KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA 2016
DAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN SATU PETA 2017
SEKRETARIAT TIM PKSP-2017
HASIL PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA TAHUN 2016
Overview Kebijakan Satu Peta Perpres No.9 tahun 2016
PERPRES NO. 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN SATU PETA PADA TINGKAT KETELITIAN PETA SKALA 1:50.000
Diundangkan pada tanggal 4 Februari 2016
Perpres No. 9/2016 memuat amanat-amanat pokok percepatan pelaksanaan KSP yang telah diturunkan dalam detail rencana aksi sebagai landasan pelaksanaan kegiatan KSP
Kegiatan Utama Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Struktur Organisasi, Tugas & Wewenang Kelembagaan Kebijakan Satu Peta serta Mekanisme Kerja pada skala makro
Rencana Aksi yang disepakati dan dipatuhi oleh para pemangku kepentingan
Kewajiban dan Mekanisme Penganggaran untuk Kebijakan Satu Peta
Overview Kebijakan Satu Peta TUJUAN
1
TARGET PENCAPAIAN
STANDAR REFERENSI
85
BASIS DATA GEO-PORTAL
MANFAAT
PETA TEMATIK
SEBAGAI ACUAN UNTUK: • Acuan Perbaikan Data Spasial • Akurasi Perencanaan Tata Ruang • Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan
KEGIATAN
1 2
KOMPILASI
3
SINKRONISASI
Pengumpulan peta tematik oleh K/L
19
KEMENTERIAN LEMBAGA 2016
INTEGRASI Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1:50.000 Penyelesaian isu terkait tumpang tindih peta
PRODUK SATU PETA
34
PROVINSI STRATEGI KOMUNIKASI
2017
2018
2019
KOMPILASI INTEGRASI SINKRONISASI
17 peta
53 peta
77 peta
85 peta
Overview Kebijakan Satu Peta
Metode Pendekatan Kebijakan Satu Peta
Struktur Tim PKSP Pasal 5 & Pasal 6 Perpres No.9/2016
OVERVIEW KEGIATAN KEBIJAKAN SATU PETA
PENCAPAIAN TARGET RENAKSI 84 dari 85 peta tematik telah terkompilasi dengan catatan sbb: • 26 Peta lengkap seluruh wilayah Indonesia • 58 Peta terkompilasi namun belum lengkap seluruh Indonesia • Seluruh peta masih memerlukan perbaikan kualitas • 1 Peta Tematik tidak ada: Peta Tanah Ulayat
Hal 7
Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
Hasil Kegiatan Integrasi (Perbaikan Kualitas Peta) Pada Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Di Pulau Kalimantan (Per 20 Januari 2017) 60 8 BELUM TERSEDIA Tidak tersedia di TA 2016: 1. 1. Peta Perda Tanah Ulayat, minimal pada 2. skala 1:50.000 2. Peta Rinci Wilayah Pertahanan skala 1:50.000 3. Peta RZWP3K Provinsi skala 1:250.000 4. Peta Bagian RZWP3K skala 1:50.000 5. Peta Rencana Tata Ruang Laut Nasional skala 1:1.000.000 6. Peta Batas Administrasi Desa/kelurahan skala 1:10.000 7. Peta kawasan Cagar Budaya skala 1:50.000 8. Peta Zonasi Kawasan Konservasi Perairan skala 1:50.000
2 VERIFIKASI Peta Jaringan Serat Optik, skala 1:50.000 Peta Potensi Desa (sosialekonomi), minimal pada skala 1:50.000
9 PERBAIKAN K/L 1. Peta Hak Guna Usaha, minimal pada skala 1:50.000 2. Peta Hak Pengelolaan, minimal pada skala 1:50.000 3. Peta Hak Guna Bangunan, minimal pada skala 1:50.000 4. Peta Izin Lokasi, minimal pada skala 1:50.000 5. Peta PP RTRWN skala 1:1.000.000 6. Peta Penutup Lahan skala 1:50.000 7. Daerah Aliran Sungai (DAS) skala 1:50.000 8. Peta Lahan Sawah skala 1:50.000 9. Peta Morfometri Bentang Lahan skala 1: 50.000
SELESAI PERBAIKAN 1. Peta Penetapan Kawasan Hutan (hasil Tata Batas), minimal pada skala 1:50.000 2. Peta Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan (IUPHHK-HA, IUPHHK-HT & IUPHHK-RE), minimal pada skala 1:50.000 3. Peta Hutan Tanaman Rakyat (HTR), minimal pada skala 1:50.000 4. Peta Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, minimal pada skala 1:50.000 5. Peta Izin Usaha Pertambangan skala 1:50.000 6. Peta Wilayah Kerja Migas skala 1:50.000 7. Peta penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), minimal pada skala 1:50.000 8. Peta Kawasan Industri Eksisting skala 1:50.000 9. Peta Rencana Kawasan Industri skala 1:50.000 10. Peta Persebaran Lokasi Transmigrasi skala 1:50.000 11. Peta Persebaran Kawasan Transmigrasi skala 1:50.000 12. Peta Perda RTRW Provinsi skala 1:250.000 13. Peta Perda RTRW Kabupaten skala 1:50.000 dan Perda RTRW Kota skala 1:25.000 14. Peta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional skala 1:250.000 15. Peta RKP skala 1:250.000 16. Peta Perpres RTR KSN skala 1:50.000 17. Peta kawasan Wilayah Pertahanan skala 1:1.000.000 18. Peta Lokasi Pelabuhan perikanan skala 1:50.000
19. Peta Sebaran Pelabuhan Umum skala 1:50.000 20. Peta Sebaran Pelabuhan Penyeberangan skala 1:50.000 21. Peta Sebaran Terminal Khusus skala 1:50.000 22. Peta Sebaran Bandara skala 1:50.000 23. Peta jaringan listrik skala 1:50.000 24. Peta sebaran lokasi gardu Induk skala 1:50.000 25. Peta lokasi Pembangkit Listrik skala 1:50.000 26. Peta sebaran Pembangkit Listrik skala 1:50.000 27. Peta Jaringan Pipa Migas skala 1:50.000 28. Peta Jalan Nasional, Jalan Tol, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten skala 1:50.000 29. Peta Sebaran Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) skala 1:50.000 30. Peta Sebaran Lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) skala 1:50.000 31. Peta Sebaran Lokasi SPAM skala 1:50.000 32. Peta sebaran lokasi skala Bendungan 1:50.000 33. Peta Daerah Irigasi Permukaan skala 1:50.000 34. Peta Sebaran Lokasi Pengaman Pantai skala 1:50.000 35. Peta Sebaran Lokasi Rusunawa skala 1:50.000 36. Peta Ketersediaan Air skala 1:250.000 37. Peta Penggunaan Tanah skala 1:50.000 38. Peta Lahan Gambut skala 1:50.000 39. Peta Neraca SD Hutan skala 1:250.000
40. Peta Geologi skala 1:100.000 41. Peta Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi skala 1:50.000 42. Peta Kawasan Rawan Bencana Zona Kerentanan Gerakan Tanah skala 1:50.000 43. Peta Hidrogeologi skala 1:100.000 44. Peta Tanah Semi-detail skala 1:50.000 45. Peta Curah Hujan dan Hari Hujan skala 1:50.000 46. Peta Potensi Energi Matahari dan Angin skala 1:250.000 47. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 1-12 skala 1:250.000 48. Peta Jenis dan Kekayaan Perikanan Tangkap di WPPNRI skala 1:250.000 49. Peta Kawasan Bentang Alam Karst skala 1:50.000 50. Peta Sumberdaya Mineral skala 1:50.000 51. Peta Sumberdaya Batubara skala 1:50.000 52. Peta Sumberdaya Panasbumi skala 1:50.000 53. Peta Batas Administrasi Provinsi skala 1:50.000 54. Peta Batas Administrasi Kabupaten/Kota skala 1:50.000 55. Peta Batas Darat Negara skala 1:25.000 56. Peta Batas Laut Negara skala 1:1.000.000 57. Peta Sebaran Lokasi Cagar Budaya, skala 1:50.000 58. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan skala 1:250.000 59. Peta Zonasi Kawasan Konservasi skala 1:50.000 60. Peta Sistem Lahan (Morfologi) skala 1:50.000
RENCANA AKSI KEBIJAKAN SATU PETA TAHUN 2017
Pendekatan Isu Strategis
LAYER 4 : Peta Lainnya Jaringan Jalan Utilitas Pertanian Data Spatial Lainnya
LAYER 3 : Peta Status Perizinan -
Hak-hak atas Tanah (HGU, HGB, HPL) Perijinan (Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, IUP, Trans) Kawasan (KEK, KI, KPBPB) Izin Kawasan Hutan (IUPHHK, HTR, KHDTK) Perda Tanah Ulayat*
LAYER 2 : Peta “Tatakan” Kawasan -
Penunjukan Kawasan Hutan / Penetapan Kawasan Hutan Perda RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten/Kota
Urutan Penyelesaian
-
Akhir
LAYER 1 : Peta Dasar -
Batas Wilayah Administratif (Definitif dan Indikatif) Tutupan Lahan/CSRT, Toponimi, Bangunan dan Fasum Garis Kontour, Garis Pantai, Sungai, Transportasi (Jalan)
Awal * Belum ada data spasial Perda Tanah Ulayat yang disampaikan kepada Sekretariat
Hal 11
Rencana Tahapan Penyelesaian Kebijakan Satu Peta Target Perpres
2017
2016
2017 2018 2018
82 83 10 2018
9
Provinsi P.Sulawesi, P. Balnus
Target 2017 Sumatera,Sulawesi, Bali, NT
2017 2017
Target Perpres
Provinsi P.Sumatera
2016
2017
2018
2019
17 peta tematik terintegrasi di 34 provinsi
53 peta tematik terintegrasi di 34 provinsi
77 peta tematik terintegrasi di 34 provinsi
85 peta tematik terintegrasi di 34 provinsi
Strategi Percepatan Kebijakan Satu Peta 2017
KEGIATAN UTAMA
TRIWULAN 1
TRIWULAN 2
TRIWULAN 3
Rumusan Sinkronisasi IGT di Kalimantan Review dan Perbaikan IGD di Sumatera dan Sulbanus Pelaporan Semester Tim PKSP Verifikasi dan Konfirmasi IGT Daerah di Wilayah Sumatera Integrasi IGT Status di Pulau Sumatera Integrasi IGT Perencanaan Ruang dan Potensi di Wilayah Sumatera Verifikasi dan Konfirmasi IGT Daerah di Wilayah Sulbanus Integrasi IGT Status di Pulau Sulbanus Integrasi IGT Perencanaan Ruang dan Potensi di Wilayah Sulbanus Rakor Menteri, pembahasan Isu Kegiatan Tim PKSP Kajian Grand Desain PKSP Field Trip, Uji Akurasi IGT di Sumatera, dan Sulbanus
SMT II
SMT I
TRIWULAN 4
PENJELASAN KEGIATAN UTAMA SEKRETARIAT TIM PKSP No.
1
Kegiatan
Penjelasan
Review dan Perbaikan IGD (RBI, LLN, dan LPI) di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera
Kegiatan pencermatan IGD baik berupa RBI/LPI/LLN yang dilakukan oleh semua walidata di Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi. Kegiatan dilakukan dalam waktu 2 minggu setelah IGD diterima saat Rakortek 1.
2
Pelaporan Tim PKSP
• Kegiatan pembuatan laporan Tim PKSP kepada Presiden RI • Rakor Menteri untuk penyelesaiaan permasalahan hasil kerja Sekretariat Tim PKSP
3
Sosialisasi Kegiatan PKSP Wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali dan Nustra
Yang dilibatkan : Pemerintah daerah, penanggungjawab IGT Daerah (tataruang, batas wilayah, jalan, dan izin lokasi) Target : Penjelasan dan rencana kerja Tim PKSP sebelum verifikasi dan konfirmasi IGT Daerah
4
Verifikasi dan Konfirmasi IGT Daerah
Yang dilibatkan : Pemerintah daerah, penanggungjawab IGT Daerah (tataruang, batas wilayah, jalan, dan izin lokasi) Target : Masukan input data IG untuk walidata sebelum dilakukan integrasi
5
Proses Integrasi IGT
Yang dilibatkan : BIG dan Kemenko, dan walidata terkait Target : Terpenuhinya Paramater Standar dan Kualitas IGT
Pembahasan Sinkronisasi IGT (workshop, Seminar, Rakor, Ratas,dll)
Yang dilibatkan : BIG dan Kemenko, walidata terkait, dan Ahli. Target : Pembuatan rumusan penyelesaian permasalahan IG, baik sesama kelompok IGT (Status, Perencanaan Ruang, dan Potensi) maupun antar Kelompok IGT Bila memungkinkan, pemerintah daerah dilibatkan.
Field Trip IGT
Yang dilibatkan : Sekretariat Tim PKSP, walidata terkait, dan Ahli. Target : Uji akurasi ke lapangan dari Data Status dan Perencanaan Ruang, terutama Batas Wilayah, Kawasan Hutan, dan RTRW Kab/Kota
6
7
TERIMA KASIH
Hal 15
