KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (PPRG) DALAM PERUBAHAN IKLIM Disampaikan Oleh: Drg. Ida Suselo Wulan, MM Deputi Bidang PUG Bidang Politik, Sosial dan Hukum Negara/ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1
PENDAHULUAN KEBUTUHAN MANUSIA TERHADAP SDA
PERENCANAAN PEMANFAATAN PENGENDALIAN
EGO SEKTORAL EGO WILAYAH
PERUBAHAN TATA RUANG
KERUSAKAN SDA
PERTAMBAHAN PENDUDUK INDUSTRI MENINGKAT
REGULASI
EXPLOITASI BELUM OPTIMAL
POLA KERUSAKAN LINGKUNGAN – Pola konsumsi dan produksi : menguras sumber daya alam lebih cepat dari upaya konservasi – Pola pembangunan yang merusak/mencemari lingkungan hidup lebih gencar dari upaya penegakkan hukum dan tata pemerintahan untuk mengendalikannya – Pola konsumsi energi yang berlebihan kurang disertai pengembangan energi terbarukan dan ramah lingkungan – Pola pembangunan yang mengurangi keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya lebih cepat dari kemampuan melestarikannya – Kerusakan lingkungan menyebabkan pemiskinan dan bencana alam memperparah kondisi lingkungan hidup
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN – Perempuan terutama di masyarakat miskin paling rentan terhadap berbagai bencana yang disebabkan oleh naiknya permukaan dan suhu laut, serta peningkatan curah hujan dan badai tropis antara lain karena minimnya akses informasi, pengetahuan dan mobilitas. – Mewabahnya penyakit serta rawan air dan pangan oleh naiknya suhu udara dan peningkatan penguapan air membuat perempuan lebih menderita dalam kekurangan pangan, kehilangan pencaharian, harus berjalan lebih jauh untuk air bersih dan kayu bakar, dll – Ketika hasil tangkapan ikan menurun/masa tanam berubah, perempuan harus terjun dalam kegiatan ekonomi keluarga disamping tugas-tugas lainnya
DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN – Penggunaan bahan bakar padat : Perempuan yang memasak dan berada dalam ruangan, menghirup udara berasap dari bahan bakar yang digunakan – Penebangan Hutan : Perempuan mengumpulkan kayu bagi penggunaan sehari-hari (kayu sebagai bahan bakar utama) makin jauh dari rumah. – Kelangkaan Air di Daerah Pedesaan : Perempuan harus berjalan jauh untuk mendapat air bagi keluarganya dengan resiko kesehatan dan kehilangan waktu. – Sampah dan Limbah Rumah Tangga: padat maupun cair yang tidak terkelola baik memberi masalah kesehatan bagi perempuan dan anak-anak di rumah
DAMPAK KRISIS ENERGI KHUSUS TERHADAP KEHIDUPAN PEREMPUAN – Perempuan perdesaan paling tergantung pada sumber energi biomas yang semakin sulit diakses, meski menanggung resiko kesehatan, sementara sumber energi tidak terbarukan semakin mahal – Perempuan perkotaan menanggung beban krisis energi untuk transportasi, listrik rumah tangga, dsb. Sementara kebijakan energi tidak dimulai dari upaya mempermudah kebutuhan perempuan. – Akses perempuan terhadap kredit, lahan, pelatihan dsb, kurang dibandingkan dengan laki-laki, sehingga akses energi yang terjangkau untuk penghidupan maupun mata pencahariannya juga kurang dibanding laki-laki
PERUBAHAN IKLIM SEBAGAI MASALAH KETIDAK ADILAN GENDER – Perubahan iklim juga semakin disadari sebagai masalah ketidak adilan gender di kalangan masyarakat miskin kaum perempuan mencapai 70%. Mereka ini menyumbang paling sedikit pada emisi gas rumah kaca, namun yang paling rentan menderita oleh dampak perubahan iklim. – Perempuan juga merupakan masyarakat yang justru paling tidak memiliki kemampuan untuk menangani dampak ini, baik karena kekurangan pengetahuan/informasi, sumberdaya ekonomi, maupun karena tidak dilibatkan dalam perencanaan serta pelaksanaan upaya penanggulangannya.
Development and Conservation in Harmony KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM MENGATASI MASALAH KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PERUBAHAN IKLIM DAN KRISIS
LANDASAN KEBIJAKAN Internasional : *Beijing Platform for Actions (tahun 1995)* 12 area kritis: -
perempuan dan kemiskinan pendidikan dan pelatihan untuk perempuan perempuan dan kesehatan kekerasan terhadap perempuan perempuan dan konflik bersenjata perempuan dan ekonomi perempuan dan pengambilan keputusan mekanisme kelembagaan hak-hak azasi perempuan perempuan dan media perempuan dan lingkungan hidup anak-anak perempuan
ARAH KEBIJAKAN 1. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan lingkungan hidup di semua level dan semua sektor perlu lebih aktif mengangkat perspektif gender. 2. Secara paralel program-program pemberdayaan perempuan di semua level dan sektor juga perlu lebih aktif dirancang berwawasan lingkungan. 3. Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam upaya-upaya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim perlu dilakukan secara persisten dan sistematis dengan memahami perbedaan dampaknya pada perempuan maupun potensi perempuan mengatasinya.
LANJUTAN ... 4. Diperlukan berbagai studi, antara lain analisa kerentanan maupun kapasitas perempuan dalam adaptasi perubahan iklim, data tersegresi mengenai pola penggunaan/kebutuhan energi, untuk memastikan kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi perempuan. 5. Kebijakan pengembangan teknologi, transportasi, energi bersih dan terbarukan dsb perlu dengan sengaja diarahkan untuk lebih responsif gender. 6. Pola pertanian dan perikanan yang meningkatkan ketahanan pangan keluarga perlu melibatkan secara luas berbagai organisasi wanita di berbagai level sampai kelompok perempuan di perdesaan.
STRATEGI • • • • •
Komitmen Politik; Kebijakan; Sumber Daya; Kelembagaan; Sistem Informasi/Data. SEHINGGA DAPAT DILAKSANAKAN STRATEGI PUG DALAM MENGATASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DAN DIPANTAU SERTA DIEVALUASI.
PPRG
Agar dana pembangunan yang digunakan dapat memberikan manfaat yang adil bagi kesejahteraan perempuan dan laki-laki (termasuk anak laki-laki dan anak perempuan). Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta membangun akuntabilitas dan transparansi anggaran. Membantu mengurangi kesenjangan dan menghapuskan diskriminasi, sesuai dengan yang diamanatkan dalam konvensi CEDAW, BPFA, MDGs (Anggaran untuk mewujudkan KKG dalam pemenuhan hak dasar kaum perempuan). Meningkatkan partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan di dalam penyusunan perencanaan kegiatan anggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.
LANJUTAN ...
Menyediakan alat untuk memantau input dan output pembangunan secara responsif gender. Memberdayakan pemerintah agar dapat bertanggung jawab dalam perumusan anggaran yang sensitif gender. PPRG menjamin agar kebutuhan dan aspirasi individu dari berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam pembiayaan/pengeluaran dan pemasukan kebijakan.
PERENCANAAN • K/L dan Pemda berkewajiban menyusun kebijakan/ program/kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra KL/SKPD, dan Renja KL/SKPD; • Penyusunan kebijakan/program/kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah dilakukan melalui analisis gender bekerja sama dengan PSW/PSG atau pakar gender dan pakar lingkungan;
16
PENGANGGARAN • K/L dan Pemda berkewajiban menganggarkan kebijakan/ program/kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang berperspektif gender sehingga tujuan dan sasaran dalam mengurangi dampak perubahan iklim dapat diwujudkan
17
PEMBUATAN PEDOMAN
ADVOKASI
SOSIALISASI
KOORDINASI
KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI TER INTEGRATIF PER WILAYAH
PELAKSANAAN DI DAERAH/ SEKTOR
FASILITASI 18
TERIMA KASIH
