PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENKO POLHUKAM
KATA PENGANTAR Dengan hormat, Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salah satu agenda reformasi. Reformasi meupakan era dimana bangsa Indonesia bertekad melaksanakan salah satu agenda informasi. Reformasi merupakan era dimana bangsa Indonesia bertekad melaksanakan demokratisasi, meningkatkan transparansi dan penegakan supremasi hukum. Oleh sebab itu iklim dan semangat transparansi harus senantiasa kita tanamkan dalam kehidupan sehati-hari dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Banyak hal yang dapat dicapai oleh bangsa Indonesia apabila kita bersungguh-sungguh dalam melaksanakan keterbukaan informasi, antara lain: 1.
2.
3.
Dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat akan mempunyai peluang yang lebih besar untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, sehingga secara tidak langsung akan mempercepat terwujudnya masyarakat informasi; Keterbukaan informasi publik akan lebih mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik. Dengan lebih optimalnya pengawasan masyarakat, maka peluang korupsi lebih kecil; Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis, yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.
Kemenko Polhukam sebagai salah satu badan publik juga berkomitmen melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP secara profesional dan proporsional, sehingga publik dapat mengakses berbagai informasi yang berada dalam pengeuasaan Kemenko Polhukam. Buku ini menyajikan sejumlah regulasi yang diterbitkan Menko Polhukam agar publik dapat mempedomani dalam mengakses informasi-informasi yang ada di Kemenko Polhukam. Demikian, semoga bermanfaat. Hormat saya, Ketua PPID Kemenko Polhukam Drs. Fathnan Harun, M.Si
ttd
DAFTAR ISI Kata Pengantar
................................................................................................... 2
Daftar Isi
................................................................................................... 3
Permenko Polhukam Nomor 03 Tahun 2014 ............................................................. 4 Permenko Polhukam Nomor 05 Tahun 2014 ........................................................... 17 Alur Pelayanan Informasi ......................................................................................... 29 Mekanisme Pelayanan Informasi ............................................................................. 30 Informasi yang telah dikategorisasikan .................................................................... 32
2
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
Menimbang
:
bahwa dalam rangka keterbukaan informasi, maka perlu informasi dan pengaturan tentang pengelolaan dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 3
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor Per367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Publik yang dimaksud dalam Peraturan ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, disingkat Kemenko Polhukam. 2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Kemenko Polhukam yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Kemenko Polhukam. 4
4. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang membantu tugas dan fungsi PPID dalam bidang pengolahan, pendokumentasian dan arsip serta pelayanan informasi. 5. Dokumen adalah data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kemenko Polhukam dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lainnya maupun terekam dalam bentuk apa pun, yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. 6. Dokumentasi adalah kegiatan penyimpanan data, catatan dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh Kemenko Polhukam. 7. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik. 8. Klasifikasi adalah pengelompokan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi serta kategori informasi. 9. Pelayanan Informasi adalah jasa yang diberikan oleh Kemenko Polhukam kepada masyarakat pemohon dan/atau pengguna informasi. 10. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 11. Pemohon Informasi Publik adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Pasal 2 Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dengan tujuan untuk dijadikan pedoman bagi pejabat pengelola, pengguna dan pemohon informasi publik yang berhubungan dengan informasi dan dokumentasi di Kemenko Polhukam.
5
BAB II ORGANISASI TUGAS Bagian Kesatu Pengorganisasian Pasal 3 Pengelolaan informasi dan dokumentasi di Kemenko Polhukam dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibantu oleh pejabat fungsional bidang pengolahan informasi, dokumentasi dan arsip, pelayanan Informasi serta Tim Pertimbangan. Bagian Kedua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pasal 4 (1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 adalah pejabat struktural yang ditunjuk oleh pimpinan badan publik, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris dan pejabat fungsional sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi di Kemenko Polhukam. (3) Dalam melaksanakan tugasnya PPID menyelenggarakan fungsi : a. Penghimpunan informasi dari seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam; b. Penataan, Penyimpanan informasi dan dokumentasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam; c. Penyeleksian dan pengujian informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik; d. Pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik berdasarkan permintaan tertulis atau tidak tertulis; e. Penyelesaian sengketa pelayanan informasi. 6
Bagian Ketiga Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pasal 5 (1) Pejabat Fungsional Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat ditunjuk dari pejabat struktural dan pejabat fungsional Kemenko Polhukam
(2) Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Pejabat Fungsional Bidang Pengolahan Informasi b. Pejabat Fungsional Bidang Dokumentasi dan Arsip c. Pejabat Fungsional Bidang Pelayanan Informasi
Paragraf Satu Pejabat Fungsional Bidang Pengolahan Informasi Pasal 6 (1) Pejabat fungsional Bidang Pengolahan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas mengolah informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Identifikasi dan pengklasifikasian data dan informasi b. Penyusunan data dan informasi c. Analisis data dan informasi
7
Paragraf Dua Pejabat Fungsional Bidang Dokumentasi dan Arsip Pasal 7 (1) Pejabat fungsional Bidang Dokumentasi dan Arsip sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai tugas mendokumentasikan dan mengarsipkan data dan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Pengambilan gambar dan perekaman kegiatan b. Pengumpulan data dan informasi c. Penyimpanan data dan informasi
Paragraf Tiga Pejabat Fungsional Bidang Pelayanan Informasi Pasal 8 (1) Pejabat fungsional Bidang Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : a. Pelayanan informasi berdasarkan permintaan b. Pengisian situs (website) PPID Kemenko Polhukam c. Penyediaan informasi publik (3) Penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan informasi akan diatur dalam standar pelayanan informasi.
8
Bagian Keempat Tim Pertimbangan Informasi Pasal 9 (1) Tim Pertimbangan Informasi terdiri dari Ketua, dibantu oleh seorang Sekretaris dan beberapa Anggota sesuai dengan bidang tugasnya. (2) Tim Pertimbangan Informasi mempunyai tugas melakukan uji konsekuensi untuk menentukan klasifikasi informasi. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Pertimbangan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. Pembidangan informasi b. Analisis kemungkinan tentang akibat apabila informasi dibuka.
BAB III PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Bagian Kesatu Mekanisme Pengelolaan Informasi Pasal 10 Pengelolaan informasi dan dokumentasi meliputi kegiatan pengumpulan, pengklasifikasian, pendokumentasian, pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.
9
Bagian Kedua Pengumpulan Informasi Pasal 11 (1) Pengumpulan informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 10 adalah informasi yang berkualitas dan relevan dengan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. (2) Informasi yang dikumpulkan dapat bersumber dari pejabat dan arsip, baik arsip statis maupun arsip dinamis, yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja bersangkutan. (3) Pengumpulan informasi dimulai dari tiap unit kerja dan dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan sebagai berikut: a. Mengenali tugas dan fungsi unit kerjanya; b. Mendata kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja; c. Mendata informasi dan dokumen yang dihasilkan; d. Membuat daftar jenis-jenis informasi dan dokumen. (4) Pengumpulan informasi di Satuan Kerja Kemenko Polhukam dilaksanakan sebagai berikut : a. Informasi di unit kerja merupakan tanggung jawab pimpinan unit kerja yang dikelola oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan dibantu pejabat fungsional; b. Informasi di unit kerja disampaikan kepada Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam; c. Informasi yang diterima oleh Bagian Data Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam diolah dan selanjutnya diteruskan kepada PPID untuk kepentingan pelayanan informasi.
Bagian Ketiga Klasifikasi Informasi Pasal 12 (1) Pengklasifikasian informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dilaksanakan berdasarkan jenis dan substansi informasi. 10
(2) Informasi publik yang wajib disediakan diumumkan secara berkala adalah meliputi :
dan
a. Informasi yang berkaitan dengan Kemenko Polhukam; b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Kemenko Polhukam; c. Informasi yang lebih rinci atas permintaan pemohon; d. Informasi mengenai laporan keuangan; e. Informasi lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, meliputi informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. (4) Informasi meliputi:
publik
yang
wajib
tersedia
setiap
saat
a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan PPID, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; b. Keputusan pimpinan dan latar belakang pertimbangannya yang dinyatakan terbuka untuk umum; c. Seluruh kebijakan berikut dokumen pendukungnya yang dinyatakan terbuka untuk umum; d. Rencana kerja program/kegiatan, termasuk perkiraan anggarannya; e. Perjanjian dengan pihak ketiga; f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Menko Polhukam dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; g. Prosedur kerja yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; h. Laporan pelayanan informasi publik sebagaimana diatur Undang-undang. (5) Informasi yang dikecualikan : a. Informasi sebagaimana diatur dalam Undangundang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18; b. Informasi yang telah melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test) yang dilengkapi dengan uji kepentingan publik (balancing public interest test) dan mempunyai implikasi
11
dari sisi politik, ekonomi, pertahanan keamanan.
sosial budaya, dan
c. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, adalah sebagai berikut : 1. Hasil rapat-rapat di Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia atau dinyatakan belum boleh dibuka kepada publik; 2. Surat Kemenko Polhukam yang bersifat rahasia; 3. Surat atau dokumen Kemenko Polhukam yang substansinya menurut peraturan perundangundangan harus dirahasiakan; 4. Surat atau dokumen yang diterima oleh Kemenko Polhukam yang substansinya dinyatakan rahasia oleh pemberi surat atau dokumen; 5. Informasi yang tidak boleh berdasarkan Undang-undang;
diungkapkan
6. Informasi yang berkaitan dengan rahasia pribadi; 7. Informasi yang apabila dibuka mengungkapkan isi akta otentik yang pribadi atau berupa wasiat seseorang.
dapat bersifat
Bagian Keempat Pendokumentasian Informasi Pasal 13 (1) Pendokumentasian Informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pasal 10 diverifikasi sesuai dengan jenis kegiatannya dan divalidasi keasliannya oleh setiap unit kerja, selanjutnya diserahkan kepada Bagian Perpustakaan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam. (2) Terhadap setiap informasi, diberikan kode tertentu oleh Bagian Perpustakaan Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Kemenko Polhukam untuk mempermudah pencarian melalui metode pengkodean yang meliputi : a. Kode Klasifikasi disusun dan ditentukan dengan menggunakan kombinasi huruf dan angka; b. Kode huruf digunakan untuk memberi tanda pengenal kelompok primer atau fungsi;
12
c. Kode angka dua digit untuk memberi pengenal kelompok tersier atau kegiatan.
tanda
(3) Setiap informasi sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) di atas, dapat diakses oleh PPID untuk kepentingan pelayanan informasi.
Bagian Kelima Pelayanan Informasi Pasal 14 (1) PeIayanan informasi dalam rangka pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pasal 10 dilaksanakan berdasarkan Standar Pelayanan Informasi Kemenko Polhukam. (2) Standar pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Menko Polhukam tentang Standar Layanan Informasi
BAB IV PELAPORAN Pasal 15 Sebagai bentuk pertanggungjawaban PPID wajib melaporkan seluruh kegiatannya kepada Menko Polhukam paling kurang sekali dalam setahun.
Pasal 16 PPID wajib membuat laporan tentang daftar permintaan informasi yang memuat tentang jumlah permintaan informasi, jumlah informasi yang dilayani dan yang ditolak beserta alasannya.
13
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 (1) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Dengan berlakunya Peraturan Menko Polhukam Nomor 03 Tahun 2014 ini, maka Peraturan Menko Polhukam No.1/Menko/Polhukam/5/2011 dinyatakan tidak berlaku.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 29 April 2014
14
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA : 03 TAHUN 2014 NOMOR TANGGAL : 29 APRIL 2014
STRUKTUR ORGANISASI PPID
TIM PERTIMBANGAN
15
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 05 TAHUN 2014
TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, maka diperlukan adanya sistem pelayanan informasi publik oleh badan publik; b. bahwa sistem pelayanan informasi publik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pelayanan informasi publik; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Peraturan Menko Polhukam tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.
Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
14
Tahun
2008
tentang
16
2.
3.
4.
5. 6.
7.
8.
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071); Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-367/Menko/Polhukam/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-8/Menko/Polhukam/10/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN.
Pasal 1
Menetapkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Ini.
17
Pasal 2 Standar Layanan Informasi Publik ini menjadi pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik. Pasal 3 Standar Layanan Informasi Publik akan menjadi acuan bagi publik, khususnya bagi pemohon informasi dalam mengajukan permohonan informasi publik kepada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Pasal 4 Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia akan diumumkan kepada publik melalui berbagai media internal dan situs Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk diketahui oleh publik. Pasal 5 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor: Per-8/Menko/ Polhukam/10/2012 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
18
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
27 Juni 2014
Diundangkan di Jakarta pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
NOMOR
19
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
:
TANGGAL :
05 TAHUN 2014 27 JUNI 2014
STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Guna menjamin Pelayanan Informasi Publik, penting dan mendesak untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dimana untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana, maka dipandang perlu untuk membuat Pedoman Sikap dan Perilaku Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. B. Maksud dan Tujuan Penetapan standar layanan informasi publik dimaksudkan untuk menyediakan panduan mekanisme pelaksanaan layanan informasi publik, dengan tujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan informasi yang lebih baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.
20
C. Ruang Lingkup Ruang lingkup Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencakup, hak dan kewajiban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, akses informasi dan dokumentasi, hubungan tata kerja dalam pelayanan informasi, layanan informasi publik, standar biaya, tata cara pengelolaan keberatan, dan laporan pelaksanaan informasi. D. Pengertian Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, adalah badan publik yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam rangka menyinkronkan dan mengoordinasikan perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca, disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik 3. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN PPID KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN A. Hak 1.
PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 21
2.
berhak menentukan dan menetapkan klasifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
B. Kewajiban 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Menyediakan dan memberikan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia; Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien; Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik; Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan wewenangnya; Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik; Menyediakan papan pengumuman dan meja informasi Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi politik, hukum dan keamanan; Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik dengan peraturan perundang-undangan; Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi yang mengajukan keberatan; BAB III AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI
A. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan melaksanakan layanan informasi dan dokumentasi di bidang politik, hukum, dan keamanan. B. Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi, kecuali informasi yang dikecualikan. C. Informasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dapat diperoleh Pemohon Informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah. D. Informasi yang dikecualikan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kepentingan umum, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia tentang Klasifikasi Informasi.
22
BAB IV HUBUNGAN TATA KERJA DALAM PELAYANAN INFORMASI
A. Hubungan tata kerja dalam penyelenggaraan pelayanan informasi antara PPID dan unit kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia dilaksanakan melalui koordinasi sesuai tugas, hak dan kewenangan masing-masing. B. Penyampaian Informasi publik melalui situs resmi yang dapat diakses oleh publik; C. Dalam hal terjadi kasus dan/atau kejadian yang dapat mengancam keselamatan umum dan/atau menjadi perhatian publik, informasi tersebut wajib disampaikan secara serta merta pada kesempatan pertama; D. Informasi tambahan dapat diberikan pada kesempatan berikutnya untuk melengkapi informasi yang sudah diberikan; dan E. Pengiriman informasi dan dokumentasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia menggunakan sarana dan prasarana berupa teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia; F. Klasifikasi informasi ditetapkan dalam sebuah keputusan tersendiri. BAB V LAYANAN INFORMASI PUBLIK
A. Penyampaian Informasi Publik secara umum 1. Setiap orang berhak memperoleh Informasi publik dengan cara melihat dan mengetahui informasi serta mendapatkan salinan Informasi yang tersedia, 2. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan wajib memenuhi hak publik memperoleh informasi melalui: 1) Saluran penyampaian Informasi publik; dan 2) Penyediaan Informasi publik berdasarkan permohonan; 3. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling sedikit melalui situs resmi dan papan pengumuman dengan cara yang mudah diakses oleh masyarakat dengan mempergunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta mudah dipahami.
23
4.
PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan akan menyampaikan informasi yang bersifat segera untuk diketahui publik melalui Press release dan konferensi press sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan publik.
B. Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan 1. Seluruh Informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan selain informasi yang dikecualikan dapat diakses oleh publik melalui Prosedur Permohonan Informasi Publik. 2. Permohonan Informasi publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis. 3. Permohonan Informasi secara tertulis diajukan dengan:
a. Mengisi formulir permohonan; dan b. Membayar biaya salinan dan/atau apabila dibutuhkan.
pengiriman
informasi
4.
Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan Informasi publik tercatat dalam formulir permohonan. 5. Formulir permohonan secara tertulis dan tidak tertulis paling sedikit memuat: a. Nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan Informasi diregistrasi; b. Nama; c. Alamat; d. Nomor telepon/e-mail; e. Rincian informasi yang dibutuhkan; f. Tujuan penggunaan informasi; g. Cara memperoleh informasi; dan h. Cara mengirimkan informasi. 6. PPID wajib mengkoordinasikan pencatatan permohonan Informasi dalam buku registrasi permohonan; 7. PPID wajib memastikan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan informasi publik diserahkan kepada Pemohon Informasi; 8. Dalam hal Permohonan Informasi publik dilakukan melalui surat elektronik atau pemohon datang langsung, PPID wajib memastikan diberikannya nomor pendaftaran pada saat permohonan diterima; 9. Dalam hal Permohonan Informasi publik dilakukan melalui surat atau faksimile atau cara lain yang tidak memungkinkan bagi PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk memberikan nomor pendaftaran secara langsung, PPID wajib memastikan nomor pendaftaran dikirimkan kepada Pemohon Informasi; 10. Nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi publik; 11. PPID wajib menyimpan salinan formulir permohonan yang telah diberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi publik; 12. Buku register permohonan paling sedikit memuat;
24
a. b. c. d. e. f.
13. 14.
15.
16. 17.
18.
Nomor pendaftaran permohonan; Tanggal permohonan; Nama Pemohon Informasi; Alamat/nomor telepon/e-mail; Informasi publik yang diminta; Keputusan untuk menerima, menolak, atau menyarankan ke Badan Publik lain bila informasi yang diminta berada dibawah kewenangan Badan Publik lain; g. Alasan penolakan bila permohonan Informasi ditolak; h. Biaya serta cara pembayaran untuk mendapatkan Informasi yang diminta; i. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan Informasi publik yang diminta; dan j. Nomor registrasi pengajuan keberatan apabila Pemohon Informasi mengajukan keberatan atas keputusan PPID. PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis terhadap setiap permohonan Informasi. Pemberitahuan tertulis berisikan: a. Apakah Informasi Publik yang diminta dibawah penguasaannya atau tidak; b. Memberitahukan Badan Publik mana yang menguasai informasi yang diminta dalam hal informasi tersebut tidak berada di bawah penguasaannya; c. Menerima atau menolak permohonan Informasi berikut alasannya; d. Bentuk informasi publik yang tersedia; e. Biaya, cara dan waktu pembayaran untuk mendapatkan informasi pertahanan yang dimohon; dan f. Waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan informasi yang dimohon. Dalam hal permohonan Informasi publik ditolak, PPID wajib memberikan pemberitahuan tertulis bersamaan dengan formulir penolakan permohonan paling sedikit memuat: a. Nomor Pendaftaran. b. Nama; c. Alamat; d. Nomor telepon/e-mail; e. Informasi yang dibutuhkan; f. Keputusan Penolakan g. Alasan Pengecualian; dan h. Konsekuensi yang timbul. Pemberitahuan tertulis disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Formulir permohonan Informasi publik yang berisikan nomor pendaftaran dalam hal permohonan tidak disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik dilampirkan bersamaan dengan pemberitahuan tertulis. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi 25
publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. 19. Perpanjangan waktu dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi. BAB VI STANDAR BIAYA
A. Untuk mendapatkan informasi ditetapkan standar biaya penyalinan Informasi dan biaya pengiriman Informasi. B. Besaran biaya ditetapkan berdasarkan pertimbangan standar biaya yang berlaku umum di wilayah setempat, sesuai ketetapan Keputusan PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Tata cara pembayaran biaya perolehan Informasi publik dilakukan secara langsung kepada PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan diberikan tanda bukti penerimaan pembayaran.
BAB VII TATA CARA PENGELOLAAN KEBERATAN
A. Pemohon Informasi publik berhak mengajukan jika: 1. Permohonan Informasi pemohon tidak ditanggapi; 2. Pemberian Informasi publik dianggap tidak sebagaimana yang diminta; 3. Pengenaan biaya yang tidak wajar; 4. Penyampaian Informasi publik yang melebihi batas waktu yang ditentukan. B. Pengajuan keberatan ditujukan kepada atasan PPID. C. Atasan PPID melalui PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk surat resmi kepada pemohon informasi yang mengajukan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diajukan. D. Jika pemohon tidak puas atas jawaban/tanggapan atasan PPID, pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya surat tanggapan dari atasan PPID.
26
BAB VIII LAPORAN DAN EVALUASI
A. PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan wajib membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menko Polhukam ini secara periodik yang memuat tentang gambaran umum pelayanan informasi, daftar permohonan informasi dan penyelesaian sengketa informasi. B. Atasan PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh PPID Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan BAB IX PENUTUP
Ketentuan yang tercantum pada Standar Layanan Informasi Publik Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
27
ALUR PELAYANAN INFORMASI PEMOHON INFO
1
TERTULIS ATAU TIDAK TERTULIS
PENCATATAN INFO
2 PPID
3
NOMOR FORMULIR-NAMA PEMOHON-ALAMAT & NO TELP-SUBJEK & KETERANGAN INFO YANG DIMINTA-FORMAT PENGIRIMAN-NAMA DAN TD TANGAN PPID-TANGGAL DITERIMANYA PENGAJUAN PERMINTAAN-CAP BP
DOK & KLASIFIKASI INFO DOK & KLASIFIKASI INFO IP. YANG DIUMUMKAN BERKALA
PEMBERIAN TD BUKTI
IP. YANG DIUMUMKAN BERKALA IP. YANG DIUMUKAN SERTA MERTA IP. YANG DIUMUKAN SERTA MERTA IP. YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT IP. YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT IP. YANG DIKECUALIKAN IP. YANG DIKECUALIKAN
4 PEMBERITAHUAN TERTULIS PERMINTAAN INFORMASI
5 PEMBERITAHUAN TERTULIS PERMINTAAN INFORMASI
8 PENOLAKAN DISERTAI ALASAN
DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN MELALUI ATASAN PPID, KI, PN, MA.
7
6 PERPANJANGAN WAKTU PERPANJANGAN WAKTU SERTA ALASAN, MAKS 7 HARI
PEMBERIAN INFORMASI YANG DIMINTA PEMBERIAN INFO YANG DIMINTA SESUAI DENGAN FORMAT YANG DISEPAKATI
DAPAT MENGAJUKAN KEBERATAN MELALUI ATASAN PPID, KI, PN, MA.
28
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI
Pelayanan Informasi terbagi menjadi dua kegiatan berdasarkan pengelompokan informasi yang bersifat publik (disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, dan tersedia setiap saat) dan yang dikecualikan. Untuk pelayanan informasi yang bersifat publik diumumkan melalui berbagai bentuk media a. Informasi publik yang tersedia dan diumumkan secara berkala dilayani melalui website Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan media cetak yang tersedia. b. Permintaan informasi yang disediakan setiap saat tetap disiapkan oleh Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan media cetak yang tersedia. 1) Mekanisme Pelayanan Informasi yang tersedia setiap saat atas permintaan tertulis Langkah-langkah dalam mekanisme pelayanan informasi yang tersedia setiap saat meliputi: (a) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis. (b) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik. (c) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis. (d) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada poin (a) dan poin (c) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima. (e) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan. (f) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi. 29
(g) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan: informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. (h) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. (i) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permintaan informasi kepada Badan Publik diatur oleh Komisi Informasi.
30
DAFTAR INFORMASI KEMENKO POLHUKAM RI YANG TELAH DIKATEGORISASI No 1.
Klasifikasi Informasi
Daftar Informasi - Daftar Peraturan Menko Polhukam Tahun
Informasi yang Wajib Disediakan dan
2014
Diumumkan Secara
- Daftar Keputusan Menko Polhukam Tahun
Berkala
2014 - Laporan
Posisi
Barang
Milik
Negara
(Kendaraan) Di Kemenko Polhukam Tahun Anggaran 2014 - Rencana Kerja & Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA – KL) Tahun 2013 Bagian Ketiga - Rencana Kerja & Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA – KL) Tahun 2013 Bagian Kedua - Rencana Kerja & Anggaran Kementerian /Lembaga (RKA – KL) Tahun 2013 Bagian Pertama -
Daftar Permintaan Informasi Publik - Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2013 - Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2012 - Struktur Organisasi Kemenko Polhukam - Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam Tahun 2012 - Ringkasan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran - Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri - Laporan Pelaksanaan Monev Triwulan IV 31
2012 - Laporan Pelaksanaan Monev Triwulan III 2012 - Laporan Pelaksanaan Monev Triwulan II 2012 - Laporan Pelaksanaan Monev Triwulan I 2012 - Daftar Peraturan Menko Polhukam Tahun 2013 - Daftar Keputusan Menko Polhukam Tahun 2013
- Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia - Daftar Kawasan Daerah Tertinggal - Pejabat Eselon I Kemenko Polhukam - Pejabat Eselon II Kemenko Polhukam - Pejabat Eselon III Kemenko Polhukam - Pejabat Eselon IV Kemenko Polhukam 2.
Informasi yang Wajib
- Permenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2014
Tersedia Setiap Saat
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menko Polhukam Nomor: Per-400/Polhukam/ 12/2010 tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Kemenko Polhukam - Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menko Polhukam
Nomor:
16/Menko/POLHUKAM/12/2012 Kode
Klasifikasi
Koordinator
bidang
PERtentang
Arsip
Kementerian
Politik,
Hukum
dan
Keamanan RI - Permenko Polhukam Nomor 06 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam - Permenko Polhukam Nomor 04 Tahun 2014 32
Tentang
Unit
Barang/Jasa
Layanan
di
Pengadaan
Lingkungan
Kemenko
Polhukam - Kepmenko Polhukam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tim Terbaru Mencari Tersangka, Terpidana, dan Aset Dalam Perkara Tindak Pidana Tahun 2014 - Peraturan Menko Polhukam No. 3 Tahun 2013 - Keputusan Menko Polhukam No. 10 Tahun 2013 - Keputusan Menko Polhukam No. 40 Tahun 2013 - Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual - Instruksi Menko Polhukam-Pelaksanaan Inpres 2-2013 - Rencana Aksi Terpadu Nasional Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2013 - Keputusan
Menteri
Koordinator
Bidang
Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 - Laporan Hasil Rapat Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Aksi
Penanganan
Gangguan
Keamanan Dalam Negeri (Pgkdn) Tahun 2013 Tingkat Provinsi Periode B09 - Antisipasi Menko Koordinasi
Aksi
Mogok
Polhukam Tingkat
Nasional
Menggelar Menteri,
Buruh, Rapat
Jumat,
25
Oktober 2013 - Menko Polhukam Memberikan Sambutan Kunci Dalam Seminar Nasional Pwi, Rabu,
33
23 Oktober 2013 - Inpres
No
2
Tahun
2013
Tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri - Inpres
No
01
Tahun
2013
Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi - Menko Polhukam Menghadiri Rapat Kerja Badan Anggaran Dpr Ri, Selasa, 22 Oktober 2013 - Tidak Benar Ada Wna Yang Disekap Di Papua - Dialog
Interaktif
Tentang
Pengelolaan
Masalah Polhukam Di Papua - Focus Group Disscusion Koordinasi Wilayah Khusus
Dalam
Rangka
Pengelolaan
Masyarakat Pasca Bencana - Ruu Administrasi
Pemerintahan
Dibahas
Dalam Workshop Kemenko Polhukam - Kombes Pol. Chairil Anwar Dilantik Menjadi Asisten Deputi Kemenko Polhukam - Kemenko Polhukam Menyelenggarakan Tes Cpns Dengan Sistem Cat - Penyebaran
Informasi
Tentang
Papua
Menjadi Tema Pertemuan Bakohumas Pusat Di Kemenko Polhukam - Mantan
Kajati
Sumatera
Utara
Dilantik
Menjadi Deputi Menko Polhukam - Sesmenko Polhukam Meninjau Kesiapan Penerimaan
Cpns
Kemenko
Polhukam
Tahun 2013 - Sesmenko Polhukam Melantik Brigjen Tni Wisnu
Satyadharma
Sebagai
Inspektur
Kemenko Polhukam
34
- Penerimaan
Cpns
Kemenko
Polhukam
Tahun 2013 - Daftar Informasi Publik - Rekap
Kegiatan
Rapat
Di
Kemenko
Menerima
Audiensi
Polhukam Tahun 2013 - Menko
Polhukam
Paskibraka Tahun 2013 - Pemerintah
Mengantisipasi
Perjalanan
Kelompok Aktivis Australia Ke PNG - Pemerintah Belanda Dan Inggris Mendukung Keutuhan Nkri - Penentuan Patrialis Akbar Sebagai Hakim Konstitusi Sudah Tepat - Sosialisasi Strategi Komunikasi Pendidikan Dan Budaya Anti Korupsi Di Kemenko Polhukam - Menko
Polhukam
Mengutuk
Pelaku
Pengeboman Vihara Ekayana - Pemerintah
Inggris
Tidak
Mendukung
Peninjauan Kembali Pepera 1969 - Menko Polhukam Menggelar Acara Buka Puasa Bersama - Sesmenko
Polhukam
Melantik
Pejabat
Eselon III Dan IV Di Lingkungan Kemenko Polhukam Dan Sekretariat Kompolnas - Belanda
Menghormati
Integritas
Wilayah
NKRI - Partisipasi Indonesia Dalam Cowley Road Carnival 2013 Di Oxford City - Press Release Menko Polhukam Terkait Insiden Di Nabire - Menko Polhukam : Lapas Tanjung Gusta
35
Sudah Dapat Ditertibkan Dengan Baik - Sesmenko Polhukam Menghadiri The 4th International
Meeting
Of
High
Ranking
Officials Responsible For Security Matters - Rekapitulasi
Aksi
Unjuk
Rasa
Terkait
Kenaikan Harga Bbm Bersubsidi - Duta
Besar
Inggris
Menyampaikan
Untuk
Indonesia
Belasungkawa
Atas
Meninggalnya Anggota Tni Di Papua - Kemenko
Polhukam
Menyelenggarakan
Rapat Anggota Tahunan (Rat) Koperasi Pegawai - Pelaksana Harian Sesmenko Polhukam Agus R. Barnas Membuka Forum Koordinasi Dan Sinkronisasi - Fgd
Sinkronisasi
Dan
Percepatan
Pembangunan Kawasan Perbatasan Dalam Rangka Penyelesaian Unsurveyed Segment Perbatasan Ri-Rdtl - Focus Group Discussion (Fgd) Memantapkan Koordinasi Dan Sinkronisasi Harmonisasi Sosial Untuk Menciptakan Kerukunan Hidup Beragama Di Indonesia - Tindak Lanjut Penanganan Tki Di Arab Saudi - Partai Politik Peserta Pemilu 2014 - Menko Polhukam Lantik Deputi Ii/Polugri - Data Pengungkapan Kasus Yang Dikompulir Oleh Dittipidnarkoba Bareskrim Polri Pada Tahun 2012 - Rekap Kegiatan Rapat Tahunan 2012 - Pembekalan/Pemantapan
Substansi
Sesmenko Polhukam - Pembekalan
Menteri Koordinator
Bidang
36
Politik, Hukum Dan Keamanan Pada Acara Rapat Kerja Pemerintah 2013 - Pokok–Pokok
Hasil
Rapat
Pembahasan
Hasil Kunker Tim Desk Wiltas Dan Ppkt Ke Pulau Semakau Batam Kepri - Rekapitulasi
Surat
Masuk
Tahun
2012
Kementerian Koordinaator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan - Bahan Pertemuan Menko Polhukam Dengan Delegasi Pakistan Institute Of Legislative Development And Transparency - Keputusan
Menteri
Koordinator
Bidang
Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 - Ringkasan
Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran - Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri - Rekapitulasi
Data
Kunjungan
Dinas
Kedeputian - Inpres
No
2
Tahun
2013
Tentang
Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri - Inpres
No
01
Tahun
2013
Tentang
Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi - Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia - Daftar Kawasan Daerah Tertinggal 3.
Informasi Di Kecualikan
- Rakorsus Eselon I membahas Penyelesaian atas Tanah Milik Bapak Ramses Ohee yang Selama ini Dianggap sebagai Aset Negara (TNI AD) Cq. Kodam XVII/Cenderawasih. - Rakortas Eselon I membahas Permohonan
37
Dukungan Pemerintah RI atas Sengketa antara SPML Group dan Emco Group dari India dengan PT. Bina Insan Sukses Mandiri (PT BISM). - Rakorsus Eselon I membahas Tindak Lanjut Permohonan Dukungan Pemerintah RI atas Sengketa antara SPML Group dan Emco Group dari India dengan PT. Bina Insan Sukses Mandiri (PT BISM). - Rakortas membahas Perkembangan Situasi di Aceh - Rakorsus Eselon I, Antisipasi Kegiatan Buruh 1 Mei 2013 (May Day) - Rakorsus Eselon I, membahas RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi - Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaan, membahas Tindak Lanjut Penyusunan Draft Awal
Desain
Pemanatapan
Induk
(Grand
Wawasan
Design)
Kebangsaan
sebagai bahan tindak lanjut - Rakortas Eselon I, membahas Tata Cara Pengangkatan Pegawai 13 Perguruan Tinggi menjadi Pegawai Negeri SIpil - Rakorsus Eselon I, membahas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kejaksaan RI - Rakorsus Eselon I, membahas Tindak Lanjut Penertiban Register 45 Kab. Mesuji, Prov. Lampung - Rakorsus Eselon I 1. Peninjauan kembali Kebijakan Calling visa terhadap IRak, 2. Usulan Pemberian Fasilitas Bebas VIsa
38
Kunjungan Singkat (BVKS) ke Indonesia kepada
5
Negara
(Rusia,
Australia,RRT,Korea Selatan, dan Jepang) - Rakorsus Eselon I, membahas Rancangan Inpres
tentang
Program
Nasional
Pencegahan Terorisme Tahun 2013-2014 - Rakorsus Eselon I membahas Tindak Lanjut Proses
Pengajuan
tentang
Rancangan
Keikutsertaan
Perpres
Indonesia
pada
Prinsip-prinsip Sukarela untuk Keamanan dan HAM (P2SKH). - Rakorsus Eselon I membahas Kejahatan Transnasional
Khususnya
Penyelundupan
Manusia (People Smuggling). - Rapat Koordinasi Penanganan Narapidana Terorisme
membahas
Narapidana
Teroris
dan
Penanganan Pembebasan
Narapidana Terorisme yang telah selesai menjalani Masa Pidananya - Rakortas Eselon I, membahas Pembukaan Kantor Perwakilan OPM di Luar Negeri. - Rakorsus Eselon I Pembahasan MoU Kerja Sama
Penanggulangan
Kejahatan
Transnasional antara RI-Malaysia - Rakorsus
Eselon
I
membahas
tentang
Penguatan Peran Desk Papua Kemenko Polhukam dalam Tugas Penangan Masalah Papua - Rakorsus Eselon I membahas Antisipasi Dampak
Perkembangan
Situasi
Perekonomian - Rakorsus
Eselon
I
membahas
Draft
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Program
39
Kerja Desk Papua yang di Perkuat. - Rakorsus Eselon I membahas Antisipasi Menghadapi Aksi Buruh Nasional. - Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaan membahas Tindak Lanjut Paparan Penyajian Jasa
Kajian
Desain
Induk
Pemantapan
Wawasan Kebangsaan - Rakorsus Eselon I membahas Rencana Kunjungan Kerja Sesmenko Polhukam ke Papua dan Papua Barat. - Rakortas Eselon I dalam rangka Menerima Direktif
Menko
Polhukam
tentang
Tim
Terpadu Penanggulangan Penyelundupan Manusia, Pengungsi, dan Pencari Suaka - Rakorsus Eselon I membahas Rancangan Perjanjian Batas Maritim RI-Singapura di Selat Singapura Bagian Timur - Rakorsus Eselon I membahas Revitalisasi Bakorkamla menjadi Bakamla dan Tindak Lanjut RPP tentang Indonesian Sea and Coast Guard - Rakorsus Eselon I membahas Revitalisasi Panitia
Nasional
Tenggelam
Barang
(BMKT)
Muatan dan
Kapal
Rencana
Pembongkaran Paltform Anjungan Minyak Lepas Pantai. - Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) membahas Isu-isu Strategis Bidang Polhukam tahun 2013 yang Menjadi Atensi K/L - Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) membahas Perkembangan Masalah Papua
40
- Rapat Koordinasi Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) membahas Kebijakan Pemerintah RI Terkait
Pembayaran
Uang
Diyat
Bagi
WNI/TKI yang Terancam Hukuman Mati di Arab Saudi - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Diyat dan Penanganan 3 Kasus Kritikal WNI/TKI yang dalam waktu dekat akan dieksekusi hukuman mati dan penanganan WNI
amnesti/pemutihan
yang
tidak
memiliki
terhadap dokumen
keimigrasian - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Penataan kembali Sistem Lembaga Pemasyarakatan - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Tindak Lanjut Direktif Presiden Mengenai Kebijakan Menghadapi Dinamika Perekonomian Nasional. - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Nama-nama Personil Yang Akan Ditetapkan Sebagai Tim Asset Recovery - Rapat
Koordinasi
Terbatas
(Rakortas)
Tingkat Menteri membahas Tindak Lanjut Pertemuan Presiden RI dengan PM Australia dan
Rencana
Kunjungan
Tim
Australia
kepada K/L Terkait tentang Penanganan People Smuggling - Rapat
Koordinasi
Terbatas
(Rakortas)
Tingkat Menteri membahas Tindak Lanjut Rakorsus
Tingkat
Menteri
Tanggal
Oktober 2013 tentang Penanganan
10
Illegal
41
Migrant dan People Smuggling - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Antisipasi Demo/Mogok Buruh - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas Antisipasi Natal dan Tahun Baru 2014 - Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri membahas RUU tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
4.
REGULASI
a. UU KIP No 14 Tahun 2008 b. Peraturan Pemerintah No 61 c. Permenko
No 05 Tahun 2014 tentang
Standar Layanan Publik d. Keputusan Menko No 31 tahun 2014 tentang Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi e. Permenko
tentang
Penetapan
No
tahun
Klasifikasi
Informasi f. Permenko
03
2014
tentang
Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi g. Kepmenko No 30 Tahun 2014 tentang PPID Kemenko Polhukam
Jakarta,
September 2014
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Ttd
Drs. Fathnan Harun, M.Si
42
