Kajian Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi Di Provinsi Riau

PS-UNDP-REDD / 002 / 2012

Kajian Kelembagaan Pengelolaan Data dan Informasi Di Provinsi Riau PROVISION OF BASELINE DATA AND CADASTRAL MAPS FOR THE RIAU PROVINCE IN INDONESIA

PT. Waindo Specterra - 2013

Project At Glance / Sekilas Project

Kebutuhan data untuk REDD+

Ketersediaan

Kompilasi data

Analisis Kesenjangan

Rencana Aksi Berbagi Data

Rencana Aksi Perbaikan data

DATA SHARING

ARAHAN AKUSISI DATA

Pelibatan Stakeholder

Analisis Kebutuhan Perbaikan Kelembagaan Data

Review Sistem Pengelolaan Informasi

Telaah Kapasitas Lembaga & Individu

Rencana Aksi Penguatan IMS

Rancang Program Peningkatan Kapasitas

PENGUATAN SISTEM PENGELOLAAN INFORMASI

Penyiapan Materi Peningkatan Kapasitas

REKOMENDSI PERBAIKAN KELEMBAGAAN

Domain Paparan

DATA

KELEMBAGAAN

KAPASITAS

PENINGKATAN KAPASITAS

Aspek Kelembagaan “in Motion “

Sistematika Paparan 1

2

3

4

• Review Sistem Pengelolaan Informasi

• Review Kapasitas Lembaga dan Individu • Rekomendasi Aksi

• Konsep Kelembagaan Jaringan Data 3

Aspek Kelembagaan 1

• Review Sistem Pengelolaan Informasi Potensi Gaps

Catatan Positif  Perangkat Keras IT (komputer) di semua stakeholder relatif memadai  Koneksi Internet di seluruh lembaga stakholder memadai (>90%)  Pengelolaan Data Non Spasial Berbasis IT terus berkembang: SDDKD, Statistik, e-Govt  Komitmen Perbaikan Data Spasial: Inisiatif pemetaan di pemkab dan Pemprov

 Belum tersedia pengaturan peran dan fungsi stakholder di dalam Sebuah Jaringan Data Spasial (mengacu kepada UU 4 /2011 ttg IG dan Kepres 85/2007 ttg JDSN)  Belum tersedia mekanisme & prosedur:    

Sharing data dan info Integrasi perangkat Verifikasi data Klasifikasi informasi

 Monitoring dan audit kinerja  Partisipasi publik  Funding  dll

 Belum Terbentuk Basisdata + Metadata Spasial Resmi Daerah

 Ketersediaan dan Kualitas Data

Aspek Kelembagaan 1

• Sistem Pengelolaan Informasi

Pembangunan Nasional (RPJP/M)

Mekanisme & Prosedur Nasional Database Nasional

Arah pembangunan Daerah (RPJP/M) Database Daerah ?

Gaps: Tidak ada Basis Data Resmi dan Terkelola!!

Mekanisme & Prosedur pengelolaan data

Gaps: Tidak ada mekanisme dan prosedur!!

Payung hukum nasional:  UU 32/2004  UU 14/2004 ttg KIP  UU 4/2011 ttg IG  Perpres 85/2007 ttg JDSN  Inpres 3/2003 ttg e-govt

Payung hukum di daerah: Perda 8 & 9 / 2008 

Gaps: Tidak ada kebijakan utama !!

Aspek Kelembagaan 2

• Kapasitas Lembaga dan Individu Catatan Positif

Level Sistem

Level Organisasi

Level Individu

 Infrastruktur Teknologi Informatika yang dimiliki Pemprov  Potensi pendanaan kegiatan  Budaya hubungan organisasi yang positif  Mekanisme pengelolaan data non spasial telah berjalan  Perangkat keras komputer memadai

Potensi Gaps  Payung hukum pengelolaan data dan Informasi yang menjelaskan struktur dan pembagian peran antar stakeholder belum tersedia  Pengembangan IMS belum terencana  Jaminan ketersediaan tenaga teknis pengelola data spasial di setiap unit kerja

 Infrastrukur jaringan IT belum merata  Dukungan perangkat lunak belum merata

 Program peningkatan standar kompetensi personel pengelolaan data belum terencana  Minim akses terhadap sumber-sumber pengetahuan pengelolaan data dan informasi

7

Aspek Kelembagaan 3

• Rekomendasi Tindakan

I. Tata Kelola Informasi

II. Kapasitas Lembaga & Individu

III. Sistem Informasi

(1) Konsep Kebijakan, mekanisme serta prosedur pengelolaan data dan informasi

(1) Penyiapan referensi teknis yang dapat diakses melalui website

(1) Perbaikan data spasial resmi provinsi secara bertahap

(2) Penerbitan Kebijakan, mekanisme serta prosedur pengelolaan data dan informasi

(2) Integrasi materi taining pengelolaan data dan info ke dalam sistem diklat pemerintah

(3) Sosialisasi

(3) Penyelenggaraan training dan peningkatan kapasitas SDM

(4) Revisi Tupoksi sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada

(4) Perbaikan sarana dan prasarana IMS (Hardware, Software, data)

Inisiasi dalam Project

(2) Pengembangan Basis Data

(3) Pembuatan data referensi melalui survey Ground Control Point (GCP) dengan GPS Geodetik (4) Pembuatan data referensi melalui groundcheck tutupan lahan untuk menguji ketelitian informasi tutupan lahan

Aspek Kelembagaan 4

• Konsep Kelembagaan

Rekomendasi :

Pembentukan Jaringan Data Spasial Riau

.... Sistem Pengelolaan Data Spasial Secara Bersama, Tertib, Terukur, Terintegrasi, berkesinambungan serta berdayaguna, yang berfungsi sebagai : a) sarana pertukaran Data Spasial; dan b) sarana penyebarluasan Data Spasial. Referensi Payung Hukum !!  Undang-undang No. 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial  Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik  Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional  Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Aspek Kelembagaan 4

• Konsep Kelembagaan

Komponen JDSR:

(1) Simpul Jaringan Data Spasial Riau (SJDSR) & Unit Kliringnya ..adalah perangkat pemerintahan daerah atau lembaga yang bertanggung jawab dalam penyediaan, pemeliharaan, pemutakhiran, dan penyebarluasan Data Spasial tertentu

(2) Penghubung Simpul Jaringan Data Spasial Riau (PSJDSR) & unit Kliringnya ..adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan Data Spasial Riau , pengumpulan, dan penyebarluasan sata spasial tertentu.

Aspek Kelembagaan

• Konsep (cont..)

4

Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada PDSR atau SJDSR yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu

Tugas Unit Kliring Data dan Informasi di masing-masing SJDSR adalah: a.

mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengumpulan pemeliharaan dan pemuthakhiran data spasial serta hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan metadata dari setiap unit kerja di lingkungannya;

b.

melaksanakan pemantauan standar-standar yang telah diberlakukan tentang data

dan informasi c.

melaksanakan pertukaran dan penyebarluasan data spasial dan metadata sesuai kewenangannya.

PSJDSR & Unit Kliringnya SJDSR & Unit Kliringnya

JDSN

JDSR

13

Aspek Kelembagaan 4

• Konsep (cont..)

Siapa Simpul-simpul JDSR Riau? a. SKPD Pemprov Riau yang memproduksi data spasial: pertanahan,

pemerintahan dalam negeri, perhubungan, komunikasi, pekerjaan umum, kebudayaan dan kepariwisataan, kehutanan, pertanian, perkebunan,

kelautan, dan lain sebagainya.

b. Lembaga Non Pemerintahan yang memenuhi syarat dan disetujui Pemerintah Provinsi sebagai Simpul Jaringan Data Spasial Riau, termasuk

Perguruan Tinggi, Swasta, dan Organisasi Masyarakat.

Aspek Kelembagaan 4

• Rekomendasi (cont..)

Siapa Penghubung Simpul JDSR Riau ? Instansi yang ditunjuk gubernur yang membidangi pengumpulan dan pengelolaan data spasial berbasis sistem informasi

Memiliki kemampuan: a. Membangun sistem JDSR yang mampu memfasilitasi pertukaran data spasial antar Simpul JDSR; b. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial sebagai data resmi provinsi; c. Membangun basis data spasial resmi provinsi; d. Penyelaras pengembangan kebijakan JDSR di seluruh Satuan Kerja lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; e. Melakukan pengembangan pedoman dan standar teknis data spasial di lingkup Pemerintah Provinsi; f. Mengatur dan Menyediakan akses publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

JDSN

PERATURAN DAERAH

SKPD

Proses Koreksi Data

SKPD

SKPD

PERATURAN DAERAH

SKPD

KAB/KOT

SKPD

SJ UK

PROVINSI

SJ

SKPD Data sumber A

Data Acuan

Data sumber B

UK SKPD

PSJ SKPD

SJ

UK JDSN

PUSAT PERPRES 85/2007

Data komposit

PSJ= PENGHUBUNG SIMPUL JARINGAN SJ = SIMPUL JARINGAN UK = UNIT KLIRING

Daerah Lain????

18