Bab 5 ANALISIS KELEMBAGAAN OPERASIONALISASI KPHP TASIK BESAR SERKAP DI PROVINSI RIAU Tujuan Mendeskripsikan kondisi arena aksi yang menyebabkan terjadinya kelambatan beroperasinya organisasi KPHP−TBS. Akan mencakup: 1) Pengaruh faktor eksogen: aspek biofisik, rules in-use, dan atribut komunitas thd arena aksi; 2) Struktur situasi aksi dan karakteristik para partisipan di dalam arena aksi; dan 3) Pola interaksi dan outcome yang dihasilkan.
Keterangan • Bab 3 pengaruh kondisi biofisik dan peraturan pemanfaatan hutan • Bab 4 analisis peraturan (rules-in use) dlm pembentukan org KPH • Bab 5 menggunakan seluruh komponen kerja IAD-framewok untuk mengalisis fenomena proses operasionalisasi KPHP–TBS.
November 1, 2015
1
HASIL DAN PEMBAHASAN PENGARUH FAKTOR EKSOGEN: (1) Kondisi Biofisik ❶ Sifat ekonomi – institusi SDH
❷ Keberadaan ijin-ijin konsesi sbg implikasi dr TGHK
(Ostrom 2005): Hutan (komunal/negara) sbg CPRs > Sifat sulit mengeksklusi para pengambil manfaat (ekskludabilitas rendah), smentara pengambilan manfaat olh seseorg menyebabkan berkurangnya ketersediaan unit manfaat barang (substractable). > menghadapi masalah Free riding. Al. karena ukuran luas hutan. Luas : 513.276 ha; 90% gambut > Beban perlindungan yg tinggi, smntara hslnya belum jelas Disinsentif bagi Pemda. Terdapat 20 unit ijin konsesi: IUPHHK-HT 17; IUPHHK-HA 1 unit; IUPHHK-RE 1 unit; HD 1 unit (Daftar izin) -> Amacher et al. (2012) -> lahan Korupsi. Bukti di Riau: tlh terpidana 3 mantan Kadishut, 2 mantan Bupati , 1 mantan Gub (Thn 2008-2014); Penelitian KPK akhir 2013; Banyaknya ijin konsesi mbuka peluang besar (KKN) bagi oknum; mnghambat pemb. KPH > (pengalihan sebagian wewenang Dishut kpd KPH, mis PP6/2007 jo 3/2008 psl 75). Pernyataan Pjbt Dishut: “….. kalau ada KPH, lalu nanti apa lagi buat kita?”
❸ Perlengkapan
dan pembiayaan organisasi KPHP November 1, 2015
Permendagri 61/2010 -> KPHP adalah OPD. Infrastruktur, SDM, Pembiayaan -> tgjawab pemda. Di sisi lain struktur insentif di dlm peraturan belum ada -> Situasi ini menjadi disinsentif bagi Pemda.
2
(2) Pengaruh Atribut Komunitas ❶Kesesuaian antara Nilainilai kebijakan dengan Budaya birokrasi kehutanan
Paradigma & budaya lama: Timber extraction, posisi Birokrat kehut sbg Administratur hutan; swasta/BUMN sbg pengelola hutan; sarat dg budaya KKN. Paradigma & budaya baru: Pergeseran ttk tumpu Birokrat kehut dari FA > FM; Governance: meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Resistensi (lihat Yilmaz & Kılıçoğlu 2013) November 1, 2015
❷Tingkat Kesepahaman
(Common understanding) Terhadap Kebijakan
Belum terjadi kesepahaman -> Statement Kadishut : “ …. yang saya khawatirkan, ini hanya sekedar skenario. Membentuk lembaga ini (KPH), seolah-olah ingin memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah, tetapi pada prakteknya adalah melemparkan tanggungjawab ke daerah.
Ostrom (2005) pentingnya peran komunikasi dan membangun saling percaya kerjasama.
❸Homogenitas Preferensi terhadap Strategi Kebijakan Thd 2 aspek: Thd strategi implementasi kebijakan KPH > Preferensi berbeda > (Incremental vs Tuntaskan dlu prbaikan praturan scr menyelrh)
Thd konsep KPH > Preferensi sama > (Perlu ada organisasi pengelola hutan di tingkat tapak) 3
Hasil Analisis Peraturan Rules in Use ❶Aturan posisi
❷Aturan keanggotaan
❸Aturan otoritas
Temuan Pengaturan posisi-poosisi para partisipan belum sepenuhnya dirancang berdasarkan pertimbangan prospek keterjaminan kelancaran proses. Ketiga peraturan yang dianalisis tidak mengatur mekanisme keanggotaan ke dalam arena aksi pembangunan KPHL/KPHP, namun diatur “secara umum” pada peraturan yang lain. Dalam konteks pembangunan KPHL/KPHP sebagai suatu konsep dan institusi baru, salah satu dampaknya adalah terjadinya kesenjangan pemahaman di antara para partisipan. Maka konsekwensinya hrs didampingi oleh pensuplai pengetahuan (akademisi dlm jml banyak) kpd para praktisi. Ditemukan ketidak-sinkronan pengaturan kewenangan penetapan organisasi KPHL/KPHP antara PP No. 6/2007 jo. PP No. 3/2008 dengan Permendagri No. 61/2010.
❺Aturan informasi
Ketiga peraturan belum menyediakan aturan agregasi untuk mengantipasi terjadinya ketidak-mufakatan di antara para partisipan dalam pembentukan dan operasionalisasi KPHL/KPHP. Tidak diatur di dalam ketiga peraturan, namun diatur di dalam peraturan lain. Kinerja dari aturan informasi yang ada sudah cukup baik.
❻Aturan lingkup
Kriteria di dalam Permendagri No. 61/2010 untuk menyusun organisasi KPHP/KPHL belum lengkap dan belum aplikatif.
❼Aturan biayamanfaat
Peraturan KPH belum dirancang berdasarkan pendekatan insentif-disinsentif, masih lebih bercorakkan pola komando.
❹Aturan agregasi
November 1, 2015
4
ARENA AKSI: a) Situasi Aksi ❶Partisipan Nasional/Pusat 1. Kemenhut
❷Posisi
❸Jenis Tindakan
PJ dan Pemb tehnis
Merumuskan peraturan
2. Kemendagri
Pembina organisasi
3. Akademisi
Expert
Menyusun rencana nasional
4. Lembaga donor (GIZ)
Funding
5. Bappenas
Pendukung kebijakan
Daerah 1. Gubernur
Pengam kptsan
2. DPRD
Pengam kptsan
3. Kadishut
Pemberi pertimbangan
4. Staf Dishut
Staf birokrasi
5. Akademisi
Expert
6. LSM
Fasilitator
7. Perusahaan
Anggota forum
8. Masyarakat
Anggota forum
November 1, 2015
Sosialisasi Fasilitasi Pembinaan
Meng kptsan (eksekutif) Meng kptsan (legislatif) Menyiapkan keputusan Menyusun rencana KPH Fasilitasi Mendukung atau menolak
❹Tingk Kontrol
❺Ketersediaan Informasi
Kontrol Informasi KPH: Kemenhut pada (konsepsi, lingkup peraturan, partisipan manual, skema nasional pembiayaan, Tinggi hsl penelitian, dll) relatif Kontrol Kemenhut pada masih sedikit. pengambil kebijakan daerah Rendah
Ada 2-3 bh buku ttg KPH, ada situs informasi KPH Kemenhut.
Kontrol Kadishut Dlm tahap bersama membangun Gubernur pada Tingkat lingkup ketersebaran partisipan informasi msh daerah relatif terbatas Tinggi
❻Biaya Manfaat Di pusat: ketrsediaan dan akses anggaran relatif cukup. Manfaat jangka pndek memenuhi target IKU, jangka panjang terciptanya hutan lestari rakyat sejahtera. Bagi daerah mnfaatnya belum jelas, bebannya sudah jelas
❼Dampak Potensial
Ada tiga kemungkinan, Pemda: 1. Menerima penuh pemenuhan syarat berjalan lancar 2. Setengah hati berjalan tersendat, tergantung kpd inisiatif dan bantuan pusat. 3. Menolak tdkk berjalan
5
b) Karakteristik partisipan Partisipan
❶Sumberdaya / Pengaruh
❷Tingkat Keaktifan
Nasional (Pusat): 1. Kemenhut
+++
+++
2. Kemendagri
++
+
3. Akademisi
++
+++
4. Donor (GIZ)
++
+++
5. Bappenas
++
+++
❸Preferensi Thd Strategi Kebijakan
Pusat lebih menyukai strategi “incremental process”. Di provinsi Riau terbagi ke dalam tiga kelompok: 1. Tuntaskan dahulu peraturan ttg pembagian kewenangan, kelembagaan dan pay-off (1,2,3);
Daerah: 1. Gubernur
+++
++
2. DPRD
+++
-
3. Kadishut
+++
+++
4. Staf Dishut
+
+
5. Akademisi
+
++
6. LSM
+
++
7. Perusahaan
++
+
2. Mendukung incremental procces (5,6,8); dan
8. Masyarakat
+
+
3. Pengikut (4,7).
Keterangan: +++ : tinggi November 1, 2015
++ : sedang
+ : rendah
❹Kemampuan &Cara Memproses Informasi
Ketersediaan informasi Tabel 3 kolom 5 Pastisipan pusat menggunakan informasi sbg dasar untuk menyusun renja dan strategi. Pemprov Riau menggunakan informasi (khususnya peraturan) sbg dasar untuk mengajukan keberatan.
❺Kriteria Seleksi
Pusat: Peraturan Rencana kerja Pengetahu an Daerah: Peraturan Pay-off Politis
- : tidak ada (Pengukuran secara persepsional) 6
POLA INTERAKSI • Pemerintah (Kemenhut) Pemprov Riau. • Pemerintah sbg pembuat kebijakan; Pemprov Riau sbg pelaksana kebijakan Pendekatan Kemenhut kpd pemda -> – Lbh banyak pend STRUKTURAL (instrumen peraturan) dan FISIK (bantuan sarpras, diklat pegawai, penyusunan rencana jangka panjang, dsb). – Pendakatan unt membangun KESEFAHAMAN, penyebaran ILMU PENGETAHUAN, dan membangun rasa SALING PERCAYA msh kurang dilakukan.
Tidak Asosiatif
OUTCOME Pemenuhan syarat-syarat beroperasinya KPHP-TBS (Penempatan personil, penyed. anggaran, dll) oleh Pemprov Riau berjalan lambat (cenderung ditundatunda).
Pemprov Riau -> – Belum sepenuhnya MEMAHAMI MANFAAT KPH bagi EFEKTIVITAS dan EFISIENSI pengelolaan hutan. – Memandang PERATURAN KPH masih banyak yang PERLU DIREVISI (kewenangan, biaya-manfaat, dan kriteria organisasi). – Masih terpaku kepada KESULITAN2 JANGKA PENDEK yang ditemui pada tahap awal pembentukan organisasi KPH (SDM, Tahubja, penganggaran, dll). – Ada masalah conflict of interest
– Maka Pemprov Riau cenderung merespon kebijakan KPH dengan sikap KURANG DAPAT BEKERJASAMA dan TDK MAU BERGERAK SENDIRI (Sangat tgt kpd inisiatif dan bantuan dari pemerintah). 7
