerap menuai bencana sampah sebagai permasalahan lingkungan serius yang harus ditangani. Melalui ke­ ma­juan teknologi dan kreativitas manusia, tidak ada sesuatu di dunia ini yang mubazir, termasuk sampah. Dengan teknologi, sumber daya alam dapat dimanfaatkan seoptimal

mungkin. Sampah akan bernilai jual jika dipegang tangan-tangan terampil dan kreatif. Semisal, menjadi aneka kerajinan tangan, bahan baku industri logam, industri kertas serta industri pertanian melalui pembuatan pupuk kompos organik. Sampah selalu dibenci keberadaannya. Namun itu dulu, kini ternyata sampah se­makin dicari. Mengapa demikian?. Ternyata dari sampah plastik, kita bisa mendapatkan mobil baru. Tentunya bukan mobil-mobilan dari plastik lho, tapi mobil dalam arti sungguhan.

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 23

INOVASI 3 Sebagai ilustrasi sederhana, bila seorang agen sampah yang menerima sampah dari para pemulung sampah, mampu mengumpulkan sampah botol plastik air minum dalam kemasan sebanyak 15 kg per hari, jika ditukar langsung ke distributor pengepul, dengan harga per kg sampah botol plastik sebesar Rp. 10.000,00 maka seorang agen sampah akan menghasilkan uang sebesar Rp. 150.000,00 dalam sehari. Bayangkan jika angka tersebut dikalikan 30 hari dalam sebulan sehingga penghasilan yang akan diperoleh adalah sebesar Rp. 4.500.000,00. Itu baru dari hasil botol plastik saja, belum dari hasil pengumpulan barang lainnya seperti kertas dan logam. Berikut ini adalah ilustrasi perkiraan harga pasaran sampah bekas.

Jenis Sampah

Harga Rp/Kg

Kardus Koran Kertas Alumunium Kuningan Tembaga Besi

1.000 1.100 1.250 10.000 25.000 46.000 2.700 (dari berbagai sumber)

Pada kenyataannya, seorang agen sampah bisa menghasilkan ratusan kilo botol bekas perhari, ratusan kilo besi bekas, ratusan kilo kertas bekas, dan bukan hal mustahil jika seorang agen sampah berpenghasilan lebih dari 3o.ooo.ooo /perbulan melebihi penghasilan seorang pegawai PNS. Contohnya adalah Muhammad Subhan. Dulunya ia seorang pemulung dan kini berubah statusnya menjadi eksportir biji plastik terbesar di Kota Kediri, salah satu kota di Jawa Timur (sebagaimana disajikan oleh Tempo interaktif 05 Maret 2010). Di rumahnya yang sederhana di Kelurahan Bandar Kidul, Kecamatan Mojoroto, tumpukan sampah plastik yang menggunung dan berserakan di rumahnya dan rumah tetangga sekitarnya dianggapnya sebagai gunungan emas. Karena berkat bisnis sampah plastik ini, Subhan bisa menghidupi keluarga dan puluhan kepala rumah tangga yang bekerja sebagai pemulung di Kediri dan sekitarnya. Melalui mesin penghancur plastik yang didesain secara khusus, Subhan mampu menyulap botol air mineral,

24 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

www.tpasukawinatan.files.wordpress.com

Pemanfaatan sampah plastik yang di daur ulang dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan.

wadah kosmetik, peralatan dapur, dan barang-barang lain yang berbahan dasar plastik menjadi biji plastik. Produk tersebut merupakan bahan utama pembuatan poliester untuk dicetak kembali menjadi bahan karpet, busa kasur, hingga busa rokok. Sebelum tahun 2003 lalu, Subhan adalah wiraswasta yang menjajal banyak bidang usaha. Hingga akhirnya memilih menjadi “pemulung” setelah melihat perkembangan usaha biji plastik di Jakarta. Tentu saja Subhan tidak benar-benar mengorek tempat sampah seperti pemulung pada umumnya. Setiap hari dia hanya menerima kiriman sampah dari para pemulung untuk ditumpuk di lahan seluas 14 meter persegi di samping rumahnya. Setiap kilogram sampah plastik yang disetorkan mendapat imbalan Rp 1.000 – 1.500 dari Subhan. Setelah dipisahkkan menurut warna dan kekeruhan bahannya, sampah plastik itu dibersihkan dari semua jenis noda. Pembersihan itu pun sangat sederhana menggunakan pisau dapur. Khusus tenaga pembersih ini Subhan merekrut ibu rumah tangga di kampungnya. Selanjutnya plastik tersebut diolah dengan mesin pencacah hingga berubah menjadi potongan plastik kecil seukuran 5 mili meter. Mesin tersebut dipesan secara khusus kepada perakit hingga berfungsi seperti pencacah kopi dan kelapa. Hasil cacahan tersebut disaring beberapa kali dalam air sebelum dikeringkan dan dijual sebagai biji plastik. Setiap bulannya, Subhan mampu mengirim 30 ton biji plastik ke Hongkong. Jumlah tersebut masih dibawah permintaan pasar karena hingga kini Subhan masih kewalahan memenuhi permintaan biji plastik dari beberapa negara selain Hongkong yang setiap pekannya membutuhkan 300 ton biji plastik dari Indonesia. Ternyata sampah plastik ini memiliki peluang bisnis yang cukup baik bila di daur ulang. Bila Anda tekun dalam mengolah sampah plastik menjadi bijih plastik, maka cerita dari plastik menjadi mobil akan menjadi kenyataan. Kini, ketika banyak orang telah mengetahui pemanfaatan sampah, maka sampah tidak lagi menjadi limbah, tapi menjadi ladang penghasilan yang diburu setiap orang. Sampah yang dulu dibenci, maka kebalikannya saat ini sampah malah banyak dicari. Tertarik menjadi pengusaha sampah? Mengapa tidak?. *) Kasubid Penyiapan Pelaporan, Pusat Komunikasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum

Inovasi 3

INOVASI 3

Corporate Social Responsibility di Tengah Masyarakat Daryono *)

Dewasa ini konflik yang terjadi antara manajemen unit Ijin Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan dengan masyarakat mengalami peningkatan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Secara faktual, situasi dan kondisi ini telah menganggu kegiatan manajemen unit Ijin HGU Perkebunan dalam pengelolaan Sumber daya Hutan dan lahan. Secara mikro, apabila kondisi tersebut tidak segera mungkin diatasi dapat mengganggu tercapainya target-target produksi dari manajemen unit HGU Perkebunan. Bila konflik tersebut berlanjut dikawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan kawasan Ijin HGU Perkebunan.

K

Konflik yang marak dewasa ini meng­ gambarkan ledakan situasi yang tidak mampu lagi menahan tekanan sosial ekonomi, budaya dan politik. Dalam konteks sosial politik, kon­ flik bisa merefleksikan kondisi masyarakat setempat yang kini tengah mengalami re­ vitalisasi dan reposisi untuk menuntut pem­ bagian kewenangan dalam pengaturan dan pengelolaan sumber daya hutan. Dalam perspektif sosial ekonomi, konflik yang kini berkembang merefleksikan sebuah tuntutan keadilan terhadap pemerataan pem­bagian dan distribusi pemanfaatan hasil yang lebih seimbang. Tak pelak, ini akan menimbulkan benturan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan masyarakat da­lam memenuhi kebutuhan masing-ma­ sing. Hal ini tidak perlu diperdebatkan siapa

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 25

www.4.bp.blogspot.com

Corporate Social Responsibility Yamaha di desa Banjardawa, Kec. Taman Pemalang

yang salah dan siapa yang benar dan siapa yang mendahuluinya, maka yang perlu di­ cari solusinya adalah bagaimana kita mem­ persiapkan diri kita (Perusahaan) untuk meng­ hadapi perubahan yang terjadi di masyarakat. Situasi tersebut kini mendorong masya­ rakat setempat berbondong-bondong meng­ ajukan berbagai“klaim historis kultural”berupa hak kepemilikan serta pengelolaan atas sum­ ber daya hutan. Hal itu karena sebagian besar keberadaan areal mereka overlapping dengan areal Ijin HGU Perkebunan. Klaim sejarah itu merefleksikan hak masyarakat yang sejak awal keberadaannya tak terpisahkan dari kawasan hutan. Di sisi lain, antisipasi dan kelambanan pe­ nyelesaian dari pihak manajemen unit Ijin HGU Perkebunan dan pemerintah ter­ha­

26 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

dap berbagai tututan yang diajukan oleh masyarakat setempat telah mendorong tin­ dakan-tindakan anarki seperti penahanan unit-unit alat berat, pemblokiran jalan, dan lainnya. Dalam konteks sosial (adat), kondisi ini akan menimbulkan potensi konflik yang lebih parah yang sangat rentan untuk di­ tungganggi para provokator yang sakit hati dan tidak suka akan keberadaan perusahaan, karena ”kepentingannya” terganggu. Dalam konteks RSPO (Raundtable Sus­tai­ nable Palm Oil), kelestarian dapat diukur oleh tercapainya kelestarian produksi, ling­kungan dan sosial. Salah satu kriteria dan indikator aspek sosial adalah keberlangsungan integ­ rasi sosial budaya masyarakat setempat dalam kawasan Ijin HGU Perkebunan. Konflik, merupakan sebuah parameter nyata yang

dapat mengukur apakah diantara masyarakat dalam satu komunitas atau antara masyarakat dengan unit manajemen Ijin HGU Perkebunan terdapat bentuk-bentuk interaksi positif atau sebaliknya. Manajemen konflik beserta berbagai realitas lapangannya dengan demikian men­jadi sangat penting untuk dapat me­ ng­ukur salah satu kriteria dan indikator as­ pek sosial. Kemampuan masyarakat atau unit manajemen Ijin HGU Perkebunan da­ lam mengelola konflik juga akan sangat berpengaruh terhadap substansi konflik itu sendiri. Bagaimana Bersikap? Resolusi konflik yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan dengan masyarakat mem­

www.csrsemengresik.com

INOVASI 3

PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. melalui program Corporate Social Responsibility (tanggung jawab sosial perusahaan) dengan melakukan peningkatan kesehatan masyarakat.

buka cakrawala baru dalam bidang CSR. Dasar penanganan konflik dilakukan harus berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada. Namun penerapannya tidak bisa sembarangan, ada beberapa hal yang harus di jabarkan dilapangan, tergantung pada eskalasi konflik yang terjadi. Hal ini menuntut keahlian tersendiri, bagaimana seorang petugas/negoisator (Staff CSR) di­ tuntut untuk mengembangkan teknik ne­ goisasi sesuai dengan kondisi yang ber­ kembang. Diperlukan tim yang solid untuk memantau dan mengkodisikan keadaan agar semua permasalahan bisa diatasi dengan Win-win Solution. Salah satu faktor yang perlu dikaji secara mendalam sebagai upaya untuk memahami timbulnya konflik adalah faktor-faktor pe­ nyebabnya. Dengan mengetahui secara te­ pat faktor penyebab konflik yang menjadi akar permasalahan secara mendasar, dapat dilakukan upaya penyelesaian secara tuntas dan menyeluruh termasuk upaya-upaya pen­ cegahannya. Setidaknya, ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk memahami bagaimana mencegah timbulnya konflik atau minimal bisa mendeteksi dini terhadap konflik yang akan muncul. Tiga hal ini menjadi pedoman bagi siapa saja yang berhubungan dengan masyarakat yaitu Komunikasi, Partisipasi dan Komitmen. Sebagai seorang yang ber­ kecimpung dalam mengelola Sumberdaya Alam yang berhubungan dengan masyarakat sekitar setidaknya harus mempunyai tiga

prinsip tersebut. Komunikasi Seorang Staff Corporate Social Responsibility (CSR) harus memahami komunikasi yang efektif yaitu komunikasi yang mampu me­ nyerap, menyaring dan mendistribusikan in­ formasi yang penting atau genting, baik dari masyarakat maupun dari perusahaan atau sebaliknya. Ketidakmampuan mengelola informasi akan dapat menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi berbagai pihak. Tetapi sebaliknya, informasi yang tidak me­ ng­untungkan bagi perusahaan akan bisa membuat berbagai pihak menjadi lebih saling memahami. Informasi-informasi yang ada harus sampai kepada target, yang diharapkan dapat merespons informasi kepada tindakan yang nyata untuk menangkal berbagai ke­ mungkinan yang jelek yang akan terjadi, dan harus berpegang pada dua prinsip; yaitu, Informasi yang Salah maka Keputusan akan Salah, dan Informasi yang benar maka keputusan akan benar. Komunikasi yang efektif bisa dijalin dengan cara tatap muka maupun menggunakan saluran komunikasi yang lain. Partisipasi Petugas (Staf) CSR haruslah memahami Tri­ logi Pembangunan Desa, bahwa kemajuan desa dalam segala bidang bukan merupakan tanggungjawab perusahaan. Pembangunan

desa sesungguhnya ditentukan oleh masya­ rakat desa dan Pemerintah Daerah itu sendiri, kemana arah dan tujuan kemajuan desa. Pihak swasta (perusahaan) memang ada ke­wajiban sesuai dengan aturan pemerintah, membantu dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuan fisik dan ke­uangan. Masyarakat desa kita bantu untuk memberdayakan desanya masing-masing. Banyak cara dan tools yang bisa diharapkan untuk menggali, menggerakan kemampuan desa (masyarakat) untuk bangkit dan ber­ kembang sesuai dengan kemampuan pe­ merintah dan masyarakat. Disadari atau tidak, selama ini pihak perusahaan ”hanya” memberikan Pelayanan/ servis semata yang –mungkin– hanya sekedar melaksanakan regulasi untuk memenuhi kewajibannya sebagai perusahaan. Kalau hanya sekedarnya tersebut, perlu di kaji lebih mendalam karena sekarang ini paradigma masyarakat sudah semakin meningkat karena mereka sudah memahami hukum-hukum yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam. Mereka semakin ingin tahu bagaimana penerapan regulasi itu oleh perusahaan beserta penerapannya dila­pang­ an. Dibalik semua permasalahan tersebut, yang perlu dipahami dan dieksploitasi adalah tingkat kesadaran masyarakat agar lebih memahami bahwa untuk kemajuan desa tergantung dari masyarakat desa itu sendiri. Program-program pengembangan, pembangunan dan pemberdayaan masya­ rakat tidak hanya memerlukan dana yang besar saja tetapi, yang lebih penting adalah keikutsertaan masyarakat (partisipasi) dalam pembangunan desa sangat diperlukan agar program yang telah dibuat bersama oleh berbagai Stakeholder (Masyarakat, Pemerintah dan Swasta) dengan berbasis pemberdayaan masyarakat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengelolaan dilakukan bersama dengan masyarakat akan menghasilkan kegiatan yang lebih baik. Komitmen Komitmen adalah kedisiplinan dalam me­ nerapkan kesepakatan yang telah dibuat antara berbagai pihak. Salah satu faktor yang menyebabkan masih banyak tuntutan masyarakat adalah sistem perencanaan da­ lam program pembangunan masyarakat. Selama ini perencanaan dan penerapan kegiatan yang dilaksanakan tidak atau belum berbasis pada pemahaman masyarakat se­ Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 27

www.4.bp.blogspot.com

www.bisnis-jateng.com

INOVASI 3

Foto Atas : Karyawan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk Semarang berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, sebagai wujud kepedulian sosial, sekaligus sebagai program Coorporate Social Responsibility (CSR). Foto Bawah : Sebagai wujud kepedulian sosial, sekaligus sebagai program Coorporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina (Persero) melalui Terminal BBM Teluk Kabung berperan serta membantu masyarakat sekitar tempat operasinya melalui Posyandu di dalam Program Sehat Anak Tercinta dan Ibu ( SEHATI).

Keakraban dengan masyarakat bukan merupakan hal yang tabu tetapi Silahturahmi yang baik akan mendatangkan hal yang baik.

28 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

tempat secara menyeluruh, baik sistem so­sial, sistem ekonomi, sistem budaya, ke­ agamaan, sistem kelembagaan, jaringan sosial serta aspek-aspek kehidupan lainnya. Akibatnya, keanekaragaman budaya dan berbagai sistem sosial masyarakat lokal ti­ dak bisa terakomodir. Masyarakat yang se­ benarnya memiliki sistem sosial, ekonomi dan budaya yang adaptif dengan kondisi alam setempat tidak bisa sepenuhnya terlibat dan berpartisipasi secara optimal dalam proses pembangunan. Mereka terpaksa harus belajar dari awal untuk menyesuaikan dengan sistemsistem baru yang tertuang dalam kebijakan pembangunan Wilayah. Sistem budaya dasar manusia adalah ingin dihargai eksistensinya sebagai masyarakat sebagaimana adanya. Inovasi baru yang dibawa oleh masyarakat luar tidak/belum sepenuhnya akan diikuti oleh masyarakat. Maka prinsip komitmen ”Memanusiakan Ma­­nusia” harus menjadi dasar bagi seorang Pe­tugas Perusahaan. Masyarakat desa di­­­ ma­napun berada ingin dianggap se­ba­ gai manusia, kadang para pendatang -pe­­rusahaan-dengan berbagai program pe­­­ rencanaan menjanjikan sesuatu untuk ma­­ syarakat tetapi pada akhirnya dijanjikan de­ ngan janji-janji yang lainnya untuk me­nutupi janji yang belum bisa direalisasikan. Masyarakat tidak perlu dijanjikan sesuatu yang –tidak mungkin- akan bisa dilaksankan tetapi memang bargaining/tawar menawar pada saat awal agak berat dimusyawarahkan tetapi bisa di cari solusi yang baik dengan prinsip Win-win Solution. Keakraban dengan masyarakat bukan merupakan hal yang tabu tetapi Silahturahmi yang baik akan mendatangkan hal yang baik. Mencegah konflik yang terjadi akan lebih baik dibanding kita menyelesaikan konflik. Karena apabila konflik sudah terjadi maka semua sumber daya yang ada akan dikerahkan (Big Cost, Big power) sehingga kalau kita bisa mencegah timbulnya konflik, maka kita bisa menerapkan Cost Reduction. Demikian beberapa beberapa alternatif yang mungkin bisa ”menularkan” ilmu ten­ tang bagaimana membina hubungan yang baik dengan masyarakat ini saya buat. Se­ moga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua, terutama teman-teman dan kolega yang berkecimpung dalam CSR. Terima Kasih *) Corporate Social Resposibility PT. Delma Minning Corporation Bulungan, Kalimantan Timur

Lensa CK

LENSACK

Peresmian Hibah Air Minum dan Air Limbah AusAID

Wilayah Kalimantan dan Jawa

Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 29

Kawasan Kumuh Perkotaan Yudha Pracastino Heston *)

Masyarakat banyak tidak mengerti bagaimana pelaksanaan penataan kawasan kumuh di perkotaan, misalnya tentang standar teknis bangunan, mekanisme dan tata cara penataan kawasan kumuh. Hal ini melengkapi kendala lainnya seperti kurang jelasnya pembagian peran dan tugas dari masing-masing pelaku (masyarakat dan pemerintah) dalam kegiatan penanganan kawasan kumuh, adanya keterbatasan informasi dan aksesibilitas pembiayaan, dan kurang terintegrasinya program-program Pemerintah Daerah, serta adanya keterbatasan kondisi sosial dan ekonomi.

30 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

P

Pendekatan peningkatan aspek sosial dan ekonomi memiliki peranan penting dalam penataan kawasan kumuh. Pernyataan ini dibuktikan dengan masuknya kebutuhan peningkatan aspek sosial dan ekonomi dalam programprogram penataan kawasan. Sebagai contoh, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perkotaan, yang merupakan kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), menyandingkan aspek sosial dan ekonomi, dengan aspek lingkungan atau pembangunan infrastruktur. Tiga aspek tersebut lebih dikenal dengan pendekatan Tribina atau Tridaya. Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan, Cipta Karya mengembangakan model penanganan kawasan kumuh yang terdiri dari tiga bagian besar, yaitu aspek berbagi peran-gambar 1, pendekatan-gambar 2 dan skenario-gambar 3.

www.b-panel.com

Gema PNPM Peran Aspek Sosial Ekonomi dalam Penataan

GEMAPNPM

PEMERINTAH PUSAT

PEMERINTAH PROVINSI

PEMERINTAH KOT/KAB

PEDOMAN

KOORDINASI SOSIALISASI

FASILITASI PELAKSANAAN

KINERJA KUMUH

IDENTIFIKASI LOKASI

KLASIFIKASI PRIORITAS

DUNIA USAHA

POKMAS

LSM

PENDEKATAN

LOKASI PRIORITAS

IMPLEMENTASI PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH-NELAYAN

PROGRAM NASIONAL PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN KUMUH

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PEDOMAN

Gambar 1. Berbagi Peran (sumber Cipta Karya)

PENDEKATAN

Penyediaan PSD

Kumuh dan Nelayan

Squatter Settlements

CAP

Peningkatan Kualitas PSD Peremajaan : 1. Land Sharing 2. Land Consolidation 3. Refungsionalisasi Lingkungan 4. Review RTRK

RTBL

Rencana Tindak : 1. Pemberdayaan masyarakat 1. Resettlement 2. Land Consolidation 2. Rencana Fisik dan DED 3. Rencana Pembiayaan 3. Review RTRK

TR

I D AYA

Gambar 2. Pendekatan (sumber Cipta Karya) PERENCANAAN EKONOMI

PERENCANAAN KOMUNITAS PERENCANAAN FISIK LINGKUNGAN

PERENCANAAN JANGKA MENENGAH (RENCANA TINDAK REVITALISASI PERMUKIMAN) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PROGRAM FISIK LINGKUNGAN

PROGRAM INVESTASI (FINANCIAL PLAN)

PROGRAM TAHUNAN

Gambar 3. Skenario (sumber Cipta Karya)

Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang persetujuan Rencana Tindak (termasuk komitmen sharing)

Detailed Architectural and Engineering Design (DAED)

Jika ada koreksi terhadap model ini yaitu masih adanya rasa filosofi instruksi. Artinya belum muncul bagaimana cara membangun aspek-aspek yang terdapat di dalam model. Pendekatan yang dipakai juga belum pada tahapan membangun, tetapi masih berupa proyek ataupun program sehingga belum semua pelaku (terutama di daerah) dapat terlibat. Cara pandang model terhadap segmen masyarakat kumuh masih terlihat atomis, dimana segmen penduduk yang ada dianggap satu dan sama. Perubahan dinamis kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, misalnya adanya resistensi atau usaha, belum terlihat dalam skenario. Peran Aspek Sosial Ekonomi Peran aspek sosial ekonomi pada akhirnya untuk menyiapkan masyarakat kearah perubahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Selain itu adanya partisipasi masyarakat berupa kontribusi lahan bagi investasi infrastruktur dan peningkatan peran masyarakat dalam proses penataan daerah kumuh. Gejala umum dalam mencapai tujuan ini adalah adanya dina­mika masyarakat mulai dari penolakan, pencarian informasi sampai dengan munculnya komitmen. Teori pembangunan sosial ekonomi secara geografis, mengedepankan tiga aspek utama yaitu institusi, infrastruktur dan intervensi yang selektif serta dipandu oleh manajemen perubahan (change management). Berdasarkan teori tersebut, upaya peningkatan peran sosial-ekonomi dapat menggunakan empat variabel utama, yaitu Institusi, Peningkatan Kapasitas, Intervensi dan yang tidak kalah penting adalah Komunikasi. Input yang diperlukan untuk keberhasilan pengelolaan aspek sosial-ekonomi dalam penataan kawasan kumuh paling tidak terdiri dari empat hal, yaitu penggalian potensi masyarakat, sinkronisasi program pemerintah, pengembangan potensi kawasan, dan aplikasi kebijakan dan peraturan. Dinamika peran aspek sosial-ekonomi dapat dilihat pada gambar 4. Peran aspek sosial-ekonomi dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan harus dapat mengakomodasi prinsip-prinsip karya bersama antara pemerintah, komunitas, profesional, dan pengguna layanan. Hal ini penting dalam mengambil keputusan, perancangan serta implementasi program bagi peningkatan aspek sosial-ekonomi dengan menggunakan sumber daya, komitmen dan keahlian yang tersedia. Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 31

INPUT

PROSES

Potensi masyarakat Program pemerintah

Kesiapan berubah peningkatan kapasitas

intervensi

Potensi kawasan Kebijakan & peraturan

HASIL

komunitas

Pengadaan lahan Peningkatan peran masyarakat

Gambar 4. Aspek Sosial Ekonomi dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (sumber Balai Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman)

Dalam aspek sosial ekonomi juga ditemukan prinsip-prinsip good governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, inovasi, dan keberlanjutan. Semua pemangku kepentingan dihargai dan merasa berharga dalam program peningkatan aspek sosekling. Mereka juga merasa memiliki dan diberi peluang untuk berpartisipasi penuh dalam meningkatkan kualitas sosial ekonomi dan lingkungannya. Dalam aspek transparansi, menuntut keterbukaan informasi, baik pada proses pengambilan keputusan serta implementasi serta evaluasi dari program, serta memastikan untuk menghilangkan hambatan untuk penyediaan informasi tersebut. Begitu juga dengan aspek akuntabel, semua orang yang terlibat, proses yang dilalui, keputusan yang diambil, serta program diimplementasikan, sumber daya yang dipakai serta hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan. Kepatuhan, baik orang, proses, keputusan dan tindakan dalam peningkatan kualitas aspek sosekling harus mematuhi dan tunduk pada undang-undang, peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Inovasi, dengan menggunakan cara-cara, ide-ide yang baru dan kreatif dalam memecahkan persoalan dan mengambil keputusan sesuai kebutuhan masyarakat dalam batas-batas peraturan dan undang-undang serta kearifan lokal. Terakhir adalah keberlanjutan. Peningkatan aspek sosial-ekonomi yang memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi berikutnya dan pembiayaan berbasis target kawasan prioritas, yaitu pembiayaan dialokasikan pada target kawasan prioritas tertentu untuk menghasilkan keluaran yang

32 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

signifikan dan tuntas dengan mensinkronkan semua program dan sumber daya yang tersedia di pemerintah daerah dan pusat, swasta maupun masyarakat. Peningkatan Peran Peningkatan peran aspek sosial-ekonomi dalam penataan kawasan kumuh perkotaan dilakukan dengan mengumpulkan dan meng­olah data untuk pelaksanaan kegiatan. Kegiatan tersebut diawali dengan membuat daftar kebutuhan data, dilanjutkan dengan melakukan pengumpulan data (misal dengan survey kampung sendiri, dll), penggunaan data, dan melakukan pengembangan sistem informasi sosial-ekonomi. Rancangan kegiatan seperti terlihat dalam gambar 5, harus memperhatikan faktor nilai tambah kegiatan, intervensi selektif yang dipilih, kapasitas sumber daya, kemitraan, hubungan masyarakat, segmen penerima manfaat, saluran program dan komunikasi, biaya program, dan manfaat program. Peran governansi, yaitu pengelolaan wewenang untuk mengatur kehidupan publik dari pihak pemerintah dan masyarakat, berperan penting dalam aspek sosial-ekonomi. Selain sebagai upaya untuk mengantisipasi karakter dan profil psikodemografis daerah kumuh yang berbeda-beda, pola governansi dilakukan untuk menjamin peningkatan kualitas sosial-ekonomi. Masyarakat perlu dengan jelas melihat nilai tambah apa yang ditawarkan dan bagaimana nilai tambah ini disalurkan kepada mereka. Kegiatan penataan kawasan kumuh harus dapat memastikan bagaimana nilai tambah ini diciptakan, terutama oleh aktivitas utama masyarakat bersama-sama mitra kerja. Upaya peningkatan kapasitas governansi

pemerintah dilakukan dengan mendorong Pimpinan Daerah, untuk memberikan komitmen dalam bentuk penetapan Kawasan Prioritas dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi. Memastikan adanya unit kerja di dalam Pengelola Kawasan yang memiliki tugas pokok dan fungsi meningkatkan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh yang berwenang mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mengendalikan program kerja. Peningkatan kapasitas governansi masyarakat dapat diwujudkan dalam pemberian komitmen warga, terlibat aktif dalam pengambilan keputusan, perencanaan, implementasi, pemeliharaan, pengawasan dan kontribusi peningkatan kualitas sosial ekonomi pada penataan kawasan kumuh prioritas. Sinergitas pemerintah, masyarakat dan swasta diwujudkan dalam struktur kemitraan, yang dapat berbentuk kerjasama operasional, berbasis lokasi atau kerjasama berbasis sumber luar/out source. Pembiayaan sinergitas

www.upload.wikimedia.org

GEMAPNPM

Peningkatan peran aspek sosial-ekonomi dalam penataan kawasan kumuh perkotaan dilakukan dengan mengumpulkan dan meng­olah data untuk pelaksanaan kegiatan.

Governasi Pemerintah

Hubungan masyarakat

Intervensi selektif

Governasi Komunitas

Nilai tambah Pembangunan Sosek

Kapasitas & Sumber daya

Channel program & Komunikasi

Kemitraan

Total Biaya

Segment Penduduk Daerah Kumuh

Tingkat Kesuksesan Program

Total Manfaat

Gambar 5. Model Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan (sumber Balai Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman)

dapat berbentuk uang tunai maupun natura lain, yang komposisinya mempertimbangkan efektifitas capaian tujuan program.

Untuk kemudahan pelaksanaan penataan kawasan kumuh, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan kepada mitra dan

penerima manfaat dalam proses perizinan usaha, dukungan fiskal dan non fiskal, dan bentuk lainnya sesuai peraturan dan kewenangan yang ditetapkan Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah. Pada pola kemitraan yang memiliki resiko perlu diatur hak dan kewajiban para mitra dalam sebuah perjanjian untuk mengelola resiko. Sebagai informasi, pada tahun anggaran 2011 Balai Litbang Sosial Ekonomi Lingkungan Bidang Permukiman sedang menyusun draft Pedoman Peningkatan Kualitas Sosial Ekonomi dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan, sebagai pengembangan dari model Model Peningkatan Kualitas Sosial dan Ekonomi dalam Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan. *) Calon Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Sosia l Ekonomi dan Lingkungan Bidang Permukiman, Balitbang PU Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

 33

Seputar Kita

SEPUTARKITA BPPSPAM DUKUNG KPS PDAM TIRTA BHAGASASI Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Rachmat Karnadi kemarin (18/8) melakukan penandatanganan untuk mendukung Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi dengan PT Bekasi Putra Jaya (Persero) dan perusahaan asal Timur Tengah PT Moya Asia dalam menggarap proyek peningkatan dan modernisasi Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA) di Tegal Gede, Bekasi, Jawa Barat senilai US$17 juta. “Sistem pelaksanaan kerjasama KPS proyek itu berlandaskan Permen PU No.12/2010 tentang pedoman kerjasama pengusahaan pengembangan sistem penyediaan air minum,” jelas Rachmat. (dvt)

220 Kabupaten/Kota Minati Program PPSP

Sebanyak 220 kabupaten/kota berminat mengikuti Program Per­ cepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) untuk ta­hun 2012. Jumlah ini meningkat daripada tahun ini yang diiukuti 70 kabupaten/ kota. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kepedulian kabupaten/kota dan juga provinsi pada sektor sanitasi yang memang sudah sangat mendesak untuk ditangani. Demikian disampaikan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono selaku keynote speech dalam acara Sosialisasi Pemantapan Persiapan Pelaksanaan Program PPSP dan Penetapan Kabupaten/Kota tahun 2012 di Jakarta, Senin (22/8). Menurut Budi, melalui program PPSP ini, Pemerintah mencoba membangun kepedulian bersama untuk lebih sadar sanitasi dan dapat melakukan upaya pembangunan sampai dengan dioperasikannya sarana yang telah dibangun guna memenuhi tuntutan masyarakat untuk dapat hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Program PPSP membantu pemerintah daerah membangun kepedulian, membantu Pemda untuk dapat menyusun dokumen perencanaan dan melaksanakan kegiatan fisik dan non fisik dalam kurun waktu yang singkat dengan bantuan dari berbagai kementerian terkait. (dvt)

BNPB dan Cipta Karya Tandatangani MoU Bantuan Merapi Sebesar Rp 31,3 M Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dana bantuan Rp 31,3 miliar kepada Ditjen Cipta Karya untuk kegiatan perbaikan darurat prasarana air bersih dan permukiman akibat erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi di Provinsi Jawa Tengah dan DIY. Penandatanganan MoU atau kesepakatan bersama atas bantuan dana dilakukan oleh Sekretaris Utama BNPB Fatchul Hadi dengan Dirjen Cipta Karya Budi Yuwono di Kantor BNPB Jakarta, Jumat (19/8). Dana tersebut digunakan untuk penanganan darurat SPAM Umbul Wadon sebanyak 2 unit, pembangunan sumur bor cadangan SPAM Perdesaan di 5 desa, rehabilitasi unit air baku (intake) SPAM perdesaan di 4 desa dan rehabilitasi Unit Air Baku (intake) SPAM IKK sebanyak 3 IKK. Selain itu, dana tersebut juga digunakan untuk memperbaiki jembatan desa, untuk Kabupaten Sleman yaitu Jembatan Teplok, Krayan II, Panggung Kali Boyong dan Petung Kali Opak. Sementara untuk Kab. Bantul yaitu, Jembatan Nambangan dan Seloharjo Kali Opak. (dvt)

34 Buletin Cipta Karya - 08/Tahun IX/Agustus 2011

Segenap Pimpinan dan Staf Direktorat Jenderal Cipta Karya Mengucapkan

selamat hari r aya idul fitri 1432 h

minal aidin wal faidzin mohon maaf lahir & bathin

(Juar a 1 Lomba Poster provinsi Jawa tengah dalam r angk a Jambore Sanitasi 2011)