PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KEHUTANAN Jakarta, 9 April 2015
BIRO PERENCANAAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
A PENGELOLAAN DATA NASIONAL
Peran penting data dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang akan menggantikan MDGs Goal 5, Target 10 “promote the availability of gender disaggregated data to improve gender equality policies, including gender responsive budgeting” Goal 10, Target 7 “ensure the availability of high-quality, timely and disaggregated data to ensure monitoring of progress for marginalized groups and people in vulnerable situations” Goal 16, Target 14 “by 2020 improve public access to information and government data, including on public finance management, public procurement and on the implementation of national development plans” Goal 17, Target 36 “by 2020, substantially strengthen capacities for data collection and statistical analysis relevant to sustainable development with a focus on generating timely and high-quality data disaggregated, as appropriate, by income, gender, age, race, ethnicity, and rural/urban location”
Sumber: Working Document Sesi ke-11 United Nations Open Working Group on Sustainable Development Goals (OWG SDGs), 2 Juni 2014.
Peta Kondisi Perdataan Nasional s.d 2014 Produsen • Format data belum Terstandar • Kapasitas Teknis belum Merata • Hambatan pemahaman akan pembangunan berkelanjutan dan implikasi atas data • Data masih dipandang sebagai ‘kegiatan’
Pengguna
Proses
• Data belum dianggap penting • Debat tentang data bukan sbubstansi • Problem sosialisasi dan edukasi data
• Hambatan mekanisme koordinasi • Banyak Pintu Informasi • Format Data tidak Mudah digunakan • Hambatan data quality assurance
Produk • Data belum konsisten dan relevan
IRISAN-IRISAN Produsen – Proses
Masalah akurasi data, Redudansi, Data tidak dapat diakses
Produsen – Produk
Tidak ada insentif bagi data yang berintegritas
Produsen – Pengguna – Proses- Produk
Data ada dimana- mana, tapi dimana-mana tidak ada data
Pengguna – Proses
Harus ditingkatkan koordinasi antar pemegang data
Pengguna – Produk
Data tidak digunakan
Sumber: Cetak Biru Satu Data Untuk Pembangunan Berkelanjutan UKP4
IASD BY GDP PER CAPITA Lowest IASD
Low IASD
High IASD
Highest IASD
Kuwait, Brunei, Oman, Libya, Qatar, UAE, Gabon
Bahrain, Kazakhstan, Malaysia
Saudi Arabia
Turkey
High per Capita
Algeria, Guyana, Turkmenistan
Indonesia, Suriname, Lebanon
Tunisia, Iraq, Jordan, Albania, Azerbaijan, Maldives
Egypt, Iran
Low per Capita
Côte d’Ivoire, Senegal,Yemen, Sudan,Djibouti, Kyrgyzstan
Mauritania, Pakistan, Uzbekistan, Palestine, Syria
Nigeria
Cameroon, Morocco
Lowest per Capita
Somalia, Gambia, Afghanistan, Comoros
Benin, Chad, Guinea, GuineaBissau, Sierra Leone, Uganda
Niger, Mali, Tajikistan
Mozambique, Burkina Faso, Togo, Bangladesh
Highest per Capita
Indonesia dengan Pendapatan per kapita ‘tinggi’ namun index statistik pertanian ‘rendah’ Sumber: Konferensi Negara-negara Islam (OKI) COMCEC, Ankara 3 April 2014
“SATU DATA”, prinsip-prinsip dasar untuk mengelola dan menyelenggarakan data yang akuntabel dan berintegritas
satu standar data instrumen, pertukaran, konversi, satuan, tabel presentasi, dst
satu
satu metadata baku metadata yang terstandarisasi untuk menggambarkan profil lengkap suatu data
satu portal data deseminasi dan release data; akses mudah bagi semua; partisipasi publik
6
B PENGELOLAAN DATA KEHUTANAN
Penyelenggaraan Data Pembangunan Kehutanan Misi: Memantapkan kepastian status kawasan hutan serta kualitas data dan informasi kehutanan (RPJMN 2015) Saat Ini : Kebijakan Dekonsolidasi Desentralisasi
Terdistribusi
Standar Belum standar
Operasional Pengambilan Data
Pengawasan
Terdistribusi
Tidak optimal
1. Permenhut P.02/2010 2. Permenhut P.06/2008 3. Perdirjen 4. Perda/Pergub
Kondisi Ideal :
Konsolidasi Sesentralisasi
Kebijakan
Standar
Satu unit pengelola
Sama untuk satu jenis data yang sama
Operasional Pengambilan Data
Pengawasan
Terdistribusi
Terpusat
Sumber: GDSIK 2008
Alur Penyelenggaraan Sistem Informasi Kehutanan Anggaran di setiap Tingkatan
Penyelenggara
Tata Waktu
Penyampaian Data/Informasi
Pusat Data dan Informasi Pusat/Nasional (Kementerian)
MONEV MONEV
Kabupaten/Kota MONEV Tapak/KPH
Pusat Data dan Informasi Propinsi
Anggaran
Pusat Data dan Informasi Propinsi
April tahun berikutnya Pusat Data dan Informasi Kabupaten/Kota
Pusat Data dan Informasi Kabupaten/Kota
Pusat Data dan Informasi Kabupaten/Kota
Anggaran
Propinsi
Mei tahun berikutnya
Maret tahun berikutnya
KPH
KPH
KPH
KPH
KPH
Anggaran
Pusat/Nasional
Anggaran
Juli tahun berikutnya
Sumber: Permenhut P.02/2010
Mengapa IT ??
PROMISE
Efektifitas Kenyamanan Manajemen IT merupakan sumber inovasi terbesar dalam dua dekade terakhir
Gagal Over Budget
REALITY
IT Master Plan
IT merupakan sesuatu proses yang kompleks dan menimbulkan berbagai dampak
Melihat best practise, option-option yang ada, resiko-resiko untuk kemudahan merencanakan
Karakteristik Pengelolaan IT di Kementerian Kehutanan
support
bottom up
inhouse
islands
Organisasi IT secara formal masih bersifat support
Semua inisiatif dan pengembangan bersifat bottom up.
Pengembangan, support, dan banyak kompetensi dan proses cenderung dikerjakan sendiri
Pengembangan bersifat sektoral, problemdriven, swadaya
Pengembangan yang berjalan tersebar dengan koordinasi yang kurang menyebabkan terbentuknya sistem TI yang terkotakkotak dan sulit diintegrasikan.
Fondasi IT IT Governance Readiness
Infrastructure Readiness
Business Readiness (People, Process)
Strategy Moving Forward Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI TRANSFORMASI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
PEOPLE
PROCESS
EKSTERNAL ANGGOTA
INTERNAL STAFF
STAKEHOLDER
MANAJEMEN
Operasional Pengembangan Perawatan
CONTINOUS IMPROVEMENT
TECHNOLOGY
INTERGRASI DATA
Data dan Informasi Biro Perencanaan email:
[email protected]
