Status Data RBI Skala 1:50.000 dan 1:25.000 Tahun 2017
Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim Badan Informasi Geospasial
KEBIJAKAN SATU
PETA
Landasan Hukum Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
Peta Dasar
RBI
RBI = Peta Rupabumi Indonesia
LPI
LPI = Peta Lingkungan Pantai Indonesia
LLN
LLN = Peta Lingkungan Laut Nasional
IG Dasar
IG
IG Tematik
JKHN
JKHN = Jaring Kontrol Horizontal Nasional
JK Geodesi
JKVN
JKVN = Jaring Kontrol Vertikal Nasional
Peta SDA
JKGN
Peta Kerawanan dll
JKGN = Jaring Kontrol Gayaberat Nasional
Landasan Hukum Perpres No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1: 50.000
Lingkup Kegiatan
• Pengumpulan IG Tematik yang dimiliki oleh K/L saat ini
KOMPILASI
• Penyelarasan IG Tematik, yang dimiliki oleh K/L pada IG Dasar
INTEGRASI
• Penyelarasan antar IG Tematik. (konflik akibat tumpang tindih hasil Integrasi)
SINKRONISASI
Gambaran Umum Pemetaan Rupabumi Indonesia : Sumber Data dan Metodologi
Metodologi Pemetaan Rupabumi
Pemetaan 3D
Foto Udara
Radar (SAR) AirborneSpaceborne + Citra
Stereokompilasi
Survei Kelengkapan Lapangan
Pengelolaan Basisdata
Pemetaan 2D
Citra Optis + DSM
Digitasi 2D + Ekstraksi Hipsografi
Survei Kelengkapan Lapangan
Pengelolaan Basisdata
Penyiapan data Kebijakan Satu Peta
Penyiapan Data KSP
Region
Jawa-Bali** (25K) Jawa** (25K) BaliNT** (25K) Sumatera Kalimantan Sulawesi Maluku Papua
Total
Jumlah NLP
3 912 679 947 846 503 347 734
4.971
Status Data Peta Rupabumi Indonesia dalam rangka Kebijakan Satu Peta
TAHUN PEMBUATAN
SUMATERA SUMBER DATA
SULAWESI TAHUN PEMBUATAN SUMBER DATA
JAWA-BALI-NUSATENGGARA TAHUN PEMBUATAN
SUMBER DATA
KALIMANTAN TAHUN PEMBUATAN SUMBER DATA
PAPUA TAHUN PEMBUATAN
SUMBER DATA
MALUKU TAHUN PEMBUATAN
SUMBER DATA
Penyerahan Data KSP Penyerahan I : • Pra-Rakornas Informasi Geospasial, Jakarta • 14 April 2016 • Dalam bentuk harddisk eksternal, melalui Tim Teknis PPIG
Updating Data RBI 2016 No. Tanggal
Instansi
Permasalahan
1 25-Apr-16 Dit Perencanaan Data Kontur dan dan Evaluasi Sungai kurang Pengendalian DAS, Dirjen Penendalian DAS dan Hutan Lindung, KLHK
Wilayah Kontur : Kepri, Mentawai, pucil. Sungai : Babel, Lampung, Aceh, Pucil
Hasil Pengecekan Data Sungai Babel, Aceh, Lampung corrupt saat migrasi ke KUGI. Data Kontur sebagian belum tergabung ke file gabungan.
Tindak Lanjut Data Sungai dan Kontur digabung dan dimigrasi ulang ke skema KUGI
2 28-Apr-16 PPKS-BIG
Data Kontur kurang Pantura (Jakarta&Bekasi), Pesisir Cilacap, Papua, Sulawesi
Pantura, Pesisir Cilacap,Kontur wilayah Papua, merupakan Sulawesi yang area datar dengan mencakup 1 NLP, variasi ketinggian data kontur kurang dari interval dilengkapi dari kontur sehingga tidak data per-NLP. ada garis kontur. Sulawesi terdapat 1 NLP yang tidak ada konturnya.
3 17-Mei-16 Subdit Jaringan Data Spasial Kehutanan, Dit IPSDH, KLHK
Kerapatan/kedetailan Kalimantan data sungai berbeda
Perbedaan kerapatan sungai terjadi karena : 1. Perbedaan Metode Pemetaan (3D dan 2D) 2. Perbedaan Sumber Data.
No.
Tanggal
Instansi
Permasalahan
4 23-Mei-16 Subdit Jaringan Data Spasial Data garis pantai Kehutanan, Dit IPSDH, KLHK kurang
Wilayah Sulawesi Tenggara (Wakatobi)
5 21-Jun-16
Pusat Vulkanologi - ESDM
Data Pulau Tidak ada Sulawesi Utara ( Sangihe, Siau, Tagulandang)
6 23-Jun-16
RZWP3K - KKP
Posisi Pulau Kecil Bergeser/tidak ada
7 27-Jun-16
Subdit Jaringan Data Spasial Data garis pantai Kehutanan, Dit IPSDH, KLHK kurang
Hasil Pengecekan
Tindak Lanjut
Data garis pantai corrupted saat migrasi, data
Migrasi Ulang dari skema PPRT
Data ada di skema PPRT
Migrasi Ulang dari skema PPRT
Kalimantan Selatan Beberapa pulau Kesalahan atribut berbeda posisinya, diperbaiki beberapa objek salah atribut, beberapa pulau tidak ada karena faktor skala dan sumber data Papua Data ada di skema Migrasi Ulang dari PPRT skema PPRT
Penyerahan II : • Merupakan data perbaikan berdasarkan feedback K/L • Dilaksanakan pada saat Sosialisasi Data IGD, Kuta – Bali, pada tanggal 22 Juli 2016. • Data dapat diakses melalui www.tanahair.indonesia.go.id
Updating Data RBI 2017 No.
Instansi
Permasalahan
Hasil Pengecekan
Wilayah
Tindak Lanjut
1 Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan - KLHK
Lokasi-lokasi data garis pantai RBI Sumatera (versi Agustus 2016) dalam type line (garis) tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan kenampakan garis pantai pada citra SPOT Data Garis pantai tidak teridentifikasi dengan jelas pada Citra SPOT Data garis pantai pada data Administrasi (November 2016) tidak sesuai dengan data garis pantai RBI (versi Agustus 2016) Penggambaran garis pantai pada muara sungai area
Perbedaan garis pantai disebabkan oleh perbedaan sumber data Data garis pantai yang tidak lengkap akibat masalah pada saat migrasi ke skema KUGI
Data Garis Pantai dilakukan Review oleh Pusat PKLP - BIG sebelum dilakukan perbaikan (update) Perbedaan garis pantai pada tutupan lahan dengan area administrasi pada prinsipnya mengacu pada garis pantai pada tutupan lahan
2 Direktorat Perencanaan Ruang Laut - KKP
Beberapa pulau kecil yang hilang Sumatera dari IGD versi Agustus 2016 Perbedaan garis pantai yang cukup signifikan di beberapa wilayah
-
Data Pulau Kecil dan Data Garis Pantai dilakukan Review oleh Pusat PKLP - BIG sebelum dilakukan perbaikan (update)
2017/2/24
No.
Instansi
Permasalahan
Hasil Pengecekan
Wilayah
Tindak Lanjut
3 Direktorat Konservasi dan Terdapat beberapa laut yang Sumatera dan Keanekaragaman Hayati Laut diinterpretasikan menjadi darat, Sulawesi - KKP atau darat yang diinterpretasikan sebagai laut (Nias Utara dan Selayar Kayuadi) Terdapat pulau yang hilang (Nias Utara dan Belitung Timur) Terdapat perbedaan garis pantai (Bontomanai, Kab Selayar)
-
Data Garis Pantai dilakukan Review oleh Pusat PKLP BIG sebelum dilakukan perbaikan (update)
4 Kemenko Perekonomian
Ketidaksesuaian data IGD dengan CSRT Konsistensi logis/ topologi Konsistensi atribut/ database
Sulawesi
-
Sedang dilakukan review, jika terjadi kesalahan, akan diperbaiki.
5 Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi ESDM
Perbedaan di beberapa lokasi antara garis pantai dan batas wilayah Terdapat beberapa kecamatan (hasil pemekaran) yang belum masuk dalam data RBI Agustus 2016
Sumatera, Jawa -
6 Kementerian Desa, PDT dan Data dasar wilayah sumatera masih Sumatera Transmigrasi, PKP2Trans, Dit. banyak yang tidak match dengan BPKT garis pantai Batas administrasi wilayah sumatera masih terdapat saling overlap dengan sungai 2017/2/24
-
Perbedaan garis pantai pada tutupan lahan dengan area administrasi pada prinsipnya mengacu pada garis pantai pada tutupan lahan Data batas wilayah sedang dilakukan review oleh Tim Pusat Batas Wilayah (PBW) Data Garis Pantai dilakukan Review oleh Pusat PKLP BIG sebelum dilakukan perbaikan (update) Data batas wilayah sedang dilakukan review oleh Tim Pusat Batas Wilayah (PBW)
Contoh Feedback K/L KLHK & KKP Garis pantai RBI tidak sesuai dengan citra SPOT
Data pembanding : Spot 6 lapan 2013 - 2015 ortho sistematis
Sumber data pemetaan : Foto udara tahun 1993/1994, dipetakan tahun 1996 swakelola dan di sempurnakan seamless tahun 2006 (NLP 0516-64) Keterangan : Dilakukan pengecekan data awal, jika memang terjadi pergeseran maka akan di update deliniasinya. Garis Pantai/Pulau Masuk Ke Garis Beting di RBI 50 K (garis warna ungu)
KLHK & Kemenko Perekonomian
Beberapa pulau tidak ada garis pantainya di RBI
Data pembanding : Spot 6 lapan 2013 - 2015 ortho sistematis
Sumber data pemetaan : 0812-34 Dipetakan 50 K tahun 2014 Keterangan : di vegetasi ar garis, area sudah full sampai tepi pantai, garis pantai di nlp 0812-34 belum terbawa ketika proses migrasi data ke KUGI
Penyerahan III : • Sumatera : Minggu I April 2017 • Sulawesi : Minggu I Mei 2017 Jadwal Perbaikan Informasi Geospasial Dasar Tahun 2017 Februari No
Maret
Mei
Kegiatan 1
2
3
4
1
Feedback K/L
2
Review terhadap feedback K/L
3
Workshop feedback K/L
21-Feb
4
Rakortek IGT
23-Feb
5
Perbaikan Data a. Sumatera b. Sulawesi
6
April
Penyerahan data a. Sumatera b. Sulawesi
15-Feb
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Sekian
