KEBIJAKAN SATU PETA DAN KONTRIBUSINYA DALAM MENDUKUNG PERUBAHAN IKLIM
PUSAT PEMETAAN INTEGRASI TEMATIK Badan Informasi Geospasial
Workshop Nasional Menterjemahkan Transparency Framework Persetujuan Paris dalam Konteks Nasional Jakarta, 26 Januari 2017
OUTLINE • Gambaran Umum Kebijakan Satu Peta (KSP) • Hasil Pelaksanaan KSP 2016 • Berbagi Pakai Informasi Geospasial Tematik (IGT) • One Map Penutup Lahan Nasional
Gambaran Umum Kebijakan Satu Peta
Arahan Lokasi Kebijakan Satu Peta (2016 – 2019) ADANYA ARAHAN UNTUK MEMPRIORITASKAN PENGERJAAN PETA UNTUK WILAYAH KALIMANTAN PADA TA 2016 ARAHAN PRESIDEN Pada Sidang Kabinet Paripurna 7 April 2016
1
2
ARAHAN MENKO PEREKONOMIAN Pada Rapat Menteri terkait Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta. 10 Juni 2016
Manfaat Kebijakan Satu Peta Kebijakan Satu Peta akan menyelesaikan konflik pemanfaatan akan memberikan berbagai manfaat:
lahan, yang
Meningkatkan kualitas penataan ruang di tingkat nasional, propinsi, hingga kabupaten/kota
Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur prioritas
Menyediakan informasi spasial terintegrasi dan terkini untuk Menyediakan informasi terintegrasi dan terkini untuk penanganan dan pencegahan misalnya kebakaran analisis keruangan, misalnya bencana, perhitungan cadangan karbon hutan, titik rawan banjir, dll berbasis lahan dari peta penutup lahan nasional
Memberi kepastian usaha terutama terkait lokasi, peruntukan/zonasi lahan, memperjelas proses perizinan, dll
Mekanisme Kebijakan Satu Peta (2016 – 2019) KOMPILASI
01
Proses pengumpulan IG Tematik yang dimiliki oleh Kementerian/Lembaga saat ini
INTEGRASI
02
SATGAS I KSP
Proses penyelarasan IG Tematik, baik yang telah dimiliki oleh Kementerian/Lembaga maupun yang baru dibuat, pada IG Dasar
SINKRONISASI
03 Produk One Map
Proses penyelarasan antar IG Tematik, termasuk didalamnya penyelesaian konflik yang terjadi akibat tumpang tindih hasil Integrasi SATGAS II KSP
Hasil Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Hasil Kemajuan Proses Integrasi Peta Tematik untuk Target Kalimantan (1/2)
7 peta (8%)
78 peta tematik memiliki muatan di Kalimantan Dari jumlah tersebut telah terintegrasi 63 peta tematik dan 15 peta tematik lainnya masih terkendala regulasi, keterbatasan SDM IG, dan anggaran.
78 peta (92%)
Belum Terintegrasi
Kemajuan Integrasi Target Kalimantan
Terintegrasi
15 PETA 63 PETA
Hasil Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Hasil Kemajuan Proses Integrasi Peta Tematik untuk Target Kalimantan (2/2) 63
15
TERINTEGRASI 1
Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000 Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE), 2 minimal pada skala 1:50.000 3 Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000 4 Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000 5 Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1:50.000 6 Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 7 Peta penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000 8 Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 9 Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000 10 Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 11 Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000 12 Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000 Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 13 1:25.000 14 Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 15 Peta RKP skala 1:250.000 16 Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Peta Perpres RTR KSN skala 1:50.000 Peta kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000 Peta Lokasi Pelabuhan perikanan skala 1:50.000 Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 Peta jaringan listrik skala 1:50.000 Peta sebaran lokasi gardu Induk skala 1:50.000 Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000
28 Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 29 Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000 Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi 30 Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 31 Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000 32 Peta sebaran lokasi Bendungan skala 1:50.000
BELUM TERINTEGRASI 33 Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:50.000 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000 Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000 Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 Peta Neraca SD Hutan skala 1:250.000 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 Peta Geologi skala 1:100.000 Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan 43 Tanah skala 1:50.000 44 Peta Hidrogeologi skala 1:100.000
Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1 1:50.000 Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 2 1:50.000 Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 3 1:50.000 Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada skala 4 1:50.000
45 Peta Tanah Semi-detail skala 1:50.000 46 Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 47 Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000 Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik 48 Indonesia (WPPNRI) 1-12 skala 1:250.000 Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan tangkap di WPPNRI skala 49 1:250.000 50 Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 51 Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000 52 Peta Sumberdaya Batubara skala 1:50.000 53 Peta Sumberdaya Panasbumi skala 1:50.000 54 Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000 55 Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1: 50.000 56 Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000 57 Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 58 Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000 59 Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 Peta Potensi Desa (sosial-ekonomi), minimal pada skala 60 1:50.000 61 Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000
7 Peta Rinci Wilayah Pertahanan skala 1:50.000
62 Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000 63 Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000
5 Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000 6 Peta PP RTRWN skala 1:1.000.000 8 Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000 9 Peta Bagian RZWP3K skala 1:50.000 Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional skala 10 1:1.000.000 11 Peta Jaringan Serat Optik, skala 1:50.000 Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan 12 Jalan Kabupaten skala 1:50.000 13 Peta Lahan Sawah skala 1:50.000 Peta Batas Administrasi Desa/kelurahan skala 14 1:10.000 15 Peta kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000
63 IGT KALIMANTAN TERINTEGRASI 13 Tema IGT Lingkungan
17 Tema IGT Utilitas
Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 (BIG)
Peta Lokasi Pelabuhan perikanan skala 1:50.000 (KKP) Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 (KEMENHUB) Peta jaringan listrik skala 1:50.000 (ESDM) Peta sebaran lokasi gardu Induk skala 1:50.000 (ESDM) Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 (ESDM) Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 (ESDM) Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000 (PUPR) Peta sebaran lokasi Bendungan skala 1:50.000 (PUPR) Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 (PUPR) Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000 (PUPR)
Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 (PUPR) Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000 (ATR/BPN)
Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 (KEMENTAN) Peta Neraca SD Hutan skala 1:250.000 (KLHK) Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 (KLHK) Peta Geologi skala 1:100.000 (ESDM) Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 (ESDM) Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000 (ESDM) Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 (ESDM) Peta Tanah Semi-detail skala 1:50.000 (KEMENTAN Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 (BMKG) Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000 (BMKG
63 6 Tema IGT Perencanaan Ruang Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000 (ATR/BPN) Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25.000 (ATR/BPN) Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 Peta RKP skala 1:250.000 (BAPPENAS) Peta Perpres RTR KSN skala 1:50.000 (ATR/BPN) Peta kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000 (KEMENHAN)
12 Tema IGT Potensi Peta WNPRI skala 1:250.000 (KKP) Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan tangkap di WPPNRI skala 1:250.000 (KKP)
Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sumberdaya Batubara skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sumberdaya Panasbumi skala 1:50.000 (ESDM) Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000 (BIG) Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1: 50.000 (BIG) Peta Potensi Desa (sosial-ekonomi), minimal pada skala 1:50.000 (BPS) Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000 (KEMENDIKBUD) Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000 (KLHK) Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 (KLHK)
15 Tema IGT Status Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE), pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000 (KLHK) Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1:50.000 (ESDM) Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 (ESDM) Peta penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pada skala 1:50.000 (KEMENKO EKON)) Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 (KEMENPERIN) Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000 ( KEMENKO EKON DAN KEMENPERIN) Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 (KPDT) Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000 (KPDT) Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000 (KEMENDAGRI) Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 (KEMENDAGRI) Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000 (KEMENLU DAN BNPP) Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 (KEMENLU)
Berbagi Pakai IGT Data sharing IGD dan IGT untuk percepatan implementasi kebijakan satu peta
Data IGT dibagikan sebagai hasil Kebijakan Satu Peta yang merupakan kebutuhan untuk perencanaan dan pembangunan nasional
Central Gov. Nodes K/L
K/L
K/L
National Spatial Data Infrastructure
K/L
85 K/L
PETA TEMATIK
18
34
KEMENTERIAN LEMBAGA
Pemda
2016
PROVINSI STRATEGI
1
K/L
KOMUNIKASI
2017
Pemda
2018
2019
77 peta
85 peta
KOMPILASI INTEGRASI
17 peta
53 peta
SINKRONISASI
Produk Kebijakan Satu Peta
Pemda
Pemda
National Nodes
Berdasarkan Perpres No 7 Tahun 2014 dan UU No 4 Tahun 2011, Infrastruktur Data Spasial Nasional difungsikan sebagai infrastruktur berbagi data dari produk KSP.
Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan IG 57 k/l, 34 Provinsi, dan 508 Kabupaten/Kota
BIG Kementerian/Lembaga WALI DATA WALI DATA
PROVINCE DATA CENTER
METADATA KATALOG PORTAL
NATIONAL DATA CENTER
UNIT KLIRING
METADATA KATALOG PORTAL
UNIT KLIRING
GEOPORTAL NASIONAL
DATA CENTER WALI DATA
UNIT KLIRING
BIRO
BADAN UNIT KANTOR
SIMPUL KABUPATEN UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL
SIMPUL KOTA UNIT KLIRING METADATA DATABASE PORTAL
METADATA KATALOG PORTAL
WALI DATA DATA CENTER
INA GEOPORTAL Geoportal Nasional ini, diberi nama Ina-GeoPortal (Indonesian GeoSpatial Portal) sebagai wujud bentuk operasionalisasi IDSN (Infrastruktur Data Spasial Nasional), dimana data dan informasi geospasial standar yang terdistribusi maupun terpusat secara bersamaan ditampilkan ke dalam sebuah aplikasi berbasis web. Melalui Ina-GeoPortal (one gateway portal) pengguna dapat mengetahui dengan lebih jelas bagaimana keterpaduan, kemutakhiran, kewalidataan (keberadaan), kualitas dan ketersediaan data dan informasi geospasial yang tersedia serta cara perolehannya Seluruh Peta Rupabumi Indonesia (RBI) dapat di download secara GRATIS di http://http://tanahair.indonesia.go.id/
One Map Penutup Lahan Nasional
Penyelenggara Peta Penutup Lahan Nasional KLHK
BPN
Kementan
Metode
Inderaja + lapangan
Inderaja + lapangan
Inderaja + lapangan
Periodisasi
1 tahun
2 - 3 tahun
sekali (2010 & 2012)
Lokasi
Nasional
Nasional & per Nasional kabupaten
Fokus pemetaan Tujuan pemetaan Klasifikasi
Semua kelas (terutama Semua kelas kelas hutan) Status hak & Deforestasi neraca lahan 23 kelas 12 kelas 1:250.000 & 1:250.000 1:25.000
Skala asal
Lahan sawah
Sawah eksisting / Lahan Baku Sawah 1 kelas 1:5.000 & 1:10.000
One Map Penutup Lahan Nasional IGT Penutup Lahan yang dijadikan sebagai acuan bersama (dapat digunakan oleh semua sektor) secara nasional (spasial, kelas, dan luas) untuk berbagai kebutuhan analisis keruangan. Salah satu aplikasinya adalah untuk perhitungan cadangan karbon berbasis lahan.
PENUTUP Spirit Utama diterbitkan Perpres 9/2016 adalah untuk meyediakan Peta Tematik 1 : 50.000 untuk perbaikan RTRW Kab/Kota (Permen PU yang mengatur Penyusunan RTRW) Produksi Peta KSP berupa Peta Tematik dapat dimanfaatkan untuk mitigasi terhadap perubahan iklim secara jangka panjang dan jangka pendek. Pelaksanaan KSP memerlukan dukungan K/L untuk komitmennya dalam merealisasikan target Renaksi yang tercantum dalam Perpres 2016.
Terimakasih … 6.490°S 106.849°E
