BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
Bersama Menata Indonesia yang Lebih Baik
Peran Data dan Informasi Geospasial Dalam Pengelolaan Pesisir dan DAS Priyadi Kardono Kepala Badan Informasi Geospasial
Disampaikan dalam Seminar Nasional ke-2 Pengelolaan Pesisir dan DAS Yogyakarta, 12 Mei 2016
Daerah Aliran Sungai (DAS) 1. Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. (UU Sumber Daya Air No. 7 tahun 2004) 2. Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan. 3. Pengelolaan DAS dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang dan pola pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penataan ruang dan sumber daya air.
DAERAH ALIRAN SUNGAI
PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG TERMASUK DAS DAN PESISIR
Negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk menyelenggarakan penataan ruang bersama masyarakat
Sumber : UU No.26 Tahun 2007 & PP No.15 Tahun 2010
PELAKSANAAN PENATAAN RUANG MELALUI PERENCANAAN TATA RUANG RTR BERSIFAT HIRARKIS DAN KOMPLEMENTER: -Hirarkis: RTR yang ditetapkan dengan produk hukum lebih tinggi menjadi acuan dari rencana tata ruang yang ditetapkan dengan produk hokum lebih rendah -Komplementer: saling melengkapi rencana tata ruang yang lebih rinci menjadi masukan rencana tata ruang yang bersifat makro
RTRW/RDTR DAN PERAN BIG Penyusunan peta rencana tata ruang wajib : Mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (UU IG pasal 19). IG yang berjenis IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
hanya diselenggarakan oleh Pemerintah.
Penyelenggaraan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Badan yang disebut Badan Informasi Geospasial sebagai pengganti Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional sesuai dengan amanat Undang-Undang ini.
melakukan pembinaan teknis perpetaan penyusunan rencana tata ruang (PP No. 8 Tahun 2013).
BIG
PP no 8 Tahun 2013 tentang KPRTR, Pasal 7 Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dikonsultasikan kepada Badan
PP no 8 Tahun 2013 tentag KPRTR, Pasal 4 Peta Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a.Peta Rencana Struktur Ruang; dan b.Peta Rencana Pola Ruang.
dalam
Instruksi Persiden dalam Inpres No. 8 Tahun 2013 kepada kepala
BIG : Kepala Badan Informasi Geospasial melakukan percepatan penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan pengintegrasian informasi geospasial tematik kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelesaian penyusunan Perda Tata Ruang.
DATA SPASIAL, RENCANA PEMBAGUNAN, RENCANA UMUM & RENCANA RINCI TATA RUANG
Tiap tingkat perencanaan Skala ≤ 1.000.000
Skala ≤ 1:250.000
Skala ≤ 1:50.000
Skala bervariasi ≥50k
Skala bervariasi ≥25k
memiliki skala pemetaan tertentu. Data / Peta Dasar sebagai
sumber penyusunannya harus menyesuaikan sesuai skala yang dibutuhkan.
Skala 5k/10k
Standar teknis pemetaannya, Skala ≤ 1:25.000
Skala 5k/10k
akan mengikuti skala terkait.
GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN PETA RENCANA TATA RUANG Batas wilayah Jalan Sungai Tutupan Lahan
Sumber Data
RBI Citra satelit
Peta Dasar
Pola ruang Struktur ruang
Peta Tematik
Fisiografis Kependudukan Ekonomi dan keuangan Sarana dan prasarana Tematik lainnya
Peta Rencana
Album Peta
Layout Simbol Pewarnaan Sumber data
Ketersediaan Data dan Infrastruktur Pemetaan di BIG
1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
Skala 1:250.000 Skala 1:50.000 Skala 1:25.000
Skala 1:10.000 Skala 1:5.000
2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT)
3. Digital Elevation Model (DEM) 4. Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI)
5. Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) 6. Continuously Operating Reference Stations (CORS) 7. Jaring Kontrol Geodesi
9
Contoh: RTRW K S awasan
trategis
N
asional
JABODETABEK
Lintas Sektor: Melibatkan stakeholders yang banyak
Lintas Administratif: Melibatkan beberapa provinsi, kabupaten, dan kota
Sinkronisasi Kebijakan dan Peraturan Perpres KSN, Perda RTR Kabupaten/Kota (Bogor, Kota Bogor, Kota Depok , Kota Tangerang, Tangerang, Kota Bekasi, DKI
Harmonisasi Hulu – Hilir - Pesisir
IG (multisektor) RTRW KSN Jabodetabek
IG (multisektor) RTRW KSN Jabodetabek
Contoh: RZWP3K Pemprov DKI (34 IG Tematik, 30 Sub Tematik)
Contoh: RZWP3K Pemprov DKI (34 IG Tematik, 30 Sub Tematik)
Contoh: RDTR Kawasan Strategis Pantai Utara DKI
Contoh:
RDTR Kawasan Strategis Pantai Utara DKI Pola dan Jaringan Prasarana Pulau L
Contoh Analisis RTRW dg Neraca RENCANA POLA RUANG PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029
DAS Citanduy dalam Pola Ruang Prov. Jawa Barat sebagian besar merupakan kawasan lindung Rawan bencana dan Kawasan Permukiman Pedesaan.
Contoh Analisis RTRW dg Neraca PETA NERACA SDA LAHAN TAHUN 2007-2012
Analisis Neraca Spasial SDA Lahan terhadap Pola Ruang Provinsi
Simpulan : rencana tidak bertentangan dengan perubahan PL Dinamika perubahan lahan Perkebunan menjadi lahan pertanian
DAS CITANDUY
Identifikasi Permasalahan Data dan IG dalam Pengeloaan Wilayah (Penataan Ruang) IGT dari walidata belum semua sinkron terhadap IGD Implementasi Pedoman Pemetaan Tata Ruang BELUM
dapat dilaksanakan dengan baik karena ketersediaan IGT yang terbatas baik dari skala dan cakupan pemetaan Penyusunan Peta Rencana Tata Ruang BELUM menggunakan analisis spasial sesuai metodologi Analisis Kemampuan Lahan Kualitas Peta Rencana Tata Ruang kurang operasional karena keterbatasan ketelitian data dan informasi geospasial penyusunnya
Perpres 9/2016 Implementasi Kebijakan Satu Peta Menjamin ketersediaan IGD 1:50.000 dan IGT (85 tematik) skala 1:50.000 untuk seluruh wilayah Indonesia dukungan untuk penyelenggaraan RTRW Kabupaten/Kota Peningkatan akurasi informasi tematik utk RTRW dan RZWP3K Kualitas Peta Rencana Tata Ruang lebih operasional karena
keseragaman dan konsistensi ketelitian data dan informasi geospasial penyusunnya
PENUTUP 1. Pengelolaan DAS harus dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan berbagai stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat, dll), dengan berbagai disiplin ilmu. 2. Salah satu media untuk mengelola DAS dengan baik adalah menggunakan/menerapkan Peta Rencana Tata Ruang yang disusun dengan data geospasial yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, melalui koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi berbagai pihak.
3. Kondisi wilayah pesisir juga dipengaruhi oleh daerah aliran sungainya. Pencemaran air sungai dan sedimentasi, akan mempengaruhi ekosistem wilayah pesisir.
