FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN DI PROVINSI RIAU

Forum Indonenesia Untukk Transaparansi Anggaran Riau

Memberika n Informasi 10%

Tidak Respon 57%

Melalui Mekanisme Sengketa KI 33%

FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN DI PROVINSI RIAU Hasil Uji Akses Informasi Anggaran Keuangan Daerah

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 -

Indek Kabupten/Kota Se Riau

Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org

Forum Indonenesia Untuk Transaparansi Anggaran Riau

CATATAN AKHIR TAHUN ANGGARAN *FITRA RIAU 2013 “CATATAN HITAM FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN DI PROVINSI RIAU” Kamis, 12 Desember 2013, lalu pemerintah daerah Provinsi Riau menerima penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dari komisi Informasi Pusat. Konon katanya Pemerintah Provinsi Riau tercatat masuk dalam 10 besar Provinsi yang menjalankan keterbukaan informasi publik sesuai amanat UU 14/2008. Namun, sangat disayangkan pemberian penghargaan kepada pemerintah Provinsi Riau tahun 2013 ini bertentangan dengan kondisi keterbukaan informasi publik dihampir seluruh badan public di Provinsi Riau. Pasal 9 UU 14/2008 mengamanatkan setiap badan public untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Termasuk didalamnya informasi – informasi yang menyangkut data – data pemerintah seperti profil, layanan dan lain sebagainya. Termasuk pula didalamnya dokumen-dokumen dan informasi terkati penganggaran dan anggaran daerah. Berdasarkan Instruksi Kementerian Dalam Negeri tahun 2012, No. 188.52/1797/SJ tentang Peningkatan Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah, Pemerintah

Daerah

diharuskan

menyediakan

satu

kanal/

menu

khusus

“Transparansi Pengelolaan Anggaran” yang didalamnya mesti mempublikasikan 12 dokumen anggaran berikut : 1. Ringkasan RKA SKPD 2. Ringkasan RKA PPKD 3. Rancangan Perda APBD 4. Rancangan

Perda

Perubahan

APBD 5. Perda APBD 6. Perda Perubahan APBD 7. Ringkasan DPA SKPD Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org


8. Ringkasan DPA PPKD 9. Laporan Realisasi Aanggaran (LRA) seluruh SKPD 10. Laporan Realisasi Aanggaran (LRA) LRA PPKD 11. LKPD (audited) 12. Opini BPK-RI atas LKPD Selain 12 dokumen anggaran tersebut, pemerintah daerah sebagai badan publik juga diharuskan mempublikasikan informasi pengadaan barang dan jasa, informasi profil yang diantaranya terdiri dari informasi alamat kantor pemda serta struktur organisasi, serta informasi terkait dengan sistem pelayanan informasi publik. Hal ini sebagaimana dimandatkan Pasal 9 UU 14/2008 tentang KIP serta Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik (SPIP). Kondisi senyatanya di Provinsi Riau informasi dan dokumen anggaran masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan hanya berhak diketahui segelintir orang saja. Padahal, anggaran adalah bagian dari informasi publik yang wajib disediakan dan diumukan secara berkala. Berdasarkan hasil uji akses dokumen anggaran di Pemerintah Provinsi Riau yang dilakukan pada Juli tahun 2013 terhadap 21 lembaga / badan publik, menunjukkan rendahnya kesadaran badan publik dilingkungan Provinsi Riau bahwa informasi anggaran menjadi hak setiap warga Negara yang dilindungi Undang-Undang. Kewajiban lembaga publik untuk membuka infomasi anggaran juga menjadi amanat Undang-Undang 1945, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 1, bahwa keuangan Negara dikelola atau disusun setiap tahun secara terbuka, bertanggung jawab dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kondisi senyatanya terkait kesadaran pemerintah daerah (badan publik) provinsi Riau mengambarkan bahwa masih rendahnya kesadaran badan publik untuk membuka akses informasi publik khusunya disektor anggaran daerah. Hal itu Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org


justru berlawanan dengan prediket terbaik yang diberikan kepada Provinsi Riau terkait keterbukaan informasi anggaran menurut versi Komisi Informasi Pusat. Pusat

Fakta Keterbukaan Informasi Anggaran Di Prov. Riau Berdasarkan Uji Akses Tahun 2013 Hasil Akses Informasi Anggaran Memberikan Informasi 10%

Tidak Respon 57%

Melalui Mekanisme Sengketa KI 33%

Kesadaran Pemda Atas Keterbukaan Informasi An Anggaran ggaran Rendah Berdasarkan hasil permintaan informasi anggaran di 21 badan publik, yang dilakukan FITRA Riau pada bulan Juli 2013 lalu, menunjukkan rendahnya kesadaran badan publik untuk membuka diri terhadap informasi-informasi informasi informasi yang berhubungan dengan proses penganggaran penganggaran dan anggaran daerah. Dari 21 lembaga publik (rincian badan publik sebagaimana dalam tabel dibawah)¸didapati: dibawah)¸  10% atau dua badan publik yang memberikan respon baik dan langsung memberikan informasi yang diminta.  33% atau tujuh badan publik memberikan informasi setelah dilakukan proses sengkata informasi di Komisi Informasi (KI) Prov. Riau.  57% atau 12 badan publik, tidak memberikan informasi sama sekali (tidak merespon)



Tabel : Nama – Nama Badan Publik dan Hasil Uji Akses Informasi Anggaran Riau 2013 Hasil Diberikan No

Badan Publik

Memberikan

Informasi

Informasi

Setelah Sengketa

Tidak Memberi

Dok Yang Diminta

Respon

1

BPK RI Perwakilan Riau

√

LHP atas LKPD 2012

2

KPU Daerah Provinsi Riau

√

RKB Pilgubri 2013

3

Dinas Pendidikan Provinsi Riau

√

RKA dan DPA 2013

4

Dinas Kesehatan Provinsi Riau

√

RKA dan DPA 2013

5

Dinas Pekerjaan Umum

√

RKA dan DPA 2013

6

Dinas Kehutanan

√

RKA dan DPA 2013

7

Dinas Sosial

√

RKA dan DPA 2013

8

Dinas Perkebunan

√

RKA dan DPA 2013

9

Badan Inspektorat

√

RKA dan DPA 2013

10

BAPEDA Riau

√

RKA dan DPA 2013

11

Dinas Pemuda dan Olah Raga

√

RKA dan DPA 2013

12

Dinas Pendapatan Daerah Riau

√

RKA dan DPA 2013

13

Dinas Pertambangan dan Energi

√

RKA dan DPA 2013

14

Dinas Pariwisata

√

RKA dan DPA 2013

15

Sekwan DPRD Riau

√

RKA dan DPA 2013

Dinas Tanaman Pangan dan

√

16

Holtikultura

17

Disnakertrans Riau

18

Dinas Komunikasi dan Informatika

19

Dinas Peternakan

√

RKA dan DPA 2013

20

Dinas Perikanan

√

RKA dan DPA 2013

21

Dinas Perhubungan Provinsi Riau

√

RKA dan DPA 2013

√ √

RKA dan DPA 2013 RKA dan DPA 2013 RKA dan DPA 2013

Dokumen Rencana Kerja Anggaran Belum Terbuka



Dokumen Anggaran berupa Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi basic penganggaran di setiap SKPD tidak diperbolehkan untuk diakses oleh publik. Dengan alasan dokumen itu masih bersifat perencanaan yang belum menjadi dokumen Negara. Hal itu bertentangan dengan hasil keputusan KI pusat yang menyatakan bahwa RKA dan DPA baik ditingkat kementrian lembaga sampai tingkat Satuan Kerja di daerah merupakan dokumen publik. Untuk kontek di Riau tidak satupun SKPD / badan yang dilakukan uji akses memberikan dokumen RKAnya. Pejabat Tambeng : Dokumen Anggaran Rahasia Pejabat Badan publik publik masih menganggap bahwa informasi anggaran merupakan rahasia para pejabat yang bukan untuk dikonsumsi oleh public. Serta para pejabat yang berada di jabatan-jabatan tinggi pada level SKDP belum memahami terkait amanat UU 14/2008 tentang hak dan kewajiban badan publik terhadap informasi anggaran. Karena setiap kali melakukan pengajuan informasi anggaran kepada pejabat yang ditunjuk menempati posisi seperti humas, bag. Umum, harus mendapatkan izin kepada SKPDnya. PPID Dibuat Namun Tidak Dijalankan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) belum berfungsi. Meskipun telah dibentuk PPID Provinsi dan PPID pembantu di setia SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Riau berdasarkan SK Gubenur Provinsi Riau, namun ditingkat implementasinya belum berjalan sama sekali. Hal itu dilihat dari belumadanya Setandart Operasional Prosedur (SOP) PPID, serta klasifikasi dokumen –dokumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara hanya satu SKPD yaitu DIskominfo dan PDE Provinsi Riau yang sudah menjalankan fungsi PPID dengan baik. Pelaksanaan UU 14/2008 Hanya Pencitraan Pelaksaan UU 14/ 2008 Hanya Pencitraan, belum terlaksananya substansi keterbukaan informasi dan belum dipenuhinya secara baik serta Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org


memberikan ruang-ruang akses mudah bagi publik untuk mendapatkan informasi publik, diligkungan provinsi Riau, dapat dikatakan pelaksanaan UU 14/2008 di Provinsi Riau hanya sebuah pencitraan, sementara implementasi dilapangannya sama sekali belum dapat dikategorikan sebagai pemerintah yang terbuka.

Indek Keterbukaan Badan Publik Menyediaan Informasi Anggaran Secara Berkala Sebagaimana amanat Pasal 9 UU 14/2008, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan diatas, bahwa setiap badan publik diwajibkan untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi anggaran merupakan informasi yang dikategorikan sebagai informasi berkala karena diproduksi setiap tahun mulai dari Perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi /laporan akhir tahun anggaran. Untuk mengukur keterbukaan informasi di Pemeritah daerah terkait keterbukaan informasi berkala, FITRA Riau pada September 2013 lalu melakukan penelusuran website pemerintah daerah se Provinsi Riau. Terdapat tiga indikator utama dalam penelusuran informasi berkala tersebut yaitu, Informasi Profil, Informasi Anggaran, dan Informasi Layanan Informasi. Masing mempunyai sub indikator yang berbeda dengan total 23 sub indikator. Study penelusuran ini menggunakan pendekatan Kuantitif. Criteria utama keterbukaan indoemasi anggaran secara berkala idealnya adalah informasi angaran tersedia, memuat informasi yang cukup, dapat diakses, dan dipublikasian tepat waktu. Namun penelusura ini hanya menggunaan dua criteria utama yaitu: Ketersediaan m dan aksesbilitas informasi anggaran. Ketersediaan menunjukkan bahwa informasi anggaran yang diukur disediakan oleh badan publik. Sementara aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi anggaran yang tersedia tersebut dapat diunduh. Pada setiap informasi anggaran yang diukur diberikan bobot yang berbeda-beda. Penelusuran website Pemda ini dilakukan secara bersamaan pada bulan September 2013 lalu. Dokumen anggaran yang ditelusuri ketersediaannya adalah dokumen RAPBD (KUAS-PPAS-RKA SKPD-dan Nota Keuangan dan RAPBD Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org


Perubahan) tahun 2012-2103. Dokumen APBD (KUA-PPA-DPA SKPD, APBD Perubahan) tahun 2012-2013. Dokuemn laporan keuangan (LKPD dan LKPj) tahun 2011-2012). Informasi Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, informasi lainnya seperti Profil Daerah dan Sistem Pelayanan Informasi Pemerintah daerah. Fakta Keterbukaan Badan Publik Secara Berkala di Provinsi Riau Pemprov. Riau Masuk 10 Besar Pemda Termiskin Informasi Anggaran Dari 31 Website pemerintah daerah tingkat Provinsi yang yang ditelusuri (exs website SKPD), Provinsi Riau masuk dalam kategori 10 daerah termiskin informasi anggaran secara berkala (lihat gambar dibawah ini). Provinsi Riau melalui website www.riau.go.id

memperoleh skor agretar Provinsi hanya pada skor 16,08.

Sementara skor yang diperoleh provinsi tertinggi yaitu Sumatera Selatan mencapai 76.

Padahal, pasal 23 ayat 1 serta peraturan perundang –undangan tentang

pengelolaan keuangan Negara dan daerah mengamanatkan salah satu azaz pengelolaan keuangan Negara dan daerah dilakukan secara terbuka. Kondisi kenyataan atas miskinnya informasi anggaran di Pemerintah Provinsi Riau sesuai kondisi senyatanya itu justru Komisi Informasi Pusat memberikan penghargaan kepada Provinsi Riau sebagai daerah yang berhasil dalam pelaksanaan UU 14/2008.

Pemda Se Riau Minim Informasi Anggara Berkala, Sekor Dibawah 50



Indek keterbukaan informasi anggaran berkala, di Pemerintah daerah se Provinsi Riau dari dua belas website Kabupaten / Kota se Provinsi Riau masih minim informasi anggaran. Dan bahkan sebagian besar pemerintah daerah se Provinsi Riau informasi terkait anggaran secara berkala tidak ditemukan dalam website yang disediakan. iakan. Hasil penelusuran website ditemukan Kabupaten Indragiri Hulu mendapatkan skor tertinggi disusul Kota Pekanbaru. Namun demikian skor tertinggi tersebut tidak mencapai angka 50. Kabupaten Indagri Hulu sebagaimana dikatahui merupakan satu-satunya satu Kabupaten aten di Indonesia yang dijadikan piloting project Open Government Indonesia (OGI) dibawah supervise UKP4. Salah satu yang menjadi rencana aksi UKP4 tekait OGI ini adalah memaksimalkan penggunakan website untuk kebutuhan alternative media informasi. Namun, faktanya Indragiri Hulu hanya mendapat skor 23, masih jauh dari angka sekor 50. (lihat gambar dibawah.

25,0

Indek Kabupten/Kota Se Riau

23,4

20,0 13,7

15,0

11,6

11,6

10,7

10,0

10,7

8,0

7,7

7,7

7,7

Kab. Rokan Hulu

Kab. Siak

7,7

7,7

5,0 Kab. Indragiri Hulu

Kota Pekan Baru

Kab. Kampar

Kab. Rokan Hilir

Kota Dumai

Kab. Kab. Kab. Meranti Indragiri Kuantan Hilir Singingi

Kab. Kab. Pelalawan Bengkalis

6 Daerah Terburuk, Skor Dibawah 10 Eenam daerah Di Provinsi Riau yang dikategorikan menjadi daerah terburuk dalam Keterbukaan Informasi Anggaran secara berkala. Yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kuantan Sengingi, Siak, Pelalawan dan Bengkalis. Berdasarakan hasil penelusuran ke enam daerah tersebut rsebut nihil informasi anggaran dan hanya memperoleh skor antara 7-8. 8. Sementara total skor dari akumulasi bobot sub indikator adalah 100. Informasi PBJ Di Publikasi, Namun RKA dan DPA tidak Dipublikasikan Jalan Kartama Perum. Rindu Serumpun 1 Blok E5 Kelurahan Maharatu Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru Email: [email protected] website: www.fitrariau.org


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran (DPA) merupakan dokumen yang menjadi dasar badan publik (SKPD) untuk melaksanakan setiap program dan kegiatan. Oleh karenanya mandate pasal 9 UU KIP mengikat kedua dokumen ini untuk dipublikasikan. Namun berbeda dengan dokumen lelang PBJ yang ng secra spesifik diamanatkan oleh Presiden untuk dipublikasikan dengan menggunakan system lelang elektronik atau disebut LPSE. Sementara untuk dokumen RKA dan DPA tidak sepesifik diamanatkan. Meskipun demikian inisiatif Mendagri mengeleuarkan surat edaran yang berisi salah satunya mandat untuk mempublikasikan dokumen anggaran termasuk didalamnya adalah RKA dan DPA. Kekuatan aturan yang tidak mengikat karena hanya surat edaran Mendagri, membuat para pejabat di daerah tambeng, hal itu dibuktikan tidak satupun satupu pemda di Provinsi Riau yang mempublikasikan RKA dan DPA secara lengkap dan mudah diakses kepada publik. Berbeda dengan lelang PBJ yang diikat dengan aturan yang kuat sehingga dipublikasikan secara luas oleh seluruh pemerintah daerah. 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00

Informasi Layanan

-

Informasi Anggaran Informasi Profil

Informasi BPJ dan Profil Yang Mempengaruhi Skor Keterbukaan Informasi Skor keterbukaan informasi anggaran didominasi oleh infomasi lelang BPJ dan Profil, sementara RKA dan DPA yang juga menjadi informasi penting untuk diketahui publik sebagai control kebijakan tidak dipublikasi secara rinci. Hal itu



menunjukkan pejabat pemerinh daerah masih belum sadar dan berani transparan disektor keuangan yang dikelola.

PPID Dibuat, Untuk Pencitraan Sebagaimana amanat UU KIP bahwa setiap pemerintah daerah harus membuat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID), termasuk didalamanya informasi dan dokumen anggaran. Pada Prinsipnya dari 12 Kabupaten kota yang ada di Riau 9 diantaranya sudah membuat sesuai Surat Kebuputusan (SK) Kepala Daerahnya, termasuk PPID Provinsi Riau sesuai SK Gubenur sudah menunjujuk PPID di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Riau. Namun hanya saja pembentukan PPID terkait tidak dilengkapi dengan alat-alat kerja lainnya, seperti PPID belum membentuk SOP (standart operasional Prosedur), pengkalsifian atas informasi yang dikategorikan sebagai informasi public sesuai UU KIP, dan lain-lain. Sehingga dalam proses implementasinya PPID tidak bias bekerja dengan baik untuk melayani informasi publik. Laporan Keuangan Tahunan atau Semesteran Nihil Publikasi Laporan keuangan akhir tahun maupun laporan keuangan smesteran, tidak ditemukan dalam website –website pemda di Provinsi Riau. Baik laporan pertanggungjawaban kinerja maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Upaya control selain dilakukan audit atas LKPD oleh BPK RI, tenu control social atas kinerja program maupun kinerja keuangan juga harus dilakukan. Bukti serapan anggaran yang terus melamban dihampir seluruh SKPD, seharusnya Pemerintah daerah menyampaikan dipublik atau dipublikasi mana-mana SKPD yang lamban dalam peneyerapan anggaran pada semester pertama maupun semester kedua.



Rekomendasi 









 



Peningkatan Integritas dan kesadaran pejabat badan publik atas keterbukaan informasi anggaran daerah harus menjadi salah satu prioritas Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau. Hal itu mengingat masih rendahnya integritas badan publik untuk lebih terbuka dalam berbagai kebijakan khususnya pada kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Sebagai komitmen pemerintah daerah untuk lebih terbuka dan mengedapankan partisipasi public dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta, maka Ekskutif dan Legilatif se Provinsi Riau harus berinisiatif untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) Transparansi sebagai produk hokum yang mengikat komitmen keterbukaan informasi publik. Gubenur dan Kepala daerah di tingkat Kabupaten/kota seyogyanya memberikan sanksi tegas kepada pejabat tingkat SKPD yang tidak melaksanakan UU KIP (14/2008). Serta mengfungsikan PPID yang telah dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan Gebunur dan Bupati / Walikota perlu segera membuat Peraturan Gebenur, Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) PPID, standar pelayanan informasi publik, serta klasifikasi dokumen informasi public termasuk didalamnya RKA DPA bukan rahasia Negara dan wajib dipublikasikan. Pemda dan Badan Publik mengoptimalkan penggunaan website sebagai media publikasi informasi anggaran serta informasi publik lainnya. Tidak ada anggaran bukan menjadi alasan untuk tidak terbuka. Komisi informasi perlu melakukan penegasan sesuai keputusan KI pusat bahwa tidak satupun dokumen anggaran daerah yang bersifat rahasia. Legislatif mestinya berperan aktif, berperan aktif mendorong pemerintah yang terbuka (open gavermen), sebagai upaya mewujudkan tatakelola pemerintah baik (good governance), pemerintah yang bersih (clean government) sebagaimana dicita-cita. Kelompok masyarakat sipil menyengketakan badan publik yang tidak mempublikasikan informasi pubik, sesuai mekanisme peraturan perundang-



undangan di Komisi Informasi Daerah yang sudah terbentuk. Baik informasi Bekala, Serta Merta, dan Informasi yang diminta sesuai UU KIP 14/2008.


FAKTA KETERBUKAAN INFORMASI ANGGARAN DI PROVINSI RIAU

Recommend Documents