LAPORAN PENGELOLAAN KETERBUKAAN INFORMASI dan DOKUMENTASI SEMESTERI I TAHUN 2015
KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR ........................................................................
i
DAFTAR ISI ....................................................................................
ii
I. Gambaran Umum A. Kebijakan ...............................................................................
1
B. Sarana Prasarana ..................................................................
2-3
C. Sumber Daya Manusia ...........................................................
4-7
D. Pembiayaan ...........................................................................
7-8
II. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen ..............................
9-10
B. Daftar Informasi Publik ...........................................................
10
C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan ...............................
10
III. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi A. Pelayanan Informasi Publik ....................................................
11-15
B. Penyelesaian Sengketa .........................................................
16
IV. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ............................................................................
16
B. Saran .....................................................................................
16
Lampiran - Lampiran
Lap.PPID/humas.bbppketindan
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga laporan Pengelolaan Keterbukaan Informasi dan Dokumentasi Semester I ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini berisi tentang informasi dan gambaran balai secara umum, pengelolaan, pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan masukan dan sumbang saran dari pembaca untuk perbaikan dan upaya tindaklanjut di masa yang akan datang. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan konstribusinya untuk penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.
Lawang,
Juli 2015
Kepala Balai
Dr. Ir. Adang Warya, MM NIP. 19590722 198903 1 006
Lap.PPID/humas.bbppketindan
BAB I GAMBARAN UMUM
A. Kebijakan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis. Pemberlakuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) di lingkungan Kementerian Pertanian, secara garis besar implikasinya melekat pada 2 pihak yaitu penyelenggara negara dalam hal ini Unit Kerja/ Unit Pelaksana Teknis dan masyarakat atau publik yang membutuhkan informasi publik. UU KIP menjamin masyarakat atau publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik, dalam upaya berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk
didalamnya
akses
untuk
pengambilan
keputusan
dan
mengetahui alasan dalam pengambuilan keputusan yang berhubungan dengan dengan kepentingan publik. Implikasi yang dipandang sangat penting adalah dengan adanya penerapan UU KIP ini daya kritis masyarakat atau publik terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan terutama pelayanan publik semakin meningkat dan diperkirakan tingkat penilaian atau pengadun masyarakat atau publik terhadap kulitas layanan publik semakin meningkat. UU KIP juga menjamin untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan dan demokratis. Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 1
Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Melalui mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta kepemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan sebagai instansi pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan keterbukaan informasi publik.Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance). B. Sarana Prasarana Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok, BBPP Ketindan dilengkapi dengan sarana prasarana sebagai berikut : 1. Asrama 1.1 Asrama Melati
kapasitas :
28 orang
1.2 Asrama Mawar
kapasitas :
20 orang
1.3 Asrama Manggis
kapasitas :
12 orang
1.4 Asrama Som Jawa
kapasitas :
32 orang
1.5 Asrama Buah Tin
kapasitas :
52 orang
Total kapasitas asrama
: 150 orang
2. Wisma 2.1 Wisma Shorgum
kapasitas :
8 orang
2.2 Wisma Kacang Tanah
kapasitas :
8 orang
2.3 Wisma Gandum
kapasitas :
6 orang
:
22 orang
Total kapasitas wisma 3. Kelas dan Aula Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 2
3.1 Aula Mahkota Dewa
kapasitas :
150 orang
3.2 Kelas Tapak Liman I
kapasitas :
30 orang
3.3 Kelas Tapak Liman II
kapasitas :
30 orang
3.4 Kelas Tapak Liman III
kapasitas :
30 orang
3.5 Kelas Tapak Liman IV kapasitas :
30 orang
3.6 Kelas Tapak Liman V
kapasitas :
30 orang
3.7 Kelas Padi
kapasitas :
30 orang
:
330 orang
Total kapasitas aula & kelas 4. Laboratorium 4.1 Teknologi Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan dan Tanaman
Hortikultura/ Tanaman Obat 4.2 Bioteknologi 4.3 Kultur Jaringan 4.4 Proteksi dan Hama Penyakit Tanaman 4.5 Bio Oil 5. Screen House 5.1 Screen house koleksi tanaman obat 5.2 Screen house drip irigasi tetes 5.3 Screen house aeroponik + NFT 6. Instalasi penunjang lainnya
yaitu : gerai herbal, Spa, Sport Center,
ruang pertemuan, ruang makan, mushola, koperasi, lahan praktek, dan perpustakaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan keterbukaan informasi publik, didukung sarana prasarana sebagai berikut : 1. Perpustakaan 2. Media Cetak (Buletin triwulan, profil balai, leaflet, katalog, brosur); 3. Media internet dan media sosial: Whatsapp, Twiter, Instagram, Facebook, Yahoo Messenger, Google Plus, Skype. Website :
[email protected] Email:
[email protected] 4. Local Area Network 5. Hot Spot Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 3
C. Sumber Daya Manusia Dalam rangka mendukung tugas pokok sebagai lembaga pelatihan pertanian, BBPP Ketindan mempunyai keragaan di bidang SDM. 1. Berdasarkan keragaan jumlah pegawai:
Berdasarkan keragaan pegawai di BBPP Ketindan berjumlah 120 orang terdiri dari 94 orang pegawai atau 78%, 3 orang pegawai masih berstatus CPNS atau 2%, 3 orang pegawai yang berstatus Tenaga Harian Lepas atau 2% dan tenaga outshourcing sejumlah 20 orang atau 17%. 2. Berdasarkan keragaan kedudukan jabatan
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 4
Berdasarkan kedudukannya dibagi menjadi 4 jabatan yaitu: pejabat struktural berjumlah 11 orang atau 11%, pejabat fungsional widyaiswara berjumlah 24 orang atau 25%, fungsional pranata komputer 1 orang atau 1% dan fungsional umum berjumlah 60 orang atau 63%. 3. Berdasarkan keragaan golongan pegawai
Berdasarkan golongan pegawai, golongan IV berjumlah 19 orang atau 19%, golongan III berjumlah 53 orang atau 55%, sedangkan pegawai golongan II berjumlah 22 orang atau 24% dan golongan I berjumlah 2 orang atau 2%. 4. Berdasarkan keragaan jenis kelamin
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 5
Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai laki-laki sejumlah 56 orang atau 59% dan jumlah pegawai perempuan 40 orang atau 41%. 5. Berdasarkan keragaan pendidikan pegawai
Dilihat dari latar belakang pendidikan pegawai berpendidikan S3 sebanyak 1 orang atau 1%, S2 sebanyak
22 orang atau 23%, S1
sebanyak 32 orang atau 33%, pendidikan D4 sebanyak 6 orang atau 6%, pendidikan D3 berjumlah 7 orang atau 7%, pendidikan SMA berjumlah 21 orang atau 22%, SMP berjumlah 3 orang atau 3% dan pendidikan SD berjumlah 5 orang atau 5%. Untuk meningkatkan keterampilan dan pendidikan, pegawai BBPP Ketindan melakukan tugas belajar maupun izin belajar. Sampai dengan bulan Juli, pegawai yang tugas belajar sebanyak 8 orang dimana yang tugas belajar 2 orang mengambil program S2 dan 6 orang mengambil program D4. Sedangkan pegawai yang izin belajar ada 11 orang, 3 orang mengambil program Doktor (S3) dan 8 orang mengambil program S2. Daftar nama pegawai yang mengikuti tugas belajar dan ijin belajar sampai dengan Juni 2015: No. 1.
Nama Pegawai Dewi Melani, S. Si.
Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya
Jenjang Pendidikan S2
Keterangan Tugas Belajar
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 6
2.
Lina Novi Ariani, STP
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Jaelani B. Arif Budiman Solikin Djoko Witono, AMd Vaya Zuanif Rafi Fitrianto Diana Triswaningsih, MP
10.
Saptini M. Rahajeng, M. Si.
11.
Juniawan, SP. M. Si.
12.
Ir. Tuban
13.
Saeroji, SP
14.
Ir. Murdani
15.
Roikhan BE., SP
16.
Suparjo, SST
17.
Nurul Qomariyah, S.Sos.
18.
Hadi Feriyanto, STP
Universitas Brawijaya STTP Malang STTP Malang STTP Malang STTP Malang STTP Malang STTP Malang Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Muhamadiyah Malang Universitas Muhamadiyah Malang Universitas Muhammadiyah Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya Universitas Brawijaya
S2
Tugas Belajar
D4 D4 D4 D4 D4 D4 S3
Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Tugas Belajar Izin Belajar
S3
Izin Belajar
S3
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
S2
Izin Belajar
*). Data Bagian Umum BBPP-Ketindan
Mengacu
pada
Peraturan
103/Permentan/OT.140/10/2013
tanggal
Menteri 9
Oktober
Pertanian 2013
No. tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, tugas penyebaran informasi menjadi tanggung jawab Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga pada Bagian Umum. Sedangkan untuk menunjang pelaksanaan penyebaran informasi dan mendukung tugas PPID, telah dibentuk tim pengelola informasi publik dan dokumentasi pembantu pelaksana dengan struktur organisasi terlampir. D. Pembiayaan Pembiayaan yang tersedia untuk Sistem Informasi, Publikasi dan Promosi sebesar Rp. 101.250.00,00. Sampai dengan bulan Juli anggaran Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 7
telah terserap Rp. 48.256.000, atau 47,66%. Kegiatan diperuntukkan untuk: 1. Pembuatan/cetak buku seri tanaman obat (1 – 6) 2. Pembuatan tas untuk tempat souvenir 3. Media eletronik/shooting video Sedangkan anggaran untuk kegiatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebesar Rp 16.200.000,00. Sampai dengan bulan Juli anggaran telah terserap Rp. 8.193.000 atau 50,58%. Kegiatan ini diperuntukkan untuk mengikuti rapat-rapat/ pertemuan koordinasi informasi publik, sosialisasi baik yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian atau instansi terkait lainnya.
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 8
BAB II PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
A. Pengumpulan dan Pengolahan Dokumen Pengumpulan informasi dilakukan melalui koordinasi antar bagian dan unit kerja di internal BBPP Ketindan, baik melalui rapat, diskusi, informasi yang disampaikan pada waktu apel pegawai, briefing, mading dan lain sebagainya. Pengolahan informasi diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu informasi yang bersifat terbuka dan informasi yang dikecualikan (tertutup).Informasi yang wajib disediakan oleh balai seperti profil, sejarah singkat, struktur organisasi, program kerja dan produk serta program diklat. Disamping itu secara rutin telah disajikan laporan bulanan triwulan, tahunan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sedangkan informasi yang tidak bisa dipublikasikan adalah informasi yang bersifat internal pribadi PNS, informasi yang bersifat proses pengolahan dan penyelesaian hasil pertanian yang belum dipublikasikan dan pengelolaan dokumen terpusat pada Bagian Umum. Untuk pengelolaan dokumen melalui beberapa tahap, sebagai berikut : 1. Pembuatan Dokumen 2. Pengesahan 3. Pengidentifikasian Dokumen 4. Penomoran 5. Pencatatan dalam DIK 6. Distribusi a. Dokumen Tidak Terkendali b. Dokumen Terkendali 7. Pemeliharaan Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 9
8. Pengkajian a. Revisi b. Pemusnahan B. Daftar Informasi publik 1. Profil balai 2. Leaflet 3. Brosur 4. Laporan kegiatan 5. E-SIPP 6. E-Proc/LPSE 7. E-evaluation 8. SIDA (Sistem Informasi Diklat Aparatur) 9. Website 10. Buletin Inforta 11. Media cetak lainnya C. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan 1. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan informasi dan publikasi. 2. Kurangnya sarana prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 10
BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
A. Pelayanan Informasi Publik Pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan prima.Informasi disediakan melalui media cetak maupun media elektronik. Informasi publik disajikan secara berkala maupun terus menerus.Melalui media cetak, buletin Inforta terbit dalam triwulan.Untuk profil, leaflet, brosur diterbitkan sekali dalam satu tahun.Informasi yang di-update secara terus menerus adalah melalui website. Sedangkan untuk laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan baik itu bulanan, semester, tahunan maupun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Pelaksanaan PID dari bulan Januari sampai dengan Juni antara lain: -
Telah mengikuti kegiatan Pertemuan Koordinasi Pelayanan Publik Lingkup BPPSDMP tanggal 3 Maret s/d 2 April 2015 diikuti oleh Dra. Astutiningsih dan Yeniarta Margi Mulya, S.AP
-
Rapat Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tanggal 26 s/d 28 Mei 2015 di Bogor yang diikuti oleh Dra. Tri Agustin W.
-
E-Proc/LPSE digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang nilainya di atas 200 juta. Di semester I, tehitung sampai bulan Juli terdapat dua pengadaan barang dan jasa yang nilainya diatas 300 juta, yaitu: a. Pengadaan gedung asrama lantai 2 (asrama Buah TIN) bulan Maret senilai Rp.3.147.219.000 melalui LPSE Kabupaten Malang; b. Pengadaan rest area bulan Juni senilai Rp. 682.324.000 melalui LPSE Kabupaten Malang.
-
SIDA adalah merupakan sistem infomasi diklat aparatur yang dibuat oleh Lembaga Adimistrasi Negara agar sistematis penginputan data peserta diklat dari unsur aparatur yang disertai dengan profile instansi dan SDMnya
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 11
serta kegiatan-kegiatan diklat aparatur yang terkait dengan materi, narasumber/ fasilitator serta alumni diklat. -
E-Evaluation adalah sistem aplikasi untuk mengetahui realisasi anggaran dan realisasi fisik kegiatan BBPP Ketindan yang bias dilihat oleh lingkup Kementerian Pertanian.
-
Kegiatan E-SIPP adalah menginput biodata peserta diklat dan hasil evaluasi diklat. Sampai bulan Juni 2015, jumlah peserta diklat aparatur yang sudah dientry data sebanyak 1.055 orang atau terealisasi 99,01% dengan target 1.015 orang, sedangkan jumlah peserta diklat non aparatur yang sudah dientry data sebanyak 960 orang atau terealisasi 100% dengan target 960 orang berdasarkan DIPA.
a. Berikut ini rekapitulasi
penyelenggaraan Diklat Aparatur secara
keseluruhan dari APBN: Peserta No
Nama Diklat
Waktu Pelaksanaan
Target (org)
Realisasi (Orang)
P
1
Diklat Budidaya Padi Angkatan I - V
4 – 13 Maret 2015
150
Jml 150
L 111
39
2
Diklat Budidaya Padi Angkatan VI
18 – 27 Maret 2015
30
30
24
6
3
Diklat Budidaya Padi Kota Denpasar - Bali
7 – 16 Maret 2015
30
30
17
13
4
Diklat Budidaya Padi Badung - Bali
5 – 14 Maret 2015
30
30
30
0
5
Diklat Budidaya Padi Bangli - Bali
9 – 18 Maret 2015
30
30
27
3
6
Diklat Budidaya Padi Buleleng - Bali
10 – 19 Maret 2015
30
30
18
12
7
Diklat Budidaya Padi Klungkung Bali
15 – 24 Maret 2015
30
30
23
7
8
Diklat Budidaya Padi Karangasem Bali
11 – 20 Maret 2015
30
30
23
7
9
Diklat Budidaya Padi Jembrana Bali
6 – 15 Maret 2015
30
30
25
5
10
Diklat Budidaya Padi Tabanan - Bali
5 – 14 Maret 2015
30
30
29
1
11
Diklat Budidaya Padi Gianyar - Bali
9 – 18 Maret 2015
30
30
27
3
12
Diklat Budidaya Padi Prov. D.I Y
2 – 11 Maret, 5– 14 Maret, 3 – 12
90
90
65
25
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 12
Angkt I - III
Maret
13
Diklat Budidaya Padi Angkt I – II di Soropadan
8 – 18 Maret 2015
60
60
47
13
14
Diklat Budidaya Padi Angkt III di Soropadan
23 Maret – 1 April 2015
30
30
25
5
15
Diklat Budidaya Padi di NTB
16 – 25 Maret 2015
30
30
28
2
16
Diklat Karya Tulis Ilmiah bagi WI
1-7 April 2015
25
16
8
8
17
Diklat PTT Padi
1-10 April 2015
30
30
17
13
18
Diklat Bagi Pengelola BPP Angkt I
1 – 7 April 2015
30
30
27
3
19
Diklat Bagi Pengelola BPP Angkt II
8-14 April 2015
30
30
24
6
20
GAP Buah
21-27 April 2015
30
30
23
7
21
Diklat Pengolahan Hasil Ubi Jalar dan Ubi Kayu
21-27 April 2015
30
30
15
15
22
Diklat Tanaman Obat Bagi Pestisida
6-12 Mei 2015
30
30
21
9
23
Diklat Bagi Pengelola BPP Angkt III
6-12 Mei 2015
30
30
24
6
24
Diklat Teknis Agribisnis Kedelai
20-26 Mei 2015
30
30
24
6
25
Diklat Dasar bagi PP Terampil
20 – 31 Mei 2015
30
29
14
15
26
Diklat Pengolahan Cabe
5 – 11 Juni 2015
30
30
19
11
27
Diklat Budidaya Cabe
5 – 11 Juni 2015
30
30
23
7
1015
1005
758
247
Jumlah
b. Berikut ini rekapitulasi penyelenggaraan Diklat Non Aparatur secara keseluruhan dari APBN: Peserta No
Nama Diklat
Waktu Pelaksanaan
Target (org)
Realisasi (Orang) L
P
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani Angkt I - IV
9 – 13 Maret 2015
Jml
1
120
120
118
2
2
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani Angkt V - VI
23 – 27 Maret 2015
60
59
29
1
3
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani Angkt VII
27 – 31 Maret 2015
30
30
30
0
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 13
4
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Kota Denpasar - Bali
12-16 Maret 2015
30
30
30
0
5
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Badung - Bali
10-14 Maret 2015
30
30
30
0
6
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Bangli - Bali
14 – 18 Maret 2015
30
30
30
0
7
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Buleleng - Bali
15-19 Maret 2015
30
30
30
0
8
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Klungkung - Bali
6 – 15 Maret 2015
30
30
30
0
9
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Karangasem - Bali
7-16 Maret 2015
30
30
30
0
10
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Jembrana - Bali
11 – 15 Maret 2015
30
30
30
0
11
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Tabanan - Bali
10 – 14 Maret 2015
30
30
30
0
12
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Gianyar - Bali
14 – 18 Maret 2015
30
30
30
0
13
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani Kab. Gunungkidul – D.I.Y
7 – 11 Maret 2015
30
30
29
1
14
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani Kab. Sleman – D.I.Y
10-14 Maret 2015
30
30
30
0
15
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani Kab. Kulonprogo – D.I.Y
8 – 12 Maret 2015
30
30
26
4
16
Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Soropadan Angkt I - II Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di Soropadan Angkt III Diklat Budidaya Padi Bagi Petani di NTB Diklat Perbenihan Padi bagi Petani Angkt I Diklat Perbenihan Padi bagi Petani Angkt II Diklat Perlindungan Jagung
13 – 17 Maret 2015
60
60
60
0
27 Maret – 1 April
30
30
30
0
21 – 25 Maret 2015
30
30
30
0
1 – 7 April 2015
30
30
30
0
8 – 14 April 2015
30
30
29
1
8 – 14 April 2015
30
30
30
0
Diklat Kewirausahaan Bagi Petani Muda Diklat Pengolahan Hasil Ubi Jalar dan Ubi Kayu Bagi Petani Diklat Perlindungan Kedelai
21 – 27 April 2015
30
30
30
0
6 – 12 Mei 2015
30
30
7
23
6 – 12 Mei 2015
30
30
30
0
17 18 19 20 21 22 23 24
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 14
25
Diklat Pasca Panen Kedelai
20 – 26 Mei 2015
30
30
29
1
26
Peningkatan Komptensi Instruktur P4S (Magang) ATC
3-7 Juni 2015
30
30
26
4
9 – 13 Juni 2015
30
30
13
17
960
960
921
39
27
Jumlah
Kegiatan E-SIPP lainnya yaitu evaluasi diklat. Evaluasi yang sudah dientry sebanyak 54 angkatan, meliputi evaluasi daily mood, evaluasi materi, evaluasi sikap dan perilaku, evaluasi fasilitator, evaluasi kepuasan aparatur dan non aparatur serta hasil pre dan post test. Kegiatan website berjalan optimal dan konten atau menu-menu telah banyak menyempurnakan website BBPP Ketindan. Dengan kerjasama yang baik dari pengelola website, tim media dan pembuat artikel atau berita sehingga beritaberita selalu berusaha untuk disajikan secara update. B. Penyelesaian Sengketa Sampai dengan saat ini, belum timbul sengketa yang disampaikan oleh masyarakat maupun pihak lain kaitannya dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Hal ini menjadi prestasi tersendiri yang harus tetap dipertahankan agar informasi yang disampaikan kepada pihak luar terus dapat dipertanggungjawabkan.
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 15
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan 1. Pelayanan informasi publik di BBPP Ketindan telah dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari pelayanan prima. Informasi yang disediakan melalui media cetak dan media elektronik. 2. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBPP Ketindan, informasi yang banyak diperlukan oleh masyarakat terkait dengan jenis DIKLAT, durasi dan pelaksanaan DIKLAT. 3. Sampai saat ini belum timbul sengketa dengan pihak masyarakat terkait dengan pelaksanaan DIKLAT
maupun
penyediaan sarana dan
prasarana. B. Saran 1. Kemampuan SDM dan jumlah pengelola informasi publik hendaknya dapat ditambah; 2. Perlu tambahan fasilitas sarana prasarana untuk menyempurnakan kegiatan PID.
Lap.PPID/humas.bbppketindan
Page 16
KUNJUNGAN DIPLOMAT KEMENLU
KUNJUNGAN PERS DARI BADAN PENYULUHAN DAN PSDMP KEMENTAN
BULETIN INFORTA BBPP KETINDAN
Beberapa contoh produk Laboratorium BBPP Ketindan
