KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 186 /MEN/2004 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengingat
: a. Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, maka diperlukan adanya informasi ketransmigrasian yang tepat, cepat dan komprehensif dari instansi yang melaksanakan fungsi ketransmigrasian di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun di daerah ; b.
Bahwa pengembangan organisasi melalui e-government merupakan bagian terpadu dalam membangun infrastruktur, sistem dan proses Pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel sebagaimana yang diharapkan masyarakat ;
c.
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu adanya pedoman tentang Pengelolaan Informasi Ketransmigrasian yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
: 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) ;
2.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
3.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800) ;
4.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;
7.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Menteri Dalam Kabinet Gotong Royong ;
8.
Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor : KEP- 06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran ;
9.
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-17/MEN/2002 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-219/MEN/2002 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP-257/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Memperhatikan
:
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN DATA DAN PENGELOLAAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1.
Pengelolaan data dan informasi adalah proses mempersiapkan informasi mulai dari mengumpulkan data (raw data), mengolah serta menganalisis menjadi informasi yang siap disajikan untuk mendukung penetapan kebijakan manajemen dan pelayanan publik, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara manual maupun elektronik.
2.
Ketransmigrasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi.
3.
Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi.
4.
Transmigran adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi atau Lokasi Permukiman Transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan pemerintah.
5.
Wilayah Pengembangan Transmigrasi adalah wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang baru sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
6.
Lokasi Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.
7.
Data Ketransmigrasian adalah bahan baku informasi didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol simbol yang mewakili kuantitas, kejadian/peristiwa, benda dan sebagainya mengenai ketransmigrasian.
8.
Informasi Ketransmigrasian adalah rincian dan analisis data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang berarti dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang mengenai ketransmigrasian.
9.
Sistem Informasi Ketransmigrasian adalah suatu sistem berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan informasi untuk mendukung operasi, manajemen dan fungsi pengambilan keputusan bagi penyelenggara ketransmigrasian.
10. Teknologi informasi adalah bagian/subset dari sistem informasi, termasuk didalamnya perangkat keras, perangkat lunak, komunikasi, standard, dokumentasi dan lain lain. 11. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 2 Ruang lingkup pedoman pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian meliputi : a. b. c. d.
Data dan informasi ketransmigrasian; organisasi pengelola data dan informasi ketransmigrasian; pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi ketransmigrasian; sarana dan prasarana pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian. Pasal 3
(1).
Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan berkesinambungan dalam satu sistem informasi ketransmigrasian, serta sebagai acuan dalam rangka penyusunan kebijakan ketransmigrasian dan pelayanan publik.
(2). Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah dalam upaya mendukung perencanaan, pengendalian, dukungan manajemen penyelenggaraan transmigrasi yang berkualitas, efektif, efisien dan baku.
(3). Pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian disesuaikan dengan jenis informasi ketransmigrasian yang akan dikelola. BAB II DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN Pasal 4 (1).
Data dan Infomasi Ketransmigrasian antara lain mencakup : a. Perkembangan lokasi/unit permukiman transmigrasi; b. lokasi unit permukiman transmigrasi binaan; c. kesejahteraan transmigran; d. permasalahan di lokasi permukiman transmigrasi; e. monografi lokasi transmigrasi; f. produksi usaha yang dikembangkan di lokasi transmigrasi; g. pembangunan dan rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana; h. sertifikasi lahan; i. legalitas lahan; j. kemitraan; k. potensi kawasan transmigrasi; l. calon transmigran terdaftar dan terseleksi; m. pelatihan calon transmigran dan transmigran; n. kesiapan lokasi penempatan; o. surat perintah pemberangkatan, pemindahan dan penempatan; p. pengadaan dan pembagian peralatan transmigran; q. pemberdayan masyarakat binaan unit permukiman transmigrasi; r. pengerahan dan penempatan transmigran; s. distribusi bantuan pangan beras untuk transmigran; t. distribusi bantuan pangan non beras (natura/inatura) untuk transmigran; u. pelaksanaan bantuan permukiman untuk TSM; v. pelaksanaan transmigrasi swakarsa mandiri (TSM); w. kesiapan berangkat dan keberangkatan transmigran TSM; x. nominatif pengungsi transmigran yang belum mendapat penanganan; y. daftar nama nama eks pengungsi transmigran yang telah mendapat penanganan;
(2).
Data dan Informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dimanfaatkan seluruhnya oleh masyarakat. Pasal 5
Sumber data dan informasi ketransmigrasian diperoleh dari : a. b. c. d. e.
Unit kerja pengelola data dan informasi ketransmigrasian di lingkungan unit Eselon I yang membidangi pelaporan dan evaluasi; Pemerintah Provinsi dan atau pemerintah Kabupaten/Kota; Perguruan Tinggi; Lembaga Pemerintahan; Lembaga Swasta.
BAB III PENGELOLA DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN Pasal 6 (1). Pengelolaan Data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. (2). Pengelola Data dan informasi ketransmigrasian dilingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi. (3). Pengelola Data informasi ketransmigrasian dilingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian. BAB IV SISTEM, MEKANISME PELAPORAN, PENYAJIAN DATA DAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN Pasal 7 Sistem pengelolaan Data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan secara terpusat dan secara tersebar. Pasal 8 (1). Sistem pengelolaan Data dan informasi secara terpusat sebagaimana dimaksud dalam 7, meliputi : a. b. c. d. e. (2).
Pasal
perumusan kebijakan; pengembangan sistem; standardisasi sarana dan prasarana; pengelolaan data berskala nasional; kegiatan pembinaan.
Sistem pengelolaan informasi secara tersebar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian meliputi : a. pemeliharaan sistem dan data; b. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana; c. pengelolaan data dan informasi sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pasal 9
(1).
Mekanisme penyampaian pelaporan data dan informasi ketransmigrasian antara lain melalui : a. Kepala dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian yang disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota;
b. Bupati/walikota menyampaikan laporan data dan informasi ketransmigrasian kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi; c. Kepala dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian yang disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Gubernur; d. Gubernur menyampaikan laporan data dan informasi ketransmigrasian kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi. (2).
Pelaporan data dan informasi ketransmigrasian sebagaimana dimaksud dalam disampaikan secara berkala dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
ayat (1)
(3).
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara manual dan atau menggunakan teknologi informasi. Pasal 10
Sistem, mekanisme dan pedoman pengelolaan informasi ketransmigrasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri.
BAB V SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN INFORMASI KETRANSMIGRASIAN Pasal 11 (1).
Pengumpulan dan pengolahan data, analisis dan penyajian informasi ketransmigrasian menggunakan sarana dan prasarana pengelolaan informasi ketransmigrasian yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras.
(2).
Perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasal 12
Komunikasi data dan informasi ketransmigrasian dilaksanakan dengan memanfaatkan jaringan komunikasi yang tersedia. Pasal 13 Pelayanan Informasi untuk mendukung manajemen pemerintahan dan pelayanan publik dilaksanakan melalui loket pelayanan informasi dan jaringan komunikasi data intranet dan internet.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 14 Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BABVII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15 Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd JACOB NUWA WEA
