KEBIJAKAN PERENCANAAN NASIONAL DALAM BIDANG PERUBAHAN IKLIM SERTA LANGKAH MITIGASI DAN ADAPTASI Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Disampaikan pada Rakornas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Jakarta, 24 April 2013 1
Outline I. PENDAHULUAN II. KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL III.PERAN BMKG DALAM PERUBAHAN IKLIM
2
I. PENDAHULUAN
3
Perubahan Iklim 1. Indonesia dan masyarakatnya terkena dampak. 2. Indonesia dan masyarakatnya berperan besar dalam melakukan: a. Mitigasi – pencegahan; dan sekaligus b. Adaptasi – penyesuaian atas perubahan iklim. 3. Indonesia: a. Menyadari dan bertanggungjawab untuk membantu masyarakatnya merespon terhadap perubahan iklim serta b. Berkomitmen terhadap partisipasi masyarakat global untuk respon terhadap perubahan iklim. 4
II. KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
5
2.1. Perubahan Iklim dalam Rencana Pembangunan Nasional 1. Di dalam UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Indonesia memiliki visi “Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari”. 2. Tantangan besar dalam mewujudkan hal itu adalah: adanya perubahan iklim dan pemanasan global.
6
UU 17/2007-RPJPN 2005-2025 VISI- 8 MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab berdasar falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu 5. Mewujudkan permerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan
VISI: INDONESIA MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR
Indonesia asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional 7
20 TAHUN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DITEMPUH DALAM 4 TAHAP RPJMN (5 TAHUNAN)
8
RPJMN 2010-2014 1
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
9
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
2
Pendidikan
10
3
Kesehatan
Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
4
Penanggulangan Kemiskinan
5
Ketahanan Pangan
6
Infrastruktur
7
Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8
Energi
RKP 2010 PEMULIHAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN PEMELIHARAAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.
2.
Pengarus-utamaan (mainstreaming) Pembangunan Berkelanjutan Program Lintas Bidang:
Perubahan Iklim
11
Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
12
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
13
Bidang Perekonomian
14
Bidang Kesejahteraan Rakyat
RKP 2011
RKP 2012
RKP 2013
RKP 2014
PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKEADILAN DIDUKUNG PEMANTAPAN TATA KELOLA DAN SINERGI PUSAT DAERAH
“PERLUASAN DAN PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT “
MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN
1. 2.
PERPRES 61/2011 RAN GRK PERPRES 71/2011 INVENTORISASI RAD GRK
RAD GRK: 32 PROVINSI-29 PERGUB
• Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan • Pelatihan/peningkatan kapasitas 9
2.2. LANGKAH KONKRIT: RAN-GRK RAN GRK: 1. Komitmen Indonesia untuk menurunkan pemanasan global 2. Instrumen untuk ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15
KEHUTANAN DAN LAHAN GAMBUT
Menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
PERTANIAN
26% Upaya sendiri
26+15=41% Upaya Sendiri dan Dukungan internasional
ENERGI DAN TRANSPORTASI INDUSTRI
Perpres No.61/2011 RAN-GRK
Perpres No.71/2011 Inventori GRK dan MRV
PENGELOLAAN LIMBAH
Note: Rapat Menko Perekonomian 29 Des 2009 Bappenas ditugaskan sbg koordinator penyusunan RAN -GRK10
RAN GRK-apa isinya? 1. 2.
Menentukan tingkat emisi GRK Nasional tahun 2020 di masing-masing bidang Menentukan program sektoral dan anggaran untuk mencapai sasaran skenario (BAU atau dengan kerjasama)
Sektor
Target Penurunan (Gton CO2e)
26%
41%
Kehutanan dan Lahan Gambut
0,672
1,039
Pertanian
0,008
0,011
Energi dan Transportasi
0,036
0,056
Industri
0,001
0,005
Limbah
0,048
0,078
Total
0,767
1,189 11
RAN RAD-GRK (PROVINSI)
RAN GRK Target: 26-41%
Hutan dan Lahan Gambut
Pertanian
RAD GRK Provinsi 1
Energi dan Transportasi
RAD GRK Provinsi 2
Note: Tingkat Provinsi Koordinasi dengan Kabupaten/Kota
Industri
Limbah
RAD GRK Provinsi 3
12
Perkembangan Penyusunan RAD - GRK 29 provinsi (selesai RAD-GRK dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur)
Jambi, D.I.Y, Jateng, DKI Jakarta, Sulteng, Sumut, Kalbar, Kaltim, Sumsel, Sumbar, KepRi, Jatim, Gorontalo, Jabar, Sultra, Maluku, Sulbar, Bangka Belitung, Bali, Aceh, Sulsel, Bengkulu, NTT, Malut, Sulut, NTB, Kalteng, Lampung, Banten
3 provinsi (selesai RAD-GRK, dalam proses penetapan PerGub)
1 provinsi (Proses Finalisasi RADGRK)
Kalimantan Selatan, Riau, dan Papua
Papua Barat
Diluncurkan pada tanggal 19 Desember 2012 di Jakarta 13
KERENTANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM PENINGKATAN PERMUKAAN LAUT
DAMPAK PADA PERIKANAN DAN KELAUTAN DAMPAK PADA PERTANIAN
PEMANASAN GLOBAL PERUBAHAN CUACA, IKLIM, POLA DAN INTENSITAS CURAH HUJAN
DAMPAK KEHIDUPAN: Kesehatan dan ketersediaan air DAMPAK PADA INSIDEN BENCANA
14
RAN API Pembangunan nasional yang adaptif/dapat menyesuaikan diri terhadap Perubahan Iklim
Sistem Pembangunan Adaptif
Ketahanan Ekonomi
Ketahanan Pangan
Ketahanan Sistem Kehidupan
Kesehatan Permukiman Infrastruktur
Kemandirian Energi
Ketahanan Ekosistem
Ekosistem dan Keanekaragaman hayati
Ketahanan Wilayah Khusus
Perkotaan Pesisir dan Pulau Kecil
Sistem Pendukung 15
III. PERAN BMKG DALAM PERUBAHAN IKLIM: 3.1 Dalam pelaksanaan RAN/RAD GRK 3.2. Dalam pembangunan secara lebih luas
16
3.1. DALAM RAN GRK Sektor BMKG: hot spot – pengendalian kebakaran hutan
Kehutanan dan Lahan Gambut
Rencana Aksi • Pengendalian kebakaran hutan • Rehabilitasi hutan dan lahan HTI, HR • Pemberantasan illegal logging • Pencegahan deforestasi • Pemberdayaan masyarakat Pengelolaan sistem jaringan dan tata air
K/L pelaksana • Kementerian Kehutanan • Kementerian Lingkungan Hidup
• Kementerian Pekerjaan Umum • Kementerian Pertanian 17
…….Lanjutan
Sektor Pertanian
Energi dan Transportasi
BMKG: prediksi iklim
Rencana Aksi
K/L pelaksana
• Kementerian • Introduksi varietas padi rendah emisi, Pertanian • Efisiensi irigasi • KLH • Penggunaan pupuk organik • Kementerian BMKG: prediksi Pekerjaan Umum cuaca
• Penggunaan biofuel, mesin dengan standar efisiensi BBM lebih tinggi • Memperbaiki TDM, kualitas transportasi umum dan jalan • Demand side management • Efisiensi energi dan pengembangan renewable energy
• Kementerian Perhubungan • Kementerian ESDM • KLH • Kementerian Pekerjaan Umum 18
……Lanjutan Sektor
Industri
BMKG: pengukuran kualitas udara
Rencana Aksi
• Penerapan modifikasi proses dan teknologi • Konservasi dan audit energi • Penghapusan Bahan Perusak Ozon (BPO)
K/L pelaksana
• Kementerian Perindustrian
Pengelolaan Limbah • Pembangunan sarana dan prasarana • Kementerian air limbah dengan sistem off-site dan Pekerjaan Umum on-site • Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan pengelolaan sampah terpadu 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
19
……Lanjutan Sektor
Bidang Kegiatan Pendukung Lainnya
Rencana Aksi
K/L pelaksana
• Pembangunan Stasiun Global Atmospheric Watch (GAW) • Pembangunan Sistem Informasi Peringatan Dini Kualitas Udara untuk • Badan informasi tingkat bahaya kebakaran Meteorologi, • Sistem Peringatan Dini Perubahan Klimatologi, dan Iklim/Climate Early Warning System Geofisika (BMKG) (CEWS) • Pengembangan Fire Danger Rating System (FDRS)
20
3.2. Dalam Pembangunan
21
REVIEW PRIORITAS NASIONAL 5
L - 22
Hasil Review Prioritas Nasional 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana (Bidang Peringatan Dini)
Indikator
Satuan
Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara (%)
Keterangan :
Persentase (%)
Persentase (%)
Persentase (%)
Status Target Awal 2014 (2009)
75
45
75
: Sudah tercapai/ on track/ on-trend
90
80
90
Capaian 2010
90
50
39
2011
100
66,67
68
: Perlu kerja keras
2012
100
78,78
80
Perkiraan Capaian 2013
Perkiraan Capaian 2014 (Notifikasi)
Keterangan
100
Capaian selama 3 tahun telah melebihi target 2014
80
Capaian selama 3 tahun sesuai target
85
Capaian selama 3 tahun telah melebihi target 2014
: Sangat sulit tercapai
23
Isu Strategis 15 isu strategis (dari 43 isu strategis) yang difokuskan pendanaannya : Pemantapan Perekonomian Nasional • Konektivitas mendorong pertumbuhan; • Perkuatan kelembagaan hubungan industrial; • Peningkatan kemampuan Iptek • Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan Inpres peningkatan produksi 5/2011 jagung, kedelai dan gula; • Diversifikasi pemanfaatan energi; • Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat • Pelaksanaan SJSN Bidang Kesehatan; • Penurunan angka kematian ibu dan bayi; • Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak; • Perluasan Program Keluarga Harapan; • Pengembangan penghidupan penduduk miskin dan rentan (MP3KI); • Mitigasi Bencana Inpres
Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik • Percepatan pembangunan Minimum Essential Force; • Pemantapan keamanan dalam negeri dan pemberantasan terorisme; • Pelaksanaan Pemilu 2014.
4/2012
24
Lanjutan... 28 isu strategis (dari 43 isu strategis) : PRIORITAS PRIORITAS 1 : REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
PRIORITAS 2 : PENDIDIKAN
PRIORITAS 3 : KESEHATAN PRIORITAS 5 : KETAHANAN PANGAN PRIORITAS 6 : INFRASTRUKTUR
PRIORITAS 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA
ISU STRATEGIS 1.
Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
2.
Peningkatan kualitas pelayanan publik
3.
Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi
1.
Peningkatan akses pendidikan dasar dari keluarga miskin
2.
Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak
3.
Pelaksanaan kurikulum baru pendidikan 2013/2014
4.
Pelaksanaan pendidikan menengah universal
1.
Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria)
2.
Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata
1.
Kesejahteraan petani/nelayan
2.
Peningkatan produksi perikanan
1.
Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan
2.
Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah
3.
Penyediaan infrastrukaur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi
1.
Sistem logistik nasional
2.
Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru 25
Lanjutan... PRIORITAS
ISU STRATEGIS 1.
Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi
2.
Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi
PRIORITAS 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
1.
Pengendalian perubahan iklim
2.
Peningkatan kualitas lingkungan
PRIORITAS 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
1.
Pembangunan Daerah Tertinggal
2.
Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas Custom, Immigration, Quarantine, Security (CIQS) kawasan perbatasan
1.
Pembinaan pemasyarakatan
1.
Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas
2.
Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015
1.
Peningkatan Kerukunan Beragama
2.
Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional
PRIORITAS 8 : ENERGI
PRIORITAS LAINNYA BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN PRIORITAS LAINNYA BIDANG PEREKONOMIAN PRIORITAS LAINNYA BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
26
ISU STRATEGIS: PENGUATAN SISTEM TEWS, CEWS, DAN MEWS NO
KEGIATAN/KELUARAN
2013
2014
KELUARAN
KELUARAN
KETERANGAN
PENGUATAN SISTEM INFORMASI GEMPA BUMI DAN TSUNAMI MELALUI TSUNAMI EARLY WARNING SYSTEM (TEWS) 1
Percepatan waktu untuk penentuan parameter gempa bumi
4 Menit
4 Menit
2
Percepatan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami
5 Menit
5 Menit
• pemasangan radar di daerah rawan tsunami, penambahan tide guage dan pemasangan CCTV • Instalasi jaringan seismic broadband di 10 lokasi • Instalasi jaringan Accelerograph di 5 lokasi • Pembangunan Seismic Borehole di 2 lokasi • Pengembangan Tsunami Modelling Online di 1 lokasi • Penguatan jaringan sirine untuk perintah evakuasi
PENGUATAN SISTEM INFORMASI KLIMATOLOGI MELALUI CLIMATE EARLY WARNING SYSTEM (CEWS) 1
Jumlah Provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/Penggantian Peralatan Pengamatan Iklim
33 Provinsi
33 Provinsi
2
Penyediaan ragam peta tematik iklim
6 peta
5 peta
3
Prosentase kemajuan pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim ekstrim
90%
100%
Dukungan terhadap Inpres 5 Tahun 2011: • Pembangunan Stasiun Kerjasama Agroklimat Plus di 45 lokasi; • Pembangunan Stasiun Klimatologi Yogyakarta; Pembangunan GAW Sorong di 2 lokasi; • Instalasi Automatic Agroclimate Weather Station (AAWS) di 81 lokasi; • Instalasi Automatic Rain Gauge (ARG) di 30 lokasi; Sekolah Lapang Iklim (SLI) di 22 lokasi; • Penakar Hujan OBS di 500 lokasi
27
Lanjutan... NO
KEGIATAN/KELUARAN
2013
2014
KELUARAN
KELUARAN
KETERANGAN
PENGUATAN SISTEM INFORMASI KLIMATOLOGI MELALUI METEOROLOGICAL EARLY WARNING SYSTEM (MEWS) 1
Penyampaian informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari melalui media elektronik dan cetak
30 Provinsi
33 Provinsi
2
Penyampaian pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten
29 Provinsi
33 Provinsi
Penguatan dukungan terhadap Inpres No. 4 Tahun 2012, diperlukan: • Pembangunan dan pengoperasian sistem diseminasi informasi outdoor di lokasi rawan bencana • Penguatan display informasi cuaca dan pelabuhan • Pembangunan radar cuaca dan tower di 3 lokasi • Pembangunan AWOS (Automatic Weather Observation System) di 6 lokasi dan AWOS untuk small airport di 2 lokasi
28
TERIMA KASIH
[email protected] www.bappenas.go.id
